Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu,” kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

    “Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).   

    “Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

  • Menteri PKP tekankan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan

    Menteri PKP tekankan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan masyarakat agar tidak lagi bergantung pada rentenir.

    “Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) memberikan harapan baru supaya ibu-ibu tidak lagi meminjam uang kepada rentenir karena bunganya sangat mencekik. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keduanya menjadi solusi nyata bagi rakyat kecil,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut lembaga seperti SMF dan PNM memiliki peran penting dalam membuka akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat kecil.

    Maruarar juga mengapresiasi dukungan bank yang membantu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui program KUR Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk memperkuat program pembiayaan mikro perumahan sebagai upaya penyediaan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi, hingga pembiayaan mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk renovasi rumah.

    Ia menambahkan, sosialisasi terhadap program yang sudah dicanangkan pemerintah masih perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Ara sebut Pemkot Cirebon proaktif dukung sektor perumahan

    Menteri Ara sebut Pemkot Cirebon proaktif dukung sektor perumahan

    Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, menjadi daerah yang paling proaktif dalam mendukung pembangunan sektor perumahan rakyat, terutama melalui kemudahan perizinan yang tetap berpegang pada aturan.

    “Saya melihat wali kotanya sangat proaktif, mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan,” kata Ara, panggilannya, di Cirebon, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut dia, langkah cepat dan koordinatif Pemkot Cirebon menjadi contoh positif sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pada kunjungan itu, Ara turut menyerahkan secara simbolis bantuan dana sebesar Rp600 juta yang terkumpul dalam dua menit hasil swadaya dari sejumlah pihak untuk mendukung renovasi rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

    Ia menyebut semangat gotong royong yang tumbuh di Kota Cirebon ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik untuk rakyat, termasuk dalam sektor perumahan.

    Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni.

    “Semangat gotong royong seperti arahan Presiden Prabowo harus terus dilanjutkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ara menuturkan pemerintah pusat kini menambah kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya sekitar 220.000-230.000 unit.

    “Ini besar sekali, artinya Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat, kepada perumahan rakyat,” katanya.

    Ia mengatakan kebijakan lain pun diterapkan seperti pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DP) serta penetapan bunga rumah subsidi tetap sebesar 5 persen.

    Selain itu, Ara mengapresiasi peran berbagai pihak yang mendukung ekosistem perumahan nasional, mulai dari asosiasi pengembang hingga pemerintah daerah.

    “Saya tidak bisa bekerja sendirian dan saya menemukan kepala daerah yang proaktif serta bisa memberikan solusi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Ara sempat menyinggung pentingnya penyelesaian kendala administratif bagi calon penerima rumah subsidi, terutama terkait hasil pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) yang sering terkendala akibat pinjaman online (pinjol).

    Ia menyampaikan telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mempertimbangkan pelarangan pinjol khususnya ilegal, karena dinilai lebih banyak merugikan masyarakat kecil.

    Selain itu, ia pun mendorong dilakukan pemutihan kredit bagi masyarakat dengan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

    “Kalau menurut saya, sebaiknya, sesudah saya pelajari ya, pinjol sebaiknya dilarang di Indonesia. Karena lebih banyak ruginya bagi rakyat,” katanya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tetap optimistis membidik penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.000 unit. Meski tergolong cukup jauh dari target, dia menekankan kuota tersedia akan tersalurkan penuh pada tahun ini.

    “Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)

    Dari total tersebut, sebanyak 79 pemohon saat ini telah memasuki tahap approval pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank penyalur.

    “Jadi harus optimis karena ini bagian dari upaya mensukseskan (program, red) 3 juta rumah. Walaupun tantangannya pasti di lapangan kan bervariasi, masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing,” tambah Heru.

    Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.  

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.  

    Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.  

    Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

  • Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 205.000 unit per Oktober 2025.

    Perkembangan terkait program rumah subsidi itu disampaikan Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Kami sampaikan bahwa rumah subsidi dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205.000,” ujar Maruarar dalam konferensi pers.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota rumah subsidi melalui program FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2025. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencatat kuota rumah subsidi berjumlah 220.000 unit.

    Ara, sapaan Maruarar, mengatakan bahwa penyerapan rumah subsidi yang saat ini menyentuh angka 205.000 unit sudah cukup baik. Pemerintah, katanya, juga terus mendorong penyerapan rumah subsidi agar dapat menyentuh kuota maksimal yang disediakan pada 2025.

    Menurut Ara, rumah subsidi merupakan salah satu program yang pro rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, masyarakat dapat menerima beragam manfaat, salah satunya bunga flat 5%.

    Lebih lanjut, Ara menyebut program tersebut juga berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa setiap rumah subsidi rata-rata dikerjakan oleh lima orang. Jika kuota 350.000 rumah subsidi terserap, maka setidaknya ada 1.750.000 orang yang bekerja.

    “Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material, karena tidak mungkin tiba-tiba datang. Toko material juga berisi barang industri, ada semen, pasir, kaca, keramik, cat, dan segala macam. Itu menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

    Melalui program rumah subsidi, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi nasional.

  • Prabowo terima laporan serapan anggaran MBR telah capai 70 persen

    Prabowo terima laporan serapan anggaran MBR telah capai 70 persen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyerapan anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 28 Oktober 2025 yang telah mencapai 70 persen.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Ara, sapaan populer Maruarar, juga melaporkan penyerapan rumah bersubsidi yang diperuntukkan kepada MBR telah mencapai 205.000 dari total kuota sebanyak 350.000 unit.

    “Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang prorakyat,” kata Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Maruarar kemudian kembali menjelaskan pemerintah saat ini telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya dikenal dengan IMB, juga telah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” sambung Ara.

    Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pemerintah terus menjaga bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil. Kemudian, pemerintah juga terus memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

    “Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45.000 rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Minta Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

    Presiden Prabowo Minta Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kebijakan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap diberlakukan. Kebijakan ini menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, salah satu perintah presiden yaitu agar bunga rumah subsidi untuk MBR tetap berada di angka 5%.

    “Rumah subsidi, bunganya tidak naik, sebagai wujud kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat yaitu tetap 5%,” ungkap Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ara, sapaan akrab Maruarar, berbagai kebijakan lainnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah terus dilanjutkan, yang meliputi gratis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG).

    Penghapusan BPHTB sebesar 0% dikhususkan untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, BPHTB dikenakan sebesar 5%.

    Sementara penghapusan retribusi 0% untuk izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut PBG, sudah ditetapkan sebagaimana surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

    “PBG itu juga sudah gratis, itu berjalan, dimonitor, dan dibantu oleh bapak menteri dalam negeri. Jadi para bupati, wali kota itu sudah menjalankan,” jelas Ara.

    Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk membantu MBR memiliki hunian layak dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan kemudahan di sektor perumahan.

  • Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

    Menurut Maruarar, terdapat lima persoalan utama yang menghambat pembangunan perumahan rakyat di lapangan. “Kendala yang kami hadapi mulai dari keterbatasan dana, keterbatasan lahan, kualitas bangunan yang belum merata, ketidaktepatan sasaran bantuan, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meski pemerintah pusat telah membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

    “Bahkan kemarin saya tegur langsung Balikpapan, kenapa belum keluarkan izin?” tambahnya.

    Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian PKP untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah:

    Keterbatasan Dana dan Skema Pembiayaan Alternatif

    Salah satu hambatan terbesar dalam Program 3 Juta Rumah adalah keterbatasan anggaran. Dari total target pembangunan, hanya sekitar 9% yang dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari dari sumber pembiayaan di luar APBN.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan berbagai skema alternatif seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan, pembiayaan perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia, hingga mengundang investasi asing. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara.

    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat dengan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. 

    Kebijakan ini, menurut Maruarar, merupakan bentuk “karpet merah bagi rakyat kecil” sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keterbatasan Lahan Jadi Hambatan Serius

    Kepadatan penduduk dan kenaikan harga tanah menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan lahan perumahan.

    Di wilayah perkotaan, lahan semakin sulit ditemukan, sementara di daerah pinggiran, infrastruktur pendukung belum memadai.

    Kondisi ini menyulitkan Kementerian PKP dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Kementerian menilai, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk membuka lahan baru yang siap bangun, sekaligus menyeimbangkan penyebaran perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Ketimpangan Kualitas Bangunan

    Masalah lain yang muncul adalah ketidakmerataan kualitas bangunan antarwilayah. Di beberapa daerah, proyek perumahan sudah memenuhi standar kelayakan dan keamanan.

    Namun, di wilayah lain masih ditemukan bangunan dengan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau dikerjakan secara terburu-buru.

    Perbedaan kualitas ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hunian yang layak.

    Pemerintah kini tengah meninjau ulang standar pelaksanaan proyek perumahan agar kualitas setiap rumah dapat terjamin secara merata.

    Ketidaktepatan Sasaran Bantuan

    Permasalahan lain dalam Program 3 Juta Rumah adalah ketidaktepatan sasaran bantuan. 

    Kementerian PKP mencatat masih adanya data penerima yang tidak valid, termasuk rumah tangga yang sudah memiliki rumah atau bahkan penerima yang telah meninggal dunia.

    Kurangnya transparansi dan akurasi data menyebabkan distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. 

    Untuk itu, Kementerian PKP menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara nasional agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

    Regulasi yang Tumpang Tindih

    Selain faktor teknis dan administratif, tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program.

    Banyak aturan yang saling bersinggungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses perizinan menjadi panjang dan kompleks.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengusulkan perlunya omnibus law di sektor perumahan agar seluruh regulasi bisa disederhanakan dan tidak lagi memperlambat pembangunan. Langkah ini diyakini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi target pemerintah.

    Tujuan dan Sasaran Program 3 Juta Rumah

    Program ini memiliki beberapa tujuan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya meliputi:

    1. Penyediaan hunian yang layak

    Memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, serta kelas menengah bawah.

    2. Mengurangi backlog perumahan

    Menurunkan angka kekurangan rumah yang masih tinggi di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian pertama.

    3. Mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sektor perumahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan melibatkan industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta.

    4. Pemerataan ekonomi

    Mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antara daerah perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

    Dengan berbagai tantangan yang ada, Program 3 Juta Rumah tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Kementerian PKP terus berupaya mencari solusi inovatif, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan memperbaiki sistem data agar program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

  • 15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

    15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

     

    Surabaya (beritajatim.com) Pelayanan publik Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dinilai sebagai yang tercepat se-Indonesia, dengan waktu pengurusan hanya sekitar 15 menit.

    Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, saat meninjau MPP Siola bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (17/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, keduanya didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka meninjau sejumlah fasilitas dan layanan publik yang tersedia di gedung bersejarah yang kini menjadi pusat layanan terpadu masyarakat.

    Menteri PKP Maruarar menilai kecepatan pengurusan PBG di Surabaya menjadi contoh nyata pelayanan publik modern yang efisien dan bebas pungutan liar. Ia bahkan menyebut, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 15 menit.

    “Kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai,” ujar Menteri Maruarar.

    Karena itu, Menteri Maruarar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang telah menghadirkan layanan publik cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan.

    “Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” tambahnya.

    Saat ini, MPP Siola Surabaya menyediakan sekitar 1.993 layanan publik, mulai dari PBG, administrasi kependudukan (adminduk), hingga perizinan investasi. Berbagai fasilitas juga disiapkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

    Fasilitas tersebut meliputi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Klinik Investasi, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pojok Baca Digital, Ruang Pengaduan, Ruang Tunggu Difabel, Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga musala.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai kehadiran MPP Siola sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, warga tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen administrasi.

    “Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” kata Mendagri.

    Mendagri menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 di antaranya berada di Jawa Timur.

    “Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia), tapi masih ada tiga lagi,” terangnya.

    Menurut Mendagri, MPP seperti Siola mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, memperjelas proses pembayaran, serta menekan potensi korupsi. Ia berharap model pelayanan publik di Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain.

    “Adanya MPP maka akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayarannya jelas, mengurangi korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang dinilainya berhasil menciptakan layanan publik dengan standar nasional.

    “Kami berterima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola,” katanya.

    Untuk memperkuat sistem pelayanan publik di seluruh Indonesia, Mendagri menyarankan agar MPP dapat terintegrasi dengan layanan digital lintas kementerian dan pemerintah daerah.

    “Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan,” jelas Tito.

    Ia menambahkan, konektivitas digital dengan sistem nasional seperti SIMBG dari Kementerian PUPR dan OSS dari Kementerian Investasi perlu ditingkatkan agar pelayanan tidak berjalan parsial.

    “Nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” tambahnya.

    Di kesempatan yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan penilaian positif dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kecepatan pelayanan bukan semata prestasi, tetapi bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya terhadap warganya.

    “Pak Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Melihat langsung kecepatan petugas kita dalam memproses layanan adminduk. Salah satunya, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau kata Pak Maruarar, ini yang tercepat di Indonesia: cuma 15 menit sudah jadi,” ujar Wali Kota Eri.

    Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas MPP Siola yang telah bekerja keras memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

    “Kerja baik kita diapresiasi. Ke depan tetap harus bisa kita tingkatkan lagi. Karena yang utama adalah melayani warga Surabaya. Matur nuwon untuk seluruh petugas yang sudah bekerja keras di MPP Siola,” imbuhnya.

    Selain layanan Pemkot Surabaya, terdapat pula 43 instansi pemerintah pusat dan daerah yang beroperasi di MPP Siola. Termasuk di antaranya pelayanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Polrestabes Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    Sejak Mei 2022, Pemkot Surabaya terus melakukan pembenahan terhadap MPP Siola yang telah diresmikan sejak 2017. Berbagai perombakan dilakukan agar masyarakat semakin nyaman dalam mengakses layanan publik.

    Kini, wajah MPP Siola Surabaya tampil lebih modern dengan tata letak stan yang tertata rapi, ruang tunggu yang luas, area bermain anak, serta fasilitas ramah disabilitas. (ADV)

  • Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

    Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

    Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

    Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor. 

    “Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi. 

    “Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya. 

    Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

    Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.