KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pabrik Baykar, perusahaan industri pertahanan
Turkiye
yang dikenal sebagai produsen drone tempur Bayraktar, saat kunjungan kerja ke Turkiye, Jumat (25/7/2025).
Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah menjajaki peluang alih teknologi dan pengembangan bersama pesawat tempur nirawak (Unmanned Combat Aerial Vehicle/
UCAV
).
Kunjungan ke pabrik Baykar menjadi langkah awal menuju kerja sama strategis antara kedua negara di bidang pengembangan sistem tempur nirawak, yang kian menjadi pilar penting dalam operasi militer modern.
“Kementerian Pertahanan Turkiye telah menjadi mitra penting dalam transformasi pertahanan Indonesia, termasuk melalui kerja sama industri pertahanan dan alih teknologi,” kata KSAD dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Selain ke Baykar, KSAD juga menghadiri pameran industri pertahanan internasional IDEF ke-17 di Istanbul.
Pameran yang berlangsung pada 22-27 Juli 2025 ini menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat sinergi pertahanan global.
Dalam rangkaian kunjungannya, Jenderal Maruli menggelar pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan sejumlah pejabat tinggi Republik Turkiye, antara lain Menteri Pertahanan H.E. Mr. Ya?ar Güler, Kepala Staf Umum Jenderal Metin Gürak, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Selçuk Bayraktaroglu.
KSAD menegaskan, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk
joint venture
dan
joint production
alutsista.
Namun, menurutnya, hubungan langsung antar Angkatan Darat kedua negara juga memegang peran penting dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional.
“Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen TNI AD dalam memperkuat diplomasi militer yang adaptif terhadap tantangan global, serta mendukung kebijakan pertahanan negara yang berpijak pada kemandirian teknologi dan penguatan postur pertahanan,” tulis keterangan Dispenad.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini sejumlah pejabat tinggi TNI AD dan Atase Pertahanan RI di Ankara.
TNI AD berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama teknis, produksi bersama, maupun pelatihan dan transfer teknologi yang konkret.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Maruli Simanjuntak
-
/data/photo/2025/07/28/6886c8b8577d1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur Nasional 28 Juli 2025
-

KSAD minta perwira lulusan Akmil siapkan diri jadi pemimpin tangguh
Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh perwira remaja akademi militer yang baru saja lulus Akademi Militer (Akmil) mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang tangguh.
“Jadilah pemimpin yang memotivasi bukan sekedar memberi perintah. Pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati, hadir di tengah-tengah anak buahnya, dan memberikan teladan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata,” kata Maruli dalam upacara penerimaan 827 perwira baru di lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Maruli, para perwira remaja TNI AD akan mengemban tanggung jawab besar yakni menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Dalam menjalankan tugas itu, kata Maruli, para perwira harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Mereka juga harus menjadi teladan untuk para prajurit lain agar dianggap layak sebagai seorang pemimpin yang baik.
“Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan,” kata Maruli.
Tidak lupa Maruli juga mengingatkan kepada para perwira remaja untuk memperkuat kekompakan dan kebersamaan demi keberhasilan menjalankan tugas.
“Tidak ada keberhasilan besar yang dicapai hanya seorang diri. Di manapun kalian bertugas bentuk tim yang solid saling percaya dan saling mendukung,” kata Maruli.
Maruli berharap para perwira remaja ini dapat mempersembahkan kinerja terbaiknya untuk negara di mana pun mereka ditempatkan.
“Selamat datang di medan pengabdian negara dan bangsa menantikan Dharma Baktimu. Sekian dan terima kasih,” tutup Maruli.
Untuk diketahui, para perwira remaja ini terbagi menjadi dua angkatan yakni yang masuk pada 2021 dan 2022. Untuk angkatan 2021 menjalani pendidikan selama tiga tahun sedangkan 2022 menjalani pendidikan selama empat tahun.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Metode ex gratia dinilai dapat selesaikan sengketa Blang Padang
Jakarta (ANTARA) – Jurnalis senior Yuswardi Ali Suud menilai ada jalan lain yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa lahan Blang Padang di Aceh, yakni dengan mekanisme ex gratia.
“Negara memiliki satu mekanisme yang bernama ex gratia, pengakuan yang diberikan bukan karena diwajibkan hukum, tapi karena dikehendaki oleh rasa keadilan,” kata Yuswardi dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Yuswardi, jalan tersebut layak ditempuh di tengah dua pendekatan berbeda yang digunakan TNI AD dan Pemprov Aceh dalam mengklaim Blang Padang.
Dari sisi TNI AD, kata Ali, lebih mengedepankan bukti administratif yang sah dan diakui oleh negara. Sedangkan Pemprov Aceh menggunakan pendekatan historis dengan mengacu pada peristiwa sebelum kemerdekaan.
Dua sudut pandang ini, menurut Yuswardi, berdiri sendiri dan tidak bisa disatukan sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar.
“Dalam kasus Blang Padang, ex gratia adalah jalan pulang yang terhormat. Negara tidak kehilangan wibawa, militer tidak kehilangan muka, dan masyarakat Aceh mendapatkan kembali ruang wakaf yang telah menjadi bagian dari identitas kota Banda Aceh selama lebih dari seabad,” kata Yuswardi.
Ex gratia ini, lanjut Yuswardi, juga dimungkinkan terjadi setelah sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh guna menyelesaikan permasalahan sengketa ini.
Dengan menggunakan metode ini, Yuswardi berharap persoalan sengketa bisa diselesaikan dengan kondusif dan penuh kedamaian. Dia juga berharap lahan bersejarah itu bisa jatuh ke pihak yang tepat.
“Kini, keputusan berada di tangan Presiden dan Menteri Keuangan. Apakah mereka bersedia melihat tanah wakaf Blang Padang bukan sekadar persoalan aset, tapi sebagai simbol keadilan yang ditunda?,” tutup Yuswardi
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalahan Lahan Blang Padang.
“Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7)
Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.
Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.
Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.
Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang
“Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan gak punya kewenangan ngasih,”
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalah Lahan Blang Padang.
“Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.
Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.
Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.
Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Asal muasal lahan Blang Padang
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan soal asal usul kepemilikan Tanah Lapang Blang Padang yang ada di Provinsi Aceh.
Dalam pernyataan pers resmi Kadispenad yang diterima TNI AD di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.
Setelah itu, KNIL selaku pihak militer Belanda menyerahkan lahan serta tersebut sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.
“Pada tahun 1950 Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/7).
Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.
“Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.
Selanjutnya, jelas Wahyu, TNI AD menggunakan lahan tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti upacara, sarana olahraga dan sarana yang kerap dipakai masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan.
Wahyu sendiri menekankan pihaknya tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.
“Namun hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai Prosedur yang berlaku,” jelas Wahyu.
“Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tambah dia.
Wahyu pun menjelaskan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pihak pemerintah daerah jika ingin mengambil alih lahan tersebut.
Salah satu caranya yakni Pemprov Aceh bisa berkomunikasi dengan Menkeu selaku pengelola barang untuk merubah PSP yang menetapkan Kemhan sebagai pengguna barang.
Wahyu berharap, cara yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat ditempuh Pemprov Aceh untuk menyelesaikan masalah tanah ini.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” tutup Wahyu.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan
Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan Sjafire Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas soal kondisi geopolitik, skema pertahanan Indonesia dan isu lain yang berkaitan dengan pertahanan, Rabu.
RDP antar Komisi I DPR dan Menhan ini digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, siang hari ini.
Berdasarkan informasi yang diterima ANTARA, RDP dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, namun pukul 14.46 WIB rapat baru saja dimulai.
Masih berdasarkan kabar yang diterima bahwa rapat awalnya akan digelar secara terbuka. Namun belakangan, rapat akhirnya diputuskan digelar secara tertutup.
Beberapa pejabat pun terpantau hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media ketika menghadiri rapat.
Hingga saat ini, RDP Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI masih berlangsung.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali
Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.
Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 01 Juli 2025 – 17:04 WIBElshinta.com – Upaya membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, TNI Kodim 0724 Boyolali menyalurkan bantuan sembako kepada warga Desa Senting. Bantuan diserahkan langsung Babinsa Koramil 10 Sambi, Serka Heri di Aula Balai Desa Senting, Kecamatan Sambi pada Selasa (1/7/2025).
Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, Pasiter Kodim 0724/Boyolali, Lettu Inf Nasoha mengatakan, bantuan tersebut berasal langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk mendukung pemerintah dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Sebanyak 450 paket sembako kami bagikan kepada warga di tiga desa, yaitu Desa Sobokerto dan Ngargorejo di Kecamatan Ngemplak, serta Desa Senting di Kecamatan Sambi,” kata Lettu inf Nasoha seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto.
Lebih lanjut Lettu Inf Nasoha menegaskan, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial merupakan wujud nyata pelaksanaan Delapan Wajib TNI, khususnya butir kedelapan, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
“Permasalahan yang melanda masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Sebagai alat negara, TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami tidak akan tinggal diam melihat kesulitan yang mereka alami,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, TNI AD kembali menunjukkan komitmennya untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam membantu masyarakat, baik dalam situasi darurat maupun kondisi normal, demi mewujudkan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia.
“Kehadiran kami di tengah masyarakat bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu memberikan kontribusi nyata,” pungkasnya.
Sumber : Radio Elshinta

/data/photo/2025/07/25/68839e8d21301.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

