Tag: Maruarar Sirait

Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

“Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

“Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.

11/10/2025 13:57
Maruarar Sirait Ingatkan Biaya PBG Gratis Saat Cek Rumah Subsidi di Binjai Medan 10 Oktober 2025

Maruarar Sirait Ingatkan Biaya PBG Gratis Saat Cek Rumah Subsidi di Binjai
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan bersubsidi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
Pantauan Kompas.com, Jumat (10/10/2025), Maruarar datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Perumahan Syalica Residence 3, Jalan MT Haryono.
Maruarar pun mendatangi warga dan mengecek kondisi rumah bersubsidi yang ada di lokasi.
Setelah itu, dia menyosialisasikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dia menuturkan bahwa Sumut telah mendapatkan kuota 20 ribu rumah bersubsidi. Adapun 8,2 ribu unit rumah bersubsidi sudah dibangun.
Oleh karena itu, dia mengajak warga setempat untuk menyampaikan kabar baik itu ke keluarganya masing-masing sehingga setiap warga dapat memiliki rumah.
Saat diwawancarai, Maruarar menyampaikan bahwa rumah bersubsidi di Binjai sangat bagus, mulai dari segi kualitas bangunan serta lokasi yang cukup strategis.
“Lokasinya bagus, dekat dengan sekolah, pasar, dan rumah sakit. Semua rakyat di sini senang,” ujar Maruarar.
Di samping itu, dia pun menekankan pemerintah tidak memungut biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Nah, saya senang sekali. Di sini BPHTB dan PBG-nya sudah gratis. Artinya di sini pihak Wali Kota Binjai sudah menjalankan kebijakan pro-rakyat dari tingkat nasional dengan sangat baik,” ungkap Maruarar.
Ia menerangkan, dalam program rumah bersubsidi ini hanya mengenakan bunga 5 persen dengan DP 1 persen.
Adapun pemerintah menargetkan pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 350 ribu unit pada tahun ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 17:40
Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, banyaknya PBG yang diterbitkan mencerminkan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
Pesan itu disampaikannya Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).
“Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi, kalau semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya kepemilikan rumah semakin terjangkau.
Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).
Namun, Tito menekankan bahwa pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada.
Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah dengan angka penerbitan rendah agar segera meningkatkannya.
“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak menyosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
Tito menegaskan pentingnya mendukung program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan.
Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tumbuh 8 persen pada akhir 2029.
“Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelas Tito.
Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa membangun seluruh rumah hanya dengan mengandalkan anggaran negara.
Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
“Ada rumah yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada pula yang dibangun masyarakat sendiri. Semua didukung kebijakan agar harga rumah semakin terjangkau,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan, Provinsi Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan kinerja tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujar Tito.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan.
Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ucap Tito.
Dalam forum tersebut juga hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
Usai kegiatan, Mendagri Tito bersama Menteri PKP Maruarar dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni.
Ketiganya kemudian berdialog dengan para penghuni terkait kondisi sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Sebagian penghuni mengapresiasi fasilitas yang tersedia, sedangkan lainnya memberikan masukan untuk perbaikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 15:37
Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.

“Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10).

Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Namun, Tito menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda harus mensosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.

“Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelasnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi upaya bersama dari berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.

“Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.

“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tuturnya.

Sebagai Informasi, turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.

Setelah dari forum itu, Tito bersama Maruarar dan Musa meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni dan berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas yang ada.

(prf/ega)

10/10/2025 14:42
BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

“Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/10/2025 11:22
Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya melalui sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Ara menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan.

“Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI. Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.

Kedua, penguatan penyaluran KUR Perumahan. Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.

“Negara sangat perhatian agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” katanya.

Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ara menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.

Ia pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.

“Program perumahan ini tidak hanya untuk menyediakan rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah agar layak huni. Saya percaya BRI bisa menjadi mitra kunci dalam mempercepat tercapainya target 3 juta rumah Presiden Prabowo,” ujar Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh BRI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga melalui skema inovatif terbaru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

BRI melihat terobosan yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Menteri benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, program perumahan berjalan masif dengan berbagai inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada.

“Kami siap mendukung program 3 juta rumah, baik melalui FLPP maupun KUR perumahan, mengingat BRI adalah salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia,” ujar Hery Gunardi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/10/2025 23:26
Menteri PKP Apresiasi BRI, Realisasi Kuota Rumah Subsidi Capai 71%

Jakarta –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) atas capaian realisasi rumah subsidi tertinggi di antara bank Himbara.

Realisasi rumah subsidi yang disalurkan BRI mencapai 71% dari total kuota yang dialokasikan.

“Saya sengaja datang ke sini untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirut karena pertumbuhannya paling besar. Jadi ke dapan nanti Pak Dirut menyampaikan datanya. Saya terima kasih karena Pak Dirut tadi sudah menyampaikan akan sangat serius untuk rumah subsidi ini,” ujar Ara kepada wartawan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ara menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan program perumahan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan, dari sisi permintaan, tidak ada bank yang lebih berpengalaman maupun memiliki jaringan seluas BRI dalam menyalurkan rumah subsidi.

“Jadi ini sangat bagus, program yang luar biasa dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dari segi demand, tentu tidak ada bank yang lebih berpengalaman dan punya jaringan lebih hebat daripada BRI,” pungkasnya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menegaskan peningkatan paling besar memang ditunjukkan dari bank BRI. Ia menyampaikan kuota rumah subsidi BRI tahun ini naik signifikan, dari 17 ribu unit tahun lalu menjadi 25 ribu unit, atau meningkat 47%. Hingga kini, realisasinya sudah 71%, jauh di atas rata-rata bank lain.

“Kalau tahun lalu hanya 17 ribu, Pak Dirut, tahun ini meningkat 47%, alokasi kuota untuk BRI itu 25 ribu. Dari 25 ribu, itu kita catat realisasi per hari ini sudah di 17.822 atau 71%,” jelas Heru.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyebut capaian ini didukung kondisi keuangan BRI yang solid.

“Kalau likuiditas di BRI ya ample (besar) sekali. Kalau lihat ngukur likuiditas kan dari LDR, loan to deposit ratio. LDR kita masih jauh di bawah 87-89%. Apalagi kemarin dapat tambahan lagi kan, Rp55 triliun tuh dari pemerintah,” ujarnya.

Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu rumah subsidi, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Namun backlog perumahan masih mencapai 10 juta unit. Ara menekankan percepatan program penting agar rakyat berpenghasilan rendah bisa segera memiliki hunian layak.

Selain rumah subsidi, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini memungkinkan UMKM yang berusaha dari rumah memperoleh pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga 6%. Program lain yang disiapkan adalah rumah susun subsidi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan capaian 71%, BRI dinilai mampu menjaga momentum penyaluran rumah subsidi sekaligus mendukung target besar pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(prf/ega)

02/10/2025 21:08
Sodorkan Pengusaha dari Office Boy Hingga Target 3 Juta Rumah Subsidi, Sang Menteri Asal Senangkan Prabowo?

Fenomena Mantan Office Boy

Jagat nasional digemparkan oleh sosok entrepreneur muda berbakat yang telah sukses membangun bisnis di sektor Perumahan Rakyat. Bahkan nama-Nya disebutkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait sebagai sosok hebat. Ara menyebutkan nama pria tersebut adalah Angga Budi Kusuma.

Ia merupakan mantan office boy di perusahaan yang kini dipimpinnya, yakni Pesona Kahuripan Group. Dalam debut kariernya dianggap melesat. Angga dalam periode tujuh-delapan tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy di kantoran.

Dalam catatan perjalanan bisnisnya, Angga mengatakan telah berhasil membangun 2.400 rumah subsidi pada tahun 2024 dan Ketika ditanya keuntungannya, ia mengaku mendapatkan keuntungan Rp 20 juta dari satu rumah subsidi yang berhasil dibangun.

Sungguh fantastis keuntungan yang diperolehnya dalam bisnis Perumahan Subsidi. Ara menyebutkan pada pada 2025 sebesar Rp 72 miliar dan kemungkinan di tahun 2026 angga akan meraup Rp 120 miliar. Keberhasilan dan pencapaian Angga, bisa dikatakan menjadi portofolio politik diri-Nya untuk Ara di depan Prabowo Subianto .

Mimpi Buruk

Mengingat kembali, Kita juga pernah tersentak dengan terbentuknya 80 ribu Koperasi Desa Merah putih hingga dapat menggerakkan ekonomi nasional sebesar 400 T.

Namun, kata Menko Pangan, nyaris 6,5 bulan khusus pembiayaan Kopdes tidak jelas alias muter-muter. Apakah akan sama dengan isu program Perumahan rakyat hingga akan membangun jutaan rumah subsidi.

Apakah mimpi buruk tersebut terulang dalam program kerja Kementrian Perumahan Rakyat? Diinformasikan jika Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun pada 2025. Tercatat penyerapan KUR dapat optimal jelang akhir tahun dengan dukungan penyaluran dari perbankan.

01/10/2025 08:09
Prabowo Resmikan Akad Massal Rumah Subsidi: Janji 25.000, tapi Terealisasi 26.000 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26 Ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

Prabowo senang dan mengapresiasi kerja keras semua pihak, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah merealisasikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, jumlah rumah yang terealisasi melebihi janji yang disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait.

“Saya sangat bangga sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hari ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini. Memang, saudara Maruarar Sirait berjanji 25.000 rumah pada 29 September yaitu hari ini dan saya katakan saya akan hadir,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.

“Alhamdullilah saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji. Ya kan, janjinya 25.000 ternyata yang dihasilkan 26.000 (rumah),” sambungnya.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti perubahan polar pikir dan cara kerja pejabat negara. Sebab, kata Prabowo, biasanya pejabat hanya mengobral janji dan realisasinya tak sampai dengan target.

“Ini untuk budaya bangsa Indonesia, agak anomalo. Agak aneh, kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai, kali ini dibalik janji 25.000, tetapi hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental dan pikiran dari para pejabat dan pemimpin,” ujarnya.

29/09/2025 21:00
Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Maruarar Sirait (Ara) membeberkan bahwa salah satu pihak yang menerima rumah subsidi dari Presiden Prabowo Subianto adalah keluarga Affan Kurniawan.
Affan diketahui merupakan seorang driver ojek online (ojol) yang tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di Jakarta pada demo Agustus 2025 lalu.
Selain itu, keluarga dari empat korban tewas dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, juga mendapat rumah subsidi.
Hal tersebut Ara sampaikan saat menghadiri acara akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
“Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Ara.
“Kami juga melaporkan, Pak, kenapa hari ini juga, sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk empat korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Qodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar, Pak. Kemudian juga buat keluarga Affan di tempat ini, Pak,” sambungnya.
Ara mengatakan, pemberian rumah subsidi ini mungkin tidak bisa mengobati rasa duka keluarga.
Akan tetapi, kata dia, rumah subsidi ini menjadi bukti bahwa negara hadir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin, Pak,” jelas Ara.
Lalu, Ara menyampaikan kenapa pihaknya memilih Bogor sebagai lokasi peresmian rumah subsidi.
Dia mengatakan, Bogor merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.
“Dari data Ibu Kepala BPS, terbesar di Indonesia, 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua, di sini juga kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat bagus perumahannya, Pak, sering mendapatkan penghargaan,” katanya.
Sementara itu, Ara juga mengungkit sosok dari pengembang rumah subsidi di Bogor.
Dia menyebut nama pengembang itu adalah Angga yang dulunya adalah office boy di perusahaan yang ia pimpin.
“Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua, dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini, Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah, dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah, Pak,” imbuh Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/09/2025 19:02