Xcloud.id

Tag: Marwan Dasopang

  • Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

    “Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar Rp600.000, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025)

    Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan.

    Ketua Komisi VIII itu pun menegaskan bahwa arahan Presiden Ke-8 RI ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

    Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan.

    Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

    “Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” pungkas Marwan.

  • Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penambahan kuota haji 2025 kepada otoritas setempat pada akhir Januari.

    Hal tersebut merupakan langkah nyata Presiden Prabowo untuk mengurangi antrean calon jemaah haji Indonesia yang masih sangat panjang. Prabowo disebut akan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

    “Insyaallah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Kami berharap beliau sampai ke Saudi, dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” ujar Marwan setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam kesempatan pertemuannya bersama Prabowo ini, Marwan menjelaskan antrean calon jemaah haji Indonesia masih panjang atau kini menyentuh di atas 5 juta calon jemaah. Dikatakannya, banyak calon jemaah haji yang waswas karena sudah lanjut usia (lansia) dan kurang sehat.

    Marwan menyatakan Indonesia mendapatkan kuota haji 2025 sebesar 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 201.000 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Namun, angka kuota haji itu masih butuh tambahan untuk mengurai daftar tunggu khususnya ditujukkan pada calon jemaah yang usianya sudah sangat tua.

    “Sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jemaah (tahun 2025). Ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit,” ungkapnya.

    Komisi VIII DPR dan Panja Haji DPR berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan otoritas Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji pada 2025. Menurut Marwan, tambahan kuota haji mencapai 5.000 hingga 10.000 adalah hal menggembirakan bagi calon jemaah.

    Selain upaya presiden, Komisi VIII DPR juga akan melakukan langkah lainnya agar banyak calon jemaah lagi yang bisa diberangkatkan haji pada tahun ini.

    “Ini yang kita butuhkan cara menguranginya itu ya tambahan kuota dan nanti kita mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji yang bisa kita mengirimkan jemaah. Mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” pungkasnya terkait rencana Prabowo Subianto ke Arab Suadi melobi penambahan kuota haji 2025.

  • Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto disebut belum puas atas penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah panitia kerja (Panja) Haji memberikan laporan kepada Prabowo terkait biaya haji.

    “Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya belum puas,” ucap Marwan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Marwan menyatakan kepada kepala negara bahwa Panja Haji bersama Kementerian Agama telah berhasil menurunkan biaya haji yang selama ini menjadi persoalan.

    BPIH 2025 yang ditentukan kini senilai Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta.

    Dari jumlah tersebut, jemaah akan menanggung biaya sebesar Rp 55.431.750,70 atau 62% dari total BPIH. Marwan menyebut biaya Haji 2025 yang ditanggung jemaah ini turun sekitar Rp 600.000. Sementara itu, nilai manfaat ditentukan Rp 33.978.508,01 atau 38% dari total BPIH.

    Penurunan ini, kata Marwan, sejalan dengan ketekunan para anggota panja yang mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dikoreksi dari pembiayaan sebelumnya. Namun, Presiden Prabowo masih ingin biaya haji turun dari angka yang telah ditentukan.

    “Mengenai spesifikasi angka (biaya haji turun) pak presiden tidak menunjukkan itu. Dapat ditangkap sebetulnya sama pandangan kami dengan bapak presiden mungkin satu atau dua juta lagi bisa diturunkan. Namun, dengan berbagai pertimbangan beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan,” ungkap Marwan.

    Marwan menambahkan, saran dari Presiden Prabowo menjadi masukan bagi panja agar ke depannya dapat membuat biaya haji lebih terjangkau, di samping tetap memastikan layanan terbaik untuk jemaah.

    Namun, untuk saat ini pelaksanaan haji akan diimplementasikan sesuai biaya Haji 2025 yang telah diputuskan.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami. Mungkin saja periode ini tidak (turun lagi) karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” tegas Marwan terkait biaya Haji 2025.

  • DPR Klaim Prabowo Beri Sinyal Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji 2025

    DPR Klaim Prabowo Beri Sinyal Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkap respons Presiden RI Prabowo Subianto soal penurunan biaya Haji 2025. Menurutnya, Prabowo masih ingin harga itu diturunkan lagi.

    Ia menyampaikan itu usai bersama jajaran Komisi VIII DPR bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1).

    “Tentu sekalipun ada pencapaian kami untuk menurunkan biaya haji, karena mimik dari pak presiden tadi tuh masih kepengen turun, rasa-rasanya gimana gitu,” kata Marwan diiringi tawa.

    Ia memastikan penurunan biaya Haji 2025 ini takkan mengurangi pelayanan bagi jemaah Indonesia. Bahkan ia mengaku akan terus meningkatkan pelayanan. Marwan menyebut mereka akan mengawal ketat jalannya pelaksanaan ibadah Haji 2025 ini.

    “Kelihatannya pak presiden masih belum puas, masih kepengen sebetulnya masih di bawah itu,” ucapnya.

    Marwan menyebut sebetulnya Komisi VIII DPR juga sepandangan dengan presiden bahwa sebetulnya biaya haji 2025 ini masih bisa turun lagi. Namun dari berbagai pertimbangan meliputi harga nilai tukar rupiah terhadap valuta asing dan beberapa faktor lainnya, mereka mengambil angka yang telah diputuskan.

    “Mungkin di lain waktu kami akan perketat cara menghitungnya,” ujar dia.

    Ia pun menyebut biaya haji 2025 ini telah ditetapkan. Namun, hal itu akan menjadi catatan Komisi VIII DPR untuk mengupayakan biaya haji yang lebih murah ke depan.

    Pada musim Haji 2025 ini, pemerintah dan DPR setuju biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta). Jumlah itu setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta).

    Angka BPIH ini mengalami penurunan sebesar Rp4 juta dari nilai BPIH tahun 2024 lalu sebesar Rp93.410.286. Sementara Bipih yang ditanggung langsung jemaah juga mengalami penurunan sebesar Rp614.422 dari Bipih 2024 sebesar Rp 56.046.172.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2025 atau 1446H. 

    Dasco mengaku bahwa dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Adapun, dia menyebut pesan pertama presiden adalah berkaitan soal vendor untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Prabowo meminta bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor.

    “Vendor itu harus lebih dari satu, supaya kemudian ada perbandingan, persaingan, dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji, termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yg dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini juga menyampaikan bahwa presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melalukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan BPH, supaya penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik.

    “Dan sudah dimonitor kemarin Pak Presiden mengapresiasi kepada Panja Haji bersama-sama dengan pemerintah, bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar AS itu harusnya naik, tapi bisa turun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M turun menjadi Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. Nilai itu turun Rp614.422 dibanding bipih tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Komisi VIII Minta Dasco Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji – Page 3

    Komisi VIII Minta Dasco Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji 2025. Marwan meminta pimpinan DPR juga mendorong agar ada tambahan sebesar 10 ribu dari 221 ribu kuota.

    Permintaan ini disampaikan Marwan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad. Dia berharap, Dasco bisa meneruskannya kepada pemerintah.

    “Psikologi jemaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggu yang masih lama. Kalau masih memungkinkan ketua, didorong pemerintah tambahan kuota,” kata Marwan dalam rapat bersama pimpinan Komisi VIII DPR, Selasa (7/1/2025).

    Marwan meminta paling tidak ada tambahan 10 ribu tambahan kuota haji bagi Indonesia terutama untuk jamaah lansia.

    “Didorong pemerintah tambahan kuota kalau ada paling tidak 10 ribu tambahan kuota. Kita sudah menyiapkan sekitar untuk 5 ribu jemaah nilai manfaat masih ada,” ujar Marwan.

  • 7 Kejutan Turunnya Biaya Haji 2025 Jadi Rp 55,4 Juta, padahal Seharusnya Naik… Nasional

    7 Kejutan Turunnya Biaya Haji 2025 Jadi Rp 55,4 Juta, padahal Seharusnya Naik… Nasional

    Kejutan Turunnya Biaya Haji 2025 Jadi Rp 55,4 Juta, padahal Seharusnya Naik…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 89.410.258.
    Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh masing-masing jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750.
    Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan BPIH sebesar Rp 93.389.684, dengan beban kepada jemaah mencapai Rp 65.372.779.
    Namun, Panja Haji DPR menganggap bahwa biaya tersebut masih bisa ditekan, dan meminta agar BPIH berada di bawah Rp 90 juta.
    Pada pertemuan di DPR, pemerintah menghadirkan skema baru dengan BPIH sebesar Rp 89.666.469,26, di mana masing-masing jemaah dikenakan biaya sebesar Rp 55.593.201,57.
    Walaupun mengalami penurunan sekitar Rp 10 juta, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa biaya tersebut masih bisa ditekan lebih jauh.
    “Yang jelas itu saat ini sudah di angka Rp 55 juta… Ya di bawah lagi (dari Rp 55,5 juta), sudah Rp 55,3 gitu ya. Kita mau sisir lagi, insyaallah nanti diketok, pokoknya seperti yang kita sampaikan di awal, ongkos haji pasti turun, dan ini sudah (turun),” ujar Romo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
    Romo juga menegaskan bahwa penurunan biaya Haji 2025 tidak akan mengurangi kualitas pelayanan.
    Dia percaya bahwa persaingan jasa pelayanan di Arab Saudi semakin kompetitif, sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan terbaik dengan harga lebih terjangkau.
    “Sekarang dengan kompetitor yang banyak, mereka juga mengimbangi dengan tawaran servis-servis yang baik,” jelasnya.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki obsesi untuk meringankan beban jemaah haji dengan menurunkan biaya haji 2025.
    “Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo kepada kami Kemenag dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban jemaah nanti yang akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji,” ujarnya.
    Nasaruddin juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan peninjauan biaya haji dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
    “Apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul,” tambahnya.
    Nasaruddin menekankan bahwa secara logika, biaya haji 2025 seharusnya mengalami kenaikan, mengingat anggaran belanja di Arab Saudi diprediksi meningkat dan nilai tukar dollar yang menguat.
    “Tetapi alhamdulillah, dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat, dan juga bukan hanya penyisiran, tetapi juga tetap memperhatikan… Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji,” kata Nasaruddin.
    Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, sepakat dengan Nasaruddin dan menyatakan bahwa kecermatan Panja Haji DPR menjadi kunci dalam menurunkan biaya Haji 2025.
    “Kecermatan para anggota panja, kelihaian Ketua Panja, mencermati pembiayaan, sehingga dapat diputuskan dan dapat angka pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 Rp 89.410.258,” katanya.
    Dalam perkembangan terbaru, Lion Air Group telah ditunjuk pemerintah untuk ikut menerbangkan jemaah Haji 2025 ke Tanah Suci.
    Hal ini menambah daftar maskapai yang melayani penerbangan haji, yang sebelumnya hanya didominasi oleh Garuda dan Saudi Airlines.
    Marwan menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk mendorong kompetisi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
    “Kita meminta pihak Garuda supaya meningkatkan kemampuannya. Dan tahun ini kita merekomendasikan tidak dilayani oleh satu vendor penerbangan,” ujarnya.
    Dengan langkah ini, diharapkan para jemaah haji akan mendapatkan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.
    Pemerintah akan mengatur pembagian penerbangan antara Lion Air dan Garuda untuk memastikan kelancaran proses ibadah haji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Biaya Haji 2025 Bisa Turun Dibanding Tahun Lalu?

    Kenapa Biaya Haji 2025 Bisa Turun Dibanding Tahun Lalu?

    Kenapa Biaya Haji 2025 Bisa Turun Dibanding Tahun Lalu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan alasan mengapa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 bisa turun dibandingkan BPIH pada tahun lalu.
    Diketahui, BPIH 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258, turun Rp 4 juta dari BPIH 2024 yang mencapai Rp 93,4 juta.
    “Kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar Rp 4 juta lebih. Ini muncul pertanyaan, ‘kenapa bisa turun?’. Pastinya (harusnya) ada kenaikan, karena ada berbagai hal insentif oleh pemerintah Saudi, umpamanya pajak dan lain-lain,” ujar Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
    Selain itu, DPR dan pemerintah melakukan efisiensi terhadap komponen biaya haji.
    Dia menyebut banyak komponen yang biayanya dikurangi, tetapi tidak menurunkan kualitasnya.
    Kemudian, Marwan menyinggung proporsi beban jemaah haji yang mencapai 62 persen, sedangkan nilai manfaat yang diberikan pemerintah hanya 38 persen.
    “Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan, keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jemaah juga turun dibanding tahun lalu, yang sekarang menjadi Rp 55.431.750,78,” kata Marwan.
    Selanjutnya, Marwan memaparkan bahwa biaya penerbangan juga turun, meski masih menjadi yang terbesar dalam komponen biaya haji, yakni Rp 33.100.000.
    Selain itu, akomodasi di Mekkah kini menjadi Rp 14 juta, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 17 juta.
    “Kemudian akomodasi di Madinah di tahun lalu Rp 750.000 menjadi Rp 370.000. Inilah pencapaian yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan nilai manfaat akumulasi semuanya Rp 6.831.000.000,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengungkapkan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah Haji 2025 kini turun menjadi Rp 55,5 juta.
    Adapun biaya haji yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp 65 juta.
     
    Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
    “Hadirin yang terhormat, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji, dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan bahwa biaya untuk besaran Bipih 1446 Hijriah atau 2025 sebesar Rp 55.593.201,57,” ujar Hilman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPIH 2025 Resmi Turun Rp 4 Juta, Ini Komponen Utama Biaya Haji yang Alami Penurunan

    BPIH 2025 Resmi Turun Rp 4 Juta, Ini Komponen Utama Biaya Haji yang Alami Penurunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  2025 sebesar Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan penurunan ini merupakan hasil dari evaluasi dan efisiensi anggaran oleh panitia kerja (panja).

    “Kecermatan anggota panja dalam mencermati pembiayaan membuat kita bisa menetapkan angka BPIH 2025 sebesar Rp 89.410.258,79,” ujar Marwan usai rapat penetapan BPIH 1446 H di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Penurunan BPIH 2025 menjadi sorotan, mengingat biaya haji biasanya mengalami kenaikan setiap tahun akibat inflasi dan kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun, berkat penyisiran biaya yang lebih teliti, jemaah kini hanya perlu membayar Rp 55.431.750,78.

    Selain itu, proporsi nilai manfaat juga berubah dari sebelumnya 60:40 menjadi 62:38, yang turut mengurangi beban biaya jemaah. Pemangkasan biaya dilakukan di beberapa komponen, seperti asuransi, yang kini ditanggung oleh penyedia layanan haji.

    Beberapa komponen utama biaya haji yang mengalami penurunan meliputi biaya penerbangan menjadi Rp 33,1 juta, turun berkat bertambahnya maskapai yang bersaing. Berikutnya, biaya akomodasi di Mekkah berkurang dari Rp 17 juta menjadi Rp 14 juta.

    Marwan juga mengungkapkan tahun ini ada surplus keuangan haji. Dari dana Rp 7 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hanya Rp 6,8 triliun yang digunakan.

    Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’i, memastikan bahwa penurunan biaya tidak akan mempengaruhi kualitas layanan bagi jemaah haji.

    “Kami memastikan layanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas utama meskipun ada penurunan biaya,” tegas Romo.

  • Ketua Komisi VIII DPR: Luar Biasa, Penetapan Biaya Haji 2025 hanya 5 Hari Kerja

    Ketua Komisi VIII DPR: Luar Biasa, Penetapan Biaya Haji 2025 hanya 5 Hari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M berhasil menetapkan biaya haji 2025 hanya dalam waktu lima hari kerja, lebih cepat dari target awal, yakni 10 Januari 2025.

    “Rapat bersama panja kali ini luar biasa. Dalam lima hari kerja, kita sudah tuntas,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    BPIH 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79, mengalami penurunan sekitar Rp 4 juta dibandingkan biaya pada 2024 yang mencapai Rp 93,4 juta. Dalam komposisi pembiayaan, jemaah haji hanya menanggung 62% dari total BPIH, atau sekitar Rp 55.593.201,57, sedangkan 38% sisanya ditutup melalui nilai manfaat.

    Penurunan ini merupakan hasil penyisiran dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.

    “Kami melakukan penyisiran dan penghematan agar biaya lebih ringan, tetapi tetap mempertahankan kualitas pelayanan,” ujar Marwan terkait penurunan biaya haji 2025.

    Percepatan penetapan BPIH dilakukan untuk memberikan waktu lebih dalam tahap verifikasi dan penandatanganan kontrak dengan pihak terkait, yang dijadwalkan berlangsung pada 11–12 Januari 2025.

    “Tidak ada deadline, tetapi semakin cepat, semakin baik. Ini memberikan kita waktu lebih untuk memverifikasi dan memastikan kualitas pelayanan,” ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i.

    Langkah efisiensi ini dilakukan dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu dan meminimalkan potensi penyimpangan. Pemerintah juga memastikan penurunan biaya tidak akan memengaruhi kualitas layanan, seperti akomodasi, transportasi, dan katering bagi jemaah.

    Dengan penetapan ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji 2025 dapat berjalan lancar, efisien, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah.