Xcloud.id

Tag: Marullah Matali

  • Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat dan Rusunawa K. S. Tubun, Jakarta Barat, pada Jumat (29/11/2024) malam. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 30 November 2024 – 10:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi warga warga kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) K. S. Tubun, Jakarta Barat dengan fasilitas yang layak.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait berharap warga di kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela  ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta karena lahan yang mereka tempati merupakan aset milik Pemprov DKI.

    “Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela,” kata Maruarar di Jakarta, Sabtu.

    Maruarar meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni di Rusunawa. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

    Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan banyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

    “Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini,” ujar Maruarar.

    Dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa K. S. Tubun pada Jumat (29/11) malam, Maruarar turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola Rusunawa dengan fasilitas yang sangat bagus.

    “Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati,” ucap Maruarar.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

    “Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa K. S. Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah,” kata Marullah.

    Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke Rusunawa mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

    “Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Marullah.

    Turut mendampingi kegiatan tersebut, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo.

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.

    Sumber : Antara

  • Pj Gubernur DKI bersyukur cuaca mendukung kelancaran Pilkada 2024

    Pj Gubernur DKI bersyukur cuaca mendukung kelancaran Pilkada 2024

    Pilkada 2024

    Rabu, 27 November 2024 14:01 WIB

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali saat jumpa pers usai meninjau TPS di SDN 01 Kebon Manggis, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Setelah mempertimbangkan beberapa hal, rencana rekayasa cuaca tidak jadi dilakukan

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyebutkan sampai saat ini belum ada laporan gangguan terkait kesiapan pemungutan Pilkada DKI Jakarta yang bakal diselenggarakan pada Rabu (27/11).

    “Kita memastikan sampai saat ini di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang Pilkada, secara umum Alhamdulillah masih kondusif dan ini terus kita pertahanankan,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Karyoto juga menjelaskan semua personel Kepolisian yang telah ditugaskan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah mulai bertugas.

    “Karena memang untuk malam ini juga dia yang menjaga logistik pemilu besok pendistribusiannya, tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Selasa meninjau sejumlah TPS di Jakarta untuk memastikan kesiapan hari pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu.

    “Tujuannya hari ini adalah memastikan kesiapan Pilkada besok. Insya Allah kami siap. Mohon dukungan dari media dan seluruh elemen masyarakat,” kata Teguh.

    Teguh mengungkapkan pihaknya sudah memetakan TPS yang rawan banjir dan menyiapkan strategi mitigasi.

    “Kalau besok hujan dan banjir, kita akan pindahkan TPS ke lokasi alternatif, seperti halaman sekolah, ruko atau RPTRA. Kami juga berusaha meminimalisir TPS di lokasi rawan banjir,” ujarnya.

    Dalam peninjauan tersebut selain diikuti oleh Kapolda Metro Jaya dan Pj Gubernur DKI Jakarta, juga didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha dan Sekda DKI Marullah Matali.

    Peninjauan dimulai dari TPS 23 depan Asrama Brimob KS Tubun, Jakarta Barat, yang berlangsung selama 20 menit sebelum rombongan melanjutkan kunjungan ke TPS Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harapan Sekda DKI Jakarta di Hari Guru 2024

    Harapan Sekda DKI Jakarta di Hari Guru 2024

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali berharap para guru memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik anak-anak atau siswa di Indonesia khususnya wilayah Jakarta.

    “Guru itu ‘digugu dan ditiru’ (dipercaya atau dipatuhi). Jadi sedikit saja yang kita sampaikan mudah-mudahan akan bermakna,” kata Marullah di Jakarta terkait peringatan Hari Guru 2024 pada Senin.

    Marullah berpesan agar para guru juga menghindari hal-hal yang kurang baik. Sebab, menurut dia, sedikit saja guru berbelok ke arah yang tidak baik maka bisa menjadi sorotan berbagai komentar masyarakat.

    “Jadi saya berharap guru-guru seluruh Indonesia dan DKI Jakarta terus semangat untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didiknya,” kata Marullah.

    Saat ditanyai komentar tentang kesejahteraan guru, Marullah enggan banyak berkomentar.

    Dia hanya menyampaikan bahwa dirinya akan terus memberikan dukungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan para guru.

    “Enggak komentar kecuali dukung terus dan dukung sebesar-besarnya. Mudah-mudahan para guru sejahtera, kita juga semakin baik wawasannya,” kata Marullah.

    Marullah juga mengucapkan Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Dia pun mengaku bangga dan bahagia sebab guru merupakan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa.

    “Selamat Hari Guru. Bahagia dan bangga. Kita juga masih jadi guru sampai hari ini. Semua masih membutuhkan guru,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ada Rencana Tarik Retribusi dari Kantin Sekolah di Jakarta

    Ada Rencana Tarik Retribusi dari Kantin Sekolah di Jakarta

    Jakarta –

    Kantin sekolah di Jakarta diusulkan dipungut restitusi untuk pendapatan daerah. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno.

    Wacana itu muncul setelah Sutikno mengetahui ada kantin di sebuah sekolah di Jakarta menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin, tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta satu sekolah,” kata Sutikno dilansir di situs web resmi DPRD DKI Jakarta dikutip detikcom.

    Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurutnya, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

    Sutikno berharap Dinas Pendidikan dapat mengkaji hal itu sebagai bahan membuat payung hukum untuk mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tutur Sutikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Rinciannya sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Purwosusilo sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah.

    “Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD,” tukas Purwosusilo.

    Retribusi Kantin Sekolah Bakal Dikaji

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait wacana itu.

    “Kemarin kan itu wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAPBD, tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat. Nanti kami serahkan kepada Pak Sekda (Marullah Matali), Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin,” kata Teguh kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

    Teguh mengatakan wacana itu belum dilaporkan secara khusus kepada dirinya. Dia mengatakan wacana itu masih dikaji lebih dulu.

    “Tapi ini secara khusus belum terlaporkan kepada saya,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • Waka DPRD DKI soal Wacana Retribusi Kantin Sekolah: Jangan Tekan Pihak Kecil

    Waka DPRD DKI soal Wacana Retribusi Kantin Sekolah: Jangan Tekan Pihak Kecil

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani merespons usulan menarik retribusi kantin sekolah yang mencuat ke publik. Rani meminta supaya tak mempersulit rakyat kecil.

    “Kalau menurut saya sih jangan juga menekan pihak yang kecil yang hidupnya sudah tidak mudah semakin dipersulit, kantin sekolah juga kan berapa sih penghasilannya sehingga harus diretribusikan, biarkanlah berjalan seperti biasa,” kata Rani saat dihubungi, Sabtu (23/11/2024).

    Rani menyampaikan wacana tersebut datang dari salah satu anggota DPRD DKI. Sehingga, masih berupa pendapat pribadi dan tak bisa dianggap sebagai keputusan bersama.

    “Wacana tersebut kan masih sekedar wacana atau pendapat pribadi atau golongan yang tidak bisa diambil kesimpulan untuk sebuah keputusan bersama, jadi ya boleh lah didengarkan saja,” ujarnya.

    Politikus Gerindra itu memandang, jika memang ada retribusi yang mesti ditanggung, maka bisa dilakukan dengan cara iuran. Prinsipnya, Rani mendorong setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada warga.

    “Seharusnya saja bila ada yang harus ditanggung bersama bisa dikomunikasikan saja misalnya cukup dengan iuran. Kita support para pedagang kantin untuk bisa bertahan hidup,” jelasnya.

    “Kemarin kan itu wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAPBD, tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat nanti kami serahkan kepada Pak Sekda (Marullah Matali), Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin,” kata Teguh kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Teguh mengatakan wacana itu belum dilaporkan secara khusus kepada dirinya. Dia mengatakan wacana itu masih dikaji lebih dulu.

    Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno sebelumnya menyebut kantin sekolah di Jakarta punya potensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Dia meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    Sutikno mengatakan wacana adanya payung hukum itu muncul setelah dirinya mengetahui keberadaan kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak Rp 5 juta per tahun. Karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh kantin yang terdapat di sekolah yang tersebar di Jakarta.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujarnya.

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    (taa/idh)

  • Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengevakuasi warga lanjut usia (lansia) dari lokasi
    banjir rob
    di Muara Angke, Jakarta Utara serta memberi bantuan.
    Bantuan diberikan saat Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi beserta jajaran pejabat Pemprov Jakarta melakukan peninjauan ke lokasi pada Senin lalu.
    “Kami sudah memberikan
    bantuan sosial
    untuk mereka yang terdampak langsung. Saya sudah perintahkan juga jajaran kesehatan di sana,” ujar Teguh saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024) sore.
    Teguh menuturkan, jajaran Dinas Kesehatan juga telah mengimbau anak-anak untuk tidak bermain air banjir rob karena rentan terkena penyakit.
    “Banyak anak-anak meski sudah dikasih tahu tapi tetap main-main air, itu riskan terhadap masalah kesehatan, sudah kami edukasikan,” ucapnya.
    Teguh mengatakan, sejumlah warga yang telah lanjut usia juga telah dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.
    “Ada beberapa orang tua yang harus kami evakuasi. Kami sudah siapkan (tempat). BPBD juga ada di sana, mobil Dinkes juga selalu siap,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov berencana membangun tanggul sepanjang empat kilometer untuk mengatasi permasalahan banjir rob di Muara Angke.
    Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali mengatakan, pembangunan
    tanggul pencegah
    banjir rob itu akan dilakukan di sekitar Kali Adem, Penjaringan.
    Kewenangan pembangunan tanggul terbagi menjadi dua, empat kilometer milik Pemerintah Pusat dan sisanya tanggung jawab Pemprov Jakarta.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” ucap Marullah, Selasa.
    Marullah memastikan, Pemprov akan membangun tanggul secepat mungkin agar masalah banjir rob dapat segera teratasi.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” imbuhnya.
    Adapun di wilayah RW 22, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali terendam banjir rob, Selasa (19/11/2024).
    Memasuki hari kelima banjir rob, genangan air terlihat semakin meluas.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian air mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tinggi sekitar 10 sentimeter atau setinggi mata kaki orang dewasa.
    Namun, menjelang pukul 12.44 WIB, ketinggian air mencapai 30-50 sentimeter.
    “Hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB air baru naik. Kalau kemarin-kemarin itu, jam 08.00 WIB air sudah mulai naik,” kata Jenni (40), salah seorang warga RW 22, saat ditemui di lokasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pembangunan tanggul laut hingga penanganan stunting  

    DKI kemarin, pembangunan tanggul laut hingga penanganan stunting  

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada hari Senin (18/11), mulai dari Pj. Gubernur Jakarta meminta untuk mempercepat pembangunan tanggul laut di pesisir utara sebagai upaya mengurangi dampak rob hingga Jakarta Utara tangani 1.412 anak stunting.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    Pj Gubernur DKI minta jajaran percepat pembangunan tanggul laut

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan tanggul laut di pesisir Utara sebagai upaya mengurangi dampak rob (banjir pasang).

    “Saya sudah instruksikan untuk mempercepat pembangunan tanggul pantai yang saat ini masih dalam pengerjaan empat kilometer lagi,” kata Teguh di Jakarta, Senin, saat meninjau banjir rob di Muara Angke dengan didampingi Sekretaris Daerah (Setda) DKI Jakarta Marullah Matali.

    Baca selengkapnya di sini

    Jakut tangani 1.412 anak stunting

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara menangani anak stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di wilayah tersebut yang jumlahnya mencapai 1.412 anak pada Agustus 2024.

    “Target prevalensi stunting di Jakarta Utara tahun 2025 sebesar 15,8 persen sesuai dengan pemuktahiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dr Lysbeth Regina Pandjaitan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Transjakarta tersedia hingga 23.00 saat laga Timnas Indonesia-Arab

    Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas (PT) Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan armada pada hari Selasa (19/11) hingga pukul 23.00 WIB khusus rute yang bersinggungan dengan area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGBK) untuk memberikan layanan kepada penonton laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi.

    Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyebut rute-rute yang akan dilakukan perpanjangan waktu operasional antara lain Koridor 1 (Blok M – Kota), Koridor 2 (Monumen Nasional – Pulo Gadung), dan Koridor 13 (Tegal Mampang – Puri Beta).

    Baca selengkapnya di sini

    DKI telah bangun sumur resapan di 29.000 titik guna kurangi genangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sumur resapan di sebanyak 29.845 titik untuk periode 2019—2023 yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten administrasi guna mengurangi genangan atau banjir khususnya saat hujan turun.

    “Total sumur resapan Dinas Sumber Daya Air periode 2019—2023 adalah sebanyak 29.845 titik. Pada tahun ini masih dilakukan pendataan,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Jakpus beri edukasi dan sanksi tegas untuk cegah kekerasan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat memberikan edukasi dan sanksi tegas sebagai upaya mencegah tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

    “Kami melakukan langkah pencegahan tindakan kekerasan baik dari guru ke siswa maupun antarsiswa dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik sajaJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antar birokrasi.Selain itu, perombakan jabatan juga sebagai upaya mendukung status Jakarta yang sedang masa transisi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang Ibu Kota.

    “Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan Jakarta sudah bukan Daerah Khusus Ibu Kota lagi tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus,” kata Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    Trusbus menilai birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politik karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.

    “Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta masih DKI. Nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” usul Trubus.

    “Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama dan kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kan memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” jelas Trubus.

    Di sisi lain, Trubus juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Karena Marullah merupakan orang lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub kelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (12/11).

    Para pejabat yang dilantik, kata Teguh, telah melewati proses seleksi yang ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.

    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melapor,” jelas Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024