Tag: Marullah Matali

  • DKI berkomitmen perkuat sinergi dengan ulama

    DKI berkomitmen perkuat sinergi dengan ulama

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan serta lembaga/instansi dalam program pemberdayaan keumatan, terutama pengembangan pendidikan agama.

    “Ulama tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu dan pemberi nasihat keagamaan, tetapi juga pilar moral yang menjaga integritas dan keseimbangan sosial di tengah berbagai tantangan zaman,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) XVIII dan Pendidikan Dasar Ulama (PDU) XI MUI DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.

    Teguh mengapresiasi langkah MUI DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Lembaga Fatwa Al-Azhar Mesir dan lembaga kajian di Timur Tengah dalam melakukan pemantapan keulamaan moderat bagi para mahasiswa PKU pada 2025.

    Dia pun berpesan kepada 198 wisudawan PKU dan PDU agar memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti pendidikan demi kemajuan dakwah Islam dan kemajuan Jakarta.

    “Jadilah ulama yang profesional, dibutuhkan dan dicintai oleh seluruh umat. Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tonggak awal dari amanah dan tanggung jawab,” katanya.

    Karena itu, dia meminta agar wisudawan menjadikan wisuda sebagai momentum untuk memulai pengabdian yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat.

    Setelah diwisuda, ke-198 wisudawan akan berperan sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah) yang menangani bidang pendidikan dan pemberdayaan untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan umat Islam di Jakarta.

    Teguh bersyukur karena MUI DKI Jakarta turut mendukung peningkatan pendidikan keahlian di bidang keulamaan bagi masyarakat Jakarta melalui program beasiswa PKU.

    “Program ini bersinergi dengan Universitas Islam Jakarta hingga jenjang pendidikan strata dua,” ujar dia yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI perbanyak RTH guna perbaiki kualitas udara 

    DKI perbanyak RTH guna perbaiki kualitas udara 

    Saat ini, jumlahnya diusahakan terus bertambah secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) berbasis pohon dan tanaman untuk memperbaiki kualitas udara.

    “Jakarta memang butuh ruang terbuka hijau yang memadai. Saat ini, jumlahnya diusahakan terus bertambah secara bertahap. Kami terus lakukan penanaman,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Marullah menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI sudah menanam lebih dari enam juta pohon vegetasi di Jakarta.

    Penanaman ini, sambung dia, dilakukan antara lain melalui program “Jumat Menanam dan Rabu Memangkas”.

    “Kami berupaya terus menambah jumlah pohon dengan menanam di beberapa tempat. Itu bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga tingkat kota dan bersinergi dengan berbagai pihak, baik swasta maupun komunitas,” kata dia.

    Kegiatan penanaman dilakukan hari ini di area Taman Margasatwa Ragunan, Ragunan, Jakarta Selatan. Pohon yang ditanam kali ini yakni jenis Buni Kraton.

    Marullah didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin.

    Kegiatan menanam pohon dilanjutkan menebar benih ikan di area danau.

    Dia mengatakan, penanaman hari ini tidak hanya dilakukan di area tersebut, tetapi juga di area mangrove dan wilayah administrasi lainnya oleh Distamhut Provinsi DKI Jakarta.

    “Saya berharap, ketika tanaman-tanaman ini tumbuh, Jakarta bisa menjadi lebih rindang dan asri. Kemudian, tanaman-tanaman ini juga menjadi penyuplai oksigen bagi makhluk hidup. Dengan begitu, Jakarta akan semakin nyaman dihuni oleh lebih dari 11 juta penduduk di Jakarta,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi jajaran Distamhut Provinsi DKI Jakarta yang gencar menjalankan program penghijauan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Marullah kemudian mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menanam pohon di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan gedung perkantoran.

    Sementara itu, merujuk laman Jakarta Satu, DKI Jakarta saat ini memiliki RTH seluas 34,46 juta meter persegi atau 5,3 persen dari luas total Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas

    Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas

    Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta dan Sekda Provinsi DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 13:37 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta memusnahkan sebanyak 9.712 botol berisi minuman beralkohol ilegal di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

    “Ada 9.712 botol minuman keras berupa minuman beralkohol yang hari ini dimusnahkan dan itu hasil dari pengawasan kita di seluruh Provinsi DKI Jakarta dan berkat dukungan dari segenap aparat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat dijumpai di Monas, Rabu.

    Marullah menjelaskan, pemusnahan tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri dari masing-masing wilayah yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu.

    “Ini juga kita hasilkan dari beberapa penjual yang tidak punya izin resmi. Kemudian di warung-warung yang ada di lingkungan kecil, di lingkungan masyarakat,” katanya.

    Kalau dibiarkan begitu saja tentu akan menciptakan suasana yang kurang baik di lingkup masyarakat.

     

     

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan juga menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan pemusnahan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya peredaran minuman ilegal beralkohol di wilayah DKI Jakarta.

    “Kemudian memastikan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang ilegal di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” kata Satriadi.

    Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol itu juga merupakan komitmen Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung pemerintah DKI Jakarta menuju kota global yang tertib aman dan nyaman serta berkelanjutan.

    Dari 9.712 botol yang dimusnahkan itu terdiri dari berbagai merek.  Adapun rincian 9.712 botol beralkohol tersebut merupakan hasil sitaan Provinsi DKI Jakarta 501 botol, Kota Administrasi Jakarta Pusat (1.096 botol) dan Kota Administrasi Jakarta Utara (2.786 botol).

    Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 3.055 botol, Kota Administrasi Jakarta Selatan (1.292 botol) dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 1.000 botol.

    Sumber : Antara

  • Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, indikator pembangunan di Jakarta telah mencerminkan pergerakan kinerja menuju arah yang positif.

    Menurut Marullah dalam kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi dan sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing,” ujar Marullah.

    Terkait aspek kesejahteraan masyarakat, menurut dia, secara keseluruhan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024 serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif.

    Kemudian penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

    “Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • LRT luncurkan LarataPay sebagai pembayaran digital bagi konsumen

    LRT luncurkan LarataPay sebagai pembayaran digital bagi konsumen

    Direktur PT LRT Jakarta Hendri Saputra (kiri) bersama Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memperlihatkan aplikasi LarataPay yang digunakan di Stasiun Veledrome Rawamangun Jakarta Timur, Minggu (1/12/2024) ANTARA/Mario Sofia Nasution

    LRT luncurkan LarataPay sebagai pembayaran digital bagi konsumen
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 21:29 WIB

    Elshinta.com – PT LRT meluncurkan aplikasi LarataPay sebagai alat pembayaran digital bagi pengguna layanan kereta moderen yang menghubungkan Stasiun Veledrome dengan Stasiun Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Minggu.

    “Peluncuran ini bertepatan dengan lima tahun operasi LRT Jakarta sejak 1 Desember 2019 hingga 1 Desember 2024,” kata Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra, di Jakarta.

    Ia mengatakan aplikasi itu merupakan fitur terbaru pada aplikasi LRTJ Apps hasil kolaborasi dengan Bank DKI.

    “LarataPay dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam membeli tiket LRT Jakarta melalui pembayaran digital,” kata dia.

    Menurut dia, aplikasi ini diharapkan menjadi solusi perjalanan modern yang ke depannya juga akan mendukung berbagai transaksi pembayaran.

    “Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien bagi para pelanggan,” kata dia.

    LRT Jakarta merayakan HUT ke-5 operasi komersialnya yang diperingati melalui gelaran bertajuk Tasyakuran 5 Tahun Operasi Komersial LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur.

    Perayaan ini menjadi simbol perjalanan panjang LRT Jakarta selama lima tahun terakhir sekaligus menandai komitmen berkelanjutan dalam memberikan solusi transportasi publik yang modern, nyaman dan inklusif bagi masyarakat Jakarta.

    “LRT Jakarta mengukuhkan langkahnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada pengembangan sistem transportasi publik yang mendukung gaya hidup perkotaan melalui layanan yang aman, nyaman dan penuh inovasi,” kata dia.

    Ia menjelaskan PT LRT Jakarta merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bertugas sebagai operator moda transportasi publik Jakarta yang ramah lingkungan, aman dan nyaman.

    LRT memiliki visi menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia dan berupaya nyata memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dengan rute sepanjang 5,8 km dari Velodrome (Rawamangun) hingga Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) dengan enam stasiun jalur layang.

    Jalur ini memiliki jarak tunggu kereta (headway) selama 10 menit, melayani pelanggan LRT dimulai dari pukul 05.30 – 23.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • LRT Jakarta sudah layani 3,8 juta pelanggan sejak lima tahun operasi

    LRT Jakarta sudah layani 3,8 juta pelanggan sejak lima tahun operasi

    harus diikuti inovasi dan kreasi

    Jakarta (ANTARA) – PT LRT Jakarta telah melayani 3,8 juta pelanggan pada rute Stasiun Rawamangun Veledrome – Stasiun Kelapa Gading sejak lima tahun operasi secara komersial sejak 1 Desember 2019 hingga 1 Desember 2024.

    “Dalam lima tahun dengan jarak perjalanan 5,8 kilometer mampu menarik 3.300 penumpang dalam sehari atau 3,8 juta,” kata Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra saat Tasyakuran Lima Tahun LRT Beroperasi Secara Komersial di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, jika ruas lajur LRT ini bertambah hingga ke Stasiun Manggarai pada 2027 maka jumlah penumpang tentu akan semakin bertambah.

    Ia mengatakan bahwa sejak memulai operasi komersial pada 2019, pihaknya telah mencatat berbagai pencapaian membanggakan mulai dari pencapaian standar minimum pelayanan (SPM) dan ketepatan waktu dalam pelayanan (on time performance/OTP) lebih dari 99 persen.

    Kemudian pengembangan fasilitas sarana dan prasarana yang inklusif, dukungan terhadap ekonomi kreatif melalui berbagai penyelenggaraan aktivitas untuk meningkatkan penumpang.

    “Selanjutnya program EduTour sebagai ajang edukasi bertransportasi dan inovasi pemberdayaan lahan untuk pertanian perkotaan,” kata dia.

    Sementara Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan umur lima tahun masih sangat muda bagi perusahaan sebesar LRT.

    Menurut dia, LRT Jakarta masih memiliki rute yang sangat pendek dan mampu mengangkut penumpang rata-rata 3.300 penumpang per harinya.

    Menurut dia, ini tentu harus diikuti inovasi dan kreasi agar LRT ini mampu melayani penumpang yang lebih banyak lagi.

    “Apalagi inovasi dan kreatifitas LRT dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan ini harus menjadi nilai tambah untuk menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Masyarakat Jakarta diajak bergerak lawan korupsi lewat “Ngobras”

    Masyarakat Jakarta diajak bergerak lawan korupsi lewat “Ngobras”

    Jakarta (ANTARA) – Inspektorat DKI Jakarta mengajak masyarakat bergerak melawan korupsi melalui Jalan Sehat dan Ngobrol Santai (Ngobras) dengan tema “Bergerak Bersama Lawan Korupsi” yang digelar saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta pada Minggu.

    “Ini merupakan komitmen kami untuk mendukung gerakan lawan korupsi dan komitmen Presiden Indonesia agar Indonesia lebih maju dan sejahtera dengan gerakan anti pungutan liar (pungli) dan antikorupsi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat HBKB di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Ia mengatakan, kegiatan ini digelar setiap tahun dan tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah lainnya

    Dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, dia mengajak para abdi negara dan warga Jakarta untuk menghindari korupsi.

    Menurut dia, budaya anti korupsi perlu dibiasakan mulai sekarang dan dari lingkup terkecil, yaitu diri sendiri.

    Upayanya adalah membenahi sistem birokrasi dan sistem sosial yang koruptif, dimulai dengan mengurangi dan meminimalkan pungli di segala sektor.

    Andry juga berharap jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan mitra terkait untuk selalu siap dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari internal birokrasi.

    Inspektur DKI Jakarta Dhani Sukma mengatakan dalam melawan korupsi, Pemprov DKI Jakarta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

    “Hal ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah bus pertama yang harus kita lewati secara masif dan konsisten,” katanya.

    Kegiatan jalan sehat bersama untuk mengampanyekan gerakan melawan korupsi itu diikuti oleh 1.000 peserta. “Jalan sehat tersebut menandakan bahwa kita siap bergerak untuk melawan korupsi,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
    doorstop
    ) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
    Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
    “Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
    “Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
    Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
    “Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
    “Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM

    Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci secara simbolis kepada warga 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). ANTARA/Yogi Rachman

    Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 30 November 2024 – 23:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

    Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

    “Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM,” kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

    Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

    “Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi,” katanya pula.

    Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

    Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

    “Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi,” ujar AHY.

    Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

    Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

    Sumber : Antara

  • AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
    Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
    Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
    “Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    “Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.