MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah segera menyusun panduan adab di ranah
digital
untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar komunikasi di ranah digital tetap mencerminkan nilai-nilai etika dan budaya bangsa.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya penerapan akhlak dalam berkomunikasi digital.
“Kemudian terkait dengan
digital culture
, bagaimana budaya digital yang di mana Indonesia mempunyai ciri khas budaya yang baik itu juga bisa menjadi ciri khas di dalam kita melakukan komunikasi secara digital,” kata Masduki usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 MUI di Jakarta, Kamis (19/12/2024), seperti dikutip dari
Antara
.
Masduki juga mengingatkan agar etika tetap dijaga di semua bentuk komunikasi digital. Menurut dia, etika di ranah digital memastikan masyarakat memiliki akhlak tidak hanya ketika berdialog di kehidupan nyata tapi juga di dunia digital.
Ia menyoroti perlunya sosialisasi yang merata untuk menutup kesenjangan literasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
“Kemampuan berkomunikasi di ranah digital tersebut perlu diterapkan dengan baik, tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat desa,” ujar Masduki.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Masduki Baidlowi
-
/data/photo/2024/06/19/66730ce66e25b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital
-
/data/photo/2022/02/17/620e28be5ac16.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mukernas MUI Akan Bahas Proyek Strategis Nasional dan Pendanaan Organisasi
Mukernas MUI Akan Bahas Proyek Strategis Nasional dan Pendanaan Organisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Majelis Ulama Indonesia (
MUI
) akan membahas proyek strategis nasional (PSN) hingga masalah pendanaan organisasi dalam
Mukernas MUI
.
Ketua Panitia Mukernas MUI Masduki Baidlowi mengatakan, fokus pertama yang akan dibahas terkait manajemen organisasi dari tingkat pusat dan daerah.
“Salah satu kegiatannya kita adalah mengevaluasi terhadap lembaga-lembaga dan berbagai jaringan ke bawah dari MUI untuk kita lakukan evaluasi bersama, termasuk evaluasi itu adalah kita lakukan ke berbagai daerah, wilayah Majelis Ulama Indonesia yang tersebar di 34 provinsi,” ujar Masduki dalam pembukaan Mukernas di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Fokus kedua, kata Masduki, terkait dengan program kerja yang akan dijalankan oleh MUI di tahun 2025.
Dia menyebut, program yang akan dibicarakan di Mukernas ini akan dibatasi sehingga bisa dijalankan dengan baik selama satu tahun.
“Tetapi apabila lembaga dan komisi bisa melaksanakan lebih dari tiga (program dalam setahun) dan tetap bisa, tidak ada masalah,” ucapnya.
Pembahasan ketiga terkait dengan rekomendasi isu-isu aktual, termasuk berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN).
“Hal-hal yang berkaitan dengan misalnya proyek strategis nasional, PIK (Pantai Indah Kapuk), itu juga akan kita kaji pada kesempatan ini,” tuturnya.
Isu terakhir adalah pendanaan organisasi yang dinilai memiliki tantangan tersediri.
Sebab, menurut Masduki, ada beberapa kantor cabang MUI di daerah yang sangat tergantung pada hubungan mitra di daerah.
“Ada daerah-daerah yang istilahnya itu, istilahnya grimis dan hujannya kenceng. Tetapi kadang-kadang grimis tidak merata, pendanaan tidak ada apa-apa. Itu sangat tergantung salah satunya mitra dan hubungan baik dari pimpinan MUI daerah dengan pimpinan-pimpinan struktural di wilayah setempat, misalnya gubernur, kapolda, dan seterusnya,” katanya.
Menutup pidatonya, Masduki menyebut Mukernas ini akan digelar selama tiga hari dengan 304 peserta dari seluruh provinsi yang memiliki kantor cabang MUI.
“Kita ikhtiarkan semuanya bisa berjalan lancar, dengan izin Allah SWT mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5050847/original/031740200_1734176612-WhatsApp_Image_2024-12-14_at_18.21.06.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mukernas MUI Keluarkan Taujihat Khusus, Sikapi Komitmen Ekonomi Kerakyatan Prabowo – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Majelis Ulama Indoenesia (MUI) bakal mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam bentuk taujihat (arahan atau panduan) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV.
Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, KH Masduki Baidlowi, mengatakan, ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan yang disampaikan Presiden Prabowo berulang kali di momen pidatonya.
“Jadi Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,’’ kata Masduki dalam Konfrensi Pers jelang Mukernas IV di Kantor Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2024).
Masduki menjelaskan, ekonomi kerakyatan tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Diketahui, hal itu terinspirasi konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandanavia saat bersekolah di Belanda.
“Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara di sana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-undang Dasar 1945. Sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik,’’ kata dia.
Oleh karena itu, Ketua MUI Bidang Infokom ini menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo itu terkait ekonomi kerakyatan dalam bentuk taujihat di Mukernas IV MUI yang akan berlangsung pada 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
‘’Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025). Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI baik pusat terutama maupun daerah,’’ dia menandasi.