Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

    Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

    “Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

    Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

    Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

    Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

    Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

    (wur)

  • Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengungkapkan alasan dirinya mengadakan sayembara untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku. Dalam sayembara ini, ia menawarkan hadiah senilai Rp 8 miliar dari uang pribadinya.

    Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, langkah tersebut dilakukan karena ia merasa tidak rela apabila Indonesia tunduk kepada seorang koruptor.

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah dengan koruptor yang namanya Harun Masiku. Saya yakin ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya,” kata Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu, (30/11/23).

    Menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tersebut menambahkan, sayembara ini diharapkan menjadi momentum dalam melibatkan masyarakat dalam memburu pelaku korupsi seperti Harun Masiku.

    “Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.

    Ara juga mengungkapkan, sejak mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku, ia menerima dukungan positif dari sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengaku tidak terima jika Indonesia harus kalah oleh koruptor.
    Itu sebabnya Ara, sapaan Maruarar, membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk warga yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.
    “Saya sebagai warga negara tidak terima bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku,” ujar Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Menurut Ara, Harun Masiku menyimpan rahasia besar yang dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi, terutama kasus Harun Masiku.
    “Sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, saya tidak mau bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.
    Ara juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan dukungan dari KPK dan beberapa anggota DPR RI setelah mengumumkan sayembara tersebut.
    Sebelumnya, Ara menawarkan hadiah Rp 8 miliar dari dana pribadinya sebagai insentif untuk menemukan Harun Masiku.
    Ia menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.
    “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Masa seorang tersangka yang sudah bertahun-tahun bisa bebas berkeliaran?” kata Ara saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
    Ara menambahkan, kasus Harun Masiku perlu diungkap kembali mengingat minimnya perkembangan selama bertahun-tahun.
    Untuk diketahui, eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi buron atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    Harun merupakan salah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
    Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 1,5 miliar, yang sebagian dari dana itu diduga disiapkan untuk diberikan kepada komisioner KPU lainnya. Tujuannya adalah agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI.
    Dalam Pemilu Legislatif 2019, Harun yang berada di posisi keenam berupaya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, kursi tersebut seharusnya diberikan kepada calon legislatif dengan suara terbanyak kedua, yakni Riezky Aprilia.
    PDI-P mengklaim bahwa proses penunjukan Harun sebagai pengganti Nazarudin telah melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
    Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
    Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
    “Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    “Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat dan Rusunawa K. S. Tubun, Jakarta Barat, pada Jumat (29/11/2024) malam. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 30 November 2024 – 10:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi warga warga kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) K. S. Tubun, Jakarta Barat dengan fasilitas yang layak.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait berharap warga di kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela  ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta karena lahan yang mereka tempati merupakan aset milik Pemprov DKI.

    “Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela,” kata Maruarar di Jakarta, Sabtu.

    Maruarar meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni di Rusunawa. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

    Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan banyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

    “Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini,” ujar Maruarar.

    Dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa K. S. Tubun pada Jumat (29/11) malam, Maruarar turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola Rusunawa dengan fasilitas yang sangat bagus.

    “Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati,” ucap Maruarar.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

    “Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa K. S. Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah,” kata Marullah.

    Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke Rusunawa mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

    “Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Marullah.

    Turut mendampingi kegiatan tersebut, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo.

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Bakal Fasilitasi Warga Kolong Jembatan Pindah ke Rusunawa KS Tubun – Page 3

    Pemprov DKI Bakal Fasilitasi Warga Kolong Jembatan Pindah ke Rusunawa KS Tubun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi warga yang tinggal di kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat untuk pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) K S Tubun, Jakarta Barat dengan fasilitas yang layak.

    Warga juga akan diajak untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi rusunawa yang kelak bakal mereka tempati. Kondisi rusunawa juga telah ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat malam, 29 November 2024.

    Maruarar berharap, warga di kolong jembatan mau pindah ke Rusunawa K S Tubun dengan sukarela. Sebab, lahan yang mereka tempati saat ini adalah aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela,” kata Maruarar.

    Selain melakukan pendekatan dialog, Maruarar meminta Pemprov DKI mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni di rusunawa. Dengan begitu, warga kolong jembatan dapat semakin tertarik untuk pindah secara sukarela, karena banyak kegiatan positif di rusunawa.

    “Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya denger tempat ini banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini,” jelas Maruarar.

    Tak hanya itu, dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa K STubun, Maruarar juga memberikan pujian kepada Pemprov DKI Jakarta. Dia menilai Pemprov DKI Jakarta sudah membangun dan mengelola rusunawa dengan fasilitas yang baik.

    “Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati,” ucap dia.

     

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kosmetik Ilegal, Divestasi BUMN Karya, dan Harbolnas 2024

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kosmetik Ilegal, Divestasi BUMN Karya, dan Harbolnas 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindak 55 produk kosmetik ilegal yang berasal dari produk industri lokal dan impor. Produk-produk tersebut dinyatakan terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri hingga timbal.

    Sebanyak 55 produk kosmetik tersebut ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor.

    Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna acid orange 7, dan timbal.

    Ulasan tentang kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (30/11/2024):

     

    Ambisi Program 3 Juta Rumah Terlilit Persoalan Kuota dan Likuiditas

    Kuota pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diusulkan dapat meningkat menjadi 800.000 unit di tahun depan. Hal ini untuk mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah. 

    Untuk diketahui, permasalahan kekurangan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP kerap kali terjadi setiap tahunnya. Pasalnya, pada awalnya, kuota rumah subsidi dengan skema FLPP di tahun ini hanya 166.000 unit saja. 

    Kemudian, pada awal Oktober pemerintah menambahkan kuota FLPP menjadi 34.000 unit sehingga total kuota di tahun ini menjadi 200.000 unit. Angka ini turun dari realisasi 229.000 unit pada 2023. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini di tengah permintaan konsumen tinggi. 

     

    Produk Ilegal, Efek Samping Pasar Ciamik Produk Kosmetik

    Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.

    Sementara, asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik). Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

    Kemudian, pewarna dilarang (merah K3, merah K10, dan acid orange 7) bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Adanya timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh.

    Berdasarkan sumbernya, produk ilegal tersebut dikelompokkan menjadi kosmetik ilegal kontrak produksi, produk lokal, dan produk impor.

     

    Laris Manis Divestasi Aset BUMN Karya

    Sederet aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mulai dijual. Aksi korporasi tersebut diramal bakal diburu para investor. Ini terlihat dari satu per satu modal yang dilego sudah berganti kepemilikan.

    Setidaknya ada tiga BUMN Karya yang memutuskan untuk divestasi. Mereka adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    WIKA, misalnya, akan melepas aset investasi dengan kepemilikan minoritas antara lain Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). 

    Waskita juga berencana melanjutkan divestasi Tol Pemalang-Batang, Tol Cimanggis-Cibitung (CCT), dan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Pelepasan aset tersebut akan berlangsung secara bertahap selama 2025–2027. 

    Sementara, PTPP berhasil melego salah satu asetnya yakni PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. Perusahaan fiber optik yang bernaung di bawah PT PP Infrastruktur ini telah dilepas kepada salah satu emiten telekomunikasi.

     

    Was-was Gejolak Harga Minyak

    Pemerintah mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng curah kemasan Minyakita menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025. Terlebih sejumlah daerah telah mengalami lompatan harga di atas normal. 

    Sebulan menjelang Nataru, sejumlah komoditas pokok mulai mengalami anomali termasuk salah satunya minyak goreng. Otoritas perdagangan mencatat harga Minyakita secara  nasional terus naik dan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp17.100 per liter. 

    Lonjakan harga jual Minyakita terjadi di sejumlah wilayah Indonesia timur. Pemerintah membidik penyelesaian gejolak harga komoditas ini kembali ke level HET Rp15.700 per liter dalam beberapa hari.

    “[Minyakita] 2-3 hari sudah turun. Minyak goreng Minyakita harganya kan masih relatif stabil, walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan permintaan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Budi menuturkan biasanya kebutuhan pangan akan melonjak, terutama minyak goreng menjelang momentum natal dan tahun baru serta Lebaran. Kemendag mempersiapkan ketersediaan pasokan di setiap wilayah agar harga minyak dapat terjaga.

     

    Jurus Mengungkit Daya Beli Masyarakat di Harbolnas 2024

    Momentum hari belanja online nasional atau Harbolnas 2024 bakal dimanfaatkan pemerintah untuk mengerek daya beli masyarakat. Peningkatan transaksi dibidik lewat sejumlah strategi.

    Berbeda dengan periode sebelumnya, otoritas perdagangan berencana menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada 10—16 Desember 2024 dalam rangka menggenjot daya beli masyarakat. Pengusaha dan pemerintah memiliki target yang berbeda.

    Pemerintah menargetkan nilai transaksi pada Harbolnas tahun ini 25% lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu pengusaha lebih realistis. Di tengah daya beli yang melemah, pertumbuhan nilai transaksi diramal hanya mencapai 10%. 

    Sejumlah kementerian seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, beserta peritel membahas persiapan tersebut di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (28/11/2024).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan dalam momentum Harbolnas 2024, pemerintah mengharapkan jumlah transaksi yang terlaksana dalam pekan diskon tersebut mampu tumbuh hingga 25% atau mencapai Rp32,13 triliun dari realisasi transaksi 2023 yang senilai Rp25,7 triliun.

  • Sayembara Tangkap Harun Masiku dari Masa ke Masa tapi Pemenang Belum Ada

    Sayembara Tangkap Harun Masiku dari Masa ke Masa tapi Pemenang Belum Ada

    Sayembara Berhadiah iPhone dari MAKI

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga pernah membuat sayembara penangkapan Harun Masiku pada Februari 2020. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berjanji memberikan hadiah iPhone 11 kepada orang yang berhasil menemukan Harun.

    MAKI pernah menaikkan hadiah sayembaranya pada Oktober 2023. Hadiahnya tetap iPhone, tapi jenis terbaru, yakni iPhone 15.

    “Hadiah aku tinggal berlaku iPhone seri terbaru, jadi mengikuti, kalau sekarang seri 15, ya berarti seri 15 kalau misalnya ketemu atau ada yang menemukan HM saat ini. Kalau ketemunya tahun depan dan iPhone juga sudah seri 16, ya berlaku seri 16, masih tetap berlaku itu satu buah iPhone,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, 31 Oktober 2023.

    Sayembara Berhadiah Rp 100 Ribu dari Fahri Hamzah

    Waketum Partai Gelora yang kini menjabat Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga pernah membuat sayembara. Pada 31 Oktober 2023, Fahri berjanji akan memberikan Rp 100 ribu kepada pihak yang berhasil menangkap Harun Masiku.

    “Yang bisa tangkap Harun Masiku, aku kasih Rp 100.000, oke?” tulis Fahri Hamzah di akun media sosial X, Selasa, 31 Oktober 2023.

    Fahri menjelaskan pekerjaan terbesar KPK menjelang pemilu adalah menangkap Harun Masiku. Menurut Fahri, kasus Harun Masiku merupakan bagian dari kecurangan pemilu.

    Sayembara Berhadiah Rp 8 M dari Maruarar Sirait

    Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara juga membuat sayembara untuk menangkap Harun Masiku. Sayembara yang dilontarkan Ara viral di media sosial pada Kamis (28/11/2024).

    Dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul ‘Politik Itu Suci’ yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

    “Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya,” ujar dia.

    “Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup,” sambungnya.

    Maruarar juga telah buka suara terkait video viral tersebut. Dia menegaskan sayembara itu dilakukan untuk menegakkan keadilan.

    “Supaya kebenaran ditegakkan,” jawab Maruarar singkat ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataannya.

    Respons KPK

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia menjamin KPK terus berupaya menangkap Harun Masiku.

    “Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait,” ucap Tanak.

    Masa tugas pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir 20 Desember 2024. Lalu, akankah Harun Masiku tertangkap?

    (haf/haf)