Xcloud.id

Tag: Masduki Baidlowi

  • Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    loading…

    MUI meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dicabut karena banyak mudharat dan zalimi rakyat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggalang soliditas untuk membangun kekuatan melawan kezaliman dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI KH Masduki Baidlowi, menegaskan proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. Sebab, proyek tersebut dinilai banyak mudharatnya dan menzalimi rakyat.

    “Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan,” kata Kiai Masduki di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kiai Masduki menambahkan itulah substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu yang meminta secara tegas proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 untuk dicabut.

    Kiai Masduki menyampaikan ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.

    “MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    “Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI,” tambahnya.

    Kiai Masduki juga akan berkoordinasi dengan MUI Banten dan MUI Tangerang untuk membuktikan PSN di PIK 2 telah menyalahi aturan. Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang beberapa waktu lalu.

    Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya. Selain itu, dalam kesempatan ini, MUI mengundang LBH Muhamadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI dan KIARA.

    “Kami akan memperkuat jejaring dan silaturahim untuk membangun solidaritas perjuangan. Hak-hak rakyat yang terzolimi dapat dipulihkan kembali. Itulah fokus dari perjuangan MUI. Kami akan terus bergerak untuk tujuan tersebut,” tegasnya.

    (cip)

  • MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2

    MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:43 WIB

    Elshinta.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menepis adanya perbedaan pandangan soal Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dengan MUI Banten.

    “Oh enggak, jadi tidak ada perbedaan pandangan. Saya sudah klarifikasi ke MUI Banten karena ternyata MUI Banten itu sebenarnya sama pandangannya sama kita,” ujar Ketua Tim MUI tentang PIK 2 Masduki Baidlowi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, MUI Pusat telah menggelar pertemuan dengan MUI DKI Jakarta dan MUI Banten membahas polemik PSN di PIK 2. Dalam pertemuan itu memperkuat hasil Mukernas MUI bahwa meminta proyek tersebut dihentikan.

    Namun tak lama berselang, MUI Banten menggelar konferensi pers mendukung kelanjutan PSN di PIK 2 karena dinilai memiliki manfaat besar termasuk membuka lapangan kerja.

    Pernyataan MUI Banten tersebut disampaikan Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un.

    Adanya perbedaan pandangan tersebut, Masduki mengklarifikasi bahwa MUI satu suara soal PSN di PIK 2, meminta agar dihentikan. Dalam rekomendasi di mukernas itu juga ditandatangani seluruh MUI se-Indonesia, termasuk MUI Banten.

    “Kita berkumpul (MUI) seluruh Indonesia, berkumpul di Jakarta, melakukan mukernas dan memberikan rekomendasi seperti itu. Jadi nggak bisa dibantah hanya oleh MUI daerah, nggak bisa begitu,” kata dia.

    Ia mengklarifikasi ke MUI Banten terkait perbedaan pandangan yang sebelumnya mengemuka.

    Masduki menegaskan bahwa MUI Banten memiliki pandangan yang sama dengan MUI Pusat menolak keberlanjutan PSN di PIK 2 tersebut. Apabila ada pihak yang menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, maka bukan atas nama institusi MUI.

    “Kalau ada hal yang misalnya ke depan, kalau ada hal yang berbeda ke depan, itu saya kira pasti itu tidak mengatasnamakan institusi. Itu pasti adalah pribadi yang mengatasnamakan MUI. Karena kalau atas nama MUI pasti sama seperti itu,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital

    MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital

    MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah segera menyusun panduan adab di ranah
    digital
    untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar komunikasi di ranah digital tetap mencerminkan nilai-nilai etika dan budaya bangsa.
    Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya penerapan akhlak dalam berkomunikasi digital.
    “Kemudian terkait dengan
    digital culture
    , bagaimana budaya digital yang di mana Indonesia mempunyai ciri khas budaya yang baik itu juga bisa menjadi ciri khas di dalam kita melakukan komunikasi secara digital,” kata Masduki usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 MUI di Jakarta, Kamis (19/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Masduki juga mengingatkan agar etika tetap dijaga di semua bentuk komunikasi digital. Menurut dia, etika di ranah digital memastikan masyarakat memiliki akhlak tidak hanya ketika berdialog di kehidupan nyata tapi juga di dunia digital.
    Ia menyoroti perlunya sosialisasi yang merata untuk menutup kesenjangan literasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
    “Kemampuan berkomunikasi di ranah digital tersebut perlu diterapkan dengan baik, tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat desa,” ujar Masduki.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mukernas MUI Akan Bahas Proyek Strategis Nasional dan Pendanaan Organisasi

    Mukernas MUI Akan Bahas Proyek Strategis Nasional dan Pendanaan Organisasi

    Mukernas MUI Akan Bahas Proyek Strategis Nasional dan Pendanaan Organisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) akan membahas proyek strategis nasional (PSN) hingga masalah pendanaan organisasi dalam
    Mukernas MUI
    .
    Ketua Panitia Mukernas MUI Masduki Baidlowi mengatakan, fokus pertama yang akan dibahas terkait manajemen organisasi dari tingkat pusat dan daerah.
    “Salah satu kegiatannya kita adalah mengevaluasi terhadap lembaga-lembaga dan berbagai jaringan ke bawah dari MUI untuk kita lakukan evaluasi bersama, termasuk evaluasi itu adalah kita lakukan ke berbagai daerah, wilayah Majelis Ulama Indonesia yang tersebar di 34 provinsi,” ujar Masduki dalam pembukaan Mukernas di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Fokus kedua, kata Masduki, terkait dengan program kerja yang akan dijalankan oleh MUI di tahun 2025.
    Dia menyebut, program yang akan dibicarakan di Mukernas ini akan dibatasi sehingga bisa dijalankan dengan baik selama satu tahun.
    “Tetapi apabila lembaga dan komisi bisa melaksanakan lebih dari tiga (program dalam setahun) dan tetap bisa, tidak ada masalah,” ucapnya.
    Pembahasan ketiga terkait dengan rekomendasi isu-isu aktual, termasuk berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN).
    “Hal-hal yang berkaitan dengan misalnya proyek strategis nasional, PIK (Pantai Indah Kapuk), itu juga akan kita kaji pada kesempatan ini,” tuturnya.
    Isu terakhir adalah pendanaan organisasi yang dinilai memiliki tantangan tersediri.
    Sebab, menurut Masduki, ada beberapa kantor cabang MUI di daerah yang sangat tergantung pada hubungan mitra di daerah.
    “Ada daerah-daerah yang istilahnya itu, istilahnya grimis dan hujannya kenceng. Tetapi kadang-kadang grimis tidak merata, pendanaan tidak ada apa-apa. Itu sangat tergantung salah satunya mitra dan hubungan baik dari pimpinan MUI daerah dengan pimpinan-pimpinan struktural di wilayah setempat, misalnya gubernur, kapolda, dan seterusnya,” katanya.
    Menutup pidatonya, Masduki menyebut Mukernas ini akan digelar selama tiga hari dengan 304 peserta dari seluruh provinsi yang memiliki kantor cabang MUI.
    “Kita ikhtiarkan semuanya bisa berjalan lancar, dengan izin Allah SWT mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mukernas MUI Keluarkan Taujihat Khusus, Sikapi Komitmen Ekonomi Kerakyatan Prabowo – Page 3

    Mukernas MUI Keluarkan Taujihat Khusus, Sikapi Komitmen Ekonomi Kerakyatan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Ulama Indoenesia (MUI) bakal mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam bentuk taujihat (arahan atau panduan) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV.

    Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, KH Masduki Baidlowi, mengatakan, ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan yang disampaikan Presiden Prabowo berulang kali di momen pidatonya.

    “Jadi Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,’’ kata Masduki dalam Konfrensi Pers jelang Mukernas IV di Kantor Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2024).

    Masduki menjelaskan, ekonomi kerakyatan tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Diketahui, hal itu terinspirasi konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandanavia saat bersekolah di Belanda.

    “Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara di sana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-undang Dasar 1945. Sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik,’’ kata dia.

    Oleh karena itu, Ketua MUI Bidang Infokom ini menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo itu terkait ekonomi kerakyatan dalam bentuk taujihat di Mukernas IV MUI yang akan berlangsung pada 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    ‘’Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025). Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI baik pusat terutama maupun daerah,’’ dia menandasi.