Xcloud.id

Tag: Masinton Pasaribu

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ? Medan 16 Maret 2025

    Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ? Medan 16 Maret 2025

    Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Bupati Tapanuli Tengah
    (Tapteng),
    Masinton Pasaribu
    mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga kepala dinas dan menonaktifkan empat kepala desa (kades) akibat dugaan
    pungutan liar
    dan penyelewengan dana desa.
    “Penonaktifan kades itu berdasarkan pemeriksaan inspektorat. Hasil pemeriksaan inspektorat menunjukkan ada potensi kerugian yang menggunakan dana desa,” ungkap Masinton kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sabtu (15/3/2025).
    Kendati demikian, Masinton belum merinci identitas kades yang dinonaktifkan.
    Namun, pihaknya menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar mereka dapat fokus menjalani pemeriksaan.
    “Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kerugian negara, maka kita akan melakukan upaya tindakan hukum,” lanjutnya.
    Ia menekankan pentingnya penegakan hukum agar ke depan desa-desa di Tapteng dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab.
    “Penegakan hukum dilakukan agar desa dikelola oleh orang yang benar dan profesional, serta memiliki pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut dana desa yang tidak sedikit,” kata dia.
    Sebelumnya, Masinton juga telah mencopot tiga kepala dinas di Tapteng, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
    Ketiga kepala dinas tersebut terlibat dalam pungutan liar saat proses rekrutmen tenaga honorer.
    Masinton tidak merinci identitas kepala dinas serta jumlah uang yang dipungli, namun ia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan berdasarkan laporan inspektorat.
    “Ada yang melanggar dalam penerimaan honorer kemarin, di mana pemerintah daerah sejak terbitnya Permendagri tidak lagi melakukan penerimaan, tetapi masih dilakukan dan ada pengutipan dari calon honorer tersebut. Makanya kita berikan sanksi berdasarkan pemeriksaan inspektorat,” kata dia.
    Masinton menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukannya bertujuan agar pemerintahan di Tapteng berjalan dengan profesional.
    “Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Tapteng itu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal
    PDI-P
    semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
    Wayan Koster
    dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
    “Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
    Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
    Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
    “Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
    Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
    Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
    kepala daerah PDI-P
    dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
    “Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
    “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
    Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    “Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
    Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
    “Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
    Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
    “Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
    Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
    “Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
    Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
    Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada akhirnya masuk ke kegiatan Retret Kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang Jateng, Senin (24/2). 

    Ia datang ke lokasi sekitar pukul 13.10 WIB, setelah sebelumnya mengadakan rapat koordinasidi sebuah rumah makan tidak jauh dari Akmil.

    Saat turun dari mobil Alpard nopol AB 125 AN, Pramono sudah mengenakan drescode hitam putih.  Kehadiran Pramono Anung disambut langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pramono pun langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi hari.

    Pramono mengatakan, bahwa mulai hari ini ia masuk retret, namun ia tidak mau memberikan alasan kenapa baru hari ini masuk, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.  

    Ia masuk ke retret bersama dengan walikota Yogjakarta Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Masinton pasaribu dan bersama 17 kepala daerah lainnya.

    Ia menegaskan, sebelum masuk retret, yang pasti, dirinya sudah berkomuniikasi dengan ketua umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. 

    “Dengan pertimbangan yang sesungguh-sungguhnya, apa yang menjadi pertimbangan sehingga menunda mengikuti retret,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran Mendagr dan Wamendagri serta semuanya,  karena baru hari keempat mengikuti retret.

    Sebagai Gubernur Jakarta, ia sudah menugaskan pada wakil Gubernur Rano ‘bang Dul’  Karno, untuk tetap gas pol  pasukan biru, pasukan orange, pasukan kuning, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat.

    Menyinggung tentang instruksi megawati untuk menunda mengikuti retret, Pramono mengatakan, bahwasurat itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarno Putri.  Pramono juga menyampaikan, hingga saat ini, hanya tinggal satu propinsi yang belum masuk ke retret. 

    “Ada satu propinsi yang karena arahan dari Mendagri dan Wamendagri,  maka sekdanya yang mengikuti retret. Tapi apakah sekda yang yang bersangkutan sudah masuk atau belum, saya belum tahu,” ujarnya.

    Pramono menekankan bahwa dirinya dan para kepala daerah lain yang datang terlambat sudah datang secara baik-baik, dan akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau datang terlambat  mengikuti retret.

    Sementara itu, Bupati Tapanulli Masinton Pasaribu mengatakan, seluruh kepala daerah PDIP sudah menyusul masuk ke retret di Magelang, kecuali  Propinsi Bali.  Ia  mengaku tidak  tahu alasannya, namun mereka sudah berada  di Jogajakarta.

    Menyinggung soal sertifikat kepesertaan retret, ia tidak memperpasalahkan apakah akan mendapat  atau tidak. Karena untuk menjalankan pemerintahan  tidak dilihat dari sertifikat kelulusan.

    Dia menyatakan siap mengikuti rangkaian kegiatan retret, meski sudah tertinggal materi dari Lemhanas dan Menkeu. “Saya sudah mendapat bahan materinya dan siap mempelajarinya,” kata Masinton.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader PDIP Pramono Anung memutuskan hadir retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pramono bahkan siap bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.

    Pramono awalnya mengungkap masih ada kepala daerah kader PDIP yang belum hadir retret di Akmil Magelang. Namun, dia menyebut Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada beberapa daerah yang hanya mengirimkan sekdanya untuk ikut retret.

    “Intinya yang mungkin belum tinggal 1 provinsi tambah 1 orang. Nanti totalnya di Pak Bima Arya. Ada 1 provinsi yang karena arahan Pak Mendagri ataupun Pak Wamen boleh susulkan sekdanya, ya mereka susulkan sekdanya,” kata Pramono di lokasi retret, Senin (24/2/2025).

    Pramono menyebut mungkin dirinya lah kepala daerah dari PDIP yang masuk terakhir di retret kepala daerah. Dia pun siap bertanggung jawab atas keputusannya ikut acara tersebut.

    “Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain sekda, maka iyasudah kita semua ikuti retret secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab dengan apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Pramono memastikan komunikasi antara PDIP dan pemerintah pun baik-baik saja terlepas dari dinamika yang terjadi. Jika tidak baik, lanjut dia, maka dirinya tak mungkin diizinkan menyusul hadir retret.

    “Saya terus menerus komunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk kemudian kalau sudah sampai sini kan komunikasinya baik baik aja. Kalau ada hal yang mungkin perlu dipersiapkaan itu bagian politik yang harus ditangani bersama,” ujar dia.

    Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Magelang. Pramono dan sejumlah kepala daerah kader PDIP menyusul kepala daerah lainnya yang sudah mulai retret sejak 21 Februari 2025 yang lalu.

    Pramono tiba di Akmil Magelang pada Senin (24/2) siang. Di saat yang bersamaan, ada pula kepala daerah asal PDIP lainnya yaitu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Kehadiran Pramono Anung ini dibenarkan Wamendagri Bima Arya. Pramono langsung mengikuti pembekalan.

    “Iya beliau sedang ikut sesi pembekalan dari para dirjen kemendagri bersama seluruh peserta,” kata Bima Arya.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang telah memasuki hari keempat, Senin (24/2/2025), yang artinya sudah setengah jalan.
    Beragam kegiatan sudah berlalu dan kegiatan-kegiatan itu tak bisa diulang oleh 46 kepala daerah kader PDI-Perjuangan yang menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini.
    Mereka baru mengikuti retreat belakangan karena Ketua Umum DPP
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda ikut retreat yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengungkapkan, setidaknya ada 51 kepala daerah kader PDI-P menghadiri retreat sejak hari pertama.
    Menurut data Kemendagri, ada 46 kepala daerah PDI-P yang menunda kehadiran mereka.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, hingga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu masuk daftar 46 kepala daerah tersebut.
    Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDI-P yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.
    Lantas, apa saja yang mereka lewatkan selama menunda mengikut retreat?
    Hari pertama
    retreat kepala daerah
    terhitung pada Jumat (21/2/2025).
    Tak banyak kegiatan yang dilakukan karena para kepala daerah baru selesai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) dan kembali ke daerah mereka masing-masing.
    Hari pertama diperuntukkan sebagai acara penyambutan, 450 kepala daerah disambut di gerbang Akmil Magelang dengan marching band.
    Para kepala daerah ini juga berseragam komponen cadangan (Komcad) pertahanan negara.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan, di hari pertama ada banyak kepala daerah yang terlambat, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
    Keterlambatan ini dikarenakan pesawat yang mereka gunakan mengalami
    delay
    .
    Selain itu, terdapat 47 kepala daerah yang disebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
    Hari pertama kemudian ditutup dengan acara makan malam bersama dan ramah tamah dengan Menteri Dalam Negeri.
    Memasuki hari kedua, para kepala daerah mengawali kegiatan dengan senam pagi yang diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya.
    Mereka kemudian melanjutkan kegiatan dengan upacara pembukaan yang dipimpin Wamendagri Bima Arya sebagai kepala sekolah retreat kepala daerah.
    Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik.
    Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily.
    Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan sistem pertahanan negara RI.
    Pada hari kedua ini juga, para kader PDI-P yang menunda ikut retreat berkumpul di Magelang.
    Dipimpin Gubernur Jakarta, Pramono Anung, para kepala darah dari PDI-P mencoba membuka komunikasi dengan Kemendagri lewat staf ahli Kemendagri, Herry Heryawan.
    Memasuki hari ketiga retreat kepala daerah, beberapa peserta mulai bertumbangan.
    Tiga kepala daerah harus dirujuk ke rumah sakit, dua di antaranya harus menjalani rawat inap.
    Bima enggan menyebut siapa saja kepala daerah yang dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan.
    Namun, dia memastikan bahwa kondisi ketiga kepala daerah tidak terlalu parah sehingga kemungkinan bisa segera sembuh.
    Selain tiga kepala daerah yang dirujuk ke RS, dua kepala daerah juga harus beristirahat di tenda karena alasan kesehatan.
    Bima mengatakan, bagi kepala daerah yang memerlukan waktu istirahat diperbolehkan, dengan harapan bisa kembali fit keesokan harinya.
    Meski ada peserta yang sakit, Bima mengatakan, jadwal pemberian materi retreat tidak berubah dari rencana semula.
    Kepala daerah yang sakit nantinya akan diminta menyesuaikan diri dan tidak dipaksa ikut jika benar-benar dalam kondisi tidak sehat.
     
    “Yang menyesuaikan adalah yang sakitnya. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat padat. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, silakan, dan istirahat di tenda atau ritme. Supaya bisa fit pada pemerintahan berikutnya,” tutur dia.
    Di luar kondisi para peserta, kegiatan yang dilakukan di hari ketiga ini diawali dengan ibadah sesuai dengan keyakinan dan di rumah ibadah masing-masing.
    Mereka kemudian melanjutkan sesi materi yang disampaikan Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa sebanyak 17 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memasuki Akademi Militer (Akmil) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, untuk mengikuti retret.
    “Saya dengar ada 17 teman-teman dari PDIP yang masuk ke Akmil Minggu malam,” ungkapnya di lokasi retret, Senin (24/2/2025).
    Tito menambahkan bahwa pada siang hari ini, masih ada
    kepala daerah PDIP
    yang dijadwalkan untuk bergabung.
    “Saya dengar siang nanti,” ujarnya.
    Tadi malam, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan sekitar setengah dari 55 kepala daerah PDIP telah tiba di Akmil.
    “Tadi malam telah bergabung sebagian dari yang belum bergabung,” jelasnya di lokasi retret pada Senin (24/2/2025).
    “Setengahnya kira-kira,” lanjutnya tanpa merinci jumlah spesifik.
    Bima juga menyatakan bahwa kemungkinan sisa kepala daerah PDIP akan bergabung dengan peserta lainnya untuk mengikuti retret pada siang ini.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengonfirmasi bahwa sebanyak 55 kepala daerah sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah siap mengikuti retret, meskipun waktu pelaksanaannya akan ditentukan dalam satu atau dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” katanya di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Meskipun demikian, Masinton menegaskan bahwa
    instruksi Megawati
    mengenai penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • 6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.