Xcloud.id

Tag: Marwan Cik Asan

  • 11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    PIKIRAN RAKYAT – Dampak potensial yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memengaruhi seantero dunia, tak terkecuali Indonesia. Apa saja dampaknya dan apa yang harus dilakukan sebagai reaksi bangsa yang tepat?

    Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan dalam hal ini mendorong pemerintah RI untuk segera menyiapkan langkah-langkah yang praktis.

    “Kami mengimbau pemerintah untuk cepat mengantisipasi dampak dari perang tarif ini dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk menghadapinya,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.

    Dalam pengumuman resmi Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

    Marwan menjelaskan, kebijakan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Tanah Air.

    Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat kebijakan Trump ini dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan Indonesia dengan AS.

    Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

    “Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

    Ia lantas menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS.

    Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

    Simak, berikut adalah hal-hal yang akan terdampak di Indonesia setelah kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump:

    1. Produk Ekspor Indonesia

    Produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, dan produk perikanan akan terdampak. Peningkatan tarif impor di pasar AS dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena harga barang akan menjadi lebih mahal.

    2. Industri Pengolahan

    Banyak industri pengolahan di Indonesia bergantung pada ekspor produk-produk tersebut.

    Penurunan daya saing produk ekspor dapat memengaruhi sektor industri yang menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, yang berpotensi berdampak pada jutaan pekerja.

    3. Nilai Tukar Rupiah

    Kebijakan tarif ini dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, yang berisiko mengalami volatilitas akibat ketegangan dalam perdagangan internasional.

    4. Harga Emas

    Kenaikan tarif impor berpotensi memengaruhi harga emas, meskipun ini lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

    5. Neraca Perdagangan dengan AS

    Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan AS pada 2023 dan 2024. Penerapan tarif dapat memperburuk defisit perdagangan dengan AS, meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami negara-negara lain seperti China, Jepang, dan Vietnam.

    6. Permintaan Produk Indonesia oleh Negara Mitra Dagang

    Negara-negara seperti China dan Jepang, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, berisiko menurunkan ekspor mereka ke AS.

    Penurunan ekspor negara mitra ini ke AS dapat menyebabkan mereka mengurangi permintaan terhadap produk Indonesia, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global.

    7. Sektor Industri yang Bergantung pada Rantai Pasok Global

    Kebijakan tarif dapat mengganggu sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ini.

    8. Kebijakan Fiskal dan Moneter

    Untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif diperlukan. Kebijakan ini dapat mencakup upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi gejolak pasar.

    9. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Negara Lain

    Indonesia disarankan untuk mendiversifikasi pasar ekspor dengan memperluas hubungan dagang melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial.

    10. Kebijakan Insentif Pajak dan Subsidi

    Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi kepada industri yang terdampak untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    11. Negosiasi dengan AS

    Pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

    Melalui langkah-langkah mitigasi seperti diversifikasi pasar, kebijakan moneter yang adaptif, dan diplomasi perdagangan yang proaktif, menurut Marwan, Indonesia diharapkan bisa mengelola dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Eropa akan menyiapkan langkah balasan terhadap tarif impor Amerika yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, pada Hari Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik produk impor dari berbagai negara.

    “Kami siap merespons,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa pada Hari Kamis 3 April 2025. Dalam jangka waktu dekat, akan menyelesaikan langkah balasan terhadap tarif baja.

    Ia pun menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terus menjalin komunikasi dengan negara adidaya tersebut. Maros Sefcovic menjadi yang menjabat komisioner tersebut.

    Sementara itu, Kanada pun mengungkapkan hal yang sama. Perdana Menteri Mark Carney, pada Hari Rabu 2 April 2024 menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan AS tersebut.

    Carney pun menegaskan pentingnya persatuan untuk menghadapi krisis. “Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan tujuan serta kekuatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam saja. Dengan kata lain, tidak membalas. “Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya,” katanya.

    Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegas Scott.

    Di balik tarif impor baru, ada sejumlah produk yang tak terkena tarif impor Amerika. Antara lain aneka produk logam, otomotif dan suku cadang, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu.

    Respons Indonesia

    Indonesia menempati urutan ke delapan di dalam daftar negara yang terdampak. Indonesia terkena tarif sebesar 32%. Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand terkena juga. Kenaikannya masing-masing yaitu 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan kebijakan tarif impor Amerika tersebut berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengantisipasi tarif impor Amerika tersebut. Ia menjelaskan tarif ini menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

    Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI menyiapkan solusi untuk mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam daftar yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia masuk daftar yang dikenakan tarif impor 32 persen.

    Menurutnya, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

    Marwan mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS.

    Dia menilai berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.

    Lebih lanjut, Marwan, mengatakan industri pengolahan juga banyak bergantung pada ekspor produk di atas. Industri tersebut menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut.

    “Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut,” kata Marwan.

    Di sisi lain, Marwan mengungkapkan, riset yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 berturut turut sebesar 11,97 miliar dolar AS dan 16,08 miliar dolar AS, yang masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam.

    Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

    “Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

    Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

    Marwan mengatakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    Selain itu, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

    Di sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif.

    Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan.

    “Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS,” katanya.

    Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

    “Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” kata Marwan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030 – Halaman all

    Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat telah mengumumkan struktur kepengurusan periode 2025-2030.

    Pengumuman struktur kepengurusan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu (23/3/2025).

    Banyak nama baru dalam jajaran pengurus Demokrat kali ini.

    Sekjen Partai Demokrat dijabat oleh Herman Khaeron menggantikan Sekjen periode sebelumnya Teuku Riefky Harsya yang sekarang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

    Kemudian Bendahara Umum dijabat oleh Irwan Fecho menggantikan Bendum periode sebelumnya Renville Antonio yang meninggal dunia.

    AHY mengatakan penyusunan kepengurusan dilakukan kurang lebih satu bulan, sejak ia kembali didapuk sebagai Ketum Demokrat.

    “Setelah kurang lebih bekerja kurang lebih satu bulan dibantu tim formatur maka sore hari ini saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus DPP partai Demokrat kepada seluruh kader Demokrat,” katanya.

    AHY berharap kepengurusan Demokrat ke depan dapat membawa  partai semakin jaya.

    Kepengurusan kali ini kata AHY sebagian merupakan orang orang yang ada di kepengurusan demokrat periode sebelumnya.

    “Kepengurusan ini juga akan menjadi melting pot antara senior pendiri dan perjuangan partai yang telah berkiprah selama 20 tahun dan juga ada kader kader muda dengan energi dengan kreatifitas yang kita harapkan bisa menambah nilai perjuangan kita,” katanya.

    Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030

    Majelis Tinggi Partai Demokrat

    Ketua: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Wakil Ketua: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

    Sekretaris: Teuku Riefky Harsya

    Anggota:

    Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
    Andi Alfian Mallarangeng
    Herman Khaeron
    E.E. Mangindaan
    Syariefuddin Hasan
    Hinca Panjaitan
    Nachrowi Ramli
    Melani Leimena Suharli:
    Sarjan Tahir
    Mohammad Jafar Hafsah
    Indrawati Sukadis:
    Guntur Sasono
    Irwan Fecho

    Dewan Kehormatan Partai Demokrat

    Ketua: Hinca Panjaitan

    Wakil Ketua: Mayjen TNI (Purn.) Nachrowi Ramli

    Sekretaris: Brigjen TNI (Purn.) Partoyo

    Anggota:

    Joko Ujianto
    Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki
    Gatot Mudiantoro Suwondo
    Laksma TNI (Purn.) Fadjar Sampurno
    Kolonel (Purn.) Guntur Sasoro
    Sasdawati

    Mahkamah Partai

    Ketua: Mayjen Purn Nachrowi Ramli

    Anggota:

    Mehbob
    Brigjen TNI (Purn) Partoyo
    Mayjen TNI Purn Ahmad Yani Basuki
    Gatot Mudiantoro Suwondo
    Laksamana Purn Fajar Sampurno
    Oki Isnaini
    Anis Fauzan
    Panti Silaban

    Dewan Pertimbangan Partai

    Ketua: Sarjan Tahir

    Wakil Ketua 1: Albert Yaputra

    Wakil Ketua 2: Harun Sulkam

    Sekretaris: Carolus Bolly

    Anggota:

    Kolonel Purn Darizal Basir
    Zulkifli Anwar
    Mayjen TNI Purn Hasan Saleh
    Rusda Mahmud
    Ahmad
    Santoso
    Ishak Mekki
    Nanang Samudra
    Husein Abdul Aziz
    Akbar Yahya
    Fariani Sugiharto
    Bahauddin Tonti
    Sohiyatul Laoly
    Teguh Ibrahim
    Milton Pakpahan
    Ratna Kumala Dewi

    Dewan Pakar

    Ketua: Andi Alfian Malarangeng (pakar bidang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan)

    Rachlan Nashidik (pakar bidang demokrasi dan hak asasi manusia)
    Siarifuddin Hasan (pakar bidang kesejahteraan dan keadilan sosial)
    Rudy Gunawan Bastari (pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi)
    Marwan Cik Asan (pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi)
    Rico Rustombi (pakar bidang infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan)
    Muhammad Jafar Hafsah (pakar bidang pangan dan air)
    Syafril Nursal (pakar bidang hukum dan keadilan)
    Ahmad Juri (pakar bidang hukum dan keadilan)
    Mujahidin Harpin Ondeh (pakar bidang perumahan siber dan intelijen)
    Gutomo (pakar bidang perumahan siber dan intelijen)
    Gatot Abdullah Mansyur (pakar bidang hubungan internasional)
    Yuli Mumpuni Widarso (pakar bidang hubungan internasional)
    Irwansyah (pakar bidang hubungan internasional)
    Hartomo (pakar bidang keamanan, terorisme, dan kejahatan trans nasional)
    Herry Wibowo (pakar bidang keamanan, terorisme, dan kejahatan trans nasional)
    Heber Bombang Sapan (pakar bidang kesehatan)
    Lalu Wildan (pakar bidang pendidikan dan sumber daya manusia)

    Ketua Umum

    Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum

    Edhie Baskoro Yudhoyono
    Teuku Riefky Harsya
    Dody Hanggodo
    Benediktus (Benny) Kabur Harman
    Dede Yusuf Macan Effendi
    Vera Febyanthi
    Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ediwan Prabowo

    Sekjen

    Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Afriansyah Noor
    Agust Jovan Latuconsina
    Jansen Sitindaon
    Renanda Bachtar
    Jemmy Setiawan
    Rezka Oktoberia
    Didik Mukrianto
    Ingrid Kansil
    Imelda Sari
    Heri Sebayang
    Umar Arsal
    Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif

    Sigit Raditya
    Irawan Satrio Laksono
    Ahdi Muqsith Nursalim
    R. Mukhlis YS
    Afroni Imawan

    Bendahara Umum

    Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga
    Eka Putra
    Mukhammad Oki Isnaini
    Lasmi Indaryani
    Hendrik Halomoan Sitompul
    Tatyana S Sutara
    Endwin Jannerli Tandjung
    Steven E Rumangkang
    Felix Soesanto
    Irwan

    Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK)

    Ketua: Ossy Dermawan

    Anggota:

    Si Made Rai Edi Astawa
    Manatap Parulian Simanjuntak
    Iwan Rinaldo Syarief
    Rocky Amu
    Gana Febrana
    Mexicana Leo Hananto Wibowo
    Imer Darius
    Muhammad Reno Zulkarnain
    Agustinus Tamo Mbapa
    Samsul Bahara
    Panti Silaban
    Euis Widaningsih

    Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)

    Ketua: Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara

    Anggota:

    Fathi
    Aushaf Fajr Herdiansyah
    Eva Julianti Ali
    Miftah Rizky Pohan
    Anis Fauzan
    Enda D Layuk Allo
    Rian Firmansyah
    Wahid Mahmud

    Badan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Badiklat)

    Ketua: Rizki Aulia Natakusumah

    Hilda Thawila
    Dewi Sartika Pasande
    Harlans Muhammaraman Farcha
    Heriyanto
    Fitry Rochmatia Noer
    Andi Jehan Indira
    Harliati Asterlin

    Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM).

    Kepala: Dina Lorenza Audria
    Sekretaris: Nurwayah

    Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)

    Kepala: Muhajir
    Sekretaris: Ahmad Usmarwi

    BRAINS (Badan Riset dan Inovasi Strategis)

    Kepala: Ahmad Khoirul Umam
    Sekretaris: M. Ali Affandi

    BAKOMSTRA

    Kepala: Herzaky Mahendra Putra
    Sekretaris: Zulfikar Suhadri

    Dalam periode kepengurusan kali ini Partai Demokrat membentuk dua badan baruyakni : 

    Badan Saksi Nasional (BSN)

    Kepala: Ilham Mendrofa
    Sekretaris: Linda Megawati

    Badan Logistik Partai (BLP)

    Kepala: Yudhi Prasetyo Purnomo
    Sekretaris: Harti Hartidjah

    Sementara itu, Partai Demokrat merampingkan jumlah departemen pada periode kepengurusan sekarang.

    Pada periode sebelumnya jumlah departemen menyesuaikan dengan jumlah komisi di DPR.

    Pada Periode sekarang jumlah departemen hanya tujuh mengacu pada jumlah Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih.

    AHY mengatakan jumlah departemen disesuaikan karena Demokrat sekarang bukan lagi partai oposisi melainkan partai pendukung pemerintah.

    DEPARTEMEN

    Kepala Bidang Politik dan Keamanan, Fredrik Kalalembang
    Kepala Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Andi Muzakkir Aqil
    Kepala Bidang Perekonomian Wahyu Sanjaya
    Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Anita Jacoba Gah
    Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hangku Hasibuan
    Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sartono Hutomo
    Kepala Bidang Pangan Michael Wattimena

    Kepala Institusi Partai Demokrat

    Andi Alfian Malarangeng

    Kepala Akademi Demokrat

    Dani Miftakhul Akhyar

    (Tribunnews.com)

  • AHY Bentuk Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng jadi Ketua

    AHY Bentuk Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng jadi Ketua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan dan memperkenalkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Periode 2025-2030.

    Menariknya, kini Partai Demokrat menambah satu dewan dalam struktur organisasinya, yakni Dewan Pakar. Adapun, yang menjadi ketua Dewan Pakar yaitu Andi Alfian Mallarangeng.

    AHY menerangkan bahwa penambahan ini ditujukan untuk menambah kekuatan isu yang hendak diperjuangkan partai.

    “Yang baru ini adalah ini adalah dewan pakar yang akan kita hadirkan untuk menambah kekuatan isu dan narasi yang kita perjuangkan,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    AHY berharap jajaran Dewan Pakar ini dapat menjadi pemantik gagasan karena kepakarannya bisa dikontribusikan kepada partai.

    “Kita harapkan menjadi pemantik gagasan karena kepakarannya bisa juga dikontribusikan untuk perjuangan Partai Demokrat, baik di DPP maupun di Fraksi Parlemen,” ungkapnya.

    Berikut Susunan Dewan Pakar Demokrat 2025-2030:

    Andi Alfian Mallarangeng: Pakar Bidang Politik, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan
    Rachland Nashidik: Pakar Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
    Marwan Cik Asan: Pakar Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi
    Rudy Gunawan Bastari: Pakar Bidang Ekonomi, Keungan, dan Investasi
    Sjariefuddin Hasan: Pakar Bidang Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
    Muhammad Jafar Hafsah: Pakar Bidang Pangan dan Air
    Rico Rustombi: Pakar Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan 
    Syafril Nursal: Pakar Bidang Hukum dan Keadilan
    Achmad Juri: Pakar Bidang Hukum dan Keadilan
    Mujahidin Harpin Ondeh: Pakar Bidang Pertahanan Siber dan Intelijen
    Gutomo: Pakar Bidang Pertahanan Siber dan Intelijen
    Gatot Abdullah Mansyur: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Yuli Mumpuni Widarso: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Irwansyah: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Hartono: Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Trans Nasional
    Herey Wibowo: Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Trans Nasional
    Heber Bombang Sapan: Pakar Bidang Kesehatan
    Lalu Wildan: Pakar Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

  • 7 AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat 2025-2030 Nasional

    7 AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat 2025-2030 Nasional

    AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat 2025-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng ditunjuk sebagai Ketua
    Dewan Pakar Demokrat
    untuk periode 2025-2030.
    Jabatan baru
    Andi Mallarangeng
    dalam struktur kepengurusan partai itu diumumkan Ketua Umum Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) pada Minggu (23/3/2025).
    “Yang pertama Ketua Dewan Pakar, Andi Alfian Mallarangeng sekaligus sebagai pakar bidang politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan,” ujar AHY saat memperkenalkan para pengurus baru partainya di Kantor DPP Demokrat.
    Posisi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sebelumnya diduduki Andi Mallarangeng pun kini dijabat oleh Teuku Riefky Harsya.
    Setelahnya, AHY mengungkapkan sosok yang menduduki jabatan Wakil Dewan Pakar Demokrat, yakni Rachland Nashidik.
    Sedangkan Sekretaris Dewan Pakarnya adalah Marwan Cik Asan.
    “Wakil Ketua Dewan Pakar, saudara Rachland Nashidik yang juga pakar bidang demokrasi dan hak asasi manusia,” kata AHY. “Yang ketiga saudara Marwan Cik Asan Sekretaris Dewan Pakar sekaligus pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi,” sambungnya.
    Berikut daftar ketua hingga anggota Dewan Pakar Demokrat 2025-2030:
    – Ketua:
    Andi Alfian Mallarangeng.
    Dia juga menjabat sebagai pakar bidang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan.
    – Wakil Ketua:
    Rachland Nashidik.
    Dia juga menjabat sebagai pakar bidang demokrasi dan hak asasi manusia.
    – Sekretaris Dewan Pakar:
    Marwan Cik Asan.
    Dia juga menjadi pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi.
    Anggota Dewan Pakar:
    – Syarifuddin Hasan:
    Pakar Bidang Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
    – Rudy Gunawan Bastari:
    Pakar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi.
    – Rico Rustombi:
    Pakar Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan.
    – Muhammad Jafar Hafsah:
    Pakar Bidang Pangan dan Air.
    – Syafril Nursal:
    Pakar Bidang Hukum dan Keadilan.
    – Ahmad Juri:
    Pakar Bidang Hukum dan Keadilan.
    – Mujahidin Harpin Ondeh:
    Pakar Bidang Siber dan Intelijen.
    – Gutomo:
    Pakar Bidang Siber dan Intelijen.
    – Gatot Abdullah Mansyur:
    Pakar Bidang Hubungan Internasional.
    – Yuli Mumpuni Widarso:
    Pakar Bidang Hubungan Internasional.
    – Irwansyah:
    Pakar Bidang Hubungan Internasional.
    – Hartomo:
    Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Transnasional.
    – Herry Wibowo:
    Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Transnasional.
    – Heber Bombang Sapan:
    Pakar Bidang Kesehatan.
    – Lalu Wildan:
    Pakar Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.
    Untuk diketahui, AHY mengumumkan struktur kepengurusan DPP Demokrat 2025-2030, setelah kongres ke-VI yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Dalam kongres tersebut, AHY kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
    Lewat kongres tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
    Dalam kepengurusan Demokrat saat ini, sosok Herman Khaeron ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
    Herman menggantikan Teuku Riefky Harsya yang diangkat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Posisi Riefky langsung berada di bawah SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Mudik 2025: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Demokrat Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Mudik 2025: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, mendorong koordinasi lintas sektor di momentum mudik dalam menyambut hari raya Idulfitri 1446 Hijriah/’Lebaran 2025. 

    Dia menyatakan, Lebaran 2025 merupakan momentum kebangkitan ekonomi rakyat. 

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan stakeholder harus meningkatkan koordinasi agar agenda besar nasional ini sukses dan menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat,” kata  Marwan kepada wartawan Minggu (23/3/2025).

    Marwan mengatakan, koordinasi lintas sektor harus dilakukan karena momentum mudik Lebaran bukan hanya soal konsumsi dan mobilitas, melainkan juga terkait pembuatan kebijakan ekonomi yang bisa dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

    “Kerja sama ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus mudik, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi,” ujar Marwan.

    Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring, dan tidak sekadar responsif terhadap kondisi pasar. 

    Menurut Marwan, kebijakan fiskal dan moneter harus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

    Oleh karena itu, ia memandang, koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dengan kementerian terkait, serta sektor swasta menjadi hal yang mutlak agar stabilitas harga dan kelancaran arus mudik dapat terwujud tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. 

    “Sinergi yang harmonis ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil untuk masa depan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

    Marwan juga menyoroti, kesiapan arus mudik dan arus balik, serta ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran 2025.

    “Kami apresiasi berbagai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini. Kami mendorong stakeholder terkait untuk terus berkoordinasi agar berbagai langkah strategis terkait dengan mudik dan bahan pokok jelang Lebaran dapat dioptimalkan,” ucapnya.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II itu pun mengingatkan kembali bahwa Lebaran merupakan momentum pergerakan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarkat yang melemah akhir-akhir ini.

    Ia mengatakan, terdapat tantangan ekonomi di momentum Lebaran 2025 yang memerlukan koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan stakeholder terkait.

    “Kerja sama ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus mudik, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi,” pungkas Marwan.

  • Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama periode Libur Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan berlaku untuk pembelian tiket dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

    Marwan menilai bahwa langkah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik saat Lebaran. 

    “Kami sangat menghargai kebijakan diskon tiket pesawat ini karena sangat membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2025,” kata Marwan kepada wartawan Sabtu (1/3/2025).

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, mulai dari Kemenko IPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian BUMN. Menurut Marwan, kebijakan ini diperlukan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat.

    Khususnya bagi kelas menengah yang seringkali terhambat dengan harga tiket pesawat yang tinggi saat libur Lebaran.

    “Biasanya harga tiket pesawat melonjak tajam dan bisa mencapai dua kali lipat dari harga normal saat Lebaran. Diskon ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik dengan pesawat,” kata Marwan.

    Ia juga menyebutkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebagian, khususnya untuk tiket pesawat ekonomi domestik, adalah langkah yang tepat.

    Marwan berharap kebijakan diskon ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga turut merangsang perekonomian daerah dan nasional. 

    Dia menambahkan bahwa pemberian insentif berupa PPN DTP sebesar 6 persen dari pemerintah akan mewujudkan harapan masyarakat.

    “Support pemerintah berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah ini mewujudkan harapan rakyat,” ujar Marwan.

    Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen untuk jadwal terbang 24 Maret sampai 17 April atau di periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam konferensi pers siang ini mengatakan, upaya menurunkan harga tiket pesawat ditempuh melalui pemangkasan biaya kebandarudaraan, menurunkan harga avtur di 37 bandara, serta menurunkan fuel surcharge.

    Komponen lain yang juga ikut disesuaikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    AHY mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi insentif berupa PPN tiket pesawat sebesar 6 persen ditanggung pemerintah selama periode ini.
    Penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk pesawat ekonomi di semua rute penerbangan domestik.

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen,” kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

  • Komisi XI DPR apresiasi kebijakan diskon tiket pesawat khusus Lebaran

    Komisi XI DPR apresiasi kebijakan diskon tiket pesawat khusus Lebaran

    “Diskon tiket pesawat dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini sekaligus untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Cik Asan mengapresiasi kebijakan penerapan diskon tiket pesawat sebesar 13 persen sampai 14 persen khusus selama periode libur Lebaran 2025.

    Dia menilai kebijakan yang diambil Pemerintah jelang Lebaran 2025 itu sangat membantu masyarakat untuk mudik atau pulang kampung.

    “Diskon tiket pesawat dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini sekaligus untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti,” ucap Marwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, diskon tersebut akan menjadi stimulus untuk masyarakat terutama kelas menengah yang menggunakan layanan jasa penerbangan.

    Sebab, lanjut dia, biasanya harga tiket pesawat akan mahal dengan kenaikan yang mencapai hampir dua kali lipat dari harga normal ketika momentum libur Lebaran.

    Untuk itu, Marwan mengapresiasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan diskon tiket pesawat, mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dirinya berharap pemberian diskon harga tiket pesawat pada momen libur Lebaran 2025 dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

    Adapun pemberian diskon tiket pesawat tersebut diberikan salah satunya sebagai dampak dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah sebagian untuk tiket pesawat ekonomi domestik merupakan langkah yang tepat.

    Dia berpendapat dukungan intensif dari Pemerintah berupa PPN yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) sebesar 6 persen tersebut merupakan langkah yang mewujudkan harapan masyarakat.

    Sebagai informasi, diskon tiket pesawat dilakukan setelah Pemerintah menurunkan biaya atau ongkos bandara udara, di antaranya dengan menurunkan harga avtur di 37 bandara dan menekan surcharge atau biaya parkir pesawat.

    Diskon tiket pesawat yang diberikan di tahun lebih besar dari tahun-tahun lalu karena mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah berupa PPN DTP sebesar 6 persen.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan Pemerintah resmi menerapkan diskon tiket pesawat sebesar 13 persen sampai 14 persen secara khusus selama periode libur Lebaran 2025.

    Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025, dengan masa berlaku perjalanan mulai 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Mudik 2025: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, menyambut baik strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). 

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah strategis menatap masa depan.

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Marwan mengatakan, keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif. 

    Menurutnya, bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia bergabung dengan kubu tertentu, melainkan partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Marwan membeberkan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

    Pertama, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.

    Menurutnya, Ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.

    Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat.

    Dalam konteks global yang semakin multipolar, lanjut anggota Komisi XI DPR RI itu, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.

    Ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

    Marwan memandang, Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.

    Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru.

    Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

    “Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional,” tutur Marwan.

    Namun, dia mengingatkan langkah bergabung BRICS juga membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. 

    Satu di antaranya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif, adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. 

    Kemudian, lanjutnya, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting. 

    “Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka,” ucap Marwan.

    Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. 

    Marwan meminta pemerintah hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dia bilang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

    Ia mencontohkan penguatan infrastruktur nasional, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan dukungan kepada sektor UMKM.

    “Tak kalah penting juga kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga produsen teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Marwan.

    “Pemerintah harus dapat memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut positif diumumkannya Indonesia sebagai anggota BRICS oleh Brazil sebagai Ketua BRICS 2025.

    Kemlu menyatakan BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara – negara global south atau negara berkembang di luar Eropa dan Amerika, terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS telah mencerminkan adanya peningkatan peran aktif dalam isu-isu global, dan komitmen menguatkan kerja sama multilateral.

    Indonesia memandang keanggotaan ini jadi langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara berkembang lainnya, sesuai prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Adapun sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia punya komitmen untuk terus aktif dalam agenda BRICS, termasuk upaya ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, hingga mengatasi masalah global semisal perubahan iklim, krisis pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kemlu RI menyatakan Indonesia akan terus meneruskan komitmennya berperan sebagai jembatan atau penghubung berbagai forum internasional demi kepentingan masyarakat global.

    “Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” katanya.