Xcloud.id

Tag: Ma’ruf Amin

  • Ma’ruf Amin Sebut Prabowo Punya Utang Janji Bentuk Badan Ekonomi Syariah

    Ma’ruf Amin Sebut Prabowo Punya Utang Janji Bentuk Badan Ekonomi Syariah

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI periode 2019-2024 Ma’ruf Amin mengungkapkan janji Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Janji tersebut belum terealisasi hingga saat ini, meski Prabowo sudah 10 bulan menjabat.

    “Saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) ini tentang badan. Pak Prabowo bilang kepada saya, ‘Saya masih punya utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini’,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ma’ruf Amin menyebut tujuan pembentukan Badan Ekonomi Syariah adalah untuk mengemban fungsi penggerak lintas sektor yang tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal hingga kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.

    “Supaya ada yang menavigasi jalannya semua ini, melalui Badan Ekonomi Syariah itu,” ucapnya.

    Dengan adanya Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin yakin Indonesia bisa menduduki peringkat pertama sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.

    “Kalau nggak salah dari nomor 15, kemudian nomor 8, kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1, itu dari 3 ke 1 kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh, itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Kalau nomor 3 ke 1 itu cuma dua lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia,” ujar Ma’ruf Amin.

    Selain Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin menyebut Indonesia akan memiliki Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang pengembangan ekonomi syariah. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan potensinya sangat besar.

    “Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI DPR RI, kata Pak Misbakhun, DPR akan menginisiasi UU ini. Jadi saya kira tinggal… tinggal apa ya? Tinggal tok saja kalau begitu,” pungkasnya.

    (aid/rrd)

  • Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 8 Agustus 2019, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri minta banyak jatah menteri ke Jokowi. Keinginan itu dianggap Megawati sebagai bentuk kewajaran karena PDIP partai pemenang Pemilu 2019.

    Sebelumnya, PDIP kembali mencalonkan Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2019. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu yakin Jokowi bakal menang kembali. Mesin partai pun bergerak memenangkan Jokowi.

    Eksistensi Jokowi sebagai kader PDIP tak diragukan. Jokowi tercatat kerap jadi andalan PDIP dalam segala macam kontestasi politik. Kolaborasi Jokowi dan PDIP membawa hasil gemilang. Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Indonesia.

    Semuanya atas dukungan dari Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden Indonesia itu menganggap Jokowi adalah petugas partai terbaik. Jokowi dianggapnya memutus mata rantai posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah dari era 2004-2014.

    Kepemimpinan Jokowi pun mengundang pujian. Pemerintahan Jokowi periode pertama 2014-2019 dipandang positif. Kondisi itu membuat Jokowi kembali dijagokan jadi capres dalam Pilpres 2019. Megawati yakin Jokowi bisa kembali menang. Apalagi, lawan Jokowi adalah Prabowo Subianto.

    Sosok yang notabene pernah dikalahkan Jokowi pada Pilpres terdahulu. PDIP kemudian memasangkan Jokowi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin. Partai Gerindra pun tak mau kalah memasangkan Prabowo Subianto dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

    Hasilnya seperti yang diprediksi PDIP. Jokowi keluar sebagai Presiden Indonesia terpilih. Kondisi itu membuatnya PDIP bersuka cita.

    “Pemilu hanyalah proses mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kami mensyukuri kemenangan ini. Inilah kemenangan rakyat. Namun perlu diingat, pemilu hanyalah alat mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua.”

    “Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Megawati berharap kepada Jokowi, agar pemerintahan periode kedua ini, sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan perhatian besar bagi pembangunan manusia Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagaimana dikutip laman ANTARA, 21 Mei 2019.

    Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia era 2001-2004. (ANTARA)

    Megawati pun menyambut kemenangan Jokowi dengan suka cita. Megawati blak-blakan meminta banyak jatah menteri untuk kader PDIP ke Jokowi pada 8 Agustus 2019. Permintaan Megawati dianggap sebagai bentuk kewajaran.

    PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019 dan Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi harus memberikan ruang bagi kader PDIP memimpin kementerian. Megawati pun takkan memberikan ruang negosiasi ketika Jokowi hanya memberikan sedikit kursi menteri.

    “Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada (menteri dari PDIP), mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali. Saksikan ya. Nanti saya kasih cuma empat ya? eeeeeh emoooh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Iya dong. Orang nggak dapat saja minta. Hore!” ujar Megawati dalam pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali sebagaimana dikutip laman CNBC, 8 Agustus 2019.

  • Ketika Bendera Palestina Berkibar di Papua Barat, Bupati: Ini Momen Bersejarah Regional 8 Agustus 2025

    Ketika Bendera Palestina Berkibar di Papua Barat, Bupati: Ini Momen Bersejarah Regional 8 Agustus 2025

    Ketika Bendera Palestina Berkibar di Papua Barat, Bupati: Ini Momen Bersejarah
    Tim Redaksi
    FAKFAK, KOMPAS.com
    – Bendera Palestina Dikibarkan oleh peserta hadrat saat puncak perayaan Islam masuk di Tanah Papua melalui Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang digelar di Taman Ma’ruf Amin Jumat (8/8/2025).
    Pada puncak perayaan digelar jalan santai dari mesjid besar di Fakfak, peserta bermunculan dari berbagai penjuru memasuki kawasan jalan baru, warga menggunakan pakaian putih memadati lokasi perayaan.
    Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrauw, sekda Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere serta Bupati Fakfak Samaun Dahlan turut hadir dalam perayaan puncak serta 7 Raja di Tujuh petuanan.
    “Ini merupakan momen bersejarah untuk bisa diperingati pertama kalinya Agama Islam masuk ke Tanah Papua,” kata Bupati Fakfak, Samaun Dahlan.
    Bupati Samaun Dahlan juga berharap agar ke depannya Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa menetapkan pula tanggal 8 Agustus setiap tahunnya sebagai libur fakultatif Islam masuk Papua.
    “Tentunya kami berharap bisa ditetapkan sebagai bentuk penghormatan dan wujud indahnya harmoni kehidupan keberagaman agama di Tanah Papua,” kata dia.
    Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik menyerukan pesan persatuan dan kesatuan lintas agama dalam perayaan peringatan Islam masuk Papua.
    Dia menyebut bahwa momen bersejarah ini tak hanya milik umat Islam tetapi menjadi simbol kerukunan umat beragama di Papua.
    “Sejarah keagamaan kita lengkap dan semua agama besar telah memberi warna dalam kehidupan masyarakat Fakfak yang rukun.
    Perayaan ditandai dengan berbagai kegiatan seperti peninjauan Alquran berusia tua, dan masjid bersejarah.
    Dalam perayaan ini pemerintah meliburkan Pelajar dan PNS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Jakarta –

    PT Brantas Abipraya (Persero) menggarap proyek strategis rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di empat provinsi utama, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

    Sekretaris Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, program ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas.

    Pihaknya dipercaya menangani proyek strategis ini di empat wilayah. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung distribusi air secara merata, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal.

    “Brantas Abipraya terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui realisasi Asta Cita Pembangunan, khususnya pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Lebih lanjut, Dian pun merincikan pembangunan irigasi di keempat wilayah tersebut. Pertama, pengerjaan irigasi di wilayah Kalimantan Timur, luas lahan pertanian yang akan mendapatkan layanan irigasi ditargetkan mencapai 5.243 hektar (ha).

    Proyek ini dilakukan pada lima kabupaten dan kota, yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara. Di wilayah tersebut, Brantas Abipraya melakukan normalisasi saluran irigasi sepanjang 33,12 km, serta melakukan perbaikan terhadap 140 unit pintu air yang ada.

    Kedua, ada proyek irigasi di Sulawesi Selatan melibatkan delapan kabupaten yaitu Bone, Enrekang, Maros, Pinrang, Wajo, Soppeng, Sidrap, dan Bulukumba. Proyek ini memiliki cakupan yang sangat luas hingga mencapai 11.801 ha. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan bangunan, pengadaan, dan pemasangan pintu air, serta normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

    Ketiga di Provinsi Lampung, luas layanan irigasi mencapai 10.795 ha. Proyek dilakukan di empat kabupaten utama yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, dan Tulang Bawang. Proyek ini melakukan pekerjaan perancangan, normalisasi saluran, dan rehabilitasi bangunan dan pintu air, serta sistem manajemen keselamatan konstruksi.

    Lalu yang keempat di Provinsi Bangka Belitung, proyek rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan di tiga kabupaten, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Proyek ini mencakup rehabilitasi terhadap 16 Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rakyat (DIR) dengan total luas layanan 3,083 ha.

    “Dalam proyek ini, Brantas Abipraya melakukan normalisasi jaringan sepanjang 13,6 kilometer, perbaikan 33 unit bangunan air, dan pemasangan 124 unit pintu air,” imbuh Dian.

    Menurutnya, proyek-proyek tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi ratusan orang di daerah, dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Lewat proyek ini, Brantas Abipraya berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi memenuhi kebutuhan dasar sektor pertanian, dan menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di berbagai pelosok Indonesia,” kata Dian.

    Lihat juga Video: Ma’ruf Amin Resmikan Bendungan Cipanas: Irigasi Pertanian-Jadi Wisata Baru

    (acd/acd)

  • Ma’ruf Amin sebut bank emas perlu miliki sistem penjaminan

    Ma’ruf Amin sebut bank emas perlu miliki sistem penjaminan

    ANTARA – Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin, menyampaikan Bullion Bank atau Bank Emas perlu segera memiliki sistem penjaminan dan aturan yang jelas. Di Jakarta, Selasa (5/80), ia mengatakan penjaminan bank emas dapat dilakukan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau dengan membentuk lembaga khusus. (Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    Jakarta –

    Pemerintah RI tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) khusus untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pembentukan UU Ekonomi Syariah telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Ma’ruf menilai regulasi ini penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim dan potensinya sangat besar.

    “Undang-Undang Ekonomi Syariah saat ini sedang digodok di DPR,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Ma’ruf menyampaikan bahwa dalam UU tersebut juga akan diatur pembentukan badan khusus yang menangani persoalan ekonomi dan keuangan syariah. Badan ini merupakan transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang sebelumnya berbentuk struktural.

    “Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu bentuknya struktural, terdiri dari presiden, menteri, dan unsur pemerintah lainnya. Agar lebih optimal dan bisa melibatkan unsur masyarakat lebih luas, maka dilakukan transformasi menjadi badan,” terangnya.

    Ma’ruf berharap badan baru tersebut bisa terbentuk pada bulan Agustus ini, meski proses pembentukan UU masih berjalan di DPR. Menurutnya, UU Ekonomi Syariah akan menjadi dasar hukum untuk seluruh kegiatan ekonomi syariah, termasuk kelembagaannya.

    “Kita tunggu saja. Kita harapkan Agustus ini badan tersebut bisa terbentuk. Tapi untuk undang-undangnya memang masih dalam proses di DPR. Itu nanti yang akan menjadi dasar dari semua kegiatan syariah, termasuk kelembagaannya,” ujar Ma’ruf.

    Sementara itu, Ekonom Senior Indef Didik Rachbini turut mengonfirmasi bahwa UU Ekonomi Syariah memang tengah dibahas di DPR. Ia menyebut informasi itu berasal langsung dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    “Saya mendengar dari Mas Misbakhun, bahwa Undang-Undang Syariah sudah masuk Prolegnas. Nah kita dorong terus, kita tempel Pak Misbahun supaya ini berjalan dengan cepat ya,” kata Didik.

    Tonton juga Video Gibran: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia Lewat Industri Halal

    (shc/rrd)

  • RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    Bullion Bank Belum Punya Penjamin, Ma’ruf Amin Angkat Bicara

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menyoroti belum adanya skema perlindungan untuk simpanan emas di Bullion Bank atau Bank Emas. Menurutnya, meskipun simpanan uang sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), layanan penyimpanan emas masih belum memiliki aturan penjaminan yang jelas.
    Ma’ruf menjelaskan, keberadaan Bullion Bank muncul dari kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan emas secara bertahap. Layanan ini memberikan akses bagi masyarakat yang tidak bisa langsung membeli emas dalam jumlah besar, namun ingin mengumpulkannya secara berkala.

    “Masalahnya sekarang, simpanan emas belum memiliki penjamin. Simpanan uang sudah dijamin oleh LPS. Asuransi juga sudah mulai dijamin oleh LPS. Tapi untuk simpanan emas, belum ada aturannya,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Secara syariah, lanjut Ma’ruf, penyimpanan emas dalam bentuk cicilan diperbolehkan karena emas dianggap sebagai komoditas. Namun ia menegaskan pentingnya perlindungan hukum agar layanan Bullion Bank bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat.

    Menurut Ma’ruf, meskipun masyarakat umumnya sudah cukup percaya menyimpan aset di bank, keberadaan skema penjaminan akan semakin memperkuat keyakinan publik terhadap keamanan simpanan mereka, khususnya emas.

    “Tapi secara khusus, simpanan emas belum memiliki skema penjaminan. Nah, itulah yang hari ini didiskusikan, dan dari Komisi XI DPR juga sudah menyatakan akan menindaklanjutinya,” jelasnya.

    Ma’ruf juga menambahkan bahwa Komisi XI DPR RI telah menunjukkan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut mekanisme penjaminan bagi simpanan emas. Ia menilai, perlindungan yang jelas akan menjadi kunci penguatan kepercayaan masyarakat sekaligus menopang ketahanan ekonomi nasional.

    “Saya kira Komisi XI siap membahas itu. Tadi juga sudah disampaikan. Yang terpenting memang adalah soal penjaminan. Rasa aman itu yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkas Ma’ruf.

    Lihat juga Video: Setelah Hampir 80 Tahun Indonesia Punya Bank Emas

    (shc/rrd)

  • Begini Respons Jokowi soal Gugatan Mobil Esemka di PN Solo

    Begini Respons Jokowi soal Gugatan Mobil Esemka di PN Solo

    Bisnis.com, SOLO – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons soal gugatan wanprestasi mobil Esemka di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Ia mengatakan secara singkat bahwa gugatan tersebut harus diikuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

    “Ya itu (gugatan) dari sisi legal standingnya, saya kira diikuti sajalah karena sudah dalam proses hukum,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat (1/8).

    Dirinya pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai proses gugatan mobil Esemka tersebut.

    “Kita nggak boleh komentar lebih jauh lah,” pungkasnya.

    Adapun diketahui saat ini, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatan terhadap Jokowi, mantan wapres Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

    Kasus gugatan mobil Esemka tersebut pun saat ini tengah disidangkan di PN Solo. Di persidangan, terdapat momen menarik yang terjadi.

    Penggugat yang bernama Aufaa Luqmana membawa mobil Esemka jenis Bima 1.2 saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (30/7/2025). Hal ini dilakukannya sebagai pembuktian dalam persidangan yang menurutnya telah berlarut-larut.

    Bersama dua penasihat hukumnya, Arif Sahudi dan Sigit Sudibyanto, mereka membawa serta mobil Esemka jenis Bima 1.2 dengan bak terbuka. Mobil tersebut tidak dalam keadaan baru alias seken. Hal itu tampak dari wujud mobil yang berwarna abu-abu dipenuhi bercak-bercak bekas penggunaan sebelumnya.

    Kepada awak media, Aufaa menyampaikan untuk mendapatkan mobil tersebut, ia harus berusaha keras, harus menjajaki sejumlah pasar luring dan daring.

    “Kami berusaha membuktikan mobil Esemka itu memang ada, tapi sulit diakses oleh masyarakat. Kami beli sendiri, seken, bukan dari PT SMK,” kata Aufaa saat ditemui awak media di PN Solo, Rabu (30/7/2025).

    Mobil itu didapatkan melalui lokapasar daring dengan penjualnya berasal dari wilayah Jakarta pada Senin (21/7/2025). Harga awal yang ditawarkan penjual senilai Rp50 juta. Namun olehnya harga tersebut ditawarkan menjadi Rp40 juta.

    “Disepakati akhirnya menjadi Rp45 juta,” tambahnya.

    Saat tiba di Solo, mobil itu sempat harus dibawa ke pabrik PT SMK, tempat produksinya, karena perlu perbaikan mayor atas mobil yang pertama diproduksi pada 2019 lalu itu.

    “Pas datang, ternyata ada sparepart rusak, termasuk di beberapa bagian menjamur. Saya bawa ke pabrik SMK, mereka bersedia servis tapi tidak menjual unit. Biaya servis Rp415.000. Dari situ saya tahu SMK memang masih buka layanan servis, tapi tidak ada kegiatan produksi atau penjualan mobil,” kata dia.

  • Ma'ruf Amin Kenang Suryadharma Ali: Beliau Seorang Pejuang dari Muda Nasional 31 Juli 2025

    Ma'ruf Amin Kenang Suryadharma Ali: Beliau Seorang Pejuang dari Muda Nasional 31 Juli 2025

    Maruf Amin Kenang Suryadharma Ali: Beliau Seorang Pejuang dari Muda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia,
    Ma’ruf Amin
    , mengenang eks Menteri Agama (Menag) RI periode 2009-2014
    Suryadharma Ali
    sebagai seorang pejuang sejak muda.
    “Pak Surya ini kan seorang pejuang dari muda ya. Saya tahu,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui usai melayat di rumah duka, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2025).
    Ma’ruf Amin mengaku mengetahui masa kecil Suryadharma yang kala itu tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Ia pun terus memantau kiprah Suryadharma di dunia politik, mulai saat masih duduk di bangku kuliah hingga akhirnya menjabat sebagai menteri.
    “Jadi saya tahu kecilnya, terus dia di PB PMII, NU, jadi menteri koperasi, jadi menteri agama. Banyak kontribusinya terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
    Menurut Ma’ruf Amin, Suryadharma merupakan sosok yang pantas untuk dihormati dan diteladani, meski punya kekurangan.
    “Dia orang yang pantas untuk dihormati dan bisa diteladani, tentu saja manusia bisa ada kurangnya, siapapun ada,” ucap Ma’ruf.
    “Karena itu, saya mendoakan beliau supaya diterima (amal ibadahnya),” kata dia.
    Diberitakan, mantan Menteri Agama sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis (31/7/2025) pagi.
    Suryadharma Ali menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 04.25 WIB.
    Semasa hidupnya, Suryadharma Ali punya rekam jejak panjang di dunia politik.
    Saat berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, ia aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjabat sebagai ketua umum PMII pada 1985.
    Setelah lulus, Suryadharma aktif di PPP dan menjadi anggota DPR dari partai tersebut hingga dua periode yaitu pada 1999-2004 dan 2004-2029.
    Namun pada periode kedua, Suryadharma Ali tak menuntaskan jabatannya sebagai anggota DPR, lantaran ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM RI periode 2004-2009.
    Di tengah kariernya sebagai menteri, karier Suryadharma di partai turut melejit sehingga terpilih sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Haz pada 2007.
    Suryadharma terpilih untuk dua periode, yaitu 2007-2011 dan terpilih kembali untuk periode 2011-2015.
    Pada periode kedua kepemimpinan SBY, Suryadharma ditunjuk menjadi Menteri Agama meski tidak menuntaskan jabatannya tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penggugat Ungkap Sulitnya Beli Mobil Esemka, Dapat Bekas Harga Rp45 Juta Begini Kondisinya

    Penggugat Ungkap Sulitnya Beli Mobil Esemka, Dapat Bekas Harga Rp45 Juta Begini Kondisinya

    Liputan6.com, Jakarta Perkara gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan Aufaa Luqmana Re A terhadap mantan Presiden Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), kini telah mencapai tahap akhir. Sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan dilangsungkan secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Walaupun sidang digelar secara online, pihak penggugat membawa langsung satu unit mobil Esemka tipe Bima berkelir silver di depan kantor PN Solo.

    Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan mobil tersebut dan mendukung argumen mereka mengenai keberlangsungan produksi mobil nasional itu.

    Unit yang dibawa merupakan mobil bekas yang dibeli secara pribadi oleh penggugat melalui platform jual beli daring.

    “Kami benar-benar berusaha membuktikan bahwa mobil Esemka itu memang ada, tapi sulit diakses oleh masyarakat. Kami beli sendiri, second, bukan dari PT SMK. Harga awal Rp50 juta, saya tawar jadi Rp40 juta, dan disepakati Rp45 juta. Pemilik sebelumnya dari Jakarta,” ujar Aufaa, Rabu (30/7).

    Aufaa menjelaskan bahwa usahanya untuk memperoleh unit mobil Esemka tidaklah mudah. Dia harus mencarinya selama hampir sebulan di berbagai marketplace sebelum akhirnya menemukan unit yang diinginkan pada 21 Juli lalu.

    Setelah mobil tiba di Solo, kendaraan sempat dibawa ke pabrik SMK untuk dilakukan servis.

    “Pas datang, ternyata ada sparepart rusak. Saya bawa ke pabrik SMK, mereka bersedia servis tapi tidak menjual unit. Biaya servis Rp415 ribu. Dari situ saya tahu bahwa SMK memang masih buka layanan servis, tapi tidak ada kegiatan produksi atau penjualan mobil,” jelasnya.

    Dia juga menceritakan bahwa saat dirinya mengunjungi pabrik SMK di Boyolali, tidak tampak aktivitas perakitan atau penjualan kendaraan.

    “Kita ingin tunjukkan ke hakim, ini bukan sekadar gugatan tanpa dasar. Mobilnya ada, tapi SMK-nya tidak bisa melayani penjualan. Harapan saya dari awal kan beli baru langsung dari pabrik, bukan cari second,” ujarnya.

    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi, menyatakan bahwa kehadiran unit mobil Esemka di lokasi sidang PN Solo menjadi bentuk konkret kesungguhan kliennya dalam membuktikan gugatan wanprestasi yang diajukan.

    Ia menyesalkan penolakan majelis hakim terhadap permohonan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik SMK.

    “Kami sempat ajukan permohonan pemeriksaan setempat ke lokasi SMK, agar majelis bisa melihat langsung ada atau tidaknya aktivitas produksi. Tapi ditolak karena dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa, yang menurut hakim bukan soal tanah. Padahal ini penting untuk membuktikan soal wanprestasi,” bebernya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa upaya membeli unit Esemka ini bukan untuk keperluan pribadi, melainkan sebagai bukti bahwa program mobil nasional yang dicanangkan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, untuk memiliki satu unit mobil saja, masyarakat harus mencarinya sendiri dalam kondisi bekas.

    “Kami ingin memperlihatkan kepada majelis hakim bahwa unit mobil ini sulit didapatkan. Bahkan untuk servis pun memang bisa, tapi aktivitas penjualan atau produksi sama sekali tidak kami lihat di lokasi,” kata dia.