Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Duber AS Kamala S Lakhdhir dan Menlu RI Sugiono. Foto Istimewa

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menggelar gala orkestra di Aula Simfonia di Jakarta sebagai bagian dari perayaan 75 tahun hubungan bilateral AS-Indonesia, 7 Desember 2024.  Acara bertajuk “U.S.-Indonesia Gala 75” ini menampilkan musisi ternama dari kedua negara, termasuk Grup Selo asal AS Empire Wild.

    Tampil pula pianis peraih nominasi Grammy Awards Joey Alexander, yang memainkan “Bengawan Solo” sebagai salah satu lagu pilihan. Penampilan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi budaya dan persahabatan yang telah terjalin selama tujuh dekade.

    Dalam sambutannya, Dubes Kamala menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global, hubungan personal yang kuat antara rakyat kedua negara tetap menjadi fondasi kokoh dalam kemitraan strategis ini.

    Kegiatan ini dihadiri oleh tamu penting, termasuk beberapa Menteri Kabinet, seperti Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Dubes Kamala juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gedung Putih dan pertemuannya dengan Presiden Joe Biden sebagai momen penting yang memperkuat hubungan bilateral. Melalui konser orkestra ini, Kedutaan Besar AS ingin menggambarkan bahwa musik, sebagai bahasa universal, mampu mempererat koneksi emosional dan memperdalam pemahaman lintas budaya. Acara ini tidak hanya merayakan sejarah panjang hubungan kedua negara, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat persahabatan yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan.

    Penulis: Vivi Trinavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kunker ke Semarang, Prabowo Pimpin Apel Kasatwil Polri 2024

    Kunker ke Semarang, Prabowo Pimpin Apel Kasatwil Polri 2024

    Kunker ke Semarang, Prabowo Pimpin Apel Kasatwil Polri 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menghadiri dan memimpin pembukaan Apel Kepala Satuan Polri (Kasatwil) Polri 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).
    Berdasarkan tayangan langsung Kompas TV, Kepala Negara tiba di Akademi Polisi dengan menggunakan mobil Maung Brigadir Mobil (Brimob) berwarna hitam dengan pelat “Indonesia-1” berwarna dasar merah.
    Iring-iringan mobil yang membawa Prabowo diikuti oleh sejumlah ekor kuda yang diawaki aparat kepolisian serta mobil-mobil yang diisi dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
    Selama mobil melaju pelan, Prabowo melambaikan tangan kepada para warga, anak-anak sekolah, dan jajaran polisi yang sudah berjejer di pinggir jalan untuk menyambut kedatangannya.
    Prabowo yang mengenakan baju safari berwarna krem dengan topi berwarna senada itu didampingi oleh
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Setelah tiba di tempat utama apel, Prabowo turun dari mobil lalu bersalaman dengan sejumlah polisi yang sudah menunggunya.
    Saat bersalaman dengan para polisi, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
    Mereka lalu bersama-sama memasuki tempat acara untuk mengikuti apel.
    Prabowo sempat berbincang bersama Kapolri dan Panglima TNI sebelum akhirnya disambut oleh tari-tarian daerah di halaman depan gedung acara.
    Sebagai informasi, Prabowo tiba di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (AD) Ahmad Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pukul 09.50 WIB.
    Presiden Prabowo diketahui bertolak menuju Kota Semarang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP Maruarar Tanggapi Kritik DPD Soal Rumah Gratis: Kebanyakan Pasti Bayarlah – Page 3

    Menteri PKP Maruarar Tanggapi Kritik DPD Soal Rumah Gratis: Kebanyakan Pasti Bayarlah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) perihal gagasan penyediaan rumah gratis untuk rakyat yang dinilai tidak memberikan dampak positif ke depannya.

    “Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan,” tutur Maruarar Sirait di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

    “Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya. Ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayarlah,” sambungnya.

    Maruarar menyatakan tidak semua rumah yang dibangun nantinya akan bersifat gratis untuk rakyat. “Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis ya,” ucap Maruarar.

    Diketahui, Anggota Komite II DPD Yulianus Henock Sumual mengkritik ide Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Adapun kebijakan yang dikritik yakni terkait ide rumah gratis.

    Menurut Yulianus, konsep rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas. Sebaiknya, ke depan pemerintah menghadirkan rumah terjangkau.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, sejumlah raksasa properti telah menyatakan minat mereka untuk ikut gotong royong membangun rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Raksasa properti ini ingin ikut serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi kita juga sudah ketemu Pak Aguan dari Agung Sedayu Group, Boy Thohir dari Adaro, Prajogo (Pangestu) dari Barito Group, Frankie Widjaja dari Sinar Mas Land, Lawrence Barki dari Harum Energy,” ungkap Ara dalam kegiatan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    “Barusan saya ditelepon ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya. Saya terima, ‘berapa banyak?’ ‘Satu hektare,’ katanya. Ya enggak apa-apa,” ujar Maruarar.

    “Saya juga barusan dapat laporan dari Kalimantan Barat ada yang menyiapkan,” sambungnya.

    Namun, Ara belum mengungkap lebih detail apakah para pengusaha properti tersebut akan menyumbangkan dalam bentuk lahan atau dari segi pembiayaan hingga pengembangan.

    Tetapi, dia yakin mereka memiliki semangat gotong-royong untuk ikut berkontribusi menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Tadi Malam saya ketemu Pak Boy (Thohir), dia mau (garap rumah gratis) di Kalimantan Selatan. Kemudian ya yang lain-lain sesuai tempat usahanya. Disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Maruarar.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengikuti kegiatan seremoni peletakan semen dan batu pertama Rumah Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

  • Prabowo Panggil AHY, Maruarar, hingga Nusron Wahid ke Istana, Bahas Peresmian Proyek

    Prabowo Panggil AHY, Maruarar, hingga Nusron Wahid ke Istana, Bahas Peresmian Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) dan jajaran menteri yang mengurus bidang infrastruktur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa dalam rapat tersebut akan membahas hal teknis terkait program unggulan Kepala Negara hingga rencana peresmian infrastruktur pada Desember—Januari 2025 mendatang.

    AHY memerinci bahwa dalam rapat itu dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa rapat terkait koordinasi di bawah menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu akan memberikan laporan khusus kepada presiden terkait program unggulan pemerintahannya dan proyek infrastruktur yang sudah rampung.

    Dia pun tak menampik pembahasan mengenai perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal dibahas di dalam rapat tersebut.

    “Tentunya kami menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden,” pungkas AHY.

  • Anggaran Bangun 3 Juta Rumah Minim, Maruarar Minta Dukungan Pengembang – Page 3

    Anggaran Bangun 3 Juta Rumah Minim, Maruarar Minta Dukungan Pengembang – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta menajdi calon lokasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.”Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survey dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai,” tutur Menteri Ara panggilan akrabnya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Manggarai, Jakarta, ditulis Kamis (28/11/2024).

    Menteri Ara menilai, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat. Hal ini mengingat lokasinya berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

    Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai. 

    Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    “Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai,” tutur dia 

    Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada. Lokasinya antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

  • MAKI Kritik KPK Terbitkan Ulang DPO Harun Masiku, Singgung Sayembara Rp 8 M

    MAKI Kritik KPK Terbitkan Ulang DPO Harun Masiku, Singgung Sayembara Rp 8 M

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritisi langkah KPK menerbitkan ulang daftar pencarian orang (DPO) buron kasus korupsi Harun Masiku. MAKI nilai KPK hanya ingin terlihat bekerja.

    “Jadi tindakan KPK yang merilis ulang dan memperbarui DPO hanya sekadar reaksioner karena ada ramai-ramai ada urusan hadiah dari Maruarar Sirait. Jadi biar seakan-akan ada kegiatan lah, ada imbang-imbangan daripada diam saja kemudian ketika ditanya masyarakat bagaimana KPK nggak bisa nangkap, seakan-akan mereka berupaya menangkap dengan cara merilis foto-fotonya lagi, atau DPO diperbarui,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Boyamin menganggap KPK sedang bereaksi atas sayembara bernilai Rp 8 miliar bagi pihak yang menangkap Harun Masiku. Diketahui, sayembara itu dibuka oleh Politikus Gerindra Maruarar Sirait.

    Atas hal itu, Boyamin pun mengaku sangat pesimis KPK bisa menangkap Boyamin. Ia meyakini sebentar lagi KPK akan kembali melupakan kasus Harun Masiku.

    “Ini sekadar reaksioner. Kalau ditanya apakah optimis ditangkap, sangat amat tidak optimis. KPK akan melupakan urusan HM untuk menangkap. Abis ini rilis segala macam, besok sudah tertutup perkara isu lain. Sama dengan dulu saya beri hadiah iPhone seri baru 2021 atau 2022. Mereka reaksioner aja posisinya tetap sulit kalau kita bisa optimis HM akan tertangkap karena sekali lagi, ini reaksioner,” ucapnya.

    Boyamin menilai KPK semestinya bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap Harun Masiku. Misalnya, intensif berkoordinasi dengan interpol mendeteksi keberadaan buron kelas kakap itu di luar negeri.

    Seperti diketahui, KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) buron kasus korupsi dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Total KPK menerbitkan empat foto baru Harun Masiku.

    Dilihat detikcom, KPK menampilkan empat foto Harun Masiku dengan sisi yang berbeda-beda. Ada foto yang memperlihatkan wajah Harun Masiku dari sisi sebelah kiri, ada juga dari sisi kanan, kemudian foto wajah Harun Masiku menghadap ke depan kamera juga terlihat jelas.

    Empat foto itu ditampilkan di surat DPO KPK. Dalam sebaran itu tertulis nama Harun Masiku, tempat tanggal lahir, beserta alamat sesuai KTP.

    Tak hanya itu, NIK dan nomor paspor Harun Masiku juga ditampilkan. Adapun ciri-ciri Harun Masiku adalah memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang. Harun Masiku juga memiliki ciri-ciri khusus, yakni berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkap dalam surat DPO baru yang diterbitkan pada 5 Desember 2024, terdapat foto-foto terbaru sosok Harun Masiku. Selain foto, Tessa menyebut terdapat perubahan pada nomor kontak penyidik yang terbaru.

    “Pada daftar pencarian orang tersebut ada update, terkait foto terbaru saudara HM maupun nomor kontak yang bisa dihubungi,” jelas Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

    (taa/jbr)

  • Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.

    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.

    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.

    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.

    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 
     
    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.
    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.
     
    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
     
    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.
     
    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.
     
    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.
     
    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Mangkir, Grace Natalie dan Maruarar Sirait Dipanggil Bawaslu DKI Ketiga Kalinya Soal Pelanggaran Pilkada

    Mangkir, Grace Natalie dan Maruarar Sirait Dipanggil Bawaslu DKI Ketiga Kalinya Soal Pelanggaran Pilkada

    JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta kembali memanggil Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), Grace Natalie dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran di Pilkada Jakarta 2024.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menyebut, hari ini merupakan pemanggilan ketiga yang dilayangkan kepada Grace dan Maruarar.

    Sebab, keduanya selalu mangkir sejak permintaan kehadiran untuk proses klarifikasi pertama dan kedua oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Bawaslu DKI.

    “Benar hari ini panggilan ketiga. Kemarin mereka tidak hadir. Hari ini kami panggil kembali,” kata Benny dalam pesan singkat, Jumat, 6 Desember.

    Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan Grace karena ikut mengampanyekan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Padahal, komisaris, direksi, hingga karyawan BUMN dilarang berkampanye dalam masa pemilihan umum.

    Selain Grace, sesama elite PSI turut dipanggil oleh Bawaslu, yakni Cheryl Tanzil, Ketua DPP PSI karena membersamai Grace dalam kegiatan kampanye akbar RIDO tersebut.

    Sementara itu, Maruarar Sirait dipanggil oleh Bawaslu karena pernyataan berbau SARA. Di mana, Maruarar mengatakan para pemilih nonmuslim meninggalkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena didukung Anies Baswedan.

    Tercatat saat ini Bawaslu DKI Jakarta menerima 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 dari masyarakat, yang di antaranya melaporkan Grace dan Maruarar. Ketiga belas laporan itu masih diproses Bawaslu.

    “Laporan tersebut berasal dari masyarakat terkait, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 01 dan tim paslon 03, pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruara Sirait, serta perihal masyarakat tidak mendapatkan C6 undangan memilih,” ucap Benny.

    Dalam kesempatan itu, Benny mengapresiasi masyarakat Jakarta telah melapor terkait dugaan pelanggaran kepada Bawaslu DKI.

    “Semua laporan masuk kami tindak lanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silakan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif,” imbuhnya.

  • KPK Terbitkan Lagi Status DPO Harun Masiku Lengkap dengan Foto Terbaru

    KPK Terbitkan Lagi Status DPO Harun Masiku Lengkap dengan Foto Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan kembali Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap sosok politikus PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.

    Dokumen DPO terbaru Harun Masiku ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada Kamis, 5 Desember 2024.

    Berbeda dari dokumen DPO sebelumnya pada 2020 yang hanya menampilkan satu foto, versi terbaru ini menampilkan empat foto terbaru Harun Masiku. Salah satu foto memperlihatkan Harun dengan penampilan berbeda, yakni mengenakan kacamata.

    Dokumen tersebut tetap mencantumkan informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), paspor, dan data lainnya. Namun, terdapat tambahan deskripsi pada bagian ciri khusus.

    Adapun, ciri khusus yang dituliskan adalah berkacamata, bertubuh kurus, suara sengau, dan logat Toraja/Bugis.

    Dokumen tersebut juga mencantumkan nama penyidik yang dapat dihubungi, yaitu Rossa Purbo Bekti.

    Sekadar informasi, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020. 

    Akhir-akhir ini, namanya kembali mencuat lantaran Politisi Gerindra, Maruarar Sirait blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku. 

    Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar pria yang disapa Ara itu.

  • Pengamat Unair Sebut Sayembara Harun Masiku Bentuk Lemahnya Penegakan Hukum

    Pengamat Unair Sebut Sayembara Harun Masiku Bentuk Lemahnya Penegakan Hukum

    loading…

    Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyebut sayembara Harun Masiku bentuk lemahnya penegakan hukum. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

    Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata Hardjuno, KamIs (5/12/2024).

    Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

    Kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

    “Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.

    Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.