Xcloud.id

Tag: Ma’ruf Amin

  • Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disambut meriah saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung tema “Bekerja Bersama Umat” di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
     ke dalam area Istora Senayan bersama Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    , didampingi oleh Rais Aam NU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU
    Yahya Cholil Staquf
    .
    Prabowo mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam, sedangkan Gibran mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci hitam.
    Ketibaan Prabowo disambut meriah oleh hadirin yang telah memenuhi Istora.
    Para hadirin bersorak ketika Prabowo masuk ke lokasi acara, tidak sedikit pula yang merekam momen kedatangan Prabowo.
    Prabowo membalas sambutan itu dengan melambaikan tangan serta menempelkan kedua tangan di depan dadanya.
    Ia kemudian menyalami satu per satu kiai NU dan tokoh-tokoh yang duduk di barisan depan, salah satunya Wakil  Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, yang mengenakan kemeja koko putih dengan sorban putih dan peci hitam.
    Selain Ma’ruf Amin, hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan.
    Kemudian, ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Harta kekayaan dan aset para menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK dengan data terbaru, tak terkecuali Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui situs remsi e-lhkpn KPK, dikutip Rabu (22/2/2025) harta kekayaan Agus Gumiwang yang tercatat per 31 Oktober 2024 mencapai Rp198,36 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan harta lainnya. 

    Secara rinci, total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Ketua Dewan Pembina Parta Golongan Karya (Golkar) itu sebesar Rp65,88 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. 

    Sementara itu, alat transportasi yang dimiliki Agus yaitu mobil Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019, Toyota BZ4X Tahun 2022, dan Mini Countryman 2024 senilai Rp2,65 miliar. 

    Di sisi lain, harta bergerak lainnya yang tercatat yaitu senilai Rp12 miliar, surat berharga Rp20,35 miliar, kas dan setara kas Rp5 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp181 miliar. Agus tercatat memiliki utang senilai Rp89,6 miliar. 

    Adapun, total harta kekayaan Agus Gumiwang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya periode 31 Desember 2023 yang naik 0,42% atau sebesar Rp197,53 miliar. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (2019-2024). 

    Karier Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

    Dikutip dari laman resmi profilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. 

  • Duta Sekolah Energi Pertamina Soroti Rendahnya Pemanfaatan Panas Bumi

    Duta Sekolah Energi Pertamina Soroti Rendahnya Pemanfaatan Panas Bumi

    Bandung: Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina, Billy Mambrasar, menyoroti rendahnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia meski memiliki cadangan terbesar di dunia.

    Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, Indonesia memiliki cadangan panas bumi mencapai 24.000 Megawatt. Namun, hingga akhir 2023, pemanfaatannya baru mencapai 12,5 persen. Sementara itu, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum dialiri listrik.

    Hal tersebut disampaikan Billy saat menghadiri secara langsung kegiatan Sekolah Energi Berdikari (SEB) bersama Dian Hapsari Firasati selaku CSR Manajer Pertamina dan Fairuz selaku General Manager PT. Pertamina Geothermal Energy pada Hari Jumat, 17 Januari 2025 di SMA KP 2 Paseh Ibun, Kamojang, Kabupaten Bandung.

    Dalam kesempatan tersebut, Billy menyampaikan apresiasinya kepada PT Pertamina Geothermal Energy yang menjadi pelopor energi baru terbarukan melalui pemanfaatan panas bumi. 

    “Seluruh Indonesia harus berterima kasih kepada Desa Kamojang yang telah memproduksi listrik sebesar 235 Megawatt. Produksi ini mampu memenuhi kebutuhan listrik 260.000 rumah dan mengurangi emisi karbon sebesar 1,2 juta ton CO2 per tahun,” ujar Billy, yang juga merupakan Staf Khusus Presiden RI dan duta pembangunan berkelanjutan Indonesia periode 2019-2024.
     

    Billy menambahkan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang telah beroperasi sejak 1983 dan memiliki jejak emisi karbon 10 kali lebih rendah dibandingkan energi fosil. Namun, ia menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi membutuhkan dukungan lebih luas. 

    “Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu segera mengeluarkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang memberikan insentif bisnis jelas bagi sektor swasta agar mau terlibat dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi,” kata Billy.

    Billy Mambrasar, yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB serta memiliki gelar S-2 dari Australian National University dan Harvard University, untuk kedua kalinya ditunjuk sebagai Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina. Dengan pengalaman 10 tahun di bidang energi, Billy juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Kepemudaan Youth Energy & Environment Council.

    Program Sekolah Energi Berdikari (SEB) tahun ini mengunjungi 13 sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, pelatihan, expo, dan penanaman pohon. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter peduli energi dan lingkungan di kalangan siswa. 

    Pada tahun sebelumnya, SEB berhasil mengedukasi 5.135 siswa, menghemat biaya listrik hingga Rp70 juta per tahun, dan mengurangi emisi karbon sebesar 42.000 kilogram CO2 setara per tahun di 11 sekolah. Atas keberhasilannya, Pertamina menerima SDG Action Awards 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

    Bandung: Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina, Billy Mambrasar, menyoroti rendahnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia meski memiliki cadangan terbesar di dunia.
     
    Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, Indonesia memiliki cadangan panas bumi mencapai 24.000 Megawatt. Namun, hingga akhir 2023, pemanfaatannya baru mencapai 12,5 persen. Sementara itu, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum dialiri listrik.
     
    Hal tersebut disampaikan Billy saat menghadiri secara langsung kegiatan Sekolah Energi Berdikari (SEB) bersama Dian Hapsari Firasati selaku CSR Manajer Pertamina dan Fairuz selaku General Manager PT. Pertamina Geothermal Energy pada Hari Jumat, 17 Januari 2025 di SMA KP 2 Paseh Ibun, Kamojang, Kabupaten Bandung.

    Dalam kesempatan tersebut, Billy menyampaikan apresiasinya kepada PT Pertamina Geothermal Energy yang menjadi pelopor energi baru terbarukan melalui pemanfaatan panas bumi. 
     
    “Seluruh Indonesia harus berterima kasih kepada Desa Kamojang yang telah memproduksi listrik sebesar 235 Megawatt. Produksi ini mampu memenuhi kebutuhan listrik 260.000 rumah dan mengurangi emisi karbon sebesar 1,2 juta ton CO2 per tahun,” ujar Billy, yang juga merupakan Staf Khusus Presiden RI dan duta pembangunan berkelanjutan Indonesia periode 2019-2024.
     

     
    Billy menambahkan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang telah beroperasi sejak 1983 dan memiliki jejak emisi karbon 10 kali lebih rendah dibandingkan energi fosil. Namun, ia menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi membutuhkan dukungan lebih luas. 
     
    “Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu segera mengeluarkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang memberikan insentif bisnis jelas bagi sektor swasta agar mau terlibat dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi,” kata Billy.
     
    Billy Mambrasar, yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB serta memiliki gelar S-2 dari Australian National University dan Harvard University, untuk kedua kalinya ditunjuk sebagai Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina. Dengan pengalaman 10 tahun di bidang energi, Billy juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Kepemudaan Youth Energy & Environment Council.
     
    Program Sekolah Energi Berdikari (SEB) tahun ini mengunjungi 13 sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, pelatihan, expo, dan penanaman pohon. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter peduli energi dan lingkungan di kalangan siswa. 
     
    Pada tahun sebelumnya, SEB berhasil mengedukasi 5.135 siswa, menghemat biaya listrik hingga Rp70 juta per tahun, dan mengurangi emisi karbon sebesar 42.000 kilogram CO2 setara per tahun di 11 sekolah. Atas keberhasilannya, Pertamina menerima SDG Action Awards 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Survei Litbang Kompas: Citra Positif Prabowo Ungguli Jokowi Nasional 20 Januari 2025

    Survei Litbang Kompas: Citra Positif Prabowo Ungguli Jokowi Nasional 20 Januari 2025

    Survei Litbang Kompas: Citra Positif Prabowo Ungguli Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berdasarkan survei
    Litbang Kompas
    , citra Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    sangat positif selama 100 hari pemerintahan. 
    Berdasarkan data Litbang Kompas,
    citra positif
    Presiden Prabowo mencapai 94,1 persen.
    Bahkan, citra positif yang diperoleh Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2015 lalu yakni sebesar 89,9 persen. 
    “Kalau Pak Jokowi, itu yang periode 100 hari, yang di 20 Januari 2015 itu kan 89 (persen). Sementara Pak Prabowo 94 (persen). Jadi (Pak Jokowi) kalah itu di situ. Dan terakhir Pak Jokowi kan 76,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Jumat (17/1/2025).
    Adapun berdasarkan data Litbang Kompas, citra Presiden Jokowi mencapai 73,3 persen pada Oktober 2019. Sementara, di akhir masa jabatannya, citra eks Gubernur Jakarta itu berada di angka 76,8. 
    Sementara, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) berada di angka 85,8 persen pada awal menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia atau Januari 2015. Pada akhir masa jabatannya, citra JK berada di angka 80,9 persen.
    Kemudian, citra Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin adalah 67,6 persen pada saat awal menjabat atau pada Oktober 2019.
    Citra Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu kemudian meningkat menjadi 71,8 persen pada akhir masa jabatannya atau pada September 2024.
    “Untuk Wakil Presiden, itu yang tinggi kan popularitasnya Pak Jusuf Kalla ya 85 (persen) itu 100 hari. Kalau Gibran kan 79 (persen) begitu. Jadi yang lebih populer Pak JK dibanding Pak Gibran, hanya Gibran lebih tinggi dibanding Pak Ma’ruf Amin,” imbuhnya.
    Citra Presiden Prabowo berada di angka 84,1 persen sebelum dilantik menjadi Kepala Negara atau pada September 2024.
    Sedangkan citra Gibran, ada di angka 71,1 persen sebelum dilantik menjadi orang nomor dua di Indonesia.
    “Ini trennya naik. Dari hasil survei di Bulan September 2024, kalau sekarang Presiden Prabowo 94 persen, sebelumnya 80-an persen. Jadi naik trennya,” ungkapnya
    “Mas Gibran juga naik trennya, dari 75 persen menjadi 79 persen,” tuturnya.
    Dia menyebut tingginya citra Presiden Prabowo selama 100 hari pemerintahan ini karena masyarakat masih menangkap sisi-sisi baik saja.
    Selain itu kebijakan yang populis juga membuat citra Prabowo positif di masyarakat.
    “Isu-isu yang berkaitan dengan sisi negatifnya itu belum ditangkap masyarakat. Yang ada adalah sisi yg baik-baik saja. Itu juga dilihat dari kebijakan, sosoknya juga. itu mencermin ke sana,” ungkapnya
    Survei Litbang Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
    Penulis
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk
    Pilpres 2019
    .
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1/2025), terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.
    Bagaimana skema ini berlangsung, dan siapa saja yang terlibat? Berikut penjelasannya.
    Menurut kesaksian Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar Rp5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides.
    Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari sembilan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA.
    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, sebagaimana dilansir Antara.
    Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee.
    Masing-masing PPK menyetor sekitar Rp 600 juta, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini.
     
    Sebagian dana juga disebut digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli 25 ekor hewan kurban dan bahan bakar pesawat untuk kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
    Zamrides awalnya ditugaskan untuk mengoordinasi pengumpulan dana ini.
    Namun, ketika diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zamrides disebutkan melarikan diri ke luar negeri.
    Danto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini.
    Danto mengaku menerima Rp 595 juta dari Yofi Okatriza. Ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK.
    Dalam kasus korupsi ini, terdakwa Yofi Okatriza didakwa menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya selama kurun waktu 2017 hingga 2020.
    Selain itu, ia juga menerima barang mewah senilai Rp1,9 miliar.
    Dana suap tersebut menjadi bagian dari skema lebih besar yang terungkap dalam sidang, termasuk penggunaan fee kontraktor untuk berbagai keperluan pribadi pejabat.
    Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang kompetisi politik yang sangat ketat antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin menghadapi Prabowo Subianto, yang saat itu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
    Setelah persaingan yang sengit, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
    Pasangan ini memperoleh 55,5 persen suara atau sekitar 85 juta suara, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5 persen atau sekitar 68 juta suara.
    Prabowo-Sandi, yang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. 
    Setelahnya, Prabowo yang sudah menjadi rival
    Jokowi
    sejak 2014 itu memutuskan bergabung ke gerbong pemerintahan.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat imbalan berupa kursi Menteri Pertahanan.
    Di penghujung 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri di pilpres dengan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 
    Prabowo-Gibran pun menang satu putaran dengan meraup 58 persen suara, mengalahkan dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau ANS Kosasih, telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1/2025) malam.

    Ia ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa ANS Kosasih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama. 

    Dengan demikian, ANS Kosasih bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 27 Januari 2025.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan
    Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujar Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

    KPK juga menetapkan Direktur Utama Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka kasus ini. 

    Asep mengungkapkan, ANS Kosasih selaku direktur investasi PT Taspen dan Ekiawan diduga melakukan korupsi terkait penempatan sana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola Insight Investment Management. 

    KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekira Rp200 miliar. 

    “Merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana
    RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” ujar Asep. 

    Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. 

    Beberapa di antaranya, PT Insight Investment Management sebesar Rp78 miliar, PT VSI sebesar Rp2,2 miliar, PT PS sekitar Rp102 juta, dan PT SM sekira Rp44 juta. 

    “Pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.

    Profil ANS Kosasih

    ANS Kosasih merupakan pria kelahiran Jakarta, 12 Juli 1970.

    Dirinya menjadi Dirut Taspen sejak tahun 2020 dan telah dinonaktifkan sejak Maret 2024.

    Sebelum menjadi Dirut Taspen, ANS Kosasih pernah menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Taspen.

    Ia merupakan sarjana ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 1992

    Kemudian, Magister Manajemen Keuangan dan Investasi, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), 2006

    Riwayat Karir

    Direktur Utama PT TASPEN (Persero) (2020-2024)
    Direktur Investasi PT TASPEN (Persero) (2019 – 2020)
    Direktur Keuangan PT WIJAYA KARYA (Persero) (2016 – 2019)
    Komisaris Utama PT WIKA REALITY (2016-2017)
    Direktur Utama PT TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA) (2014-2016)

    Disebut Banyak Miliki Wanita Simpanan

    Sebelumnya, viral di media sosial potongan video advokat Kamaruddin Simanjuntak menyebut adanya dana Rp 300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024.

    Dalam video tersebut, Kamaruddin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana Rp 300 triliun itu dan memiliki banyak wanita simpanan.

    Para wanita ini disebut dititipi uang oleh dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan.

    Saat dikonfirmasi perihal peryataannya itu, Kamaruddin mengaku akan melaporkan ANS Kosasih terkait pengelolaan dana Rp 300 triliun untuk dana kampanye capres 2024.

    Kamaruddin bahkan mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Itu laporan tersendiri nanti. Dirut PT Taspen,” kata Kamaruddin di Mabes Polri, Jumat (26/8/2022) lalu.

     

  • Waspada Terorisme, Tingkatkan Pengawasan

    Waspada Terorisme, Tingkatkan Pengawasan

    JAKARTA – Bom meledak di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu, 13 November pukul 08.45 WIB. Pelakunya diketahui bernama Rabbial Muslimin Nasution (24). 

    Polisi tak mendeteksi keberadaan bom saat pelaku masuk ke Mapolrestabes Medan. Bom itu diikat di pinggangnya. Sementara tubuh si pelaku, dibalut jaket ojek online. 

    Akibat ledakan itu, enam orang terluka, empat di antaranya polisi, satu lainnya pekerja harian, dan sisanya orang sipil. Mereka dirawat di rumah sakit Bhayangkara Medan untuk penyembuhan.

    Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti jaket ojek online yang digunakan pelaku. Bukan tidak mungkin, bagi Ma’ruf ini adalah cara pelaku teror mengelabui aparat.

    “Sekarang ini perlu kecurigaan karena ternyata pembawa bom bunuh diri itu juga menggunakan atribut ojol,” kata dia. 

    Dia meminta masyarakat ambil peran melakukan pengawasan untuk deteksi dini upaya terorisme. “RT, RW itu kita fungsikan juga ke arah untuk bisa memonitor keadaan sekitarnya. Sehingga kemungkinan (terorisme) bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Saya kira kewaspadaan itu yang harus kita tingkatkan,” kata Ma’ruf.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tak berspekulasi aparat kecolongan. Dia meyakinkan masyarakat, aparat sudah bertindak untuk mencegah terjadinya terorisme.

    “Pencegahan sudah kita lakukan. Ada intelijen, informasi. Kalau tidak ada pencegahan makin banyak kayak gini,” kata Mahfud.

    Ilustrasi (Ilham Amin/VOI)

    Di sisi lain, Mahfud meminta aparat bekerja terukur ketika menindak kasus terorisme agar tak memunculkan anggapan penanganan terorisme berjalan lambat.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan melakukan sinergi dengan Polri dan kementerian lain untuk menangani ini. Sebab, ancaman teror di era revolusi industri 4.0 memiliki tiga sifat, yaitu eskalatif, bercampur dengan yang lain, dan dengan tempo yang singkat.

    Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan memblokir konten yang berkaitan dengan aksi terorisme. “Kalau ditulis jelas-jelas, ‘ini cara membuat bom’ ya kita takedown. Jelas kan itu terorisme,” kata Johnny. 

    Namun, temuan terbarunya, judul seperti itu sudah jarang ditemui dan disamarkan dengan istilah lain. “Dan kode-kode ini harus dianalisa. Misalnya, ‘Cara masak sayur lodeh’. Ini kan bahasa sandi. Sehingga kita harus lihat dan jaga benar. Tapi kalau kita tahu, ya kita akan mengambil langkah-langkah penerapan hukum seperti blokir atau tindakan hukum,” jelasnya.

  • MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden.

    Dimulai sejak Pilpres 2004
    Presidential threshold pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini, Pasal 5 ayat (4) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

    Penerapan presidential threshold pertama kali ini bertepatan dengan penyelenggaraan pilpres langsung pertama di Indonesia, yang melibatkan beberapa pasangan calon, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden petahana Megawati Soekarnoputri.

    Ambang Batas Ditingkatkan
    Pada Pilpres 2009, ketentuan presidential threshold mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas diubah menjadi minimal 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Pemilu ini menghasilkan SBY-Budiono sebagai pemenang dengan 60,80% suara, mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

    Pada Pemilu 2014, aturan presidential threshold tetap berlaku dengan besaran yang sama. Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

    Pemilu Serentak
    Pemilu 2019 menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya, pilpres dan pileg dilaksanakan serentak. Meskipun begitu, aturan presidential threshold tidak mengalami perubahan signifikan, tetap menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pilpres 2019 kembali diikuti oleh dua pasangan calon utama, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, dengan Jokowi-Ma’ruf keluar sebagai pemenang dengan 55,50% suara.

  • Kunjungi Pabrik Kiai, Maruf Amin Serukan Kiai Harus Bersatu

    Kunjungi Pabrik Kiai, Maruf Amin Serukan Kiai Harus Bersatu

    Kediri: Mengawali tahun baru 2025, Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin menyampaikan pesan penting saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, pada 1 Januari 2025. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan perlunya kiai bersatu demi menjaga keutuhan umat dan menghadapi tantangan global.

    “Alhamdulillah, tepat di tahun baru 2025, bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur,” tulis Ma’ruf Amin dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu 1 Januari 2025.

    Wapres menyebut Lirboyo sebagai “pabrik kiai” yang telah ratusan tahun melahirkan ulama besar di Indonesia. Bahkan, hasilnya sudah berkembang membangun pesantren-pesantren lain di berbagai daerah. Namun, Ma’ruf mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi para kiai kini semakin berat.

    Baca juga: Tips Buat Resolusi Tahun Baru yang Realistis dan Mudah Dicapai

    “Tantangan global semakin berat. Situasinya tidak menentu. Banyak negara yang collapse karena terpengaruh disrupsi global. Indonesia tidak ingin terpengaruh itu makanya ada resilience,” ujarnya.

    Ia menambahkan, para kiai di masa depan harus mampu menyatukan visi dan langkah, mengingat perpecahan di kalangan ulama dapat berdampak buruk bagi umat. Ma’ruf juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini, di mana ulama dan kiai semakin terpisah dan berselisih pendapat.

    “Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak semua kiai bersatu padu. Itulah sebabnya kita harus menyatukan gerakan. Namanya gerakan kiai, gerakan santri,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya membangun kembali sentralisasi kiai yang dianggap hilang. Dengan silaturahmi yang lebih intensif, ia berharap konektivitas antar kiai dapat kembali hidup, sehingga mereka dapat berada di garda terdepan memberikan sibghoh ilahiyyah atau nuansa keilahian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Pesan ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi para ulama dan kiai di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat barisan demi maslahat umat dan menghadapi tantangan di masa depan.

    Kediri: Mengawali tahun baru 2025, Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin menyampaikan pesan penting saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, pada 1 Januari 2025. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan perlunya kiai bersatu demi menjaga keutuhan umat dan menghadapi tantangan global.
     
    “Alhamdulillah, tepat di tahun baru 2025, bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur,” tulis Ma’ruf Amin dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu 1 Januari 2025.
     
    Wapres menyebut Lirboyo sebagai “pabrik kiai” yang telah ratusan tahun melahirkan ulama besar di Indonesia. Bahkan, hasilnya sudah berkembang membangun pesantren-pesantren lain di berbagai daerah. Namun, Ma’ruf mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi para kiai kini semakin berat.
    Baca juga: Tips Buat Resolusi Tahun Baru yang Realistis dan Mudah Dicapai
     
    “Tantangan global semakin berat. Situasinya tidak menentu. Banyak negara yang collapse karena terpengaruh disrupsi global. Indonesia tidak ingin terpengaruh itu makanya ada resilience,” ujarnya.
     
    Ia menambahkan, para kiai di masa depan harus mampu menyatukan visi dan langkah, mengingat perpecahan di kalangan ulama dapat berdampak buruk bagi umat. Ma’ruf juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini, di mana ulama dan kiai semakin terpisah dan berselisih pendapat.
     
    “Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak semua kiai bersatu padu. Itulah sebabnya kita harus menyatukan gerakan. Namanya gerakan kiai, gerakan santri,” tegasnya.
     
    Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya membangun kembali sentralisasi kiai yang dianggap hilang. Dengan silaturahmi yang lebih intensif, ia berharap konektivitas antar kiai dapat kembali hidup, sehingga mereka dapat berada di garda terdepan memberikan sibghoh ilahiyyah atau nuansa keilahian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
     
    Pesan ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi para ulama dan kiai di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat barisan demi maslahat umat dan menghadapi tantangan di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Respons KH Ma’ruf Amin Perihal MLB NU: Saya Tidak Ingin Mengintervensi

    Respons KH Ma’ruf Amin Perihal MLB NU: Saya Tidak Ingin Mengintervensi

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – KH Ma’ruf Amin enggan memberikan komentar soal mencuatnya isu Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya hal tersebut menjadi urusan internal NU.

    “Internal NU itu, urusan NU, saya tidak ingin mengambil, mengintervensi, memberi komentar soal itu,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam kunjungan di Pondok Pesantren Yanbu’ul Quran Kudus, Jumat (27/12/2024).

    Meskipun Ma’ruf Amin pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi sebagai Rais Am di tubuh organisasi NU, menurutnya MLB NU itu biar menjadi urusan internal NU.

    Lebih lanjut dia mengatakan, soal Muktamar di tubuh NU itu wewenangnya ada di PBNU, pengurus wilayah, sampai pengurus cabang. Apakah para pengurus itu menghendaki adanya MLB sepenuhnya itu menjadi wewenang mereka.

    “Saya belum mendapatkan laporan secara kenapanya, belum tahu saya belum komen soal itu,” kata Ma’ruf Amin.

    Diketahui belakangan ini mencuat isu MLB NU. Para penggagas MLB masih menggalang dukungan agar Muktamar Luar Biasa bisa berlangsung pada Januari 2025. Penggalangan dukungan ini dengan cara melakukan konsolidasi terhadap para pengurus cabang dan pengurus wilayah NU se-Indonesia.

    Dalam kunjungannya ke Kudus, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran ulama dalam memberikan warna kehidupan berdasarkan tuntunan Allah SWT berdasarkan keagamaan dan keimabab.

    “Diberi warna sesuai pronsip syariah. Kebudayaan, pendidikan, dan politik. Jangan sampai politik itu tanpa nilai-nilai keimanan. Kalau KH Hasyim Asyari (menyebutnya) ruh diniyah. Tuntunan kebijakan mengarah kepada sistem di dalamnya dipenuhi prinsip-prinsip keimanan dan ajaran ketuhanan,” kata Ma’ruf Amin.