Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Maruarar Sirait Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku Tawarkan Imbalan Rp 8 Miliar

    Maruarar Sirait Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku Tawarkan Imbalan Rp 8 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

    Ara bertekad agar Indonesia bersih dari para koruptor dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Dia juga gencar meminta tanah para koruptor di Indonesia dimanfaatkan sebagai rumah untuk rakyat.

    “Kita ingin negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi enggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini,” lanjutnya.

    Ara sengaja mengangkat isu Harun Masiku karena sudah lama tidak mendengar perkembangan kabar buronan tersebut. Langkahnya mengadakan sayembara menangkap Harun Masiku dilakukan sebagai bentuk inisiatif pribadi sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia.

    “Karena sudah lama-lama enggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku,” kata Ara.

    Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tandasnya.

  • Maruarar Sirait Beri 2 Catatan Saat Tinjau Hunian Perumnas di Depok

    Maruarar Sirait Beri 2 Catatan Saat Tinjau Hunian Perumnas di Depok

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memberikan dua catatan penting untuk hunian yang dikelola Perum Perumnas di Depok, yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda. Hal itu ia sampaikan setelah melakukan peninjauan pada Rabu (27/11/2024) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, menyampaikan dua hal yang perlu diperbaiki pada apartemen itu kepada Direktur Utama (Dirut) Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, yang ikut menemani. Persoalan pertama yang menjadi perhatian Ara adalah lift.

    “Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki, nomor satu, lift. Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali tidak bisa jalan, padahal isi lift hanya 4-5 orang. Lift masih harus diperbaiki,” ungkapnya kepada media seusai lakukan tinjauan di Margonda, Depok.

    Menurutnya, akses Apartemen Semesta Mahata Margonda harus dibenahi. Sebab Ara merasakan langsung kesulitan menggunakan lift hunian tersebut.

    Kemudian Maruarar Sirait juga meminta agar area komersial dimaksimalkan saat meninjau hunian Perumnas tersebut. Hal itu didorong agar kebutuhan penghuni terpenuhi.

    “Kedua, menurut saya area komersial ini masih banyak yang kosong, sehingga harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ara berharap agar masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut dimudahkan dalam segala kebutuhan. Dia meminta agar Perum Perumnas bisa memberikan terobosan.

    “Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan untuk fasilitas ini,” tutup Maruarar Sirait seusai meninjau apartemen yang dikelola Perumnas.
     

  • Bersama Erick Thohir, Maruarar Sirait Tinjau Hunian Perumnas Naik KRL

    Bersama Erick Thohir, Maruarar Sirait Tinjau Hunian Perumnas Naik KRL

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau beberapa hunian yang dikelola Perum Perumnas di Jabodetabek pada Rabu (27/11/2024). Pada agenda tersebut, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait ditemani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Ara hadir menggunakan baju biru muda, sedangkan Erick menggunakan baju biru tua. Adapun lokasi hunian di bawah kelola Perumnas yang ditinjau Ara dan Erick, yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, dua menteri Presiden Prabowo Subianto itu tiba di Apartemen Semesta Mahata Margonda lebih dahulu sekitar pukul 13.45 WIB. Lokasi apartemen tersebut menempel dengan Stasiun Pondok Cina.

    Posisi apartemen yang strategis diharapkan memudahkan penghuni untuk mengakses transportasi umum. Apartemen ini diketahui merupakan kawasan berorientasi transit.

    Ara dan Erick pun memantau beberapa fasilitas apartemen di Margonda tersebut baik dari akses, seperti lift, balkon hingga kamar-kamar. Ara bahkan menyempatkan diri membeli jajanan yang tersedia di apartemen.

    Selanjutnya sekitar pukul 14.47 WIB, Maruarar Sirait dan Erick Thohir meninjau lokasi properti Perumnas lain, yakni Apartemen Semesta Mahata Tanjung Barat. Mereka menggunakan fasilitas KRL Commuter Line sebagai alat transportasi berpindah lokasi itu.
     

  • Erick Thohir Buka Opsi Hidupkan Lagi KRL Ekspres

    Erick Thohir Buka Opsi Hidupkan Lagi KRL Ekspres

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka opsi pengadaan KRL Ekspres untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas masyarakat. Perbedaannya dari KRL biasa adalah titik pemberhentiannya hanya di stasiun-stasiun tertentu.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengaku menerima masukan untuk pengadaan kereta tersebut dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Hal ini berangkat dari para pekerja yang rumahnya berada di luar Jakarta dan harus menghabiskan waktu melewati lebih dari 12 stasiun untuk bekerja setiap harinya.

    “Ya terbuka (opsi penyediaan KRL ekspres). Nanti kan kita lihat gerbongnya cukup atau tidak makanya kita kan mau konsolidasi INKA dan PT KAI,” kata Erick di Stasiun KRL Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Erick mengaku belum merencanakan ada berapa jumlah kereta maupun rute KRL Ekspres. Hal ini akan ditentukan usai pengkajian lebih lanjut.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kereta ekspres ini masuk ke dalam KRL yang masuk ke dalam penugasan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. INKA ditugaskan membuat 16 trainset KRL baru dan melakukan perbaikan atau retrofit 19 trainset.

    “Lagi penyelesaian di INKA. Nanti Desember ke Madiun. Desember itu nanti prototipenya (KRL) jadi,” terang Tiko, ditemui di lokasi yang sama.

    Senada dengan Erick, Tiko juga belum mengetahui berapa jumlah kereta yang akan dioperasikan untuk KRL Ekspres, begitu pula dengan rutenya.

    KRL Ekspres Sempat Beroperasi

    KRL Ekspres sebelumnya sempat beroperasi. Manager Public Relation PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, dulunya kereta tersebut bernama Pakuan Ekspres dan hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu

    “Dulu kan ada Pakuan Ekspres namanya. Dari Bogor, dia berhenti di Tanjung Barat. Tanjung Barat, Gondangdia, Gambir, dari Gondangdia Juanda. Bablas sampai ke Jakarta Kota,” ujar Leza di Stasiun KRL Manggarai.

    Pakuan Ekspres memangkas perjalanan Bogor-Jakarta dari yang semula berhenti di 12 stasiun, jadi hanya 5 stasiun. Hal ini membuat perjalanan Bogor-Jakarta dengan kereta tersebut jadi lebih cepat.

    “Normalnya perjalanan Jakarta-Bogor itu kan sekitar 1,5 jam kurang lebih. Artinya kalau ekspres itu bisa 1 jam. 1 jam sampai 1 jam 12 menit lah istilahnya, karena dia juga akan persilangan di sini, berhenti di sini, di Manggarai,” terangnya.

    Di sisi lain, Pakuan Ekspres telah dihentikan operasinya karena membuat jumlah perjalanan KRL menjadi lebih terbatas. Saat ini tersedia hingga 1.060 perjalanan, sedangkan dulu hanya 400 perjalanan.

    “Jadi kalau pun ada ekspres, pasti akan dikaji ulang lah pasti. Ada proses kajian dari Kemenhub juga, udah pasti kan operasional, perizinannya semua ada di sana,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Maruarar Bikin Isu SARA hingga Dilaporkan ke Bawaslu, Pramono-Rano Justru Unggul Telak di Jakarta

    Maruarar Bikin Isu SARA hingga Dilaporkan ke Bawaslu, Pramono-Rano Justru Unggul Telak di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Upaya politisi Gerindra yang juga menteri di kabinet Prabowo untuk menggembosi calon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno dengan isu SARA tampaknya tak berarti.

    Pasalnya, hampir semua lembaga survei yang merilis hasil hitung cepatnya menempatkan Pramono-Rano unggul telak dari dua pesaingnya.

    Bahkan, hasil hitung cepat LSI Denny JA pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2024, pada Rabu (27/11/2024) sore tadi, dengan data masuk mencapai 97.14%, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) 39.28%, DHARMA – KUN 10.66%, PRAM – DOEL 50.06%.

    Ini berarti, pengaruh Anies Baswedan yang mengendorse pasangan nomor urut 3 cukup signifikan. Berbanding terbalik dengan ucapan Maruarar Sirait yang menyebut pemilih non-muslim akan meninggalkan nomor urut 3 karena didukung Anies.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta karena pernyataan yang diduga menyinggung SARA.

    Laporan dilayangkan oleh seorang warga Jakarta Selatan bernama Samuel David. Samuel mempermasalahkan pernyataan Maruarar tentang pemilih nonmuslim meninggalkan Pramono Anung dan Rano Karno karena dukungan Anies Baswedan.

    “Saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih nonmuslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel,” kata Samuel saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (25/11).

    Samuel mengatakan laporannya ini bukan berarti dirinya mendukung Prmono. Dia hanya khawatir pernyataan itu memicu kembali pembelahan masyarakat Jakarta seperti Pilkada 2017.

  • BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengusaha Sebut Sejarah Baru di Dunia Properti

    BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengusaha Sebut Sejarah Baru di Dunia Properti

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai Presiden Prabowo Subianto baru membuat sejarah baru di industri perumahan. 

    Prabowo menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertama dalam sejarah properti. 

    Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, keputusan itu menjadi kado istimewa bagi pasar properti nasional.

    “Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui menteri PKP [menteri perumahan dan kawasan permukiman]. Memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (26/11/2024).

    Junaidi menyebut, pemangkasan pengenaan BPHTB itu bakal meringankan masyarakat yang hendak membeli hunian. Ditambah dengan insentif pajak pertambahan nilai fitanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%, maka total biaya rumah yang bakal terpangkas apabila BPHTB resmi dihapus dapat mencapai 16%.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    “Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

    Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

    Asal tahu saja, keputusan penghapusan BPHTB itu telah diteken dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada Senin (25/11/2024).

  • Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Pemukiman yang juga politisi Gerindra, Maruarar Sirait mengaku belum menerima buku karangan almarhum ayah Maruarar, Sabam Sirait, berjudul “Politik Itu Suci”.

    Padahal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai buku tersebut akan diberikan ke Ara agar bisa mengingatkan untuk tidak melontarkan pernyataan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Terlebih saat berkomentar soal kandidat Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggal pemilih nonmuslim setelah didukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Sekarang bukunya ‘Politik Itu Suci’ belum saya terima tolong ya kita terima dari Mas Hasto,” kata Ara dalam video yang diterima redaksi RMOL pada Selasa, 26 November 2024.

    Lanjut Ara, bila dirinya sudah menerima buku dari Hasto maka akan digunakan dengan baik.

    “Saya senang sekali kalau bisa dapat itu, pasti akan saya tambah semangat saya juga akan lihat akan gunakan misalnya untuk membantu dan menggerakan jaringan saya,” jelas Ara.

    Alih-alih berkomentar mengenai isu yang dihubungkan ke dirinya, Ara justru bersyukur bila menerima buku itu akan mengajak Hasto menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk menangkap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku.

    “Misalnya ada 1 kasus besar yang saya lihat akan melibatkan orang-orang besar di republik ini menyangkut Harun Masiku, siapa sih kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap?” ungkapnya.

    Bahkan, Ara akan siapkan bonus Rp8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap Harun Masiku.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar, uang pribadi saya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini kebal hukum ya dan saya gunakan berkat dari tuhan untuk memberantas korupsi di Indonesia,” imbuhnya.

    “Yuk Mas Hasto kita cari Harun Masiku sama-sama supaya jelas terang bendrang kenapa  bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang dibelakangnya dia? Apa yang diurus sama dia?” tegas Ara.

  • BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengembang: Kado Istimewa bagi Pasar Properti

    BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengembang: Kado Istimewa bagi Pasar Properti

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut keputusan pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan yang pertama dalam sejarah properti.

    Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, keputusan itu menjadi kado istimewa bagi pasar properti nasional.

    “Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui menteri PKP [menteri perumahan dan kawasan permukiman]. Memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (26/11/2024).

    Junaidi menyebut, pemangkasan pengenaan BPHTB itu bakal meringankan masyarakat yang hendak membeli hunian. Ditambah dengan insentif pajak pertambahan nilai fitanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%, maka total biaya rumah yang bakal terpangkas apabila BPHTB resmi dihapus dapat mencapai 16%.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    “Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

    Asal tahu saja, keputusan penghapusan BPHTB itu telah diteken dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada Senin (25/11/2024).

  • Tapera Perlu Bangun Kepercayaan Publik

    Tapera Perlu Bangun Kepercayaan Publik

    JABAR EKSPRES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) perlu membangun kepercayaan publik terkait masih banyaknya penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

    Menurut Maruarar, BP Tapera harus membuat strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam program tersebut, dengan lebih memperlihatkan manfaat dan keuntungan menabung di Tapera.

    ‘’Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu. Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman dan legal,’’ ujarnya setelah melakukan rapat pembahasan program 3 juta rumah bersama Tapera di Jakarta, Senin (25/11).

    BACA JUGA: Amankan 3.616 TPS Jelang Pilkada 2024, Polres Cimahi Siapkan 900 Personel

    Muarar atau yang akrab di sapa Ara ini, meminta BP Tapera bisa menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi perserta. Ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.

    Ara mengatakan Tapera ini harus bisa merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien.

    ‘’Pekan depan mereka harus menyiapkan (strateginya). Rebut kepercayaan rakyat dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja bersih, efisien. Bikin strategi yang bagus, program aksi yang bagus. Pilih orang-orang yang benar untuk mengelola ini semua,’’ katanya.

    BACA JUGA: Pastikan Keamanan Logistik, KPU Cimahi Distribusikan Kotak Suara ke TPS dengan Pengawasan Ketat

    Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

    Sebelumnya, peserta Tapera ini hanya menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini jadi diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

    Beban iuaran 3 persen untuk program Tapera ini akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

    BACA JUGA: Dosen Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana Gelar Pelatihan Pemanfaatan Bunga Telang di SMK YPIB Tanjungsari

  • Tapera masih harus bangun kepercayaan publik

    Tapera masih harus bangun kepercayaan publik

    Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww/pri.

    Menteri Perumahan: Tapera masih harus bangun kepercayaan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 10:25 WIB

    Elshinta.com –  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih perlu membangun kepercayaan publik menyusul masih meluasnya penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

    Maruarar atau yang akrab disapa Ara meminta BP Tapera untuk membuat strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut, dengan lebih menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung di Tapera.

    “Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu. Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal,” ujarnya setelah melakukan rapat pembahasan program 3 juta rumah bersama Tapera di Jakarta, Senin (25/11).

    Ara juga meminta BP Tapera dapat menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi peserta. Ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.

    “Mereka harus merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien,” ujar dia.

    “Pekan depan mereka harus menyiapkan (strateginya). Rebut kepercayaan rakyat dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja bersih, efisien. Bikin strategi yang bagus, program aksi yang bagus. Pilih orang-orang yang benar untuk mengelola ini semua,” katanya menambahkan.

    Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024. Kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

    Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

    Namun, program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

    Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

    Sumber : Antara