Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • KPK Harap Sayembara Rp 8 Miliar untuk Tangkap Harun Masiku Diminati Masyarakat

    KPK Harap Sayembara Rp 8 Miliar untuk Tangkap Harun Masiku Diminati Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap banyak masyarakat yang tertarik dengan sayembara Rp 8 miliar untuk siapa saja yang berhasil menangkap salah satu buronannya, Harun Masiku (HM).

    Sayembara penangkapan Harun Masiku sebelumnya dicetuskan oleh politisi Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    Dengan adanya sayembara ini, KPK berharap masyarakat dapat lebih aktif membantu mencari keberadaan Harun Masiku. Mereka dapat melakukannya dengan memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui posisi yang bersangkutan.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya dan mungkin yang selama ini apa namanya tidak begitu tertarik dengan saudara HM, sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi kepada kita,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Asep memandang positif sayembara yang dicetuskan oleh Maruarar Sirait tersebut. Hal itu mengingat, KPK di lain sisi masih terus berupaya mencari Harun Masiku. Dia pun mendorong masyarakat luas untuk segera melapor ke KPK jika mengetahui keberadaanya.

    Menurut Asep, sayembara tersebut dapat menjadi dorongan moral bagi KPK dalam mencari Harun Masiku. Dia berharap ada dampak positif yang dihasilkan dari adanya sayembara dimaksud.

    “Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan,” ucap Asep.

    Sebelumnya, Maruarar mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan KPK Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

    Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun tidak ketemu, tidak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tandas Ara terkait sayembara penangkapan Harun Masiku..

  • Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sudah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar program ini bisa segera terwujud.

    “Sesuai isi SKB, Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).

    Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, pengembang menghimbau agar ada kelanjutan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan program 3 juta Rumah.

    Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait Pensertipikatan. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pinjol, Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaat Air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

    Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di Kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami di panggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi,” kata CEO Riscon Group itu.

    Kerja sama dengan berbagai Lembaga itu lanjutnya bertujuan untuk mensukseskan program Pembangunan 3 juta Rumah. Munculnya SKB ini membuat Himperra bakal memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo.

    “Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” ujar Ari.

    Sebagai informasi, SKB yang ditanda tangani oleh tiga Menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

    Adanya SKB ini membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih murah Selanjutnya. Hitungan Kemendagri, jika BPHTB untuk rumah tipe 36 dihapus, maka harganya bisa turun sekitar Rp 6,25 juta per unit. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4,32 juta. Sehingga masyarakat bisa hemat lebih kurang Rp 10,57 juta. Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

    (fys/wur)

  • Turunkan Harga Sewa Rusun Pasar Rumput, Solusi Hunian dari Prabowo untuk Warga Berpenghasilan Rendah

    Turunkan Harga Sewa Rusun Pasar Rumput, Solusi Hunian dari Prabowo untuk Warga Berpenghasilan Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga sewa Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta mengalami penurunan signifikan, dari Rp 3,5 juta menjadi mulai Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per bulan. Penyesuaian harga ini bertujuan untuk menjadikan rusun lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proses verifikasi ketat dilakukan guna memastikan unit rusun dialokasikan sesuai dengan prioritas pemerintah.

    “Presiden (Prabowo Subianto) meminta agar prioritas diberikan kepada rakyat kecil. Kami di tim lapangan langsung mengeksekusi kebijakan ini,” kata Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam acara penyerahan kunci simbolis di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

    Rusun Pasar Rumput dirancang untuk membantu warga rentan dan berpenghasilan rendah, termasuk pengemis dan gelandangan yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Dari total 1.984 unit, sebanyak 418 unit dialokasikan khusus untuk korban kebakaran di Manggarai.

    Unit ini diberikan secara gratis hingga 27 Oktober 2025. Selain itu, beberapa unit juga diperuntukkan bagi warga yang terdampak renovasi di kawasan Kali Ciliwung.

    Dalam acara tersebut, beberapa penghuni berbagi pengalaman, termasuk seorang pedagang alat tulis kantor yang sebelumnya tinggal di Cileungsi. Ia harus menempuh perjalanan 6-7 jam setiap hari akibat kemacetan. Kini, dengan menyewa unit di Rusun Pasar Rumput seharga Rp 1,25 juta per bulan, waktu dan tenaga yang ia hemat membuatnya lebih produktif.

    Saat ini, tercatat 1.314 calon penghuni telah mendaftar, baik secara online maupun offline. Turunnya harga sewa Rusun Pasar Rumput diharapkan menjadi model bagi pembangunan rumah susun serupa di kawasan lain untuk mendukung pemerataan akses hunian layak.

  • Tito Karnavian harap kepala daerah baru buat kebijakan yang pro rakyat

    Tito Karnavian harap kepala daerah baru buat kebijakan yang pro rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah yang baru hasil Pilkada Serentak 2024 dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan tepat sasaran.

    “Pilkada sedang penghitungan, sebentar lagi kita ada pemimpin baru. Februari ada pemimpin baru di daerah-daerah,” kata Tito saat dijumpai di acara penyerahan kunci di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia sangat berharap kepada yang masih menjabat (penjabat/pj) dan kepala daerah baru agar membuat program yang pro rakyat. “Tolong buat program-program yang pro rakyat,” katanya.

    Nisalnya, program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan harga terjangkau seperti di Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Rusunawa itu disewakan dengan harga Rp3.500.000 namun kini dibanderol seharga Rp1.100.000 dan Rp2.250.000.

    Dia juga mengingatkan pada masyarakat terkait kebijakan yang pro rakyat. “Kalau Jakarta mampu masa daerah lain nggak? Kalau nggak mampu berarti pemimpin yang dipilih perlu dipertanyakan,” kata Tito.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya juga akan terus mengupayakan untuk mewujudkan program 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bekerjasama dengan PT Kereta Api dan Perumnas untuk mulai membangun di banyak tempat rumah-rumah buat rakyat di Indonesia,” katanya.

    Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung yang sudah menyerahkan tanah yang besar sekali di Banten dari koruptor.

    Dia mengatakan, hal ini merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dia pun berharap agar seluruh pihak juga dapat bahu membahu untuk terus menghadirkan rumah yang layak bagi warga yang membutuhkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Apresiasi Maruarar Sirait yang Buka Sayembara Rp 8 Miliar untuk Tangkap Harun Masiku

    KPK Apresiasi Maruarar Sirait yang Buka Sayembara Rp 8 Miliar untuk Tangkap Harun Masiku

    Aulia

    Sum: 

    Keyword: 

    Politisi Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Langkah ini mendapat apresiasi dari pimpinan KPK, yang menilai tindakan Maruarar patut dicontoh.

    “Kita patut mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pak Maruarar Sirait. Beliau telah membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk membantu penangkapan Harun Masiku,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (28/11/2024).

    Sayembara yang digelar Maruarar ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penegakan hukum. Dengan nilai hadiah yang fantastis, hal ini menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi.

    “Sikap beliau patut menjadi contoh bagi kita semua,” ungkap Tanak.

    Terkait sayembara tersebut, Tanak menambahkan KPK hingga saat ini masih terus berupaya mencari Harun Masiku. Meskipun demikian, dia memberikan penghargaan khusus terhadap Maruarar yang rela mengorbankan hartanya demi mendukung proses penegakan hukum.

    “Beliau satu-satunya yang mau mengorbankan hartanya untuk memastikan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai hukum,” ujar Tanak.

    Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara untuk menangkap Harun Masiku dengan hadiah sebesar Rp 8 miliar. Uang tersebut merupakan tabungan pribadinya, sebagai bentuk partisipasi dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Ini adalah bentuk partisipasi publik. Kita berharap di Indonesia tidak ada orang yang kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi tersangka, tapi bisa bebas berkeliaran?” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara, di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024), setelah meninjau Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang dikelola Perum Perumnas.

    Ara mengaku heran dengan keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih sulit dilacak. Dia berharap dengan mengadakan sayembara tangkap Harun Masiku, perhatian masyarakat terhadap kasus Harun Masiku kembali terbangun.

    “Orang itu hebat sekali ya? Sudah bertahun-tahun tidak terlihat, tidak ada jejaknya. Dengan ini, isu ini bisa terangkat lagi, hangat lagi. Wartawan juga bisa bantu, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau menangkapnya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan uang pribadi saya,” ungkapnya menjelaskan soal sayembara tangkap Harun Masiku tersebut.

  • 4 Alasan Maruarar Gelar Sayembara Berhadiah Rp 8 Miliar untuk Cari Harun Masiku Nasional

    4 Alasan Maruarar Gelar Sayembara Berhadiah Rp 8 Miliar untuk Cari Harun Masiku Nasional

    Alasan Maruarar Gelar Sayembara Berhadiah Rp 8 Miliar untuk Cari Harun Masiku
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    mengadakan sayembara berhadiah mencapai Rp 8 miliar untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    )
    Harun Masiku
    .
    Diketahui, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.
    Maruarar pun menjelaskan alasannya menggelar sayembara dengan hadiah fantastis tersebut. Menurut dia, itu dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku.
    “Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari
    Kontan
    .
    Dia pun menekankan bahwa sayembara tersebut untuk membuktikan tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air. Pasalnya,
    pencarian Harun Masiku
    tidak kunjung ada perkembangan.
    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.
    “Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” katanya melanjutkan.
    Diketahui, KPK masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.
    Kemudian, selama hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.
    Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).
    Perkembangan terbaru, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jajarannya menemukan mobil yang pernah dipakai Harun Masiku pada 25 Juni 2024 di Thamrin Residence, Jakarta.
    Dari dalam mobil tersebut, Asep menyebut, ditemukan dokumen. Meskipun tidak diungkap secara detail perihal isi dokumen tersebut.
    “Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku),” kata Asep saat ditemui awak media di Bogor pada 12 September 2024.
    Menurut Asep, mobil itu sudah terparkir di lokasi tersebut selama dua tahun.
    “Sudah terparkir selama dua tahun,” ujar Asep.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perumnas Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

    Perumnas Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Perumnas siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah per tahun. Perumnas akan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk merealisasikan target tersebut.

    Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan, pihaknya sebagai pengembang pemerintah harus siap.

    “Kami pengembang pemerintah harus siap dan kami memiliki banyak aset yang dapat diberdayakan. Apabila didukung penuh, kami siap membangun,” ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2024).

    Dalam program pembangunan tersebut, sekitar 20 persen dari total rumah akan dialokasikan sebagai hunian bersubsidi, sementara sisanya berupa rumah komersial.

    Perumnas juga akan membangun rumah tapak di wilayah dengan lahan yang masih luas serta rumah vertikal, seperti apartemen atau rumah susun, untuk area perkotaan. Tujuannya, agar target tiga juta rumah tercapai.

    Budi menjelaskan, proyek pembangunan ini tidak terbatas di Pulau Jawa. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, dan Bontoa di Makassar.

    “Di Kota Bekala, kami bekerja sama dengan PTPN. Dari total 800 hektare lahan milik PTPN, sekitar 241 hektare telah kami olah. Talang Keramat memiliki luas sekitar 100 hektare, sementara Bontoa mencakup 90 hektare,” jelasnya.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, berbagai langkah yang diambil untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan.

    Salah satu langkah utama adalah memanfaatkan tanah sitaan kasus korupsi untuk dijadikan perumahan rakyat. Selain itu, lahan eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga akan digunakan untuk mendukung program ini.

    Pemerintah akan memanfaatkan lahan milik provinsi dan kabupaten/kota yang tidak terpakai, serta lahan idle yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

    Setelah pelantikannya sebagai menteri PKP, Maruarar mengungkapkan bahwa sekitar 1.200 hektare lahan telah dipersiapkan untuk pembangunan rumah. Dari jumlah tersebut, 1.000 hektare berasal dari Kejaksaan Agung dan 200 hektare dari Kementerian ATR/BPN.

    Program tiga juta rumah per tahun menjadi prioritas pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini melibatkan berbagai skema pembiayaan, dengan beberapa kategori rumah bahkan disediakan secara gratis bagi penerima tertentu. Dalam realisasinya, Perumnas sebagai pengembang pemerintah siap mewujudkan program 3 juta rumah.

  • Menteri Perumahan Buka-bukaan Soal Nasib Tapera di Era Prabowo

    Menteri Perumahan Buka-bukaan Soal Nasib Tapera di Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Tabungan Perumahan (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

    Tapera sempat menjadi kontroversi di penghujung pemerintahan Mantan Presiden Joko Widodo. Banyak pihak menilai program tersebut terlalu memberatkan rakyat.

    “Kalau soal Tapera, ya, saya sampaikan apa adanya. Kalau menurut saya, Tapera adalah tabungan sukarela,” katanya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    “Saya ini orang yang mengerti bahasa Indonesia ya, jadi Tapera itu tabungan sukarela. Kalau kewajiban ya lain. Itu pendapat saya dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu,” tambahnya.

    Dalam kesempatan lain, menteri yang akrab dipanggil Ara ini sempat meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan lain, yang dapat menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela, bukan dengan paksaan.

    Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

    Sebagai informasi, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3% untuk simpanan Tapera paling lambat pada 2027.

    Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

    Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

    (hsy/hsy)

  • Kalau Pendanaan Cukup, BTN Tak Kesulitan Bangun 800 Ribu Rumah

    Kalau Pendanaan Cukup, BTN Tak Kesulitan Bangun 800 Ribu Rumah

    Depok –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara kenaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit. Menurutnya, target itu tidak akan sulit dicapai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bila mendapat pendanaan yang cukup.

    Hal ini disampaikan Erick usai meninjau hunian Transit Oriented Development (TOD) Samesta Mahata Margonda di Depok bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Erick optimistis, target pembangunan itu bisa dicapai apabila bank Himbara tersebut diberi kesempatan.

    “Kalau BTN ini diberikan kesempatan, pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800.000 rumah, secara supporting untuk financial. Nah, kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa?,” kata Erick di Depok, Rabu (27/11/2024).

    Erick mengatakan, instansi yang dipimpinnya merupakan kementerian korporasi, bukan kementerian regulasi. Oleh karena itu, persoalan regulasi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para perusahaan pelat merah, termasuk pendanaan.

    Atas kondisi ini, ia merasa senang Maruarar menyampaikan kepadanya beberapa terobosan untuk disinergikan bersama. Salah satu terobosan yang paling disorotinya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tenornya direncanakan untuk diperpanjang hingga 30 tahun.

    “Yang kedua bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, rumah rakyat versi apartemen lah yang harganya Rp 270 jutaan. Nah itu juga ada tentu isu regulasi,” ujarnya.

    Menurutnya, penyesuaian regulasi terkait pembiayaan dari pemerintah untuk pengembang sangat penting. Dalam hal ini, apabila setidaknya 50% pembiayaan modal awal konstruksi bisa mendapat dukungan, maka akan meringankan beban pengembang.

    “Kalau selesai 100% baru mulai dianggarkan ya kan ongkos konstruksinya sendiri ada cost-nya. Jadi kalau anggap misalnya, sudah jelas 50%, itu bisa langsung dianggarkan, ini kan bisa mempermudahkan dan uang yang tadi dianggarkan itu bisa dibangun lagi untuk tempat yang lain,” kata dia.

    Sebagai informasi, rencana kenaikan kuota FLPP tahun depan menjadi 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Menurutnya, KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

    “Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024) dikutip dari detikProperti.

    Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

    “Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan,” katanya.

    (shc/ara)

  • Maruarar Sirait Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku Tawarkan Imbalan Rp 8 Miliar

    Maruarar Sirait Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku Tawarkan Imbalan Rp 8 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

    Ara bertekad agar Indonesia bersih dari para koruptor dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Dia juga gencar meminta tanah para koruptor di Indonesia dimanfaatkan sebagai rumah untuk rakyat.

    “Kita ingin negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi enggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini,” lanjutnya.

    Ara sengaja mengangkat isu Harun Masiku karena sudah lama tidak mendengar perkembangan kabar buronan tersebut. Langkahnya mengadakan sayembara menangkap Harun Masiku dilakukan sebagai bentuk inisiatif pribadi sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia.

    “Karena sudah lama-lama enggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku,” kata Ara.

    Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tandasnya.