Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.

    “Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

    Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.

    “Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.

    Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.

    Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

  • Dedi Mulyadi Sentil Konglomerat: Bangun Juga Rumah untuk Orang Miskin

    Dedi Mulyadi Sentil Konglomerat: Bangun Juga Rumah untuk Orang Miskin

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, dalam program tiga juta rumah subsidi untuk masyarakat ini tidak hanya memberikan kredit yang ringan terhadap masyarakat, namun, pengembangnya pun perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    “Bayangin saja kontraktornya, developer-nya, toko bangunannya, itu disubsidi lima persen. Kemudian juga buat demand-nya yaitu tadi ya, ada home stay, ada rumahnya untuk rumah makan, itu sampai angka 500 juta. Bunganya enam persen,” ucap Ara.

     

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar Sirait Pede KUR Perumahan Rp130 Triliun Terserap Optimal Tahun Ini

    Maruarar Sirait Pede KUR Perumahan Rp130 Triliun Terserap Optimal Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perumahan Rp130 triliun akan tersalurkan optimal pada tahun ini.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan bekerja maksimal untuk dapat menyerap likuiditas Rp130 triliun tersebut. Salah satunya, dengan masif melakukan sosialisasi dalam beberapa waktu belakangan.

    “Iya [apakah Rp130 terserap optimal], jadi kita berusaha dulu ya, berdoa dan bekerja. Saya bekerja sesuai Presiden Prabowo ya optimis,” jelasnya singkat saat ditemui usai menghadiri agenda Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Saat dikonfirmasi mengenai rencana CEO BPI Danantara kembali menginjeksi likuiditas KUR Perumahan, dia enggan menjawab.

    Ara menyebut, pihaknya masih akan fokus melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor Perumahan yang telah dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp130 triliun.

    “Kita akan bicarakan, yang tahun ini dulu kita kerjakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk dapat menjalankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan penuh kehati-hatian. 

    Pada saat yang sama, Rosan juga meminta agar Kementerian PKP dapat mendorong pasar agar menyerap secara optimal likuiditas yang telah disiapkan. Di mana, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun tahun ini. 

    “Karena sudah dianggarkan, pertama tolong dimanfaatkan, kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian,” jelasnya dalam agenda Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Rosan menekankan, apabila KUR Perumahan tersebut terserap maksimal hingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Danantara berkomitmen untuk menambah besaran dana yang digulirkan mencapai Rp250 triliun.

    “Kalau terserap Rp130 triliun, saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun,” pungkasnya.

  • Prabowo Instruksikan Bunga KPR Subsidi Tetap 5%

    Prabowo Instruksikan Bunga KPR Subsidi Tetap 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak akan naik dalam waktu dekat. 

    Ara menyebut, keputusan itu sebagaimana Instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana, dia meminta agar bunga KPR Subsidi di jaga tetap pada level 5%. 

    “Kemarin saya bersama Presiden berdiskusi dan saya umumkan dengan resmi bunga rumah subsidi tetap 5% tidak ada kenaikan,” jelasnya dalam agenda Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Grand Sheraton, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia menekankan, langkah menjaga KPR Subsidi tetap di angka 5% dilakukan sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara juga menambahkan, apabila pemerintah mengerek KPR subsidi, dikhawatirkan hal tersebut akan membebankan masyarakat hingga menghambat akses rakyat memiliki hunian layak.

    “Nah, keputusan pemerintah rumah subsidi bunganya tetap 5%. Artinya pemerintah pro-rakyat atau tidak?” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN), Nixon LP Napitupulu mengatakan suku bunga KPR subsidi melalui FLPP yang kini sebesar 5% terlalu rendah dan tidak lagi sejalan dengan biaya dana yang ditanggung perseroan. 

    Oleh karena itu, perseroan telah mengusulkan kepada pemerintah agar bunga FLPP disesuaikan menjadi 6% hingga 7%. 

    “Kami usulkan 6% sampai 7%, tapi supaya angsuran tidak terasa naik, maka tenornya kita tarik tambah dua sampai lima tahun. Jadi angsuran bisa turun sekitar Rp20.000—30.000 per bulan, sehingga ini tidak dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang berkeinginan membeli rumah,” ujar Nixon dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Kamis (21/8/2025). 

    Selain itu, BTN juga menyoroti sumber dana FLPP yang sebagian masih berasal dari pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF. Nixon menilai bunga pinjaman dari SMF yang mencapai 4,45% terlalu tinggi, padahal bunga KPR yang dipatok ke masyarakat hanya 5%.

    “Sesama lembaga pemerintah, seharusnya ada penyesuaian. Kalau bunga pinjaman SMF bisa diturunkan, NIM KPR subsidi BTN juga bisa membaik,” tambah Nixon.

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Meluncur, Rosan: Tahun Depan Bisa Naik

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Meluncur, Rosan: Tahun Depan Bisa Naik

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun pada 2025 untuk memacu sektor properti sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Menteri Investasi dan Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan sektor properti cenderung bertumbuh setiap tahun. Pada 2024, nilai investasi sektor konstruksi, perumahan, dan perkantoran mencapai Rp94,5 triliun, serta menyerap 10 juta orang tenaga kerja.

    Untuk memacu sektor perumahan, Pemerintah akan meluncurkan program KUR Perumahan. Program ini dapat menjadi solusi penyediaan perumahan rakyat dengan suku bunga hanya 5%. Jika perbankan memberikan bunga kredit lebih besar, maka pemerintah yang akan menanggung sisanya.

    “Atas nama Himbara, kami juga lebih nyaman menyalurkan KUR Perumahan karena punya jaminan yang jelas. Alokasi Rp130 triliun harapannya dananya sudah ada, tolong dimanfaatkan,” ujarnya dalam acara bertajuk Pertemuan & Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, Selasa (16/9/2025).

    Acara tersebut diselenggarakan oleh Bank Nobu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, KADIN Indonesia, REI, serta asosiasi pengembang properti, konstruksi, dan industri bahan bangunan, di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara, Jakarta.

    Menurut Rosan Roeslani, penyediaan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah berpeluang menambah alokasi KUR Perumahan pada 2026, jika serapan Rp130 triliun pada 2025 terlaksana dengan baik.

    “Jika serapan Rp130 triliun berlangsung baik, tahun depan ada kemungkinan alokasi KUR Perumahan menjadi Rp250 triliun,” imbuhnya.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan terobosan baru berupa KUR untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

    “KUR Perumahan bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, hingga toko bangunan,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara.

    Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Ara menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.

    Suhaimin Johan, Direktur Utama Bank Nobu, menjelaskan sektor perumahan menggerakkan ekonomi dengan multiplier effect yang luar biasa. Sektor properti turut membuka lapangan kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, hingga transportasi dan logistik.

    “Karena itu, pemerintah menempatkan sektor properti sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% per tahun,” tuturnya.

    Suhaimin Johan melanjutkan, dalam mengembangkan sektor properti, Pemerintah menyiapkan program KUR Perumahan. Melalui KUR Perumahan, pengembang dan kontraktor mendapatkan akses pasar baru dengan permintaan stabil, terutama segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Perbankan dan lembaga keuangan pun dapat memperluas basis nasabah dengan risiko yang terkelola. Bagi masyarakat, KUR Perumahan mempermudah akses memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau.

    “Program KUR Perumahan ini adalah kesempatan emas untuk kita. Bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun bangsa. Walaupun program ini akan difinalkan Pemerintah pada akhir bulan, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk tidak menunggu lagi. Jadi, mulailah prosesnya sejak sekarang,” tegasnya.

    Dengan melakukan persiapan sejak dini, lanjut Suhaimin Johan, closing transaksi bisa terjadi ketika program KUR Perumahan diluncurkan nantinya. Dengan demikian, program penyediaan rumah tersebut langsung terealisasi, menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Dalam inovasi pembiayaan perumahan, Bank Nobu memiliki tiga program utama. Pertama, program KPR Progresif sebagai solusi kredit fleksibel untuk masyarakat modern. Kedua, program FLPP Perumahan Subsidi untuk akses hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Ketiga, program KUR Perumahan, yakni skema pembiayaan cepat, bunga rendah, dan akses luas untuk pengembang, kontraktor, UMKM, dan industri pendukung sektor perumahan.

    Menurut Suhaimin Johan, program KUR Perumahan bukan hanya membuka akses rumah yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan peluang bisnis besar bagi entitas bisnis properti.

    “Bagi pengembang dan kontraktor, KUR dapat memperluas pasar dengan permintaan stabil dari segmen MBR,” paparnya.

    Dia melanjutkan, bagi pemasok material, fasilitas KUR meningkatkan permintaan semen, baja, cat, keramik, pintu, listrik, furnitur, dan logistik. Bagi perbankan dapat memperluas basis nasabah baru dengan risiko terkelola. Selanjutnya, KUR juga membantu jasa pendukung lain, seperti transportasi, konsultasi, dan teknologi konstruksi dapat ikut berkembang.

  • Pemerintah Luncurkan KUR Perumahan Oktober 2025, Anggaran Rp 130 T

    Pemerintah Luncurkan KUR Perumahan Oktober 2025, Anggaran Rp 130 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bersama perbankan akan segera menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk perluasan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program ini akan segera diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir untuk meresmikan.

    “Direncanakan pertengahan bulan depan lah, minggu ke-2 Oktober. Tadi Bapak Presiden menyatakan akan hadir,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

    Airlangga menjelaskan selain KUR perumahan, pemerintah juga mendorong sosialisasi KUR pekerja migran serta memperkuat ekosistem KUR agar optimal.

    “Jadi kita akan mendorong ekosistem KUR capaiannya, kemudian yang kedua juga terkait dengan KUR perumahan, dan ketiga KUR pekerja migran. Jadi itu kita akan dorong sosialisasi,” tegasnya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa KUR saat ini akan menjadi empat klaster. Yakni KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya.

    Adapun alokasi anggaran untuk KUR UMKM sebesar Rp 280 triliun dan KUR perumahan Rp 130 triliun.

    “Kami sedang mempersiapkan agenda 2 hal yang nanti akan diselenggarakan di bulan Oktober antara minggu pertama atau minggu kedua,” ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

    Adapun sejak Januari hingga 14 September 2025, realisasi KUR mencapai Rp 190 triliun dengan 3,24 juta debitur. Terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    “Alhamdulillah, realisasi KUR kita dari 1 Januari sampai 14 September 2025 sudah mencapai Rp190 triliun,” tegas Maman saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan dana yang akan disalurkan melalui UMKM sebesar Rp 13 triliun dan Rp 117 triliun lainnya akan dialokasikan untuk sisi supply.

    “Itu nanti buat UMKM-UMKM itu sudah disiapkan dana Rp13 triliun. Ya, Rp13 triliun itu bisa buat nanti homestay, yang punya restoran, yang online di rumahnya, begitu. Kalau dari segi supply itu ada Rp117 triliun. Itu sudah bisa buat kontraktor, developer, dan toko bangunan,” ujarnya.

    Direktur Utama Bank BRI, Hery Gunardi menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung KUR Perumahan. Dirinya menargetkan penyaluran dana Rp 13 triliun dapat terealisasi dalam kurun waktu 3 hingga 3,5 bulan.

    “BRI, ekosistemnya sangat siap, terutama dari segi demand, itu kan BRI yang paling banyak, paling siap, database-nya juga sangat lengkap, sehingga nanti bagaimana serapan yang Rp13 triliun untuk segi demand itu bisa maksimal dalam waktu 3 bulan, mungkin 3 bulan setengah ini,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wajib Catat! Quote of The Day Menkeu Purbaya Buat Anak Muda RI

    Wajib Catat! Quote of The Day Menkeu Purbaya Buat Anak Muda RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Momen unik terjadi saat sesi wawancara doorstop wartawan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Saat dimintakan “kata-kata hari ini” atau “quote of the day” untuk para anak muda, Purbaya menjawab dengan kata-kata bijak. Salah satunya tentang pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi.

    “Jadi kalau mau berinvestasi di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO atau fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil,” kata Purbaya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan supaya masyarakat muda membelanjakan uangnya sesuai kebutuhan, tidak asal-asalan melebihi pendapatannya.

    “Belanja enggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang,” tegas Purbaya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Selasa (16/9/2025). Diketahui rapat yang dilakukan terkait sektor energi.

    Dari pantauan CNBC Indonesia sejumlah menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Dipanggil beliau (Presiden) yang satu nanti akan ratas mengenai energi,” kata Airlangga kepada wartawan sebelum ratas.

    Namun Airlangga menepis kabar bahwa dalam rapat membahas krisis stok BBM di di SPBU swasta.

    “Tidak ada kaitan, ini kaitan dengan energi baru terbarukan,” kata Airlangga.

    Tak lama kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslan, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, juga tiba di istana. Purbaya mengaku belum mengetahui perihal rapat yang dilakukan.

    “Baru mau ketemu kita belum tahu ngomongin apa. Belum tahu mas. Saya bawa bahan aja siapa tahu di tanya,” kata Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Panggil Airlangga hingga Rosan ke Istana, Rapat Energi Terbarukan

    Prabowo Panggil Airlangga hingga Rosan ke Istana, Rapat Energi Terbarukan

    Jakarta –

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan rapat membahas energi terbarukan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Pantauan detikcom, Selasa (16/9/2025), sejumlah menteri dan kepala badan menyambangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Airlangga menyampaikan rapat dengan Presiden Prabowo kali ini membahas transisi energi. Namun ia menegaskan rapat tersebut tidak turut membahas stok bahan bakar minyak (BBM) yang dikabarkan kosong di SPBU swasta belakangan ini.

    “Dipanggil beliau, yang satu nanti akan ada ratas mengenai energi. Tidak ada kaitan, ini kaitan dengan energi baru terbarukan,” kata Airlangga setiba di Istana.

    Sementara itu, Maruarar (Ara) menyebut rapat juga bakal membahas sektor perumahan. Ia kembali menyinggung Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang digelontorkan Presiden Prabowo.

    “Pertama sepanjang sejarah Indonesia (KUR) Rp 130 triliun buat UMKM, buat developer sama kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang seperti UMKM, kemudian juga dukungan dari Bank Indonesia,” ucap Ara.

    Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya bakal merumuskan kembali satu kebijakan di bidang perumahan yang dapat menggerakkan perekonomian. “Nanti saya akan diskusi dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, dan teman-teman pengembang yang luar biasa,” ujar Ara.

    (fca/rfs)