Tag: Maruli Simanjuntak

  • KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur Nasional 28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pabrik Baykar, perusahaan industri pertahanan
    Turkiye
    yang dikenal sebagai produsen drone tempur Bayraktar, saat kunjungan kerja ke Turkiye, Jumat (25/7/2025).
    Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah menjajaki peluang alih teknologi dan pengembangan bersama pesawat tempur nirawak (Unmanned Combat Aerial Vehicle/
    UCAV
    ).
    Kunjungan ke pabrik Baykar menjadi langkah awal menuju kerja sama strategis antara kedua negara di bidang pengembangan sistem tempur nirawak, yang kian menjadi pilar penting dalam operasi militer modern.
    “Kementerian Pertahanan Turkiye telah menjadi mitra penting dalam transformasi pertahanan Indonesia, termasuk melalui kerja sama industri pertahanan dan alih teknologi,” kata KSAD dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
    Selain ke Baykar, KSAD juga menghadiri pameran industri pertahanan internasional IDEF ke-17 di Istanbul.
    Pameran yang berlangsung pada 22-27 Juli 2025 ini menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat sinergi pertahanan global.
    Dalam rangkaian kunjungannya, Jenderal Maruli menggelar pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan sejumlah pejabat tinggi Republik Turkiye, antara lain Menteri Pertahanan H.E. Mr. Ya?ar Güler, Kepala Staf Umum Jenderal Metin Gürak, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Selçuk Bayraktaroglu.
    KSAD menegaskan, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk
    joint venture
    dan
    joint production
    alutsista.
    Namun, menurutnya, hubungan langsung antar Angkatan Darat kedua negara juga memegang peran penting dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional.
    “Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen TNI AD dalam memperkuat diplomasi militer yang adaptif terhadap tantangan global, serta mendukung kebijakan pertahanan negara yang berpijak pada kemandirian teknologi dan penguatan postur pertahanan,” tulis keterangan Dispenad.
    Turut mendampingi dalam kunjungan ini sejumlah pejabat tinggi TNI AD dan Atase Pertahanan RI di Ankara.
    TNI AD berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama teknis, produksi bersama, maupun pelatihan dan transfer teknologi yang konkret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    1. Logo HUT Ke-80 RI diluncurkan oleh Presiden, ini wujud dan maknanya

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo HUT Ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, setelah melewati seleksi dan sayembara yang digelar oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) pada 23 Mei sampai dengan 1 Juni.

    Logo HUT Ke-80 RI, pilihan Presiden Prabowo itu, tampil dengan desain sederhana yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih sebagai tanda HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    Desain logo terdiri atas dua bidang berbentuk silinder yang kontras dengan outline luar angka 8 dan 0 yang jika dilepaskan dari garis luarnya memiliki makna “dua inti yang kuat”, yaitu “bersatu” dan “berdaulat”.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo sematkan tanda pangkat ke delapan penerima Adhi Makayasa

    Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada delapan penerima penghargaan bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, Presiden Prabowo nampak menyematkan tanda pangkat pada masing-masing bahu penerima Bintang Adhi Makayasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. KSAD jelaskan alasan masa pendidikan Akmil hanya tiga tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNU Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan pihaknya memperpendek masa pendidikan akademi militer (Akmil) dari empat tahun ke tiga tahun karena untuk mengefisienkan waktu belajar siswa.

    “Kita kan banyak berdiskusi bahwa pendidikan itu terlalu panjang,” kata Maruli setelah menjalani upacara penerimaan lulusan Akmil di Lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.

    Selain karena efisiensi waktu, Maruli menjelaskan percepatan masa pendidikan Akmil ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan banyak satuan akan personel untuk menjalankan tugas pertahanan wilayah dan pembangunan teritorial di beberapa titik.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua salah satunya terkait manajemen

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua salah satunya terkait manajemen pemasakan.

    Sebab, kata dia, selama ini terdapat perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk program MBG.

    “Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Istana sebut transfer data Indonesia-AS untuk pertukaran barang-jasa

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

    Pernyataan Hasan tersebut berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, di mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    6. Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    Kementerian Pertahanan berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) Arnold Putra yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada Antara mengatakan, Kemhan menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra.

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Frega di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Turun Langsung Jadi Wasit di Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juli 2025

    Kapolri Turun Langsung Jadi Wasit di Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2025 Nasional 25 Juli 2025

    Kapolri Turun Langsung Jadi Wasit di Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri
    Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
    menjadi wasit dalam pertandingan judo yang diselenggarakan di
    Dojo Perkumpulan Judo Bhayangkara
    (PJB) Pusat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
    Pertandingan ini merupakan salah satu bagian dari
    Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2025
    yang merupakan rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Bhayangkara.
    Listyo disebutkan memimpin dua pertandingan eksibisi kategori perorangan, yaitu kelas putra di bawah 81 kg dan kelas putri di bawah 70 kg.
    Untuk kelas putra, pertandingan dimainkan oleh Briptu Muhammad Fikri Kusnanto dari Datasen Gegana Polda Metro Jaya melawan Bripda Dewa Kadek Rama Warma Putra dari Korbrimob.
    Sedangkan, di kelas putri ada pertandingan Bripda Tika Syafitri melawan Bripda Irene Amarensi Pattipeme.
    Pada ajang perlombaan yang berlangsung hingga 26 Juli 2025 ini, terdapat 264 peserta yang turut serta.
    Para peserta merupakan perwakilan 28 polda dan sembilan Satker Mabes Polri.
    Kejuaraan ini terdiri dari dua kategori, yaitu perorangan dan beregu.
    Lalu, terdapat 16 kelas dengan peserta putra serta putri.
    Diketahui, Listyo juga merupakan atlet judo dengan peraih sabuk hitam pada tahun 2023.
    Sabuk hitam tersebut diberikan dan disematkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) pada saat itu, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD minta perwira lulusan Akmil siapkan diri jadi pemimpin tangguh

    KSAD minta perwira lulusan Akmil siapkan diri jadi pemimpin tangguh

    Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh perwira remaja akademi militer yang baru saja lulus Akademi Militer (Akmil) mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang tangguh.

    “Jadilah pemimpin yang memotivasi bukan sekedar memberi perintah. Pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati, hadir di tengah-tengah anak buahnya, dan memberikan teladan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata,” kata Maruli dalam upacara penerimaan 827 perwira baru di lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, para perwira remaja TNI AD akan mengemban tanggung jawab besar yakni menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Dalam menjalankan tugas itu, kata Maruli, para perwira harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

    Mereka juga harus menjadi teladan untuk para prajurit lain agar dianggap layak sebagai seorang pemimpin yang baik.

    “Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan,” kata Maruli.

    Tidak lupa Maruli juga mengingatkan kepada para perwira remaja untuk memperkuat kekompakan dan kebersamaan demi keberhasilan menjalankan tugas.

    “Tidak ada keberhasilan besar yang dicapai hanya seorang diri. Di manapun kalian bertugas bentuk tim yang solid saling percaya dan saling mendukung,” kata Maruli.

    Maruli berharap para perwira remaja ini dapat mempersembahkan kinerja terbaiknya untuk negara di mana pun mereka ditempatkan.

    “Selamat datang di medan pengabdian negara dan bangsa menantikan Dharma Baktimu. Sekian dan terima kasih,” tutup Maruli.

    Untuk diketahui, para perwira remaja ini terbagi menjadi dua angkatan yakni yang masuk pada 2021 dan 2022. Untuk angkatan 2021 menjalani pendidikan selama tiga tahun sedangkan 2022 menjalani pendidikan selama empat tahun.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menghadiri pelantikan perwira remaja TNI dan Polri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu.

    Wapres Gibran duduk berdampingan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di barisan depan bersama para pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang ada di sebelah kanannya.

    Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Mengawali rangkaian upacara, Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Perwira Upacara Brigjen TNI Arynovian, sebelum menuju mimbar upacara untuk memimpin seluruh rangkaian upacara.

    Usai penghormatan kebesaran dan laporan dari Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih, yakni Keputusan Presiden Nomor 56/TNI Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 57/Polri Tahun 2025.

    Sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra.

    Mereka adalah Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo (Akmil TK IV), Letda Inf Muh. Afridzal Muchlis (Akmil TK III), Letda Laut Pelaut Menanda Putra Duta (AAL TK IV), Letda Laut Teknik Aryya Handaru (AAL TK III), Letda Teknik Evan Basith Reswara (AAU TK IV), Letda Elektronika Axel Fahreza Aditama (AAU TK III), Ipda Muh. Malik Aditya K. (Akpol TK IV), dan Ipda Fathan Putra Rifito (Akpol TK III).

    Upacara pelantikan ini menandai berakhirnya pendidikan bagi para taruna di keempat akademi, yakni Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Para taruna/taruni secara resmi disumpah menjadi perwira remaja dan diangkat menjadi Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua, sesuai dengan kebutuhan dan penempatan institusi masing-masing.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat atas pelantikan para perwira remaja TNI-Polri.

    Kepala Negara mengingatkan besarnya tanggung jawab yang kini dipikul oleh para perwira remaja dan mengingatkan bahwa mereka bukan sekadar lulusan akademi, melainkan sosok yang menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat Indonesia.

    “Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu,” ujar Presiden Prabowo.

    Upacara ditutup dengan laporan akhir Komandan Upacara, penghormatan kebesaran, serta salam kebangsaan yang menggetarkan semangat nasionalisme seluruh peserta dan undangan yang hadir.

    Selain Wapres, tampak hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Metode ex gratia dinilai dapat selesaikan sengketa Blang Padang

    Metode ex gratia dinilai dapat selesaikan sengketa Blang Padang

    Jakarta (ANTARA) – Jurnalis senior Yuswardi Ali Suud menilai ada jalan lain yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa lahan Blang Padang di Aceh, yakni dengan mekanisme ex gratia.

    “Negara memiliki satu mekanisme yang bernama ex gratia, pengakuan yang diberikan bukan karena diwajibkan hukum, tapi karena dikehendaki oleh rasa keadilan,” kata Yuswardi dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Yuswardi, jalan tersebut layak ditempuh di tengah dua pendekatan berbeda yang digunakan TNI AD dan Pemprov Aceh dalam mengklaim Blang Padang.

    Dari sisi TNI AD, kata Ali, lebih mengedepankan bukti administratif yang sah dan diakui oleh negara. Sedangkan Pemprov Aceh menggunakan pendekatan historis dengan mengacu pada peristiwa sebelum kemerdekaan.

    Dua sudut pandang ini, menurut Yuswardi, berdiri sendiri dan tidak bisa disatukan sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar.

    “Dalam kasus Blang Padang, ex gratia adalah jalan pulang yang terhormat. Negara tidak kehilangan wibawa, militer tidak kehilangan muka, dan masyarakat Aceh mendapatkan kembali ruang wakaf yang telah menjadi bagian dari identitas kota Banda Aceh selama lebih dari seabad,” kata Yuswardi.

    Ex gratia ini, lanjut Yuswardi, juga dimungkinkan terjadi setelah sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh guna menyelesaikan permasalahan sengketa ini.

    Dengan menggunakan metode ini, Yuswardi berharap persoalan sengketa bisa diselesaikan dengan kondusif dan penuh kedamaian. Dia juga berharap lahan bersejarah itu bisa jatuh ke pihak yang tepat.

    “Kini, keputusan berada di tangan Presiden dan Menteri Keuangan. Apakah mereka bersedia melihat tanah wakaf Blang Padang bukan sekadar persoalan aset, tapi sebagai simbol keadilan yang ditunda?,” tutup Yuswardi

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalahan Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7)

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan gak punya kewenangan ngasih,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalah Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Asal muasal lahan Blang Padang

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan soal asal usul kepemilikan Tanah Lapang Blang Padang yang ada di Provinsi Aceh.

    Dalam pernyataan pers resmi Kadispenad yang diterima TNI AD di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak militer Belanda menyerahkan lahan serta tersebut sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950 Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/7).

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Selanjutnya, jelas Wahyu, TNI AD menggunakan lahan tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti upacara, sarana olahraga dan sarana yang kerap dipakai masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan.

    Wahyu sendiri menekankan pihaknya tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    “Namun hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai Prosedur yang berlaku,” jelas Wahyu.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tambah dia.

    Wahyu pun menjelaskan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pihak pemerintah daerah jika ingin mengambil alih lahan tersebut.

    Salah satu caranya yakni Pemprov Aceh bisa berkomunikasi dengan Menkeu selaku pengelola barang untuk merubah PSP yang menetapkan Kemhan sebagai pengguna barang.

    Wahyu berharap, cara yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat ditempuh Pemprov Aceh untuk menyelesaikan masalah tanah ini.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” tutup Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan Sjafire Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas soal kondisi geopolitik, skema pertahanan Indonesia dan isu lain yang berkaitan dengan pertahanan, Rabu.

    RDP antar Komisi I DPR dan Menhan ini digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, siang hari ini.

    Berdasarkan informasi yang diterima ANTARA, RDP dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, namun pukul 14.46 WIB rapat baru saja dimulai.

    Masih berdasarkan kabar yang diterima bahwa rapat awalnya akan digelar secara terbuka. Namun belakangan, rapat akhirnya diputuskan digelar secara tertutup.

    Beberapa pejabat pun terpantau hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media ketika menghadiri rapat.

    Hingga saat ini, RDP Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI masih berlangsung.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali

    Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Cegah stunting, Kasad bantu 450 paket sembako untuk warga kurang mampu di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Upaya membantu  meringankan beban masyarakat kurang mampu, TNI Kodim 0724 Boyolali menyalurkan bantuan sembako kepada warga Desa Senting. Bantuan diserahkan langsung Babinsa Koramil 10 Sambi, Serka Heri di Aula Balai Desa Senting, Kecamatan Sambi pada Selasa (1/7/2025).

    Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, Pasiter Kodim 0724/Boyolali, Lettu Inf Nasoha mengatakan, bantuan tersebut berasal langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk mendukung pemerintah dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

    “Sebanyak 450 paket sembako kami bagikan kepada warga di tiga desa, yaitu Desa Sobokerto dan Ngargorejo di Kecamatan Ngemplak, serta Desa Senting di Kecamatan Sambi,” kata Lettu inf Nasoha seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto.

    Lebih lanjut Lettu Inf Nasoha menegaskan, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial merupakan wujud nyata pelaksanaan Delapan Wajib TNI, khususnya butir kedelapan, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.

    “Permasalahan yang melanda masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Sebagai alat negara, TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami tidak akan tinggal diam melihat kesulitan yang mereka alami,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, TNI AD kembali menunjukkan komitmennya untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam membantu masyarakat, baik dalam situasi darurat maupun kondisi normal, demi mewujudkan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia.

    “Kehadiran kami di tengah masyarakat bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu memberikan kontribusi nyata,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa. HUT Ke-79 Bhayangkara merupakan peringatan atas terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 1 Juli 1946.

    Presiden Prabowo, sebagaimana disiarkan dalam siaran langsung Sekretariat Presiden dan Divisi Humas Mabes Polri, tiba di Lapangan Silang Monas pukul 07.56 WIB. Presiden mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah.

    Kedatangan Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kemudian, Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI menuju tenda dan mimbar kehormatan yang bernuansa warna biru dan putih.

    Di mimbar kehormatan, Presiden kemudian menyalami sejumlah pejabat negara yang hadir, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Presiden Prabowo lanjut menyalami Sinta Nuriyah, Istri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.

    Usai menyalami sejumlah tamu kehormatan dan pejabat negara, Presiden didampingi Wapres Gibran berdiri di mimbar kehormatan, dan Presiden pun lanjut memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara.

    Prosesi upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selepas itu, Presiden didampingi oleh Kapolri lanjut naik mobil atap terbuka untuk memeriksa pasukan. Sepanjang pemeriksaan, lagu “Maju Tak Gentar” dinyanyikan oleh Korps Musik Polri.

    Selepas prosesi upacara, Presiden beserta tamu kehormatan lanjut menyaksikan parade (defile) dari satuan-satuan Polri,kelompok-kelompok masyarakat yang mengenakan pakaian tradisional sejumlah suku di Indonesia, dan perwakilan dari aparat lembaga lainnya yang bermitra dengan Polri.

    Kemudian, ada juga defile dari satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menjelaskan adanya robot-robot tersebut merupakan simbol modernisasi Polri.

    Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara hari ini, petinggi-petinggi TNI dan jajaran pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, kemudian jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang mendampingi Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara