Xcloud.id

Tag: Maruli Simanjuntak

  • 17 Jembatan Bailey Rampung Dibangun pascabanjir Sumatera

    17 Jembatan Bailey Rampung Dibangun pascabanjir Sumatera

    JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut TNI Angkatan Darat telah merampungkan pembangunan 17 jembatan bailey di berbagai titik pascabanjir bandang di wilayah utara Sumatera pada akhir November 2025.

    “Hingga saat ini, TNI AD telah membangun 17 jembatan bailey dengan target 40 unit. Sementara itu, jembatan aramco yang telah siap berjumlah 13 unit dan akan terus bertambah hingga mencapai 50 titik,” KSAD menyampaikan dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Sabtu, 10 Januari. Menurut dia, seluruh pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang dan konstruksi yang kokoh agar mampu menopang kendaraan berat serta mendukung pemulihan fasilitas publik lainnya, termasuk sekolah dan sarana umum.

    Guna memastikan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, KSAD pada Jumat (9/1) meninjau langsung pembangunan jembatan aramco di Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Ia menyebut jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses vital untuk memulihkan mobilitas warga, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung percepatan bantuan kemanusiaan dan aktivitas masyarakat.

    Selain pembangunan jembatan, TNI AD juga mengerahkan 35 unit alat berat, termasuk 10 dump truk, guna mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Jenderal Maruli menegaskan percepatan pemulihan membutuhkan kerja keras, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat agar hasil pembangunan benar-benar tepat sasaran.

    Selain itu, KSAD juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan rehabilitasi pascabencana.

    Menurut dia, fokus pemulihan tidak hanya pada pembangunan jembatan, tetapi juga perumahan, sarana dasar, dan penyediaan air bersih di sekolah guna mendukung masyarakat kembali beraktivitas secara normal dan berkelanjutan.

    Seluruh program pemulihan tersebut, tegas KSAD, diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan mampu memperkuat ketahanan wilayah pascabencana.

  • 17 Jembatan Bailey Rampung Dibangun pascabanjir Sumatera

    17 Jembatan Bailey Rampung Dibangun pascabanjir Sumatera

    JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut TNI Angkatan Darat telah merampungkan pembangunan 17 jembatan bailey di berbagai titik pascabanjir bandang di wilayah utara Sumatera pada akhir November 2025.

    “Hingga saat ini, TNI AD telah membangun 17 jembatan bailey dengan target 40 unit. Sementara itu, jembatan aramco yang telah siap berjumlah 13 unit dan akan terus bertambah hingga mencapai 50 titik,” KSAD menyampaikan dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Sabtu, 10 Januari. Menurut dia, seluruh pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang dan konstruksi yang kokoh agar mampu menopang kendaraan berat serta mendukung pemulihan fasilitas publik lainnya, termasuk sekolah dan sarana umum.

    Guna memastikan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, KSAD pada Jumat (9/1) meninjau langsung pembangunan jembatan aramco di Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Ia menyebut jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses vital untuk memulihkan mobilitas warga, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung percepatan bantuan kemanusiaan dan aktivitas masyarakat.

    Selain pembangunan jembatan, TNI AD juga mengerahkan 35 unit alat berat, termasuk 10 dump truk, guna mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Jenderal Maruli menegaskan percepatan pemulihan membutuhkan kerja keras, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat agar hasil pembangunan benar-benar tepat sasaran.

    Selain itu, KSAD juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan rehabilitasi pascabencana.

    Menurut dia, fokus pemulihan tidak hanya pada pembangunan jembatan, tetapi juga perumahan, sarana dasar, dan penyediaan air bersih di sekolah guna mendukung masyarakat kembali beraktivitas secara normal dan berkelanjutan.

    Seluruh program pemulihan tersebut, tegas KSAD, diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan mampu memperkuat ketahanan wilayah pascabencana.

  • Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Dikebut Jelang Ramadan

    Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Dikebut Jelang Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan. 

    Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial. 

    Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

    “Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

    Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

    Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

    “Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah,” imbuhnya.

    Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik. 

    Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

    Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

  • KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    GELORA.CO – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons sorotan publik terkait anggaran pembangunan sumur bor senilai Rp150 juta di wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, netizen ramai mengkiritik proyek tersebut di media dengan menyebutnya sebagai pemborosan.

    Di berbagai platform media sosial, warganet membandingkan biaya sumur bor yang dikerjakan TNI AD dengan sumur milik warga di sejumlah daerah yang disebut hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Kritik tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga menuntut transparansi dan efektivitas penggunaan dana negara.

    “Sumur bor di desa kami enggak sampai Rp50 juta,” tulis seorang warganet. Kritik lain menyebut anggaran ratusan juta rupiah rawan mark up dan meminta pemerintah membuka rincian biaya proyek kepada publik.

    Menanggapi kritik tersebut, Maruli meminta publik tidak menilai proyek kemanusiaan hanya dari perbandingan angka, tanpa memahami kondisi lapangan. “Marilah kita bersama-sama, jangan semua merasa mengoreksi terus. Kritik itu bagus supaya kami juga evaluasi, tapi jangan memberi kesan seolah-olah kami ini banyak salah,” ujar Maruli.

    KSAD mengaku kerap mendapat julukan sinis “Jenderal Baut” karena gaya kepemimpinannya yang terlibat langsung hingga urusan teknis di lapangan. Julukan itu bertebaran di media sosial setelah Maruli mengungkap dugaan sabotase jembatan darurat Bailey di Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Ia menuding ada pihak yang melakukan sabotase jembatan bailey dengan cara mencabut baut-bautnya. “Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai akhirnya bisa digunakan masyarakat,” ujar jenderal bintang empat ini.

    Penyebutan Jenderal Baut untuk Maruli ramai di media sosial, seperti TikTok dan lain-lain.  Dia pun melampiaskan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang dinilainya usil tersebut. “Yang otaknya sebaut, ya orang itu … biarin aja,” ujar Maruli saat jumpa pers di Dermaga Satuan Angkutan Perairan (Satangair) TNI AD, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).

    Maruli menyinggung pihak-pihak yang terus melontarkan kritik. “Silakan saja bicara apa. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan Angkatan Darat itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang kena bencana, dibandingkan orang-orang yang bicara itu ya memang otaknya sebaut,” kata Maruli.

    Kemudian, Maruli menjelaskan soal sumur bor yang dibangun TNI AD. Kata dia, TNI membuat sumur dengan kedalaman 100 hingga 200 meter untuk menjangkau sumber air yang stabil dan berkelanjutan, terutama di wilayah bencana dengan kondisi tanah yang sulit. “Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis,” ujar Maruli.

    Maruli menegaskan, proyek tersebut tidak dapat disamakan dengan sumur rumah tangga yang hanya melayani satu keluarga. “Rumah saya di Bandung mungkin enggak sampai Rp10 juta buat sumur air. Itu hanya untuk satu keluarga. Ini kepentingannya satu desa,” ujarnya.

    Ia memastikan proses pembangunan dilakukan dengan keterlibatan langsung dirinya bersama prajurit, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pemasangan di lokasi. “Saya yang merencanakan semua. Saya beli ARMCO, diangkut, digeser, dipasang sampai jadi. Anggota jungkir balik di lapangan,” ungkap Maruli.

    Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kritik publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ketidakpahaman masyarakat. Transparansi dan komunikasi anggaran dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik.

    Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung menilai pemerintah dan institusi negara perlu menjelaskan secara rinci struktur biaya proyek bantuan bencana, terutama yang menggunakan dana besar. “Ketika angka Rp150 juta dilempar ke publik tanpa penjelasan teknis yang memadai, wajar jika masyarakat curiga. Ini bukan soal anti-TNI, tapi soal akuntabilitas anggaran,” kata Usman.

    Menurut dia, perbedaan biaya sumur bor bisa diterima jika disertai data teknis terbuka, seperti kedalaman pengeboran, jenis pipa, biaya logistik, hingga risiko medan di lokasi bencana. “Negara tidak cukup mengatakan ini untuk kepentingan satu desa. Publik berhak tahu kenapa biayanya sampai segitu, apalagi ini uang rakyat,” ujarnya.

    Usman juga mengingatkan agar kritik netizen tidak dipandang semata sebagai serangan personal terhadap pejabat negara. “Di era media sosial, kritik itu alarm publik. Kalau dijawab dengan data dan transparansi, polemik justru bisa berhenti,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Maruli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di lapangan.[]

  • Prabowo Tunjuk Mendagri Tito Jadi Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Prabowo Tunjuk Mendagri Tito Jadi Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra. Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi ketua.

    Sementata itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon ditunjuk menjadi wakil ketua. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Prasetyo usai taklimat awal tahun atau retret kabinet merah putih yang digelar Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Dan beliau menunjuk Bapak Tito Karvanian Medagri sebagai ketua satgas, yang didampingi wakil ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon. Kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” sambungnya.

    Dia menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra memiliki dampak yang cukup luas. Prabowo meyakini Tito sebagai Mendagri mampu berkoordinasi dengan baik proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yamg terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik,” jelasnya.

    Menurut dia, Presiden Prabowo tidak memberikan target kerja untuk satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana. Namun, satgas diminta memprioritaskan membangun hunian sebanyak-banyaknya untuk masyarakat terdampak bencana.

    “Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada, untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak banyaknya hunian-hunian bagi saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” tutur Prasetyo.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait anggaran untuk membantu rehabilitasi lokasi bencana di Aceh dan Sumatera. Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Kasad TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memiliki utang saat membang…

  • Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa Nasional 1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa Nasional 1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar pemerintah yang belum selesai soal pemulihan tiga provinsi di Sumatera, pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu.
    Bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi
    ujian
    bagi ketangguhan negara dan bangsa di penghujung tahun.
    Jalan dan jembatan memang mulai tersambung, listrik dan sekolah juga perlahan pulih. Roda ekonomi pun kembali berputar di sejumlah titik.
    Namun, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar sepenuhnya, dan kepastian hidup yang lebih aman.
    Pemerintah
    menegaskan, libur dan pergantian tahun tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan
    bencana Sumatera
    berjalan tanpa jeda.
    Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, hingga rekonstruksi jangka menengah disebut akan menjadi agenda utama pemerintah pada awal 2026 ini.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada kata libur dalam penanganan pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak.
    “Di hari ini, Bapak Presiden
    Prabowo Subianto
    juga kembali menegaskan bahwa negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).
    Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana.
    “Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember,” tuturnya.
    DOKUMENTASI PTPP Proses pemulihan ruas Bireuen-Takengon, Aceh pasca bencana banjir dan longsor
    Memasuki 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
    “Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul.
    Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.
    “Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.
    Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara.
    Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
    Penanganan bencana Sumatera
    juga ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah terdampak.
    Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
    Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
    Sebelumnya, Prabowo meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat pada 17–18 Desember 2025, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
    Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
    Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak.
    “Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Prabowo.
    Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan.
    “Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (
    Interactive Flat Panel). Layar suda
    h?” ucap Prabowo.
    Meski begitu, tahun baru harus dimulai pemerintah dengan kerja kemanusiaan yang tidak berhenti pada simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
    Pemerintah mengakui pemulihan Sumatera menuntut dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
    “Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito, Selasa (30/12/2025).
    Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
    “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
    Terkini, pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga.
    Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
    Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana
    banjir Sumatera
    untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap.
    Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
    Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004.
    Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
    “Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
    Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
    “Kami memang sedang bekerja keras agar
    water treatment plant
    ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
    Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).
    Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
    Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi.
    Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
    “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
    Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026.
    BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
    Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh.
    Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung.
    “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya mengupayakan dana bencana bisa cair lewat Satgas Jembatan

    Purbaya mengupayakan dana bencana bisa cair lewat Satgas Jembatan

    Tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran terencana, kami sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh KSAD, jadi ke Angkatan Darat ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengupayakan agar pencairan dana bencana ke depan tidak hanya dapat diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi juga melalui Satuan Tugas Darurat Jembatan (Satgas Jembatan).

    Satgas Jembatan berada di bawah koordinasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jembatan darurat, khususnya di wilayah terpencil dan terdampak bencana.

    “Tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran terencana, kami sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh KSAD, jadi ke Angkatan Darat ini,” kata Purbaya, di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, hingga akhir 2025 BNPB masih memiliki sisa anggaran bencana sekitar Rp1,5 triliun.

    Sebelumnya, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Saat ini, dana siap pakai yang tersedia tercatat sebesar Rp1,51 triliun.

    Dana tersebut tengah diupayakan untuk dapat dialihkan kepada Satgas Jembatan, terutama untuk membangun kembali akses infrastruktur di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

    Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut pembangunan jembatan di sejumlah wilayah bencana di Sumatera dilakukan secara swadaya, bahkan hingga berutang.

    Merespons hal ini, Menkeu menyatakan tidak keberatan apabila Satgas Jembatan mengajukan pencairan dana hingga Rp1 triliun dari sisa anggaran bencana BNPB.

    Dana itu dapat dimanfaatkan untuk melunasi utang serta mengganti biaya pembangunan jembatan dan pengadaan alat berat.

    “Mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli, utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka. Anggarannya ada, jadi kalau bisa dimasukkan hari ini, hari ini langsung cair,” ujar Menkeu.

    Lebih lanjut, Purbaya membuka peluang agar pengajuan dana bencana juga mencakup dukungan kebutuhan personel TNI dan pihak lain yang terlibat dalam Satgas Jembatan, termasuk untuk konsumsi dan operasional di lapangan.

    Menurutnya, pengajuan tersebut masih masuk akal, mengingat beratnya kondisi kerja di daerah bencana. Purbaya menilai para personel di lapangan perlu mendapatkan perlakuan yang lebih layak.

    Sebelumnya, Purbaya menghadiri Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak bencana.

    Rapat tersebut membahas percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden. Hingga kini, pemerintah telah mencairkan dana darurat sebesar Rp268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota (K/L) terdampak bencana.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

    Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

    GELORA.CO – Pengamat militer Connie Rahakundini menilai penggunaan istilah sabotase oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam konteks bencana perlu disikapi dengan sangat hati-hati. 

    Menurut Connie, diksi tersebut tidak netral dan berpotensi membentuk framing ancaman yang keliru di tengah krisis kemanusiaan.

    Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sabotase dimaknai sebagai perusakan yang disengaja terhadap kepentingan negara. Sementara dalam konteks politik, istilah tersebut kerap diasosiasikan dengan aksi musuh atau pemberontakan.

    “Maka ketika kata ini diucapkan oleh pejabat militer aktif di ruang publik, ia tidak lagi netral, melainkan membentuk framing ancaman,” kata Connie kepada RMOL, Rabu, 31 Desember 2025.

    Connie mengingatkan bahwa bencana alam bukan ruang untuk framing keamanan yang berlebihan. Menurutnya, situasi darurat justru menuntut pendekatan kemanusiaan yang cepat, presisi, dan empatik. 

    “Jika bencana adalah perang sesungguhnya, maka perang itu bukan melawan “penyabot”, melainkan melawan waktu, alam, dan penderitaan rakyat. Kerusakan, kegagalan teknis, atau keterlambatan dalam kondisi darurat adalah hal yang bisa terjadi di lapangan yang ekstrem,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kekhawatiran bahwa penggunaan istilah sabotase dapat memperkuat narasi lama yang sensitif, termasuk simbol-simbol seperti bendera bulan bintang yang selama ini masih dilihat sebagian kalangan sebagai bendera pemberontak. 

    “Karena itu, bahasa pejabat negara setingkat Jendral harus dikelola dengan kecermatan tinggi,” tegas Connie.

    Lebih jauh, Connie membandingkan kepemimpinan dalam situasi krisis dengan teladan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Menurutnya, kepemimpinan sejati diukur dari keberpihakan total kepada rakyat. 

    “Bagi Jendral seperti Panglima Sudirman, perang dimenangkan oleh kepemimpinan moral dan keberpihakan total pada rakyat, bukan oleh narasi tudingan di tengah krisis kemanusiaan,” ucapnya.

    Connie menegaskan bahwa dalam bencana, bahasa negara seharusnya menenangkan, menyatukan, dan menggerakkan kerja lintas institusi. 

    “Harusnya KASAD paham ketegasan negara dalam bencana diukur dari kerja, bukan dari kata-kata. Rakyat tidak membutuhkan istilah yang keras, tetapi kehadiran negara yang nyata, cepat, dan berpihak,” jelasnya. 

    Dalam konferensi pers di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025, KSAD mengecam keras tindakan sabotase pembongkaran baut-baut pada jembatan bailey Sumatera oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan bailey kita. Dua hari yang lalu baut-bautnya dibongkar. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini,” ujarnya KSAD.

    KSAD juga mengaku sangat prihatin dan memikirkan dampak dari tindakan tersebut terhadap keselamatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa bukti-bukti sabotase telah didokumentasikan.

  • Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera Nasional 31 Desember 2025

    Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera Nasional 31 Desember 2025

    Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey dalam jumlah besar guna membuka akses wilayah terdampak bencana di Sumatera.
    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, keberadaan
    jembatan bailey
    sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah yang terisolasi akibat bencana.
    “Kita mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera,” kata Said, Rabu (31/12/2025).
    Said menegaskan, kecepatan menjadi faktor kunci dalam
    penanganan bencana
    , sehingga pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit.
    Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi acuan utama seluruh pemangku kepentingan dalam merespons bencana.
    “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
    “Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” sambungnya.
    Said mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera.
    Anggaran tersebut, kata Said, dapat dimanfaatkan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaannya.
    “Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN bisa digunakan oleh pemerintah,” jelas Said.
    Selain itu, Banggar DPR juga mendukung upaya TNI Angkatan Darat memobilisasi seluruh sumber daya untuk membantu penanganan bencana.
    “Kita juga mendukung upaya
    TNI AD
    memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” tutur Said.
    Politikus PDI-P itu menilai, kebutuhan anggaran mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan dapat direalisasikan dengan cepat apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.
    “Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” kata Said.
    Said pun menyinggung kondisi TNI AD yang harus bekerja secara swadaya, bahkan hingga berutang, dalam pembangunan jembatan darurat pascabencana.
    “Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi, jika BNPB sebagai
    lead sector
    penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” jelas Said.
    Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar koordinasi lintas sektor ke depan berjalan lebih efektif.
    Said berpandangan, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan.
    “Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemerintah akan membeli 100 jembatan bailey dari luar negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan.
    “Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
    Maruli mengatakan, jembatan tersebut akan dipasang di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam keterangan terbarunya, Maruli menyebutkan bahwa TNI AD telah mengerahkan 22 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana.
    Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh, serta 14 jembatan bailey tambahan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.
    Maruli menerangkan bahwa hingga saat ini Satgas Darurat Pembangunan Jembatan masih bekerja secara swadaya.
    “Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” ucap Maruli dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
    Maruli bahkan mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
    “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
    Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa Satgas tetap melanjutkan pekerjaan pemulihan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!! Regional

    9 Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!! Regional

    Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!!
    Editor
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menanggapi terkait pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait Jembatan Bailey di Aceh. 
    Pernyataan ini terkait  adanya dugaan sabotase hilangnya baut pada
    Jembatan Bailey
    yang dibangun di Aceh. Pernyataan ini muncul usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025). 
    Mualem menyatakan jika pihaknya menyesal dengan kejadian hilangnya baut-baut tersebut. Orang yang tak bertanggung jawab mengambil kesempatan di tengah bencana banjir yang melanda Aceh. 
    “Kurang ajar itu namanya. Kita imbau untuk sadar, sadarlah,” katanya dilansir dari Serambinews, Rabu (31/12/2025). 
    Mualem menekankan jika jembatan ini dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat pascabencana. Sehingga infrastruktur ini dibangun untuk kepentingan masyarakat luas. 
    Jika jembatan ini bautnya dicuri, maka akan berpotensi jembatannya ambruk. Maka dengan kejadian semacam itu, masyarakat pula yang dirugikan. 
    “Kalau ambruk, sembako macam mana orang pasok,” ucapnya. 
    Dalam rapat tersebut banyak hal yang disampaikan Mualem ke pemerintah pusat. Salah satunya ia meminta agar pemerintah turun tangan untuk pengendalian harga bahan pokok jelang Ramadhan. 
    Ia juga meminta agar pemerintah pusat memasok daging beku ke Aceh menjelang Ramadhan. Pasalnya kebutuhan daging ini untuk memenuhi tradisi Meugang yang biasanya digelar masyarakat Aceh menjelang bulan Ramadhan. 
    “Meugang kalau tidak pakai daging tidak sah. Daging paling mahal itu ada di Aceh, saat ini harganya paling tidak Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap kilonya,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.