Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

    Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

    Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

    Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

    “Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang,” ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

    Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

    “Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya ‘Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya’,” ucapnya dengan nada kesal.

    Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

    “Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai,” katanya sambil menggebrak meja.

    “Saya malu sama Jaksa Agung, ‘Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.’ Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh,” lanjutnya.

    Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

    Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

    “Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya,” tegasnya.

    Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

    “Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya,” tambahnya.

  • Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    GELORA.CO –  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah mengajak para konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi membangun program perumahan sebanyak 3 juta rumah. Aguan hingga Prajogo Pangestu masuk ke dalam daftar.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut, bahkan ia telah mengumpulkan 4 konglomerat alias pemilik perusahaan besar untuk ikut memberikan rumah gratis kepada rakyat yang tidak kesulitan dalam membeli rumah.

    “Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar di antaranya, Agung Sedayu, Barito pak Prajogo, ada Boy Tohir, ada Pak Frenky (Franky Oesman Widjaja) dari Sinar Mas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/10).

    Pada tanggal 10 November 2024 mendatang, ia akan hadir pada agenda groundbreaking perumahan milik Agung Sedayu Group di Kabupaten Tangerang.

    “Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha,” sebutnya.

    Ara mengapresiasi para pengusaha yang ikut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. “Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan, dia juga siap membantu,” imbuhnya.

    Ia menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

    “Macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.

    Maruarar berharap rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif. Namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

    “Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian eksklusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” kata Maruarar.

    Berikut Daftar 5 Konglomerat RI:

    Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu GroupPrajogo Pangestu dari Grup BaritoFrangky Wijadja dari Grup Sinar MarGaribaldi “Boy” Thohir dari Grup AdaroLawrence Barki dari Grup Harum Energi

  • Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Ilustrasi – Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)

    Survei Indikator: Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 22:15 WIB

    Elshinta.com – Lembaga survei Indikator mencatat Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

    Berdasarkan survei pada 10-15 Oktober 2024, Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

    “Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 persen, kemudian Kejaksaan Agung 75 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu.

    Di bawah Kejagung, pengadilan memiliki tingkat kepercayaan publik sekitar 73 persen, Polri 69 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 68 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

    Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Menurut dia, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    “Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu,” kata Maurarar yang juga hadir secara daring mengikuti rilis survei tersebut.

    Adapun dalam survei tersebut, jumlah sampel sebanyak 1200 orang dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

    Sumber : Antara

  • Mobil Camat Baito Konawe Diduga Diteror, Maruarar Sirait Siap Eksekusi 3 Juta Rumah

    Mobil Camat Baito Konawe Diduga Diteror, Maruarar Sirait Siap Eksekusi 3 Juta Rumah

    Mobil Camat Baito Konawe Diduga Diteror, Maruarar Sirait Siap Eksekusi 3 Juta Rumah

  • Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai

    Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10/2024). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menteri PKP: Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput gratis selama setahun untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nanti akan direlokasi karena penataan kawasan Sungai Ciliwung.

    “Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024,” ujar Maruarar Sirait di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Minggu.

    Selain digratiskan untuk warga yang terdampak kebakaran, Maruarar Sirait juga meminta Rusun Pasar Rumput bagi warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

    “Kedua, nanti kita akan mau menata kawasan sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir, pasti akan ada warga yang direlokasi. Mereka yang direlokasi tidak usah mencari tempat tinggal, kita sudah sediakan di Rusun Pasar Rumput dan gratis selama setahun,” katanya.

    Menurut Maruarar Sirait, pemerintah harus memikirkan tempat tinggal bagi warga yang terpaksa nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung. Dengan demikian, upaya untuk menggratiskan Rusun Pasar Rumput tersebut juga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

    “Jadi kita jangan membangun tanpa memikirkan rakyat yang terdampak relokasi mau ke mana. Saya senang senior saya Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi menyampaikan pemikiran yang sangat cerdas, terobosan dan berkeadilan. dan saya lebih senang lagi Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta-nya Teguh Setyabudi setuju. Jadi kita sudah alokasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak perlu lagi menganggarkan karena tempatnya sudah ada, bahkan dikasih gratis,” kata Maruarar Sirait.

    Dirinya menambahkan bahwa Rusun Pasar Rumput tersebut perlu digratiskan selama setahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan Kawasan Sungai Ciliwung. ​

    Menurut Maruarar, hal ini adalah wujud komitmen dari pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembangunan berkeadilan bagi rakyat kecil.

    “Jadi menurut saya pembangunan berkeadilan seperti ini, memanusiakan manusia terutama rakyat kecil,” katanya.

    Sebagai informasi, telah terjadi Kebakaran di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari

    Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran (damkar) menjebol pagar pembatas komplek pertokoan.

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting saat pengisian daya ponsel salah satu rumah warga.

    Sumber : Antara

  • Video: Maruarar Sirait Kasih Rumah Gratis Hingga VW PHK Massal

    Video: Maruarar Sirait Kasih Rumah Gratis Hingga VW PHK Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan kejutan baru. Untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Maruarar menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektar di Bintaro Tangerang.

    Sementara itu, Volkswagen, perusahaan otomotif terbesar di Eropa berencana menutup setidaknya tiga pabrik di Jerman, dan memberhentikan puluhan ribu karyawan serta mengurangi kapasitas pabrik lainnya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (29/10/2024).

  • Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku anggaran kementeriannya termasuk minim untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp 5,07 triliun pada 2025.

    “Anggaran kami dari Rp 14 triliun jadi Rp 5 triliun (2025), mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini? Karena mungkin sebagian bapak-ibu yang bikin anggaran ini bersama kementerian sebelum saya. Apakah anggaran ini layak membangun tiga juta rumah? Kan kita mau terbuka ya dari awal kita terbuka sejela-jelasnya,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan, dengan anggaran perumahan Rp 14,681 triliun pada 2024, hanya mampu membangun sekitar 200.000 unit. Sementara itu, anggaran perumahan pada 2025 hanya sebesar Rp 5 triliun, tetapi targetnya membangun 3 juta rumah.

    Menurutnya, kondisi tersebut memaksakan kementeriannya harus bekerja 25 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. “Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja, bayangkan, 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta rumah,” ucap Ara.

    Dengan kondisi tersebut, Ara menegaskan dirinya tidak akan mundur untuk merealisasikan target 3 juta rumah tahun depan. Salah satu caranya, kata dia, akan melibatkan berbagai stakeholder baik dari swasta maupun pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bergotong royong membangun 3 juta rumah tersebut.

    Ara mencontohkan, pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan hasil kasus korupsi untuk dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare dan Jaksa Agung siap menyerahkan,” tandas Ara.

    Selain itu, Ara mengatakan, pihaknya akan melibatkan sektor swasta untuk membangun 3 juta rumah tersebut. Pihaknya juga berusaha mendatangkan bahan baku pembuatan rumah langsung dari pabriknya dengan jumlah yang banyak sehingga harganya lebih murah.

    Ara menilai cara tersebut tidak hanya mengamankan uang negara dari potensi korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, terutama untuk pembangunan perumahan.

    “Jangan hanya tidak korupsi, tetapi lebih dari itu harus efisien. Baru produktivitasnya ditingkatkan,” pungkas Ara.

  • Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya memiliki strategi untuk membuat harga rumah rakyat menjadi murah. Termasuk dengan opsi menggunakan lahan sitaan negara, yakni lahan yang tersangkut kasus korupsi.

    Sebab, tak dapat dipungkiri, salah satu faktor yang membuat harga rumah semakin mahal mulai dari lahan yang terbatas hingga material bahan baku pembangunan rumah yang naik.

    Maruarar mengungkapkan, untuk menyelesaikan target 3 juta rumah membutuhkan dana sebesar belasan triliun. Sementara, dana alokasi anggaran yang hanya Rp 5 triliun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

    Sehingga, Ia bakal menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membantu.

    Menurutnya, jika dilakukan perjanjian jangka panjang dengan para korporasi material properti, akan menekan biaya. Sehingga, pada akhirnya akan menekan harga rumah menjadi lebih terjangkau.

    “Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, Itu baru satu, itu bisa diskon berapa. Akan murah harga jual buat rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Boleh nggak saya lakukan itu,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya sekedar mengamankan uang negara tapi juga membuat efisien uang negara.

    Lahan Sitaan Negara

    Sementara, lanjutnya, terkait ketersediaan tanah, Ia memiliki konsep untuk memanfaatkan lahan sitaan dari hasil korupsi. Ia pun sudah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas hal tersebut.

    “Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1000 hektare. Jaksa Agung siap menyerahkan,” sebutnya.

    Menurutnya, jika tanah sitaan tersebut bisa diberikan dengan harga murah, bahkan gratis kepada rakyat, akan menekan harga jual rumah untuk rakyat.

    “Gimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil, bagi yg punya gaji, ngga susah. Kalau ketua bisa bantu saya supaya mereka bisa punya tanah, punya gaji, ASN yang ngga punya rumah, tentara yang ga punya rumah, guru-guru yang nggak punya harapan,” pungkasnya.

  • Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara bakal mengoptimalkan tanah sitaan hasil korupsi untuk perumahan rakyat. Ara mengaku rencana tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu jaksa agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan jaksa agung siap menyerahkan,” ujar Ara saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan dirinya akan bertemu dengan sejumlah pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana pemanfaatan tanah sitaan hasil korupsi tersebut. Langkah ini untuk mendukung menyukseskan program tersebut.

    “Dengan menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil,” tandas Ara.

    Bahkan, Ara mengusulkan agar Komisi V DPR memfasilitasi rapat bersama menteri keuangan, termasuk pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan tanah bisa selesai.

    “Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan,” tandas Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan program perumahan rakyat termasuk dari tanah sitaan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang sulit memiliki rumah. Terlebih bagi masyarakat pekerja hingga aparatur sipil negara (ASN).

  • 5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima menteri yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR menghadiri rapat kerja (raker) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Hadir juga sejumlah wakil menteri yang sebelumnya pernah menjadi politisi Senayan, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Fahri Hamzah, Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Raker dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus (PDIP) dan didampingi para wakil ketua Komisi V, seperti Robert Rouw (Nasdem), Syaiful Huda (PKB), dan Ridwan Bae (Golkar).

    Lasarus mengatakan sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjadi pendekar-pendekar di parlemen, seperti Maruarar Sirait, Yandri Susanto, Fahri Hamzah, Viva Yoga Mauladi, dan Ahmad Riza Patria. 

    Meski demikian, Lasarus mengingatkan agar masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsi pokoknya.

    “Komisi V adalah komisi teknis bukan komisi politis, karenanya kita bicara terang benderang di sini tugas dan kewajiban kami adalah memperjuangkan infrastruktur seluruh Indonesia yang menjadi prioritas,” kata Lasarus.

    Lasarus menegaskan semua persidangan di Komisi V DPR dengan mitra kerja berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, tidak ada yang ditutupi di Komisi V DPR.

    “Saya tidak ingin ketika kita berdebat soal ini masuk setengah kamar dan seterusnya, enggak ada Pak di sini, kita buka semua di sini, kami pimpinan sudah sepakat, semua usulan kita buka, semangat kita sama Pak, semangat kita seterang benderang proses pembahasan anggaran,” pungkas Lasarus.