Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Sejumlah Menteri dan 800 Pelaku Industri Kumpul di Balai Sarbini Bahas KUR Perumahan – Page 3

    Sejumlah Menteri dan 800 Pelaku Industri Kumpul di Balai Sarbini Bahas KUR Perumahan – Page 3

    Maruarar Sirait menambahkan, sektor perumahan adalah urat nadi pembangunan bangsa. “Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perbankan, kita memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses hunian layak, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” jelas dia. 

    Sedangkan Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertumbuhan 8% PDB hanya dapat dicapai bila seluruh pihak menggerakkan sektor-sektor dengan multiplier effect besar.

    “Perumahan dan konstruksi adalah salah satunya. Inovasi pembiayaan seperti KUR Perumahan menjadi katalis penting untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” kata dia. 

    James Riady mengungkapkan bahwa Indonesia =sedang memasuki momentum penting. KUR Perumahan adalah kesempatan emas untuk gotong royong—pemerintah memberi fasilitas, dunia usaha memberi inovasi dan efisiensi, masyarakat memperoleh hunian.

    “Mari kita jadikan sektor perumahan motor pertumbuhan nasional,” jelas dia. 

     

  • Pemprov DKI Siapkan 19.800 Hunian dengan Harga Terjangkau Megapolitan 13 September 2025

    Pemprov DKI Siapkan 19.800 Hunian dengan Harga Terjangkau Megapolitan 13 September 2025

    Pemprov DKI Siapkan 19.800 Hunian dengan Harga Terjangkau
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian dengan harga terjangkau.
    Mayoritas berbentuk rumah susun, program ini digadang menjadi kontribusi DKI dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah di seluruh Indonesia.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, salah satu proyek terbaru yang sudah diresmikan adalah rumah susun di kawasan Pulo Gadung.
    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim untuk memastikan warga memiliki akses yang sama terhadap program perumahan.
    “Program ini kami jalankan agar masyarakat, termasuk pasangan muda, bisa lebih mudah memiliki hunian. Kredit perumahan dengan subsidi bunga akan sangat membantu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk memperluas pembangunan rumah subsidi di Ibu Kota.
    Selama ini, kata Maruarar, rumah subsidi lebih banyak dibangun di luar Jakarta.
    Padahal, kebutuhan hunian dengan harga terjangkau di wilayah perkotaan sangat tinggi.
    Ia juga mendorong agar konsep pembangunan tidak melulu berbentuk vertikal seperti rumah susun.
    “Kalau boleh kita pertimbangkan, jangan semua ke atas. Kita diskusikan bagaimana memanfaatkan aset pemerintah pusat maupun daerah untuk rumah subsidi di Jakarta,” ujarnya.
    Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala terbesar penyediaan rumah terjangkau di Jakarta.
    Meski demikian, pemanfaatan lahan milik pemerintah dipandang sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan.
    Dengan tambahan 19.800 unit yang disiapkan Pemprov DKI, diharapkan backlog perumahan di Ibu Kota bisa berangsur teratasi.
    Program subsidi bunga kredit rumah juga diproyeksikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah.
    Baik pemerintah pusat maupun daerah menekankan pentingnya kolaborasi agar target nasional 3 juta rumah tercapai tepat waktu.
    Selain infrastruktur hunian, regulasi perumahan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah juga dianggap kunci keberhasilan.
    Hunian layak dengan harga terjangkau bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga faktor penting dalam menjaga kualitas hidup warga kota yang semakin padat.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Apresiasi Mal Pelayanan Publik di Makassar yang Dilengkapi Gerai PBG dan BPHTB

    Mendagri Apresiasi Mal Pelayanan Publik di Makassar yang Dilengkapi Gerai PBG dan BPHTB

    Mendagri berharap, seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini dianggap penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan.

    “Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni.

    “Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” terang Menteri PKP.

  • Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga dari empat korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Sebelumnya, rumah serupa juga telah diberikan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban di Jakarta.

    “Untuk korban-korban, baik yang wafat maupun yang luka, memang kewajiban kita semua negara untuk memberikan bantuan dan perhatian,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan, baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak.

    Tito mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusakan fasilitas dan menelan korban jiwa. Dari catatan pemerintah, terdapat 10 orang meninggal dunia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi ojek daring.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah segera mengambil langkah pemulihan, baik melalui dialog untuk meredam situasi maupun rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan rumah subsidi diberikan kepada empat keluarga korban, yakni keluarga almarhum Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati.

    Mendagri menegaskan, meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak.

    “Memang kita tidak bisa menggantikan sesuatu atau nyawa yang sudah hilang, yang sudah kembali kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi, kita percaya, adalah takdir dari Allah SWT. Inilah bentuk kepedulian negara kepada korban,” ujarnya.

    Mendagri berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang di daerah mana pun. Menurutnya, pengalaman ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.

    “Harapan kita dengan adanya acara ini adalah bentuk tanggung jawab negara, solidaritas negara, dan juga kita harapkan bisa memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi pengingat kepada kita supaya hal yang sama tidak terulang kembali,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya penyerahan rumah subsidi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, termasuk korban unjuk rasa belum lama ini.

    “Dan Bapak Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Dan semoga diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menghadirkan berbagai layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), salah satunya pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau langsung MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia berharap seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan.

    “Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni.

    “Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” kata Maruarar.

    Maruarar berharap layanan ini semakin ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas. “Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” tandasnya.

    Setelah dari MPP, Mendagri dan Menteri PKP meninjau rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Keduanya masuk langsung ke masing-masing rumah untuk melihat kondisinya.

    Ada lima rumah yang ditinjau dalam kesempatan tersebut, yang nantinya akan dilakukan renovasi. Program renovasi ini merupakan inisiatif Kementerian PKP dengan memanfaatkan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hunian MBR.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan Makassar 12 September 2025

    Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan Makassar 12 September 2025

    Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan
    Tim Redaksi
     
    GOWA, KOMPAS.com – 
    Unjukrasa berujung kerusuhan Agustus lalu di Makassar meninggalkan luka mendalam bagi para keluarga korban yang tewas.
    Pemerintah pusat menegaskan bahwa proses penyelidikan atas kasus unjuk rasa berujung kerusuhan di Makassar pada Agustus lalu akan dilakukan secara cepat dan transparan.
    Perintah ini datang langsung dari Presiden dan disampaikan saat Menteri Perumahan dan Pemukiman, Maruarar Sirait, yang hadir langsung di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada keluarga korban yang tewas.
    Ia menekankan bahwa semua pelaku harus ditindak tegas dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
    Penyerahan bantuan berupa 4 unit rumah kepada keluarga korban dilakukan di BTN Green Sulawesi, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada Kamis (11/9/2025).
    “Presiden menyampaikan duka cita yang sangat mendalam bagi keluarga korban dan dalam rapat kabinet Minggu lalu, presiden juga memerintahkan agar penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan dan cepat dan pelaku kerusuhan harus bertanggung sebagaimana perbuatannya,” kata Maruarar Sirait kepada awak media usai menyerahkan bantuan.
    Seperti diketahui, unjuk rasa anarkistis yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) di Kota Makassar mengakibatkan dua fasilitas publik, yakni Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumohardjo dan Gedung DPRD Makassar di Jalan A.P. Pettarani, menjadi sasaran pembakaran massa.
    Peristiwa tragis ini juga memakan korban jiwa. Total ada empat orang yang dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
    Salah satu korban tewas yang teridentifikasi adalah Rusmadiansyah, seorang pengemudi ojek online (ojol).
    Ia meninggal dunia di rumah sakit setelah menjadi korban pengeroyokan oleh massa yang salah sasaran di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
    Hingga saat ini, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Proses hukum terhadap mereka terus berjalan seiring dengan perintah Presiden untuk menuntaskan kasus ini.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suasana Haru Saat Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah

    Suasana Haru Saat Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Empat keluarga korban kerusuhan di Kota Makassar kini memiliki rumah baru di Perumahan Grand Sulawesi, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hunian tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Bantuan perumahan ini diterima oleh keluarga almarhum Syaiful Akbar, almarhum Akbar Basri alias Abay, almarhumah Sarinawati, dan almarhum Rusdamdiansyah yang meninggal dunia dalam demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 lalu.

    Dalam sambutannya, Maruarar mengungkapkan bahwa penyerahan rumah ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa hal ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi simbol nyata kehadiran negara bagi keluarga yang ditinggalkan.

    “Penyerahan rumah ini adalah instruksi langsung Bapak Presiden. Beliau menitipkan pesan agar keluarga korban dapat merasa lebih tenang dan terlindungi. Rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kehadiran negara yang tidak meninggalkan rakyatnya di saat berduka,” ujar Ara, sapaan akrabnya, Kamis (12/09/2025).

    Sementara itu, salah satu keluarga penerima manfaat, Sri Ayu Basri yang merupakan kakak dari almarhum Akbar Basri, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian pemerintah.

    “Kami masih berduka atas kepergian adik kami, Akbar. Namun perhatian dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, memberi kami kekuatan baru. Terima kasih atas rumah ini, semoga bisa menjadi tempat kami kembali menata kehidupan. Kami berharap peristiwa tragis seperti ini tidak lagi terulang di negeri ini,” ungkap Sri Ayu Basri.

    Di tempat yang sama, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, selaku tuan rumah menyampaikan rasa belasungkawa dan menegaskan bahwa rumah tersebut diharapkan bisa menjadi awal baru bagi keluarga penerima manfaat.

    “Kami turut berduka atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Makassar. Kami ingin rumah ini menjadi tempat tumbuhnya harapan baru, tempat keluarga kembali menata kehidupan dan sumber semangat untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ucap Talenrang.

    Ia menambahkan, bantuan perumahan ini sejalan dengan visi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, terus mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk memperbaiki ratusan rumah tidak layak huni melalui kerja sama dengan masyarakat, BAZNAS, dan dunia usaha.

    “Kami percaya, dengan gotong royong, beban yang berat akan terasa lebih ringan. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas bersama seluruh elemen,” jelas Bupati Gowa.

  • Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar bagi anak muda di Jakarta untuk menikah adalah masalah hunian atau tempat tinggal.
    Pramono menilai, mahal dan sulitnya akses kepemilikan rumah membuat generasi muda ragu melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Karena program atau persoalan utama di Jakarta ini banyak sekali anak-anak muda yang mau menikah tidak berani karena persoalannya adalah perumahan,” ucap Pramono di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara sosialisasi kredit program perumahan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Pramono mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan keresahan anak muda terkait sulitnya memiliki rumah melalui skema kredit.
    Ia berharap program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah  yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat menjawab keresahan tersebut.
    “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu developernya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
    Untuk mendukung program pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui pembangunan rumah susun di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur.
    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman) agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    Ia menegaskan program kredit perumahan ini disubsidi bunga sebesar 5 persen dan telah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik Himbara maupun swasta.
    “Untuk dari segi
    supply
    itu kan disubsidi bunganya lima persen Pak Gubernur. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh perbankannya,” ungkap Ara.
    Lebih jauh, ia menilai program ini juga akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.
    Ara menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya anak muda, bahwa memiliki rumah adalah investasi jangka panjang.
    “Kita harus bantu rakyat kita dengan contohnya mengedukasi bahwa memiliki rumah itu jangka panjang bagus karena harga tanah terus naik, harga bahan bangunan naik. Kalau nanti dari muda udah mulai nyicil 15 tahun,” ujarnya.
    Ia juga menyinggung berbagai insentif fiskal yang sudah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.
    Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan skema Kredit Perumahan Rakyat (KURup) dengan total anggaran mencapai Rp 130 triliun.
    “Sudah banyak sebenarnya keberpihakan di sektor fiskal kepada rakyat,” ungkap Ara.
    Meski begitu, Ara mengingatkan bahwa sebagian besar rumah subsidi berada di luar Jakarta.
    Ke depan, ia membuka ruang diskusi dengan Pemprov DKI agar rumah subsidi juga bisa dibangun di Ibu Kota dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah.
    “Ke depan, kita diskusikan bagaimana kerjasama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta, Pak. Jangan ke atas, kalau boleh kita pertimbangkan,” ujarnya.
    Pramono menegaskan kembali bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program tiga juta rumah dinilainya tepat waktu.
    Dengan adanya subsidi dan dukungan lintas pihak, ia berharap semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah,” tutur Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Kredit Program Perumahan dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

    “Memang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan baru tahun ini atas usaha Pak Menteri PKP Maruarar Sirait agar ada percepatan untuk Program 3 juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

    Menurut Fitrah, sektor perumahan itu multisektor dan tidak bisa berdiri sendiri. Sektor perumahan memiliki dua sisi yakni sisi supply (pasokan) dan sisi demand (permintaan).

    KUR Perumahan di sisi supply untuk membantu pengembang-pengembang kecil, pengembang-pengembang yang membangun rumah subsidi.

    “Kemudian juga untuk membantu, membiayai toko material-material bangunan kecil yang nantinya bisa membantu masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumahnya sendiri,” kata Fitrah.

    Sedangkan untuk sisi demand, KUR perumahan juga bertujuan untuk membantu UMKM dan perorangan yang ingin membangun, merenovasi dan membeli rumah untuk mendukung kegiatan usahanya.

    Misalnya masyarakat yang punya usaha menjual sayur atau warung di rumahnya, mereka juga bisa mendapatkan KUR perumahan.

    “Jadi banyak sebenarnya dampak positif terkait dengan KUR Perumahan ini,” kata Fitrah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Pram alasan anak muda di Jakarta takut menikah

    Ini kata Pram alasan anak muda di Jakarta takut menikah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa kesulitan untuk memiliki rumah menjadi salah satu alasan anak muda di kota takut menikah.

    “Itu yang terjadi, seperti yang tergambar di film Home Sweet Loan tentang kisah seorang anak bungsu perempuan yang berjuang menabung untuk membeli rumah sembari memenuhi kebutuhan orang tua serta kakak-kakaknya,” katanya saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam film itu tergambar bahwa untuk memperoleh hunian atau rumah itu sulit sekali.

    Belajar dari film tersebut, Pramono berharap, program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah, yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah pusat bisa menjawab keresahan tersebut.

    Program ini, katanya, bisa membantu masyarakat, terutama pasangan muda, untuk mendapatkan hunian.

    “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu ‘developer’-nya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga Jakarta,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, lanjut Pramono, telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

    Sinergi lengkap

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia menyebut program kredit perumahan ini disubsidi bunga lima persen dan sudah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.

    “Sinerginya lengkap, ada kontraktor, pegembang (developer), toko bangunan, UMKM, juga perbankan. Ini namanya ‘crowd-in’ (kumpulan) yang luar biasa,” kata Ara.

    Ia juga menilai program ini akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.

    Selain itu, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah lain, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembenahan kawasan kumuh di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.