Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Menteri Maruarar Sirait Paparkan Kiat Sukses Pembangunan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat

    Menteri Maruarar Sirait Paparkan Kiat Sukses Pembangunan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong keberhasilan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Program ini dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis di Pakuhaji, Tangerang, Banten, pada Jumat (1/11/2024).

    Salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan lahan. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah donasi lahan dari berbagai pengusaha dan masyarakat untuk mendukung pembangunan hunian gratis bagi rakyat.

    “Barusan saya ditelepon, ada yang menyiapkan tanah di Palangkaraya, sebanyak 1 hektar. Staf saya juga melaporkan bahwa di Kalimantan Barat ada yang menyiapkan lahan. Gerakan ini dilakukan seikhlasnya, siapapun yang ingin menyediakan tanah 1.000 atau 2.000 meter untuk dibangun dan diberikan kepada rakyat oleh tim kami, mari kita mulai,” ujar Ara saat ditemui beberapa waktu lalu.

    Ara menegaskan gerakan gotong royong ini harus dijalankan secara terbuka oleh semua pihak. Ia juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh pengusaha untuk meminta bantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan rumah gratis ini.

    Salah satu sosok yang terlibat adalah Sugainto Kusuma (Aguan) dari Agung Sedayu Group, yang membantu mengembangkan proyek rumah gratis perdana di Tangerang, Banten. Selain itu, Ara juga sudah menjalin komunikasi dengan Boy Thohir dari Adaro Group, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific, Franky Wijaya dari Sinarmas, serta Lawrence Barki dari Harum Energy.

    Pentingnya kesesuaian program dengan regulasi dan aturan pemerintah juga menjadi perhatian Ara. Untuk itu, ia telah melakukan konsultasi dengan Plt Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan Pak Ateh dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah), serta dirjen terkait untuk membahas soal penggunaan tanah dan pembangunan rumah. Pak Ateh menyarankan agar proses ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelas Ara.

    Ara juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program ini, seperti sistem pengawasan pembangunan, skema pembiayaan bagi pengusaha dan calon pemilik rumah, serta dukungan dari industri penyedia bahan bangunan.

    Dukungan dari industri semen nasional, yang produknya digunakan dalam program ini, juga sangat diharapkan. Ara menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan mengumpulkan seluruh pelaku industri dan pemegang kepentingan di sektor properti untuk membahas kelanjutan program pembangunan rumah gratis ini.

  • Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    GELORA.CO  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengusulkan insentif pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

    Usulan insentif pajak tersebut mencakup penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen.

    Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Maruarar bertanya pada Nixon bagaimana selama hampir tiga pekan ini bekerja bersama dirinya.

    Sejak Ara, sapaan akrab Maruarar, menjadi menteri, Nixon mengungkap ia telah enam kali bertemu. Di salah satu pertemuan itu adalah mereka ke Kemenkeu untuk mengusulkan insentif ini.

    Untuk usulan insentif penghapusan PPN, Nixon mengusulkan agar kebijakan tersebut dijalankan langsung dalam jangka panjang, bukan pendek.

    “Selama ini sulit sekali bicara mengenai misalnya PPN 11 persen itu kalau mau dikecualikan untuk perumahan rakyat. Kita minta tadi kalau diputus, lima tahun saja.”

    “Jangan tiap enam bulan (karena) membuat dunia usaha naik turun. Mereka tadi juga kalau saya lihat menyanggupi,” ujar Nixon, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Kita minta tadi PPh 2,5 persen juga bisa hilang. Retribusi 2,5 persen bisa hilang. Sehingga mudah-mudahan nanti para developer (bisa) berkurang biaya produksinya 21 persen. Itu yang kita harapkan untuk rumah rakyat,” lanjutnya.

    Ditemui usai acara, Ara mengungkap dirinya dan Nixon bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika bertandang ke Kemenkeu.

    “Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Tadi responnya Pak Suhasil bagus,” kata Ara. Menurut dia, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dihormati.

    “Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial,” pungkas Ara.

  • Infografis Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah Era Prabowo dan Potensi Lainnya – Page 3

    Infografis Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah Era Prabowo dan Potensi Lainnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program 3 juta rumah dalam setahun. Program tersebut sesuai janji Prabowo saat kampanye dan debat kandidat Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.

    Lantaran itulah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengejar target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, salah satunya mencari titik-titik tanah dengan harga murah.

    Upaya Menteri Maruarar Sirait antara lain dengan safari ke instansi-instansi pemerintahan. Ada beberapa instansi yang dikejar Menteri PKP dalam 2 pekan terakhir.

    Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menjelaskan sudah menemui beberapa lembaga. Misalnya, Kejaksaan Agung yang mempunyai tanah seluas 10 hektare di Banten. Selanjutnya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga memiliki lahan lebih besar.

    “Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan, ada tanah 10 hektare di Banten. Tadi Pak Nusron (Menteri ATR/BPN Nusron Wahid), dapat dukungan luar biasa. Dapat tanah di Mojokerto 150 hektare, di Tangerang kurang lebih 7 hektare. Belum lagi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga dan sebagainya yang membantu kami dari KPK, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Menteri Perumahan tersebut di Jakarta, Jumat 8 November 2024.

    Bukan hanya itu. Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengunjungi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ada beberapa hal yang menjadi poin pertemuan kedua menteri tersebut, termasuk memetakan aset-aset BUMN di sektor perumahan.

    Ada sederet potensi dan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Menteri Ara Berburu Lahan Program 3 Juta Rumah, Ini Incarannya

    Menteri Ara Berburu Lahan Program 3 Juta Rumah, Ini Incarannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan pihaknya sudah mendapat hampir 1.200 hektare (ha) tanah untuk melaksanakan program tiga juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengaku tengah berupaya mencari sumber lain untuk pengadaan lahan program pembangunan 3 juta rumah. Termasuk aset BLBI.

    Secara rinci, tanah-tanah tersebut diperoleh dari Kejaksaan Agung dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu disampaikan saat Developer Gathering bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR/BPN di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    “Saya sudah dapat dari BPN 151 hektare, ya. Dari Pak Ossy (Wakil Menteri ATR/BPN) dan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) di Jawa Timur dan tujuh hektar di Banten,” kata Ara, dikutip Sabtu (9/11/2024).

    “Tiga minggu ini kita (Kementerian PKP) sudah mendapatkan sekitar 1.160 hektare tanah. Dari mana? Dari kejaksaan 1.000 hektare, total dari ATR sekitar 200 hektare. Jadi, sekitar 1.200 hektar,” sambungnya.

    Ara menjelaskan, ada sejumlah strategi upaya yang telah disiapkan Kementerian PKP untuk menyediakan tiga juta rumah setiap tahun, salah satunya adalah penyediaan lahan gratis dan/atau murah. Setidaknya, ada delapan sumber lahan gratis dan/atau murah yang bisa diperoleh oleh Kementerian PKP.

    Ara menyebut, lahan gratis dan/atau murah bisa berasal dari tanah sitaan koruptor dari Kejaksaan Agung; aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/PBN.

    Selain itu, lahan tersebut juga diperoleh dari tanah Barang Milik Negara (BMN); Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kota/Kabupaten (Pemkot/Pemkab); tanah wakaf; donasi tanah atau CSR dari korporasi; dan tanah lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Saya akan meyakinkan beliau (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rio Silaban) pekan depan bagaimana tanah dari sitaan itu bisa buat rakyat Indonesia. Ini namanya upaya, upaya penyediaan lahan,” beber Ara.

    “Aset BLBI itu ada di Pak Rio. Kemudian Pemprov banyak banget tanahnya dan banyak sekali yang tidak digunakan. Kita berupaya itu masuk ke sini untuk diberikan atau dijual murah kepada rakyat,” pungkasnya.

    Foto: Rindi Salsabilla Putri
    Slide presentasi soal sumber pengadaan lahan tanah dalam Developer Gathering bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR/BPN di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    (dce)

  • Top 3: Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024 – Page 3

    Top 3: Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024 – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berencana memangkas komponen pembentuk harga rumah agar harga rumah rakyat bisa turun hingga 5 persen.

    Rencana pengurangan harga ini diungkapkan Ara setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengurangan harga tersebut juga melibatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    “Kami akan bertemu dengan BTN untuk membahas kabar baik, apakah ada kemungkinan pajak dan pembiayaan bisa kami upayakan lebih rendah. Artinya, biaya tersebut pada akhirnya akan menguntungkan konsumen,” kata Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Selengkapnya

  • Menko AHY Soal Program 3 Juta Rumah: APBN Terbatas, Perlu Sumber Dana Lain

    Menko AHY Soal Program 3 Juta Rumah: APBN Terbatas, Perlu Sumber Dana Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa APBN terbatas untuk membiayai program pembangunan tiga juta rumah dalam satu tahun. Karena itu, kata AHY, pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan di luar APBN, seperti investasi atau kerja sama dengan pihak swasta.

    “Penganggaran juga demikian, kita harus menyadari bahwa APBN itu selalu terbatas, sedangkan harus dibagi kue itu kepada semua sektor sehingga kita juga harus membaca peluang untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran pembangunan (rumah) lainnya termasuk dari investasi,” ujar AHY seusai menjadi keynote speaker dalam acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di Auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    AHY mengakui sudah mendengarkan pemaparan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal langkah-langkah mewujudkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Selain persoalan anggaran, kata AHY, pihaknya juga menekankan pentingnya lahan yang layak dan tak bermasalah untuk membangun tiga juta rumah.

    Menurut dia, Kementerian PKP nantinya akan berkordinasi secara intens dengan Kementerian ATR/BPN soal lahan dan tata ruang sehingga tidak menciptakan masalah di kemudian hari.

    “Kita ingin menginventarisasi, tetapi juga mengecek ke lapangan. Ada tanah-tanah yang terkategori terlantar yang bisa saja siap untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan rakyat. Namun, sekali lagi harus dipastikan peruntukannya dan kelayakannya. Belum lagi, sumber-sumber tanah lainnya yang juga sedang dihitung dan dipelajari,” jelas AHY.

    AHY menegaskan, semangat di balik program bangun tiga juta rumah dalam setahun sangat positif, yakni memastikan belasan juta kepala keluarga memiliki rumah layak dan pantas dihuni. Program tersebut juga untuk mengatasi masalah backlog rumah atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat.

    “Yang jelas semangat dari pembangunan rumah ini bagaimana belasan juta kepala keluarga masih perlu memiliki rumah, artinya ada backlog dalam urusan perumahan di kota maupun di desa, termasuk ada jutaan juga yang kondisi rumahnya tidak layak sehingga di sinilah dorongan Bapak Presiden Prabowo untuk menyegerakan pembangunan jutaan rumah tersebut di berbagai wilayah,” tutur AHY.

    AHY memastikan pemerintah khususnya Kementerian PKP akan mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan program tiga juta rumah tersebut. Dia juga memastikan rumah-rumah yang dibangun tidak asal-asalan, tetapi rumah yang konstruksinya kuat dan layak untuk dihuni.

    “Harapannya jika rumah dibangun ada prosesnya, ada tahapannya. Kita juga tidak ingin grasa-grusu, tidak buru-buru, membangun sesuatu tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai konstruksinya tidak tahan lama, apalagi di hadapkan dengan bencana dan angin, harus diantisipasi,” pungkas AHY.

  • Erick Thohir Usul Tenor KPR Diperpanjang sampai 30 Tahun

    Erick Thohir Usul Tenor KPR Diperpanjang sampai 30 Tahun

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

    Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    “Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

    Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

    “Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya,” ucapnya.

    Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

    “Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama,” ujar Erick.

    Lihat juga video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

    (ada/ara)

  • Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

    “Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam. 

    Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut. 

    Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

    Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

    Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

    Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

    Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

    Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

    Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

    “Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024. 

  • Maruarar Pamer Dapat Dukungan 6 Konglomerat di Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Maruarar Pamer Dapat Dukungan 6 Konglomerat di Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    “Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

    Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

    Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

    “Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle,” tegasnya.

    Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

    Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

    “Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

  • Open house dan show unit Rusunawa Pasar Rumput

    Open house dan show unit Rusunawa Pasar Rumput

    Jumat, 1 November 2024 18:44 WIB

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers saat “open house” dan “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Sejumlah calon penghuni melihat fasilitas hunian saat “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Seorang warga mengecek ruangan kamar saat “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)