Tag: Ma’ruf Amin

  • Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    JAKARTA- Patrice Rio Capella menyayangkan manuver politik yang dilakukan Partai NasDem. Menurutnya, langkah Partai NasDem yang bertemu dengan PKS (telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin), adalah langkah yang melanggar etika. Apalagi, Partai NasDem merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan manuver tersebut terjadi setelah Partai NasDem kehilangan kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

    “Manuver itu jelas melanggar norma dan etika berpolitik yang tidak mencerminkan adab ketimuran tentang sopan santun. Manuver itu sangat memalukan karena Partai NasDem seolah seperti perusahaan milik pribadi yang mengasong kepentingan politik,” kata Rio dalam pernyataannya yang diterima VOI, Sabtu 10 November.

    Rio merupakan pendiri dan ketua umum pertama partai tersebut. Kata dia, tindakan partai yang seperti ini sudah melenceng jauh dari semangat awal pendirian partai tersebut, pada 26 Juli 2011.

    Partai NasDem yang awalnya mengusung salam perubahan-restorasi Indonesia, katanya, sudah berubah menjadi restoran politik. Partai Nasdem kini menjadi restoran politik tempatnya masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik yang bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan partai, tapi hanya demi keuntungan elite tertentu, kelompok tertentu di internal Partai NasDem.

    Selain itu, Rio merasa janggal dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi saat pembukaan Kongres Partai NasDem pada 8 November. Malahan, Partai NasDem mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diberikan tempat untuk berbicara di depan kader Partai NasDem. Padahal, Anies hanya terlibat dalam pendirian Ormas Nasdem, bukan Partai Nasdem.

    Dia juga terkejut saat mendengar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada pihak yang tidak Pancasilais karena menilai sinis pelukannya dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Padahal, yang mengomentari pelukan Bang Surya dan Pak Sohibul adalah Presiden Jokowi. 

    “Apakah Bang Surya menuduh Presiden Jokowi tidak Pancasilais?” kata dia.

    Ditambahkan Rio, atas langkah-langkah yang diambil Partai NasDem tersebut, jangan salahkan publik yang berspekulasi bahwa manuver NasDem berkaitan dengan kebijakan Presiden memilih Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya. Dan, jika manuver Partai NasDem itu diambil berdasarkan kekecewaan soal kabinet, wajar kalau Presiden Joko Widodo ‘jengah’ dengan langkah Partai NasDem tersebut.

    Pernyataan Rio ini dipertanyakan oleh sejumlah kader Partai NasDem. Sebab, Rio sudah dipecat Partai NasDem setelah menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. 

    “Saya hanya ingin tahu saja, maksudnya Rio ini apa? Kalau dia bilang Nasdem sudah tidak lagi sejalan dengan restorasi Indonesia, bukankah dia yang sudah tidak sejalan dengan restorasi karena dia tertangkap kasus suap 250 juta.”

    Rio diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Selain itu, KPK menjerat Patrice terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatra Utara. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menimpa Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ia menyatakan mundur dari posisi Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus anggota DPR RI.

  • Nihayatul Wafiroh pimpin Perempuan Bangsa PKB

    Nihayatul Wafiroh pimpin Perempuan Bangsa PKB

    “Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,”

    Jakarta (ANTARA) – Hasil Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa memilih Nihayatul Wafiroh sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Perempuan Bangsa Periode 2024-2029, sekaligus menggantikan Siti Mukaromah yang sudah habis masa jabatan.

    Mantan Ketum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, organisasi otonom di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah melaksanakan proses kaderisasi dengan lancar melalui munas, sehingga regenerasi berjalan dengan lancar.

    “Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,” kata Siti yang memimpin organisasi itu sejak 2019-2024, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ia membeberkan, munas yang dilakukan sejak 29 November sampai 1 Desember lalu itu dihadiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Bangsa seluruh Indonesia.

    Selain memilih pemimpin yang baru, munas tersebut juga menjadi wadah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya.

    Setelah LPJ disampaikan, lanjut Siti, pandangan umum semua peserta munas menerima dan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus selama lima tahun terakhir.

    Peserta menilai, kehadiran organisasi itu telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para perempuan untuk aktif berpolitik serta melek terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitar.

    Pada pembukaan munas, Sabtu (30/11), Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja Siti Mukaromah dan pengurus DPP Perempuan Bangsa Periode 2019-2024.

    “Apresiasi luar biasa kepada Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah,” ujar Wakil Presiden Ke-13 Indonesia tersebut.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Ia juga juga memberikan tantangan kepada Badan Otonom PKB lainnya untuk menggerakkan organisasi dan melakukan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

    Menurut dia, badan otonom itu adalah bagian dari kekuatan yang harus terus dioptimalkan, bukan hanya dari sisi politik saja, namun juga sisi keberpihakan dan perjuangan pada persoalan-persoalan kemanusiaan.

    Persoalan yang dimaksud, yakni terkait perempuan dan anak dalam segala aspek, aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, kemasyarakatan dan aspek-aspek lainnya.

    Hal itu penting, agar ke depan Perempuan Bangsa bisa semakin berdaya dan berjaya untuk bangsa, sehingga mencapai masa emas kesuksesan pada 2045.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ma’ruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…

    Ma’ruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…

    Maruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Ma’ruf Amin
    mengatakan banyak
    kiai
    yang saat ini menganggap politik tidak penting.
    Menurut Ma’ruf Amin, kiai-kiai tersebut mulai hilang kesadaran politiknya.
    “Saya melihat banyak kiai-kiai yang sudah memulai hilang kesadaran politiknya. Mulai kesadaran politiknya hilang, bahwa politik nggak penting,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.
    Menurut Wakil Presiden ke-13 itu, pemikiran tersebut adalah hal yang salah. Pasalnya, setiap kebijakan yang keluar di negeri ini ditetapkan oleh keputusan politik.

    Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari produk undang-undang, kebijakan, maupun aturan-aturan turunan lainnya. Presiden dan wakil presiden pun terpilih berdasarkan peraturan perundangan.
    “(Mereka beranggapan)
    Kiai
    itu yang penting ngaji, yang penting dakwah, yang penting itu baca doa, yang penting itu jumpa-jampe, yang penting itu sembur menyembur, politik tidak penting. Padahal semua hal itu ditetapkan oleh keputusan politik,” ucap Ma’ruf.
    Lebih lanjut Ma’ruf menyatakan, masyarakat tugasnya memilih dari yang sudah ditentukan melalui keputusan politik.
    Oleh karena itu, kiai perlu turut berperan dalam politik untuk menciptakan keputusan yang baik dan memihak rakyat.
    “Karena itu, maka kiai dan kiai (yang) sudah tidak lagi memberikan warna politik, warna keagamaannya sudah hilang. Itulah sebabnya PKB dulu didirikan untuk memberikan warna supaya perpolitikan Indonesia di dalamnya ada jiwa keagamaan,” tandas Ma’ruf.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ma’ruf Amin Sebut Kiai yang Tidak Peduli Politik, Warna Keagamaannya Sudah Hilang – Page 3

    Ma’ruf Amin Sebut Kiai yang Tidak Peduli Politik, Warna Keagamaannya Sudah Hilang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma’ruf Amin menyebut banyak kalangan kiai yang saat ini sudah tidak lagi melek dengan dunia politik. Bahkan di antara kalangan alim ulama itu hanya ingin mengurus soal agama saja.

    Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat menyampaikan pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) V Sayap Kanan Partai, Perempuan Bangsa di Hotel Sultan,

    “Saya melihat banyak kiai-kiai yang sudah memulai hilang kesadaran politiknya,” ucap dia di Hotel Sultan, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Menurut Wakil Presiden ke-13 itu, kiai sudah tidak lagi ingin berpolitik karena dianggap sudah tidak penting.

    “Kesadaran politiknya hilang bahwa politik nggak penting kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah yang penting itu baca doa yang penting itu jumpa jampe, yang penting itu sembur menyembur, politik tidak penting,” ungkap dia.

    Dia lantas mengingatkan dalam berbagai seperti dirumuskannya Undang-Undang, kebijakan, dan beberapa hal lainnya ditentukan karena politik.

    “Undang-undang (bagian) keputusan politik, kebijakan keputusan politik, aturan-aturan keputusan politik, calon presiden dan wakil presiden keputusan politik. Rakyat itu tidak menentukan cuman memilih yang sudah ditentukan melalui keputusan politik karena itu maka kiai dan kiai sudah tidak lagi memberikan warna politik, warna keagamaannya sudah hilang,” tuturnya.

     

  • Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dirinya sempat mengusulkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal tersebut disampaikan JK saat menceritakan diskusinya dengan Jokowi terkait kriteria pendamping dalam kontestasi tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung dua jam.

    “Pak Mahfud hampir sama kariernya dengan saya. Jadi menteri, Menko (Menteri Koordinator), tapi Tuhan belum memberikan rezeki untuk menjadi wapres,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    JK menyebut, diskusi berlangsung selama dua jam di kantornya pada 2019. Dalam diskusi tersebut, Jokowi menyampaikan kriteria cawapres yang dibutuhkan, yakni sosok yang pintar, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang bersih.  

    “Saya bilang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, orang NU, kariernya baik, dan tidak tercela,” kata JK.  

    Menurut JK, usulan tersebut sempat disepakati oleh Jokowi. Bahkan, mereka sempat berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Namun, keputusan itu ternyata berubah.  

    “Kenapa berubah? Tadi kami sudah berjabat tangan, dua jam bicara dan setuju. Saya kira Pak Mahfud juga sudah dipanggil. Tapi ternyata yang dipilih adalah Pak Kyai Ma’ruf Amin,” jelasnya.  

    Perubahan itu, menurut JK, menunjukkan dinamika dalam pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Meski demikian, JK tidak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.  

  • KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    Silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. (foto: ist)

    Sambung konektifitas dan penguatan gerakan politik kiai

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Semarang – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. 

    Dalam acara silaturahmi itu, Wakil Presiden Indonesia ke-13 ini mengingatkan tentang asal usul pendirian PKB sebagai kendaraan para kiai untuk mendukung pergerakan para kiai di perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya kehadiran kiai memiliki tujuan untuk memberi arah dalam langkah strategis pembangunan bangsa dan negara. 

    “Memberi warna setiap keputusan politik dengan shibghatallah,”  kata KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya. 

    KH.  Ma’ruf Amin juga mengingatkan pada para kader PKB untuk tidak saling berselisih dalam keputusan. Perselisihan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan kesesatan bila tidak dicegah. 

    “Kita harus membangun kembali konektivitas antara kiai agar menjadi satu kesatuan dan menghindari perselisihan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Kiai Ma’ruf melanjutkan, bahwasanya gerakan politik kiai saat ini sudah lemah. Salah satu penyebabnya tidak ada konektivitas antara kiai. Ditambah lagi, para kiai saat ini memimpin sendiri-sendiri, di masing-masing daerahnya. 

    Penyebab lain lemahnya pengaruh kiai saat ini adalah hilangnya kesadaran politik kiai. Padahal setiap keputusan penting tercipta melalui keputusan politik. 

    Kiai saat ini juga terlihat tidak tangguh seperti kiai zaman dulu. Tangguh di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala rintangan di depan. “Sebab, kalau kiai tidak tangguh membuatnya mudah dipatahkan saat menghadapi keadaan genting,” KH. Ma’ruf mengungkapkan.

    Jadi, perlu penguatan lagi gerakan politik kiai saat ini. Tujuannya untuk mengembalikan peran kiai di Indonesia dalam menentukan arah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur *

    Sumber : Elshinta.Com

  • 3
                    
                        Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
                        Nasional

    3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menceritakan saat
    Mahfud MD
    batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
    Jokowi
    ) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
    Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
    Pilpres 2019
    .
    Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
    Mahfud
    MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
    “(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

    Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
    JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
    Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
    “Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

    Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
    JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
    Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
    Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
    “Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
    “Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
    Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
    “Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
    Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
    “Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
    Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
    Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
    “Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
    Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
    Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
    Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
    “Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
    Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
    Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
    Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
    Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
    Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik

    Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik

    Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin

    Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 18 November 2024 – 07:00 WIB

    Elshinta.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin melakukan Safari Dakwah Kebangsaan ke Jawa Barat, Sabtu, 17 November 2024. Dimulai dengan bersilaturrahim ke Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka, dan berdialog dengan 100 Kiai serta hadir dalam acara Haul KH. Fuad Hasyid ke-20 di Buntet Pesantren, Cirebon.

    Para tokoh ulama besar turut hadir dalam acara dialog dengan 100 Kiai di Majalengka. Antara lain Buya Husein Muhammad, KH. Dr. Sarkosih Subkhi, KH. Anwar Sulaiman, dan KH. Sulaiman. Dialog yang dilakukan dengan kuota terbatas membahas tentang gerakan politik kiai. 

    “Saat ini Kiai hanya jadi maf’ul bihi. Hanya dijadikan tempat minta doa dan restu. Atau Kiai hanya jadi daun salam saat memasak sayur. Ketika sayur sudah matang, daun salam dibuang. Kiai harus jadi fail dalam pengambilan kebijakan politik demi kemaslahatan bangsa,” kata KH. Ma’ruf Amin.

    KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa tugas kiai ke depan sudah tidak lagi sebatas mengajar kitab, memimpin pondok pesantren atau membaca doa dalam kegiataan keagamaan. Kesadaran politik Kiai harus kembali dibangun demi menjaga manhaj kebangsaan. Indonesia dibangun sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pondasi kuatnya adalah peran serta kiai di dalamnya. “Saat ini telah terjadi pelemahan kesadaran politik dan gerakan politik para kiai. Padahal, saat perjuangan Kiai selali berada di garda terdepan dalam pengambilan keputusan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Lebih lanjut, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa  kesadaran dan gerakan politik kiai faktor penting untuk dipahami para kiai dan ulama di Indonesia. Karena dari politik lahir keputusan-keputusan penting dalam menentukan kemajuan bangsa. “Melemahnya kesadaran dan gerakan politik kiai terjadi karena tidak ada lagi konektivitas antara kiai di Indonesia,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan. 

    Begitu pentingnya peran Kiai dalam menentukan masa depan bangsa maka perlu kembali  membangun kesadaran dan gerakan politik kiai ini dengan beberapa cara. Di antaranya menjalin komunikasi antar kiai, menyambung kembali konektivitas antar kiai, serta memiliki sikap tangguh dalam menghadapi persoalan bangsa di depan. “Jihad politik ini bisa kita perjuangkan dengan mengedepankan keputusan nasional untuk masyarakat Indonesia. Perjuangan ini bagian dari maqoshid syari’ah. Salah satunya tentang hifdzul wathan (menjaga negara),” katanya.

    Sementara itu saat mnghadiri acara Haul KH Fuad Hasyim yang ke-20 di Buntet Pesantren, Cirebon, Jawa Barat, KH Ma’ruf Amin menceritakan bagaimana perjalanannya bersama Gus Dur, KH. Fuad Hasyim, dan Habib Luthfi Bin Yahya sebagai empat serangkai membawa misi silaturrahim ke pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai upaya membangun konektivitas  antara para kiai agar mengambil peran dalam pembangunan bangsa. 

    “Saya berharap konektivitas dan komunikasi antara kiai dan ulama saat ini bisa dibangun lagi seperti dulu, sehingga dapat membuat keputusan bersama untuk kepentingan bangsa. “Kiai harus jadi fa’il dalam pengambilan kebijakan di daerah, pusat, dan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat,” kata KH. Ma’ruf Amin.

    Sumber : Sumber Lain

  • UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia – Espos.id

    UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi ibu Nurjani (kedua kanan) dan istri Sri Suparni (kanan) menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kedua kiri) usai Sidang Promosi Doktor di Bidang Kajian Stratejik dan Global dirinya di Gedung Makara Art Center, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Antara/Indrianto Eko Suwarso)

    Esposin, JAKARTA — Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia dari jenjang doktoral. Keputusan ini diambil melalui hasil rapat koordinasi empat organ UI pada Selasa (12/11/2024). 

    Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia. UI mengakui permasalahan ini merupakan kekurangan dari pihak kampus. 

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulis dokumen tersebut, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024). 

    Menindaklanjuti hal tersebut, kini UI tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. 

    Adapun, saat ini UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. 

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara [moratorium] penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan,” tulisnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Indonesia (UI) sepakat membentuk tim investigasi terkait dengan gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebagai informasi, Bahlil dinyatakan lulus ujian sidang promosi Doktor Kajian Strategi dan Global UI. Bahlil mempresentasikan hasil disertasinya berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia melalui sidang terbuka.   

    Tidak lama setelah sidang terbuka, Rabu (16/10/2024), gelar doktor dan disertasi Bahlil menjadi sorotan. Pada Jumat (18/10/2024), Komite I Dewan Guru Besar UI 2020-2025 menggelar rapat mengenai hal tersebut. Hasilnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI akan melakukan investigasi.   

    “Kami bentuk tim investigasi dengan Senat Akademik,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sandi Damkar Ngamuk Lagi Alat Rusak Lagi, 4 Warga Korban Luka

    Sandi Damkar Ngamuk Lagi Alat Rusak Lagi, 4 Warga Korban Luka

    Jakarta: Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok, Jawa Barat, kembali mengamuk akibat alat damkar yang ia gunakan tidak berfungsi dengan baik. 

    Sandi mengaku kecewa karena alat damkar yang digunakannya saat memadamkan api di sebuah pangkalan gas elpiji dan agen isi ulang air tidak berfungsi sehingga api tidak bisa dipadamkan dengan cepat.

    Akibatnya, empat warga yang berada di lokasi kebakaran mengalami luka bakar. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 7 November 2024 di Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok.

    Kemarahan Sandi ini kembali viral di media sosial dan salah satunya diunggah akun TikTok @depokseru, dalam videonya ia menegur Kadis Damkar karena alat-alat damkar yang katanya sudah diperbaiki tapi masih rusak

    “Untuk Bapak Kadis Adnan Wahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran di Tirta Mandala sukmajaya, ada 4 orang luka bakar pak, siapa yang tanggung jawab. Bapak bilang di kejaksaan nih unit sudah dibenerin, faktanya apa Pak!” ucap Sandi.

    Kemarahan Sandi ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ada kejadian serupa saat Gereja di Depok kebakaran. Ia juga pernah membongkar kasus korupsi di Damkar Depok pada tahun 2021 silam melalui aksi protes di Balai Kota Depok.

    Baca juga: Dipanggil Atasan Gegara Videonya Viral, Petugas Damkar Depok Tuntut Pemeriksaan Terbuka

    Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menilai tindakan Sandi dan koleganya membongkar borok alat Damkar tidak benar, ia menyatakan Sandi akan dibina atas tindakan dan perkataannya.

    Viralnya kasus alat Damkar Depok membuat Calon Wali Kota Depok Supian Suri bergerak. Atas insiden tersebut, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra menaruh rasa simpati. Pasangan yang berniat memajukan Depok ini siap menjadi garda terdepan untuk menerima keluhan warga Depok.

    Diketahui, Supian Suri-Chandra punya barisan pendukung untuk maju di Pilwalkot Depok. Dari dunia hiburan, pendukungnya adalah Ayah Rojak yang merupakan Ayah dari Ayu Ting Ting, hingga Mamah Dedeh. Paslon nomor urut 2 itu juga bahkan mendapat dukungan dari Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Jakarta: Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok, Jawa Barat, kembali mengamuk akibat alat damkar yang ia gunakan tidak berfungsi dengan baik. 

    Sandi mengaku kecewa karena alat damkar yang digunakannya saat memadamkan api di sebuah pangkalan gas elpiji dan agen isi ulang air tidak berfungsi sehingga api tidak bisa dipadamkan dengan cepat.
     
    Akibatnya, empat warga yang berada di lokasi kebakaran mengalami luka bakar. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 7 November 2024 di Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok.
     
    Kemarahan Sandi ini kembali viral di media sosial dan salah satunya diunggah akun TikTok @depokseru, dalam videonya ia menegur Kadis Damkar karena alat-alat damkar yang katanya sudah diperbaiki tapi masih rusak
    “Untuk Bapak Kadis Adnan Wahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran di Tirta Mandala sukmajaya, ada 4 orang luka bakar pak, siapa yang tanggung jawab. Bapak bilang di kejaksaan nih unit sudah dibenerin, faktanya apa Pak!” ucap Sandi.
     
    Kemarahan Sandi ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ada kejadian serupa saat Gereja di Depok kebakaran. Ia juga pernah membongkar kasus korupsi di Damkar Depok pada tahun 2021 silam melalui aksi protes di Balai Kota Depok.

    Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menilai tindakan Sandi dan koleganya membongkar borok alat Damkar tidak benar, ia menyatakan Sandi akan dibina atas tindakan dan perkataannya.
     
    Viralnya kasus alat Damkar Depok membuat Calon Wali Kota Depok Supian Suri bergerak. Atas insiden tersebut, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra menaruh rasa simpati. Pasangan yang berniat memajukan Depok ini siap menjadi garda terdepan untuk menerima keluhan warga Depok.

    Diketahui, Supian Suri-Chandra punya barisan pendukung untuk maju di Pilwalkot Depok. Dari dunia hiburan, pendukungnya adalah Ayah Rojak yang merupakan Ayah dari Ayu Ting Ting, hingga Mamah Dedeh. Paslon nomor urut 2 itu juga bahkan mendapat dukungan dari Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)