Tag: Maruarar Sirait

  • Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan tiga paket kebijakan ekonomi untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. 

    Pertama, kata Menaker, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

    Menaker menyampaikan bahwa pekerja di sektor padat karya (seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, lanjutnya dukungan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin (17/12/2024). 

    Melalui program JKP, lanjutnya mereka juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana sebesar Rp2.400.000. 

    Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.

    “Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK,” ucap Menaker.

    Ketiga, jelas Menaker relaksasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi tersebut berupa potongan 50 persen iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja. 

    Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.

    “Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta itu. 

    Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Kemudian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Lalu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

     

  • APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Ketika bertemu delegasi World Bank, ia menyatakan bahwa tidak cukup bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja untuk merealisasikan program tersebut.

    “Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

    Jika hanya teknis saja, Ara menilai pihaknya akan gagal karena bedasarkan anggaran, mereka hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah.

    Sementara itu, target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah, di mana satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan.

    “Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Ara.

    Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyatakan bahwa penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program ini.

    Pemangku kepentingan itu mulai dari sektor publik, privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

    “Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn.

    Carolyn menjelaskan bahwa bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau pemodalan.

    Namun, juga bisa dalam bentuk kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data seperti pengumpulan dan pengkajian.

    Kerja sama analitis juga bisa berupa perumusan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

    “Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini,” ujar Carolyn.

    Selain itu juga dalam bentuk analitis penyusunan sistemnya.

    Seba, kata Carolyn, ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. 

  • BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan Super Apps Bale by BTN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT KPR BTN ke-48.

    Aplikasi ini merupakan transformasi dari BTN Mobile, yang selama ini menjadi platform andalan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa Super Apps ini akan diluncurkan secara resmi pada HUT BTN ke-75, yang jatuh pada 9 Februari 2025.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps ini kepada masyarakat,” kata Nixon dalam acara penutupan HUT KPR BTN ke-48, ditulis, Senin (16/12/2024).

    Fitur Unggulan Super Apps Bale by BTN

    Bale by BTN diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun ini dengan tiga program promo menarik:

    Bale Unlock Your World – Bebas biaya tarik tunai dan belanja di luar negeri menggunakan kartu debit BTN.
    Bale Be Free – Gratis biaya untuk transfer, top-up e-money, dan berbagai pembayaran melalui BTN Mobile.
    Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) – Cashback 30% hingga Rp15.000 untuk transaksi F&B, supermarket, bioskop, dan apotek menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN, atau kartu debit BTN.

    Program-program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sekaligus mendukung visi BTN sebagai pilihan utama keluarga Indonesia dalam transaksi finansial.

    Pameran Properti dan Pencapaian KPR BTN

    Sebagai bagian dari perayaan HUT KPR BTN, BTN juga menyelenggarakan BTN Properti Expo 2024 di delapan kota besar, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) ini mencatatkan realisasi KPR hingga Rp800 miliar, melampaui target awal.

    Sejak penyaluran KPR pertamanya pada 10 Desember 1976, BTN terus menjadi katalisator dalam ekosistem perumahan Indonesia. Saat ini, BTN memimpin pasar KPR nasional dengan pangsa pasar sekitar 40%, menjadikannya bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

    “BTN telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Melalui KPR subsidi, kami membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujar Nixon.

     

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menerbitkan surat utang dengan outstanding senilai Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia per September 2024.

    Tercatat, outstanding surat utang korporasi secara nasional senilai Rp474 triliun per September 2024.

    “SMF adalah penerbit surat utang terbesar kedua di Indonesia dengan outstanding sebesar Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin.

    Ananta menjelaskan, surat utang korporasi nasional yang diterbitkan di Indonesia mencapai Rp94,9 triliun per September 2024, yang terdiri dari obligasi dan surat utang jangka menengah (MTN).

    Sementara itu, lanjutnya, penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partrisipasi (EBA-SP) yang merupakan surat berharga khusus perumahan jumlahnya masih 0 pada tahun 2024.

    Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

    “Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal,” ujar Ananta.

    Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

    Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak.

    Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

    “Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

    “Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit,” ujar Ara dalam acara dialog “Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    “Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,” katanya.

    Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

    “Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP,” kata Ara.

    Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

    “Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang,” kata Ara.

    Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

    KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

    Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan pada 2025

    Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan pada 2025

    Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

    Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

    “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

    “Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan,” kata Ara.

    Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

    “Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

    Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

    “Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate,” tutur Menkeu.

    Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN  pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

    Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada acara penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

    Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile. Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    Hal ini sejalan dengan visi BTN yang ingin selalu menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam melakukan transaksi finansialnya. “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,”tegas Nixon menambahkan.

    Selain soft launching Bale by BTN, dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48, telah dilaksanakan pameran properti yakni BTN Properti Expo 2024. Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. 

    Hal ini dibuktikan dari realisasi KPR yang melebihi target. Dari jumlah berkas pengajuan KPR yang masuk ke BTN nilainya telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

    Disisi lain, terkait dengan HUT KPR Nixon mengatakan, selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
     
    “BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” paparnya.
     
    BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pelaku bisnis industri properti.
     
    Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
     
    Lebih lanjut, Nixon menegaskan, BTN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
     
    “BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

    Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10?ri total penyaluran KPR BTN. “Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN,” ujar Maruarar.

    Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. “Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” kata Maruarar.

    Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. “Kami mendoakan,agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya,” tutur Maruarar.

    Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. “Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Maruarar.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung Program 3 juta rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan untuk memberikan akses bagi pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi untuk pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” ujar Erick.

    Selain Menteri Ara, para pengembang selaku pemangku kepentingan di sektor perumahan turut memberikan apresiasinya terhadap BTN yang telah menjadi mitra kerja erat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, mengatakan bahwa sejak 1976, BTN telah memberikan manfaat hunian yang layak dan terjangkau kepada jutaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah.

    “Saat ini, BTN sudah berkembang menjadi bank yang menjadi partner bagi siapapun dan memberikan kontribusi berupa akses kepada masyarakat untuk mudah memiliki rumah. Kami di REI sangat terbantu, serta selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama BTN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KPR BTN yang ke-48 kepada BTN. Semoga BTN menjadi bank yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Joko.
     
    Pada kesempatan yang sama,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah mengapresiasi BTN yang telah bekerja keras selama 48 tahun membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

    “APERSI selaku pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia mendukung komitmen BTN untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, agar sektor perumahan dapat semakin signifikan menggerakkan perekonomian dan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan BTN dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi sektor perumahan nasional,” tutur Junaidi.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa BTN selama ini telah menjadi mitra erat Himperra dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurut Ari, BTN berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
     
    “Himperra mengucapkan selamat kepada BTN, yang telah konsisten memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui penyaluran KPR selama 48 tahun. Pencapaian tersebut harus diapresiasi karena merupakan bukti solidnya BTN sebagai bank pemimpin KPR di perbankan nasional. Himperra berharap dapat terus berkolaborasi bersama BTN dalam mendukung program perumahan rakyat, karena baik Himperra maupun BTN memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah,” tutur Ari.

  • Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Praatiypo mendesak segera diselesaikannnya kasus dugaan pidana korupsi yang menyeret Harun Masiku yang kini buron. 

    Najih meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengejar dan menangkap Harun Masiku. 

    “Harun Masiku ini sudah nyaris 5 tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” ujar Najih dalam keterangan pers tertulis dikutip Sabtu, (14/12/2024).

    Najih menduga ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.

    Najih lantas mendorong KPK dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.

    “Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” ujarnya.

    Najih mendesak juga agar kader PDIP membantu penegak hukum menangkap Harun Masiku.

    “Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran jika Pak Hasto lantang bicara dimana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” kata Najih.

    Diketahui, mantan politisI PDI-P Maruarar Sirait mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku. Bagi yang menemukan Masiku, Maruarar menjanjikan hadiah uang sebesar Rp 8 miliar.

    Adapun Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku. 

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikatakan Ara, sapaan akrabnya, program KPR dengan skema FLPP ini sebelumnya telah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, program ini menjadi salah satu program positif yang layak untuk dilanjutkan.

    “Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus pada zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujarnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    “Perubahan yang belum bagus kita perbaiki. Namun, yang sudah bagus mari kita lanjutkan. Kalau bisa kita besarkan lagi,” tambahnya terkait KPR dengan skema FLPP.

    Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257.000 unit rumah dari target 3 juta rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

    Dia berharap, APBN mencukupi pada 2025. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP.

    “Jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas. Nah, harapannya tentu ada yang mendukung dengan program yang sudah bagus itu, seperti KPR dengan skema FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.