Xcloud.id

Tag: Ma’ruf Amin

  • Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka layak dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Hal itu ia sampaikan dalam siniar Gaspol Kompas pada Rabu (21/5/2025).

    Ade Armando menegaskan, melenggangnya Gibran sebagai wakil presiden jangan melulu dilihat dari perspektif bahwa ia adalah putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melainkan, karena keberadaan dan performa Gibran yang membantu Prabowo menaikkan suaranya di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

    “Diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai (politik) dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievements (pencapaian) dia selama ini. Performance dia, menurut saya, mungkin the best wakil presiden dalam sejarah kita,” papar Ade Armando dilansir pada Sabtu (24/5/2025).

    Pernyataan Ade ini kemudian menuai respons beragam di media sosial. Tak sedikit yang sinis hingga menghujatnya kemudian membandingkan Gibran dengan para wapres terdahulu.

    “Berarti Ade Armando mengatakan Gibran lebih baik dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Megawati s.d Jusuf Kalla dan KH. Ma’ruf Amin,” celetuk netizen di X.

    “Ternyata wapres-wapres terdahulu seperti Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan BJ.Habibie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, semua lewat. Menurut Ade Armando pokoknya Gibran is the best,” sahut yang lainnya.

  • Ma’ruf Amin Mangkir Lagi di Mediasi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka

    Ma’ruf Amin Mangkir Lagi di Mediasi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka

    GELORA.CO –  Sidang lanjutan perkara gugatan wanprestasi terkait program mobil nasional Esemka kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis (8/5). Gugatan ini menyeret nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai tergugat.

    Meski Ma’ruf Amin maupun kuasa hukumnya kembali absen dari persidangan, proses hukum tetap berjalan. Sidang memasuki tahap mediasi, sesuai ketentuan dalam perkara perdata. Gugatan ini diajukan oleh Aufaa Luqmana, seorang remaja yang mengaku dirugikan karena program Esemka yang dinilai tak berjalan sesuai janji pemerintah.

    Sidang mediasi berlangsung di ruang mediasi PN Solo selama kurang lebih 30 menit sejak pukul 11.00 WIB. Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardian Pratomo. Sementara itu, Jokowi selaku tergugat pertama hadir melalui kuasa hukum YB Irpan, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) sebagai tergugat ketiga diwakili oleh pengacara Sundari.

    Hakim Agus Darwanta yang bertindak sebagai mediator meminta seluruh pihak menyiapkan resume berisi harapan dan usulan penyelesaian perkara. Resume tersebut harus diserahkan dalam waktu satu minggu sebagai dasar diskusi pada mediasi selanjutnya.

    “Resume akan menjadi dasar pertimbangan langkah hukum berikutnya. Kalau bisa, kami terima lebih awal agar bisa menyiapkan tanggapan dengan baik,” ujar kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, usai mediasi.

    Sidang mediasi lanjutan dijadwalkan Kamis pekan depan. Hakim mediator juga berencana memanggil kembali Ma’ruf Amin atau kuasa hukumnya agar bisa hadir dan memberikan klarifikasi.

    Kuasa hukum penggugat, Ardian Pratomo, menyatakan bahwa absennya salah satu tergugat tidak menjadi hambatan selama proses berjalan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa gugatan ini tidak bersifat pribadi, melainkan menyangkut tanggung jawab atas kebijakan publik.

    “Gugatan ini murni soal pertanggungjawaban terhadap janji mobil murah nasional yang tidak terealisasi sebagaimana harapan masyarakat,” ujar Ardian.

    Pejabat Humas PN Solo Bambang Ariyanto menegaskan bahwa ketidakhadiran Ma’ruf Amin tidak memengaruhi sahnya jalannya perkara. Menurutnya, pemanggilan sudah dilakukan secara resmi sebanyak dua kali.

    “Karena sudah dua kali dipanggil secara sah dan tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan dan proses mediasi berjalan sesuai aturan,” jelas Bambang. 

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi

    Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi

    Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
    Lenis Kogoya
    mengajak Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    untuk berkunjung ke Papua.
    Hal itu disampaikan Lenis usai ditanya awak media tentang perlunya Gibran berkunjung ke Papua, sebagaimana dilakukan oleh Wapres sebelumnya, Ma’ruf Amin.
    Lenis mengaku akan menyampaikan ajakan tersebut kepada Gibran dalam waktu dekat.
    “Kalau nanti, dalam waktu dekat saya harus kunjungan dengan Pak Wapres dulu. Kalau bisa, Wapres itu harus belajar seperti Pak Jokowi. Belajar Pak Jokowi,” kata Lenis, saat ditemui di Gedung
    Kementerian Pertahanan
    (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    Menurut Lenis, Gibran harus didampingi olehnya saat berkunjung ke Papua.
    Ia juga membenarkan jika Gibran belum pernah datang ke Papua sejak dilantik sebagai Wapres pada Oktober tahun lalu.
    “Kelihatannya belum (ke Papua). Saya mau ajak nanti,” tegas mantan Stafsus Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
    Pada saat bertemu, Lenis mengaku akan mengajak Gibran berkantor di Papua sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ma’ruf Amin sebelumnya.
    Namun, keputusan mengenai berkantor di Papua akan disampaikan setelah Lenis bertemu dengan Gibran.
    “Saya audiensi dulu (dengan Gibran). Kalau dia ini, kalau dengar (berita), dia bisa ketemu,” ungkap dia.
    Lenis juga menyampaikan bahwa Gibran masih muda dan kuat untuk diajak berjalan jauh menyusuri wilayah Papua.
    Hal tersebut, kata Lenis, juga sudah dilakukan oleh ayah Gibran, Jokowi, saat menjabat sebagai presiden.
    “(Gibran) Harus turun. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya ke naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan, masih muda kan,” tutur Lenis.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI berharap Satuan Tugas (Satgas) terkait pembangunan di Papua yang dipimpin oleh wakil presiden terus dilanjutkan.
    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan menyatakan, satgas ini penting untuk dilanjutkan karena masalah di Papua begitu kompleks, bukan hanya soal keamanan.
    “Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan pendekatan ke Papua itu langsung dipimpin oleh Wapres, ada yang dibentuk satuan tugas di situ. Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan,” kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (17/4/2025).
    Frega mengatakan, Kemenhan mendukung penuh langkah pemerintah melalui pendekatan menyeluruh di Papua.
    Sebab, dia melihat penanganan isu Papua tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan militer, melainkan perlu sinergi dengan pendekatan kesejahteraan dan sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI membubuhi tanda tangan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu usulannya adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Kelima jenderal purnawirawan TNI tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Total, pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Namun, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Dalam dokumen itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak kelima jenderal purnawirawan TNI yang menandatangani pernyataan sikap mendesak Gibran diganti ini? Berikut informasi lengkapnya.

    Rekam jejak 5 jenderal purnawirawan TNI penandatangan surat usulan Gibran diganti
    1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Selain itu, Fachrul juga sempat menjadi Menteri Agama dalam kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Tyasno Sudarto juga merupakan tokoh militer Indonesia yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang saat masih aktif sebagai Pati TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

    Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

    Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

    Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

    Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

    Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

    Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

    Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

    Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

    Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia.

    Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

    Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang.

    Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

    Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

    Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

    Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

    Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Ma'ruf Amin Bertemu Gibran, Kasih Paham Banyak Hal sebagai Orang Tua Nasional 21 April 2025

    Ma'ruf Amin Bertemu Gibran, Kasih Paham Banyak Hal sebagai Orang Tua Nasional 21 April 2025

    Maruf Amin Bertemu Gibran, Kasih Paham Banyak Hal sebagai Orang Tua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-13 RI
    Ma’ruf Amin
    mengakui dirinya telah menemui Wapres
    Gibran Rakabuming Raka
    baru-baru ini.
    Ma’ruf menyebut, pertemuannya dengan Gibran adalah dalam rangka Lebaran
    Idul Fitri 2025
    .
    “Ya silaturahmi juga,” ujar Ma’ruf di rumah dinas Menko PM Cak Imin, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    Saat ditanya apakah ada topik khusus yang dibahas bersama Gibran, Ma’ruf menyebut mereka hanya ngobrol biasa.
    Namun, sebagai orang yang lebih tua, Ma’ruf memberikan banyak pemahaman terhadap Gibran.
    “Ya ngobrol biasa lah. Saya sebagai orang yang lebih tua tentu memberikan banyak hal pemahaman saja,” imbuhnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Ma’ruf juga bicara soal isu-isu terkini seputar pemerintahan. Salah satunya mengenai matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. 
    Isu tersebut muncul setelah menteri-menteri Prabowo berkunjung ke kediaman Jokowi setelah Lebaran beberapa waktu yang lalu. 
    Ma’ruf Amin menilai, isu matahari kembar tidak mengancan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Ma’ruf meminta agar semua pihak tidak berspekulasi macam-macam soal pertemuan yang memunculkan isu matahari kembar itu.
    “Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman (terhadap Prabowo), hatinya dibersihkan dulu, tidak ada ancaman,” kata Ma’ruf.
    Ma’ruf pun berpandangan, pertemuan menteri-menteri Prabowo dengan Jokowi semestinya dilihat sebagai silaturahmi biasa.
    “Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas presiden, dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco, Raffi Ahmad, hingga Ahmad Dhani hadiri halalbihalal Cak Imin

    Dasco, Raffi Ahmad, hingga Ahmad Dhani hadiri halalbihalal Cak Imin

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat tiba di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu (20/4/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Dasco, Raffi Ahmad, hingga Ahmad Dhani hadiri halalbihalal Cak Imin
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 20 April 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta anggota DPR RI Ahmad Dhani dan Mulan Jameela menghadiri acara halalbihalal bersama Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Minggu malam.

    Dasco dan Raffi Ahmad tiba di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, dalam rombongan yang sama pada pukul 19.43 WIB. Selain mereka, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut hadir.

    Cak Imin yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) lantas menyambut kedatangan rombongan tersebut dan mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah dinasnya.

    Sementara itu, pasangan suami istri Ahmad Dhani dan Mulan tiba pada pukul 19.24 WIB

    Di dalam ruangan, Dasco duduk bersama Cak Imin dalam satu meja bundar, dan ditemani Menteri Agama Nasaruddin Umar serta mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

    Adapun Raffi Ahmad tampak duduk bersama Ahmad Dhani berserta Mulan.

    Selain mereka, Ketua Dewan Syura PKB Ma’ruf Amin telah tiba pada pukul 19.25 WIB, dan disambut oleh Cak Imin.

    Adapun pejabat publik lain yang hadir di acara tersebut, antara lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, hingga Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Sumber : Antara

  • Halal Bihalal di Kediaman Cak Imin, Ahmad Dhani Nyanyi Lagu Munajat Cinta dan Sedang Ingin Bercinta – Halaman all

    Halal Bihalal di Kediaman Cak Imin, Ahmad Dhani Nyanyi Lagu Munajat Cinta dan Sedang Ingin Bercinta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Komisi X Ahmad Dhani hadir dalam acara Halal Bihalal di kediaman Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Ahmad Dhani tampak datang bersama sang istri yang juga merupakan Anggota DPR Komisi VI, Mulan Jameela.

    Dhani mengatakan, dia diundang secara pribadi oleh Cak Imin untuk menghadiri acara Halal Bihalal tersebut.

    Hal itu, jelasnya, karena kedekatan Dhani dengan Cak Imin yang sudah terjalin sejak lama.

    Bahkan, dia mengungkapakn sempat menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Cak Imin.

    Adapun kini Dhani merupakan kader dari Partai Gerindra.

    “Saya kader PKB yang disusupkan di Gerindra,” kata Dhani berkelakar kepada wartawan, Minggu malam.

    Tak hanya itu, Dhani menyebut, dia dan Cak Imin juga sama-sama berasal dari Jawa Timur. Sehingga, memiliki persaudaraan yang kuat.

    Lebih lanjut, Dhani mengatakan dia sempat ikut meramaikan acara Halal Bihalal itu dengan melantunkan beberapa lagu ciptaannya.

    “(Nyanyi) ‘Munajat Cinta’ sama ‘Sedang Ingin Bercinta’,” ucap Dhani.

    Untuk diketahui, sejumlah tokoh menghadiri Halal Bihalal Lebaran 1446 H di kediaman Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    Tampak sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani, serta mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Wakil Menteri Kementerian/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Anggota Komisi IV DPR RI Mulan Jameela.

    Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Rafi Ahmad yang hadir sebagai utusan Presiden, juga terlihat dalam acara Halal Bihalal tersebut.

  • Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada media saat menggelar acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Menurutnya, presiden menitipkan pesan agar menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin usai halalbihalal.

    Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu, Cak Imin mengaku, pembicaraan dalam acara halalbihalal bersifat umum. Ia menerangkan, acara itu juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarmenteri.

    “Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dalam acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR Ida Fahziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Terlihat pula Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin bersama sang istri Wury Estu Handayani; Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemuda Raffi Ahmad, Mendagri Tito Karnavian hingga Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Hadir pula sejumlah elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti elite Partai Demokrat Renanda Bachtar, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.

    (abd)