Tag: Marullah Matali

  • Ada Rencana Tarik Retribusi dari Kantin Sekolah di Jakarta

    Ada Rencana Tarik Retribusi dari Kantin Sekolah di Jakarta

    Jakarta

    Kantin sekolah di Jakarta diusulkan dipungut restitusi untuk pendapatan daerah. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno.

    Wacana itu muncul setelah Sutikno mengetahui ada kantin di sebuah sekolah di Jakarta menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin, tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta satu sekolah,” kata Sutikno dilansir di situs web resmi DPRD DKI Jakarta dikutip detikcom.

    Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurutnya, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

    Sutikno berharap Dinas Pendidikan dapat mengkaji hal itu sebagai bahan membuat payung hukum untuk mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tutur Sutikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Rinciannya sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Purwosusilo sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah.

    “Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD,” tukas Purwosusilo.

    Retribusi Kantin Sekolah Bakal Dikaji

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait wacana itu.

    “Kemarin kan itu wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAPBD, tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat. Nanti kami serahkan kepada Pak Sekda (Marullah Matali), Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin,” kata Teguh kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

    Teguh mengatakan wacana itu belum dilaporkan secara khusus kepada dirinya. Dia mengatakan wacana itu masih dikaji lebih dulu.

    “Tapi ini secara khusus belum terlaporkan kepada saya,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • Waka DPRD DKI soal Wacana Retribusi Kantin Sekolah: Jangan Tekan Pihak Kecil

    Waka DPRD DKI soal Wacana Retribusi Kantin Sekolah: Jangan Tekan Pihak Kecil

    Jakarta

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani merespons usulan menarik retribusi kantin sekolah yang mencuat ke publik. Rani meminta supaya tak mempersulit rakyat kecil.

    “Kalau menurut saya sih jangan juga menekan pihak yang kecil yang hidupnya sudah tidak mudah semakin dipersulit, kantin sekolah juga kan berapa sih penghasilannya sehingga harus diretribusikan, biarkanlah berjalan seperti biasa,” kata Rani saat dihubungi, Sabtu (23/11/2024).

    Rani menyampaikan wacana tersebut datang dari salah satu anggota DPRD DKI. Sehingga, masih berupa pendapat pribadi dan tak bisa dianggap sebagai keputusan bersama.

    “Wacana tersebut kan masih sekedar wacana atau pendapat pribadi atau golongan yang tidak bisa diambil kesimpulan untuk sebuah keputusan bersama, jadi ya boleh lah didengarkan saja,” ujarnya.

    Politikus Gerindra itu memandang, jika memang ada retribusi yang mesti ditanggung, maka bisa dilakukan dengan cara iuran. Prinsipnya, Rani mendorong setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada warga.

    “Seharusnya saja bila ada yang harus ditanggung bersama bisa dikomunikasikan saja misalnya cukup dengan iuran. Kita support para pedagang kantin untuk bisa bertahan hidup,” jelasnya.

    “Kemarin kan itu wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAPBD, tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat nanti kami serahkan kepada Pak Sekda (Marullah Matali), Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin,” kata Teguh kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Teguh mengatakan wacana itu belum dilaporkan secara khusus kepada dirinya. Dia mengatakan wacana itu masih dikaji lebih dulu.

    Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno sebelumnya menyebut kantin sekolah di Jakarta punya potensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Dia meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    Sutikno mengatakan wacana adanya payung hukum itu muncul setelah dirinya mengetahui keberadaan kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak Rp 5 juta per tahun. Karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh kantin yang terdapat di sekolah yang tersebar di Jakarta.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujarnya.

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    (taa/idh)

  • Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengevakuasi warga lanjut usia (lansia) dari lokasi
    banjir rob
    di Muara Angke, Jakarta Utara serta memberi bantuan.
    Bantuan diberikan saat Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi beserta jajaran pejabat Pemprov Jakarta melakukan peninjauan ke lokasi pada Senin lalu.
    “Kami sudah memberikan
    bantuan sosial
    untuk mereka yang terdampak langsung. Saya sudah perintahkan juga jajaran kesehatan di sana,” ujar Teguh saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024) sore.
    Teguh menuturkan, jajaran Dinas Kesehatan juga telah mengimbau anak-anak untuk tidak bermain air banjir rob karena rentan terkena penyakit.
    “Banyak anak-anak meski sudah dikasih tahu tapi tetap main-main air, itu riskan terhadap masalah kesehatan, sudah kami edukasikan,” ucapnya.
    Teguh mengatakan, sejumlah warga yang telah lanjut usia juga telah dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.
    “Ada beberapa orang tua yang harus kami evakuasi. Kami sudah siapkan (tempat). BPBD juga ada di sana, mobil Dinkes juga selalu siap,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov berencana membangun tanggul sepanjang empat kilometer untuk mengatasi permasalahan banjir rob di Muara Angke.
    Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali mengatakan, pembangunan
    tanggul pencegah
    banjir rob itu akan dilakukan di sekitar Kali Adem, Penjaringan.
    Kewenangan pembangunan tanggul terbagi menjadi dua, empat kilometer milik Pemerintah Pusat dan sisanya tanggung jawab Pemprov Jakarta.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” ucap Marullah, Selasa.
    Marullah memastikan, Pemprov akan membangun tanggul secepat mungkin agar masalah banjir rob dapat segera teratasi.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” imbuhnya.
    Adapun di wilayah RW 22, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali terendam banjir rob, Selasa (19/11/2024).
    Memasuki hari kelima banjir rob, genangan air terlihat semakin meluas.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian air mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tinggi sekitar 10 sentimeter atau setinggi mata kaki orang dewasa.
    Namun, menjelang pukul 12.44 WIB, ketinggian air mencapai 30-50 sentimeter.
    “Hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB air baru naik. Kalau kemarin-kemarin itu, jam 08.00 WIB air sudah mulai naik,” kata Jenni (40), salah seorang warga RW 22, saat ditemui di lokasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pembangunan tanggul laut hingga penanganan stunting   

    DKI kemarin, pembangunan tanggul laut hingga penanganan stunting  

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada hari Senin (18/11), mulai dari Pj. Gubernur Jakarta meminta untuk mempercepat pembangunan tanggul laut di pesisir utara sebagai upaya mengurangi dampak rob hingga Jakarta Utara tangani 1.412 anak stunting.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    Pj Gubernur DKI minta jajaran percepat pembangunan tanggul laut

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan tanggul laut di pesisir Utara sebagai upaya mengurangi dampak rob (banjir pasang).

    “Saya sudah instruksikan untuk mempercepat pembangunan tanggul pantai yang saat ini masih dalam pengerjaan empat kilometer lagi,” kata Teguh di Jakarta, Senin, saat meninjau banjir rob di Muara Angke dengan didampingi Sekretaris Daerah (Setda) DKI Jakarta Marullah Matali.

    Baca selengkapnya di sini

    Jakut tangani 1.412 anak stunting

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara menangani anak stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di wilayah tersebut yang jumlahnya mencapai 1.412 anak pada Agustus 2024.

    “Target prevalensi stunting di Jakarta Utara tahun 2025 sebesar 15,8 persen sesuai dengan pemuktahiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dr Lysbeth Regina Pandjaitan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Transjakarta tersedia hingga 23.00 saat laga Timnas Indonesia-Arab

    Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas (PT) Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan armada pada hari Selasa (19/11) hingga pukul 23.00 WIB khusus rute yang bersinggungan dengan area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGBK) untuk memberikan layanan kepada penonton laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi.

    Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyebut rute-rute yang akan dilakukan perpanjangan waktu operasional antara lain Koridor 1 (Blok M – Kota), Koridor 2 (Monumen Nasional – Pulo Gadung), dan Koridor 13 (Tegal Mampang – Puri Beta).

    Baca selengkapnya di sini

    DKI telah bangun sumur resapan di 29.000 titik guna kurangi genangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sumur resapan di sebanyak 29.845 titik untuk periode 2019—2023 yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten administrasi guna mengurangi genangan atau banjir khususnya saat hujan turun.

    “Total sumur resapan Dinas Sumber Daya Air periode 2019—2023 adalah sebanyak 29.845 titik. Pada tahun ini masih dilakukan pendataan,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Jakpus beri edukasi dan sanksi tegas untuk cegah kekerasan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat memberikan edukasi dan sanksi tegas sebagai upaya mencegah tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

    “Kami melakukan langkah pencegahan tindakan kekerasan baik dari guru ke siswa maupun antarsiswa dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik sajaJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antar birokrasi.Selain itu, perombakan jabatan juga sebagai upaya mendukung status Jakarta yang sedang masa transisi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang Ibu Kota.

    “Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan Jakarta sudah bukan Daerah Khusus Ibu Kota lagi tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus,” kata Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    Trusbus menilai birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politik karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.

    “Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta masih DKI. Nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” usul Trubus.

    “Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama dan kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kan memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” jelas Trubus.

    Di sisi lain, Trubus juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Karena Marullah merupakan orang lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub kelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (12/11).

    Para pejabat yang dilantik, kata Teguh, telah melewati proses seleksi yang ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.

    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melapor,” jelas Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pompa air dicuri, PJ Gubernur DKI minta OPD tingkatkan kewaspadaan

    Pompa air dicuri, PJ Gubernur DKI minta OPD tingkatkan kewaspadaan

    Saya imbau masyarakat dan jajaran OPD juga ikut  aktif mengawasi  agar kejadian ini tidak terulang lagiJakarta (ANTARA) –

    Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kewaspadaan terkait pencurian fasilitas pompa air oleh oknum tak bertanggung jawab.

     

    “Saya imbau masyarakat dan jajaran OPD  ikut  aktif mengawasi  agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ucapnya dalam kunjungan tersebut.

     

    Teguh juga menjelaskan pihaknya sedang mendalami motif pencurian dan perusakan pompa air tersebut karena kejadiannya di beberapa tempat dan hampir bersamaan.

     

     

    Teguh juga menjelaskan bahwa sebelum oknum tersebut melakukan aksinya, mereka juga merusak kabel CCTV, sehingga aktivitas tak terpuji ini tidak termonitor.

    Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi saat meninjau area Jalur Lintas Bawah (underpass) Senen, dan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2024). ANTARA/Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

    Menurutnya, hal ini bisa menjadi masalah bila terjadi hujan yang deras, lalu menyebabkan genangan, bahkan bisa berbahaya jika pompa air ini tidak berfungsi.

     

     

    Teguh juga menambahkan pihaknya akan segera mengambil tindakan terkait permasalahan ini.

     

    “Nanti Pak Sekda akan rapat untuk melakukan mitigasi dan mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar kejadian ini tidak terulang. Minimal kita mengambil antisipasi,” ucapnya.

    Dalam peninjauan tersebut, Teguh didampingi oleh Sekretaris Daerah Marullah Matali, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah, dan Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi resmi melantik Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono di Balai Kota, Jakarta Pusat.

    “Selamat bertugas kepada Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas untuk mendukung fungsi Pemerintah Provinsi, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang bertransformasi menjadi kota global,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (8/11).

    Teguh meminta kepada segenap penjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesional, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Selain itu, dia juga meminta agar segenap penjabat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlatih asas manfaat.

    Demikian juga terkait dengan alokasi dana, Teguh berpesan agar penggunaannya harus berdampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan ruang publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita maklumi bersama bahwasanya mutasi dalam jabatan adalah biasa dalam institusi pemerintah. Baik untuk kepentingan institusi lembaga itu sendiri maupun juga untuk kepentingan yang bersangkutan. Tentu, ini dilakukan dengan penuh kecermatan,” kata Teguh.

    Di sisi lain, Marullah mengatakan sebagai Sekda Jakarta yang baru, dia akan bekerja sesuai arahan dari Penjabat Gubernur.

    “Haluan saya adalah Pak Gubernur dan pemerintah, dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta, tentu di bawah pimpinan Pj Gubernur,” kata Marullah.

    Marullah mengatakan, arahan Teguh pada saat pelantikan merupakan modal baginya karena Jakarta sebentar lagi akan menyongsong sebuah predikat yang lebih dari sekedar ibu kota, yakni  menjadi kota global.

    Dengan itu, dia pun akan melaksanakan dan mewujudkan arahan-arahan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, Sekda DKI Jakarta sebelumnya yakni Joko Agus Setyono dirotasi menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, sedangkan jabatan Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang ditinggal Marullah, dibiarkan kosong.

    Sebelumnya, pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta hingga berubah ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Marullah sempat mengemban amanah sebagai Sekda Provinsi DKI.

    Namun, pada 2022, Heru mengubah posisi Marullah dan menempatkannya sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.

    Sumber : Antara

  • Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Nusa Dua, CNN Indonesia

    Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan program TV analog alias Analog Switch Off (ASO) akan sesuai jadwal terakhir 2 November 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Iya [pede] karena berdasarkan Undang-undang cipta kerja, diberi waktu dua tahun setelah disahkan,” ujar Niken kepada wartawan di acara DEWG, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8).

    Menurut Niken, rencana itu akan tercapai meski pembagian Set Top Box (STB) untuk masyarakat miskin di beberapa wilayah belum terdistribusi menyeluruh.

    Sebagai contoh, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melaporkan baru 40 persen warga Jakarta berkategori tak mampu yang sudah mendapatkan set tob box (STB) gratis dari penyelenggara Multipleksing (MUX) dan pemerintah.

    Untuk diketahui, STB bisa dibeli di marketplace maupun di toko elektronik, dengan kisaran Rp150-Rp300 ribu. STB merupakan perangkat yang mesti disambungkan ke TV analog agar dapat mendapatkan siaran TV digital.

    Selain itu, dengan STB tersertifikasi, televisi pengguna juga bisa menampilkan semua fungsi seperti peringatan dini bencana misalnya.

    Untuk mengecek set top box dan pesawat televisi yang sudah tersertifikasi pengguna bisa mengunjungi situs https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/perangkat-televisi

    Jika mengacu ke tahapan suntik mati TV analog, DKI Jakarta masuk dalam tahap II ASO, yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2022. Tetapi dalam perkembangannya program ini tidak jadi dilakukan di waktu tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Kamis (25/8) mengatakan pihaknya tak menyebut suntik mati TV analog di DKI Jakarta bergulir pada 25 Agustus.

    “Tidak menyebut tanggal [25 Agustus ASO di Jabodetabek],” kata Plate, Kamis (25/8).

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]