Tag: Maruarar Sirait

  • HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN  pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

    Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada acara penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

    Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile. Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    Hal ini sejalan dengan visi BTN yang ingin selalu menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam melakukan transaksi finansialnya. “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,”tegas Nixon menambahkan.

    Selain soft launching Bale by BTN, dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48, telah dilaksanakan pameran properti yakni BTN Properti Expo 2024. Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. 

    Hal ini dibuktikan dari realisasi KPR yang melebihi target. Dari jumlah berkas pengajuan KPR yang masuk ke BTN nilainya telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

    Disisi lain, terkait dengan HUT KPR Nixon mengatakan, selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
     
    “BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” paparnya.
     
    BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pelaku bisnis industri properti.
     
    Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
     
    Lebih lanjut, Nixon menegaskan, BTN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
     
    “BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

    Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10?ri total penyaluran KPR BTN. “Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN,” ujar Maruarar.

    Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. “Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” kata Maruarar.

    Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. “Kami mendoakan,agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya,” tutur Maruarar.

    Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. “Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Maruarar.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung Program 3 juta rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan untuk memberikan akses bagi pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi untuk pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” ujar Erick.

    Selain Menteri Ara, para pengembang selaku pemangku kepentingan di sektor perumahan turut memberikan apresiasinya terhadap BTN yang telah menjadi mitra kerja erat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, mengatakan bahwa sejak 1976, BTN telah memberikan manfaat hunian yang layak dan terjangkau kepada jutaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah.

    “Saat ini, BTN sudah berkembang menjadi bank yang menjadi partner bagi siapapun dan memberikan kontribusi berupa akses kepada masyarakat untuk mudah memiliki rumah. Kami di REI sangat terbantu, serta selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama BTN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KPR BTN yang ke-48 kepada BTN. Semoga BTN menjadi bank yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Joko.
     
    Pada kesempatan yang sama,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah mengapresiasi BTN yang telah bekerja keras selama 48 tahun membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

    “APERSI selaku pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia mendukung komitmen BTN untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, agar sektor perumahan dapat semakin signifikan menggerakkan perekonomian dan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan BTN dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi sektor perumahan nasional,” tutur Junaidi.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa BTN selama ini telah menjadi mitra erat Himperra dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurut Ari, BTN berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
     
    “Himperra mengucapkan selamat kepada BTN, yang telah konsisten memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui penyaluran KPR selama 48 tahun. Pencapaian tersebut harus diapresiasi karena merupakan bukti solidnya BTN sebagai bank pemimpin KPR di perbankan nasional. Himperra berharap dapat terus berkolaborasi bersama BTN dalam mendukung program perumahan rakyat, karena baik Himperra maupun BTN memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah,” tutur Ari.

  • Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Praatiypo mendesak segera diselesaikannnya kasus dugaan pidana korupsi yang menyeret Harun Masiku yang kini buron. 

    Najih meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengejar dan menangkap Harun Masiku. 

    “Harun Masiku ini sudah nyaris 5 tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” ujar Najih dalam keterangan pers tertulis dikutip Sabtu, (14/12/2024).

    Najih menduga ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.

    Najih lantas mendorong KPK dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.

    “Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” ujarnya.

    Najih mendesak juga agar kader PDIP membantu penegak hukum menangkap Harun Masiku.

    “Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran jika Pak Hasto lantang bicara dimana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” kata Najih.

    Diketahui, mantan politisI PDI-P Maruarar Sirait mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku. Bagi yang menemukan Masiku, Maruarar menjanjikan hadiah uang sebesar Rp 8 miliar.

    Adapun Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku. 

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikatakan Ara, sapaan akrabnya, program KPR dengan skema FLPP ini sebelumnya telah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, program ini menjadi salah satu program positif yang layak untuk dilanjutkan.

    “Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus pada zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujarnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    “Perubahan yang belum bagus kita perbaiki. Namun, yang sudah bagus mari kita lanjutkan. Kalau bisa kita besarkan lagi,” tambahnya terkait KPR dengan skema FLPP.

    Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257.000 unit rumah dari target 3 juta rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

    Dia berharap, APBN mencukupi pada 2025. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP.

    “Jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas. Nah, harapannya tentu ada yang mendukung dengan program yang sudah bagus itu, seperti KPR dengan skema FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

  • KPK Panggil Yasonna sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Hari Ini

    KPK Panggil Yasonna sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku, pada hari ini, Jumat (13/12).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok [hari ini, Jumat],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (12/12).

    Belum diketahui apakah Yasonna bakal hadir dalam pemanggilan ini. Sebelumnya, Yasonna mengaku belum menerima undangan.

    “Saya belum dapat undangannya. Saya juga bingung dalam kapasitas apa sebagai saksi itu,” kata Yasonna kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

    Harun sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020.

    Saat itu, Yasonna menjabat sebagai menteri yang mempunyai tanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar-masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Pada Kamis, 5 Desember 2024, KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku. Terdapat empat foto Harun di surat penangkapan tersebut.

    Berbeda dengan surat pertama tahun 2020 lalu yang hanya mencantumkan satu foto dan tidak memuat ciri-ciri khusus dari mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Surat penangkapan DPO itu keluar tak lama setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membuka sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menangkap Harun.

    Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

    Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

    KPK mengatakan Harun berada di lokasi yang masih bisa terpantau, namun belum bisa dilakukan penangkapan.

    “Informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman posisinya, penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” kata Tessa, Jumat (6/12) petang.

    (yoa/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • 2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kekalahan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta memicu perbincangan panas di media sosial (Medsos).

    Pegiat Medsos Jhon Sitorus blak-blakan menyebut dua nama yang dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk ini, mantan Presiden Jokowi dan politisi Maruarar Sirait.

    “2 orang kontributor terbesar penyebab kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta, Jokowi dan Maruarar Sirait,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (12/12/2024).

    Dikatakan Jhon, dukungan Jokowi justru menjadi beban bagi RK. Alasannya, banyak warga Jakarta, yang dikenal kritis dalam politik, memandang Jokowi sebagai musuh demokrasi.

    “Jokowi, musuh Demokrasi di benak orang-orang Jakarta yang mayoritas melek politik,” sebutnya.

    Diungkapkan Jhon, pada Pilpres 2024 belum lama ini, suara Prabowo-Gibran hanya 41,64 persen di Jakarta. Sementara suara Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta hanya 39,4 persen.

    “Baik Prabowo dan Ridwan Kamil sama-sama diendorse Jokowi,” ucapnya.

    Ia menambahkan, pemilih Anies Baswedan yang sebelumnya mendominasi Jakarta sebagian besar kini beralih mendukung Pramono Anung.

    “Suara Anies di Pilres sebagian besar bermigrasi ke Pramono. Pemilih Anies, sudah pasti tidak akan memilih calon yang didukung Jokowi,” Jhon menuturkan.

    Selain itu, kata Jhon, Maruarar Sirait dinilai sebagai faktor lain yang turut memicu kekalahan.

    Kampanye bertema SARA yang dilakukan Maruarar, khususnya membawa isu dukungan umat Kristen terhadap Ridwan Kamil, dinilai tidak efektif.

  • Usung Konsep Hijau, Menko AHY dan Menteri Ara Kunjungi Perumahan MGK di Serang – Page 3

    Usung Konsep Hijau, Menko AHY dan Menteri Ara Kunjungi Perumahan MGK di Serang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke lokasi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infinity Realty di Desa Nagara, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kedatangan keduanya untuk melihat langsung proyek perumahan yang diketahui mengusung konsep bangunan hijau. “Saya bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan, Bapak Maruarar Sirair, dan teman-teman yang terlibat secara langsung dalam pembangunan kawasan perumahan sangat mengapresiasi bahwa perumahan ini sudah mengusung konsep bangunan hijau yang menjadi tuntutan zaman,” kata Menko AHY di Serang.

    Dikatakan jika rumah hijau (green housing) adalah suatu keharusan dan menjadi masa depan dalam konsep hunian ke depan. Dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter tersebut perlu dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang terbuka agar penggunaan energi bisa semakin efisien.

    Artinya, penghuni tidak perlu menyalakan lampu karena penerangan ruangan cukup dan penggunaan pendingin ruangan (AC) lebih efisien. Begitu pula efisiensi dalam penggunaan air, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

    AHY mengatakan dirinya hari ini senang sekali karena bisa datang langsung ke Perumahan MGK. Selain juga bertemu dengan masyarakat yang sudah atau akan menempati rumah di Perumahan MGK.

    “Sehingga ke depan kita juga ingin meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanannya terjamin. Karena itu, ke depan kita akan mendorong agar semua rumah menggunakan konsep yang mengacu pada standar dan kriteria green housing,” tegas AHY.

    Menko AHY turut mengapresiasi perumahan MGK yang memiliki tinggi plafon tinggi (high ceiling) 3,5 meter, sehingga meski di luar cukup terik tetapi dia merasakan di dalam rumah lebih sejuk dan tidak pengap.

    “Karena sirkulasi udaranya juga baik, yang jelas terang di dalam, jadi enggak ada masalah sama sekali tentang pencahayaan dan penerangan,” ungkapnya.

    Menteri PKP juga mengapresiasi konsep hunian hijau dan keberhasilan Perumahan MGK meraih sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Predikat Utama yang pertama untuk perumahan subsidi. Upaya itu menunjukkan komitmen pengembang terhadap penerapan kaedah green housing.

    “Saya sudah lihat langsung rumah di sini, kualitas cukup baik. Ini harus dipertahankan. Tadi saya tanya juga warga di sini soal air bersih, kata mereka kalau ada masalah pasokan air dari PDAM, maka pengembang yang pasok airnya. Ini contoh yang baik menurut saya,” jelas Ara.

     

  • BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas keberhasilannya dalam mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Dalam dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BTN berhasil menyalurkan KPR untuk hampir 30.000 unit rumah.

    Dalam acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Maruarar menegaskan pentingnya peran BTN sebagai BUMN spesialis pembiayaan perumahan.

    “Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa Kementerian BUMN telah bekerja sangat baik, terutama melalui BTN, dalam memberikan perumahan bagi rakyat. Saya berharap semua pihak tetap solid untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak,” ujar Maruarar, Kamis (12/12/2024).

    Ia juga mengapresiasi inovasi BTN yang memungkinkan pekerja informal seperti pedagang warung bakso dan sayur, serta pekerja disabilitas, mendapatkan akses KPR. Hal ini menunjukkan komitmen BTN dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    Program 3 Juta Rumah

    Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, menegaskan bahwa program perumahan menjadi bagian penting dari kebijakan Presiden Prabowo.

    “Kami berfokus pada masa depan keluarga Indonesia dengan program 3 Juta Rumah dan berbagai inisiatif lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Doni.

     

  • Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah selama dua bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu menarik perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan tersebut.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam programnya,” katanya di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    “Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia,” lanjutnya.

    Ara juga mengapresiasi inovasi BTN dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    BTN disebut tidak hanya menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” ujar Ara.

    Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

    Menurut dia, program yang dijalankan Prabowo adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia.

    “Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia,” kata Doni.

    Ia menambahkan, program perumahan di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari Kementerian PKP.

    Siapkan 600 Ribu Unit untuk Tahun Depan

    Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, tahun depan pihaknya telah memiliki stok rumah sebanyak 600 ribu unit untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

    Nixon melanjutkan, BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

    Sehingga, 8 persen pertumbuhan ekonomi dan 0 persen poverty dapat terwujud.

    “Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah,” kata Nixon.

    Adapun pada hari ini, BTN serentak melakukan akad massal di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesiav

    Akad massal ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

    Mengusung tema “KPR Pasti BTN”,  kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kegiatan seremonial penyaluran KPR pada hari ini adalah langkah awal kita semua,” ujar Nixon.

    “Kami berharap bahwa inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” lanjutnya.

    Sementara itu, KPR massal di Serang ini diikuti oleh 235 calon debitur.

    KPR massal mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi sebanyak 225 unit.

    Lalu, KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Nixon mengatakan, 72 orang atau lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita.

    81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

    “Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44 ribu yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025,” pungkas Nixon. 

  • Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    BPTHB dan PBG Dihapus, Menteri Ara Sebut untuk Ringankan Masyarakat

    Serang, Beritasatu.com – Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) resmi dihapus pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, penghapusan BPHTB dan PBG untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, terutama dalam program 3 juta rumah per tahun Presiden Prabowo Subianto.

    Penghapusan biaya pembangunan rumah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “BPHTB sudah nol, PBG sudah nol, itu kan sebelumnya tidak terjadi. Jadi artinya pembeli jadi lebih murah. Nah, langkah-langkah ya berkat arahan Pak Menko, Pak Presiden. Jadi kita bekerja bagaimana mempermudah rakyat dan developer,” ujar Ara sapaan akrabnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Saat ditanya bagaimana nasib harga rumah subsidi seusai BPHTB dan PBG dihapus, Ara menegaskan pemerintah sejatinya memberikan kebijakan prorakyat. Masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi yang murah, tetapi berkualitas.

    “Itu kan kalau BPHTB yang bayarkan konsumen, jadi konsumennya lebih ringan kan. Kan kita diminta sama Pak Presiden Prabowo dan Pak AHY untuk mengusahakan kebijakan yang prorakyat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, dan percepatan penerbitan PBG untuk MBR dalam rangka percepatan program 3 juta rumah per tahun.

    SKB terkait BPHTB dan PBG dihapus itu nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) oleh masing-masing kepala daerah. SKB tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

  • AHY Minta Program 3 Juta Rumah Usung Konsep Green Housing

    AHY Minta Program 3 Juta Rumah Usung Konsep Green Housing

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau perumahan subsidi Mulia Gading Kencana (MGK) Residence di Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024).

    Dalam kunjungannya, AHY mengapresiasi rumah subsidi ini yang mengusung konsep green housing. Konsep ini dirancang untuk menciptakan efisiensi energi, memaksimalkan ruang terbuka, serta mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    “Green housing ini menjadi keharusan dan masa depan kita. Rumah harus dikelola dengan mempertimbangkan ruang terbuka serta efisiensi energi sehingga penghuni tidak perlu selalu menyalakan lampu. Matahari bisa dimanfaatkan secara optimal, termasuk dalam efisiensi air dan pengelolaan sampah,” jelas AHY.

    AHY berharap program rumah subsidi, seperti yang termasuk dalam target 3 Juta Rumah, ke depan lebih banyak mengadopsi konsep green housing. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat.

    “Rumah ke depan harus memastikan aspek kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang terjamin bagi masyarakat,” tambah AHY.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen dalam mewujudkan konsep green housing.

    “Sebagai pemerintah, kami harus memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung developer untuk membangun perumahan yang memenuhi standar ini (green housing). Dengan begitu, rakyat juga akan merasa lebih puas dan senang memiliki hunian seperti ini,” ujar Ara.