Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk
rumah
dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Maruarar Sirait
mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat,” ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Selain
PPN 0 persen
untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat,” tambah dia.
Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.
Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.
“(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Maruarar Sirait
-
/data/photo/2025/01/07/677d3232215c9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB")
Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB
-
Prabowo Bakal Teken Aturan Tarif BPHTB 0% untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal mengimplementasikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan saat Prabowo memasuki masa pemerintahan dalam 90 hari pertama.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas tekait percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujarnya kepada wartawan.
Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah.
Menurutnya, pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujarnya
Maruarat menambahkan bahwa Presiden Ke-8 RI juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” pungkas Maruarar.
-
/data/photo/2025/01/04/6778942666531.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam")
Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam
Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.
Mendagri mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong program Penyediaan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikan Mendagri setelah melihat langsung simulasi pelayanan penerbitan PBG di Balai Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).
“Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” katanya di hadapan awak media, seperti dalam siaran persnya.
Mendagri mengungkapkan, beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka pun meminta adanya kebijakan
pembebasan biaya BPHTB dan PBG
.
Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mendagri merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.
Pertama
, beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu.
Kedua
, waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.
Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.
Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.
“Penjabat (Pj). Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.
Mendagri juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.
“Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” terangnya.
Mendagri berharap, sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
Untuk itu, dia mendorong 513 kabupaten/kota lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.
“Kalau ini dilakukan semua, semua daerah melakukan hal yang sama seperti di Tangerang, empat jam ya bukan 10 hari, kita tadi minta 10 hari, saya terus terang hormat dan acungkan jempol,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mendagri: Layanan penerbitan PBG dapat diproses kurang dari 10 jam
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.
Dia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong program penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Tito mengungkapkan beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu juga beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka meminta adanya kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG.
Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tito merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.
Pertama, beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu. Kedua, waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.
Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.
Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.
“Pj. Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.
Ia juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.
“Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” jelas Tito.
Dirinya berharap sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 513 kabupaten/kota lainnya didorong untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5074681/original/011458000_1735785846-c4bb9dc2-d23e-4f4e-a9d2-3d287c8993c6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga")
Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga
Pada 18 Desember 2024 lalu, sejumlah menteri meninjau langsung kolong jalan layang tersebut, kunjungan itu dirangkaikan dengan peresmian lapangan, pengelolaan sampah terpadu, dan Penyerahan Mockup Kunci Rumah Deret Tamansari.
Yang hadir antara lain Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, hingga jajaran Forkopimda Kota Bandung.
“Semoga dengan penataan yang lebih baik ini, masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih tertib, dan lingkungannya lebih baik lagi. Saya senang bisa hadir di kolong jembatan Pasupati ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih layak.
“Sudah tidak ada lagi sampah-sampahnya. Kemarin kan bau busuk, tapi sekarang sudah dibereskan. Kalau semua bersatu (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha) kita bisa beresin urusan permukiman kumuh ini,” katanya.
Ia juga mengapresiasi upaya relokasi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan. Sebanyak 34 keluarga dari Kota Bandung telah direlokasi ke hunian yang lebih layak di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.
-
Perumnas kembangkan hunian hijau di Kabupaten Bandung
Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.
Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).
“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini”, ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.
Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.
Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).
Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga,” ujar Maruarar.
Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.
Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri Ara Sebut Satu Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Ditempatkan Khusus Pegawai KPK – Halaman all
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Maruarar Sirait mengusulkan agar satu tower Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta dikhususkan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rusun Wisma Atlet Kemayoran saat ini sedang direvitalisasi sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025.
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan rusun ini memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatannya.
Rusun ini pernah digunakan untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, untuk penanganan Covid-19, dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu towernya perlu ditempatkan oleh orang yang sudah berjuang untuk negara seperti pegawai KPK.
“Kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti para pegawai KPK,” kata Ara ketika meninjau progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran, dikutip dari siaran pers pada Rabu (1/1/2025).
Ia mengatakan telah memberikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet.
Ara memastikan akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.
“Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai,” ujar Ara.
Secara keseluruhan, progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran telah mencapai 66 persen.
Revitalisasi 3 tower di Blok C2 ditargetkan akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10.
Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.
Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.
Revitalisasi ini memiliki nilai kontrak Rp 367 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.
-
Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.
Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.
“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).
Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.
Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.
Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.
Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.
“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).
-
Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.
Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.
“Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).
“Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan,” tambahnya.
Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.
“Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” pesan Prabowo.
“Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” tuturnya.
Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.
Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.
“Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” katanya.
“Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, ‘Ini perintah presiden’,” sambung Prabowo disambut gelak tawa.
Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.
“Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak,” beber Prabowo.
“Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih,” imbuhnya berkelakar kepada Ara.
(skt/sfr)
-
Pemerintah Susun Regulasi Garap Tanah Sitaan dari Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini mengkaji dan menyusun regulasi untuk memanfaatkan tanah sitaan dari para koruptor untuk dibangun program 3 Juta Rumah per tahun.
“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Kontan, Senin (30/12/2024).
Dalam menjalankan program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto, Ara mengaku sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.
“Saya baru tiga bulan jadi menteri, tapi sudah didukung ekosistem yang baik. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak, termasuk dalam upaya mewujudkan perumahan rakyat,” ujar Ara.
Ia menyebut, untuk mempercepat pelayanan publik, Presiden Prabowo telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi aturan harus tetap diperketat.
“Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan,” jelasnya.
Ara juga mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan rakyat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.
“Pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya. Kalau tidak bertanggung jawab, pasti usaha itu akan hancur. Siapa yang mau percaya?” tegasnya.
Ara juga mengapresiasi Buana Kassiti Group, yang ia nilai sudah bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya, terbukti dari keluhan yang tidak ada dari penghuni rumah.
Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Menteri Ara Sebut Tanah Koruptor Bakal Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah