Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ?
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
–
Bupati Tapanuli Tengah
(Tapteng),
Masinton Pasaribu
mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga kepala dinas dan menonaktifkan empat kepala desa (kades) akibat dugaan
pungutan liar
dan penyelewengan dana desa.
“Penonaktifan kades itu berdasarkan pemeriksaan inspektorat. Hasil pemeriksaan inspektorat menunjukkan ada potensi kerugian yang menggunakan dana desa,” ungkap Masinton kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sabtu (15/3/2025).
Kendati demikian, Masinton belum merinci identitas kades yang dinonaktifkan.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar mereka dapat fokus menjalani pemeriksaan.
“Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kerugian negara, maka kita akan melakukan upaya tindakan hukum,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum agar ke depan desa-desa di Tapteng dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab.
“Penegakan hukum dilakukan agar desa dikelola oleh orang yang benar dan profesional, serta memiliki pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut dana desa yang tidak sedikit,” kata dia.
Sebelumnya, Masinton juga telah mencopot tiga kepala dinas di Tapteng, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Ketiga kepala dinas tersebut terlibat dalam pungutan liar saat proses rekrutmen tenaga honorer.
Masinton tidak merinci identitas kepala dinas serta jumlah uang yang dipungli, namun ia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan berdasarkan laporan inspektorat.
“Ada yang melanggar dalam penerimaan honorer kemarin, di mana pemerintah daerah sejak terbitnya Permendagri tidak lagi melakukan penerimaan, tetapi masih dilakukan dan ada pengutipan dari calon honorer tersebut. Makanya kita berikan sanksi berdasarkan pemeriksaan inspektorat,” kata dia.
Masinton menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukannya bertujuan agar pemerintahan di Tapteng berjalan dengan profesional.
“Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Tapteng itu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Masinton Pasaribu
-
/data/photo/2025/02/24/67bc1fda42621.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ? Medan 16 Maret 2025
-
/data/photo/2025/02/22/67b97c0d854cc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan
Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinamika internal
PDI-P
semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
Wayan Koster
dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
Megawati Soekarnoputri
.
Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
“Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
“Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
“Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
kepala daerah PDI-P
dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
“Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
Hasto Kristiyanto
.
“Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
“Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
“Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
“Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini
loading…
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo
MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).
“Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.
Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).
Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.


/data/photo/2025/02/21/67b8984a38cd9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/22/67b95cc95b133.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/14/67aec34936f92.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/02/23/67bafe1aaf9ab.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)