Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Jakarta (beritajatim.com) – Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam 46 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mendorong penyaluran hampir 30 ribu unit rumah untuk masyarakat.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait, memuji peran BTN dalam mendukung program pemerintah yang fokus pada penyediaan perumahan rakyat.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus. BTN mampu mewujudkan program ini dengan cepat. Kita harus kompak bekerja sama demi menyediakan perumahan layak bagi rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

    Akses KPR untuk Pekerja Informal
    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN yang memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya untuk pekerja berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “BTN luar biasa karena mampu membantu pemilik warung bakso, warung sayur, hingga pedagang kecil mendapatkan KPR meski tanpa slip gaji. Ini bentuk inklusivitas perbankan yang perlu diapresiasi,” ungkapnya.

    BTN Kuasai Market Share KPR Nasional

    Menurut Maruarar, BTN telah menjadi tulang punggung dalam penyaluran KPR di Indonesia sejak 1976. Saat ini, BTN menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya doakan tahun depan BTN bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Harus ada progres dalam penyediaan perumahan rakyat,” ujarnya optimis.

    Fokus pada Generasi Milenial dan Gen Z

    Tidak hanya itu, BTN juga memainkan peran penting dalam memberikan akses KPR bagi kaum milenial dan Generasi Z. Program ini membuka peluang bagi anak muda Indonesia untuk memiliki rumah di usia produktif, sekitar 30 tahun.

    “Ini langkah nyata bahwa negara hadir untuk anak muda dan kelompok pekerja informal. Ini harapan besar bagi generasi masa depan kita,” kata Maruarar.

    Edukasi dan Dukungan Bagi Pengembang Muda

    Maruarar juga memuji langkah BTN yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengembang perumahan, termasuk dari organisasi seperti Realestat Indonesia (REI), APERSI, dan Himperra.

    “Saya mendoakan agar para pengembang semakin sukses dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Serang kemarin, saya bertemu dengan pengembang muda bernama Wawan yang berhasil membangun ribuan rumah dalam setahun. Ini bukti bahwa pemerataan ekonomi bisa tercapai dengan dukungan semua pihak,” tutup Maruarar.

    Dengan berbagai pencapaian ini, BTN dan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, baik untuk generasi muda, pekerja informal, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. (ted)

  • Jawaban Tak Terduga Gibran Rakabuming Usai Dipecat dari PDIP

    Jawaban Tak Terduga Gibran Rakabuming Usai Dipecat dari PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai pemecatan dirinya oleh PDI-Perjuangan (PDIP) beberapa hari lalu.

    Dia mengaku tidak masalah dipecat hanya karena memiliki pendapat yang berbeda di PDIP. Gibran berpandangan bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah partai merupakan hal yang biasa. Bahkan, menurut Gibran, perbedaan juga bisa jadi hal positif karena bisa mewarnai demokrasi di Indonesia.

    “Sekali lagi yang namanya perbedaan adalah hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita,” tuturnya di sela-sela Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12).

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan  bukan hanya dirinya saja yang dipecat oleh PDIP, tetapi juga Ketua Umum PP Pemuda Katolik yaitu Stefanus Gusma.

    Stefanus Gusma mundur dari jabatannya sebagai Badiklatpus PDI-Perjuangan bersamaan dengan Maruarar Sirait.

    “Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai,” kata Gibran. 

    Kendati demikian, Gibran mengaku senang dengan sikap Stefanus Gusma yang ingin merangkul semua pihak di organsiasi PP Pemuda Katolik.

    “Jadi saya senang sekali dengan Pak Ketua ber-statement akan merangkul, mengajak semua pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun back ground-nya dan apapun afiliasi politiknya dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua,” ujarnya.

  • Gibran Singgung Pemecatannya Sebagai Kader PDIP di Pelantikan PP Pemuda Katolik – Page 3

    Gibran Singgung Pemecatannya Sebagai Kader PDIP di Pelantikan PP Pemuda Katolik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatannya oleh PDI Perjuangan (PDIP) dari keanggotaan partai.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik periode 2024-2027 di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Lantai 8, Jalan Taman Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Gibran menuturkan nasibnya serupa dengan Ketua Umum (Ketum) PP Pemuda Katolik periode 2024-2027 Stefanus Gusma.

    “Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai,” tutur dia.

    Meski begitu, Gibran menyatakan perbedaan merupakan suatu kewajaran. Perbedaan, ujar dia juga menjadi warna dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

    Adapun Stefanus Gusma yang disinggung Gibran tercatat pamit dari PDIP. Gusma sapaan akrab Stefanus Gusma sendiri bergabung dengan PDIP sejak 2012, dan saat itu dia diajak lalu dimentori langsung oleh Maruarar Sirait.

    Setelah itu, Gusma aktif mendampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka kampanye di beberapa daerah mulai dari kunjungan kampanye ke berbagai tempat, seperti kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir tahun 2023.

    “Tapi bapak-ibu, saya ingatkan juga pak ketua. Sekali lagi, yang namanya perbedaan adalah hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita,” klaim Gibran.

    Oleh sebab itu, Gibran mengaku sangat senang dengan PP Pemuda Katolik yang berkomitmen merangkul semua golongan.

    “Apapun background-nya dan afiliasi politiknya dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua,” kata dia.

  • Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan tiga paket kebijakan ekonomi untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. 

    Pertama, kata Menaker, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

    Menaker menyampaikan bahwa pekerja di sektor padat karya (seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, lanjutnya dukungan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin (17/12/2024). 

    Melalui program JKP, lanjutnya mereka juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana sebesar Rp2.400.000. 

    Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.

    “Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK,” ucap Menaker.

    Ketiga, jelas Menaker relaksasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi tersebut berupa potongan 50 persen iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja. 

    Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.

    “Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta itu. 

    Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Kemudian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Lalu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

     

  • APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Ketika bertemu delegasi World Bank, ia menyatakan bahwa tidak cukup bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja untuk merealisasikan program tersebut.

    “Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

    Jika hanya teknis saja, Ara menilai pihaknya akan gagal karena bedasarkan anggaran, mereka hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah.

    Sementara itu, target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah, di mana satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan.

    “Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Ara.

    Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyatakan bahwa penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program ini.

    Pemangku kepentingan itu mulai dari sektor publik, privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

    “Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn.

    Carolyn menjelaskan bahwa bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau pemodalan.

    Namun, juga bisa dalam bentuk kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data seperti pengumpulan dan pengkajian.

    Kerja sama analitis juga bisa berupa perumusan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

    “Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini,” ujar Carolyn.

    Selain itu juga dalam bentuk analitis penyusunan sistemnya.

    Seba, kata Carolyn, ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. 

  • BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan Super Apps Bale by BTN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT KPR BTN ke-48.

    Aplikasi ini merupakan transformasi dari BTN Mobile, yang selama ini menjadi platform andalan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa Super Apps ini akan diluncurkan secara resmi pada HUT BTN ke-75, yang jatuh pada 9 Februari 2025.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps ini kepada masyarakat,” kata Nixon dalam acara penutupan HUT KPR BTN ke-48, ditulis, Senin (16/12/2024).

    Fitur Unggulan Super Apps Bale by BTN

    Bale by BTN diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun ini dengan tiga program promo menarik:

    Bale Unlock Your World – Bebas biaya tarik tunai dan belanja di luar negeri menggunakan kartu debit BTN.
    Bale Be Free – Gratis biaya untuk transfer, top-up e-money, dan berbagai pembayaran melalui BTN Mobile.
    Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) – Cashback 30% hingga Rp15.000 untuk transaksi F&B, supermarket, bioskop, dan apotek menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN, atau kartu debit BTN.

    Program-program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sekaligus mendukung visi BTN sebagai pilihan utama keluarga Indonesia dalam transaksi finansial.

    Pameran Properti dan Pencapaian KPR BTN

    Sebagai bagian dari perayaan HUT KPR BTN, BTN juga menyelenggarakan BTN Properti Expo 2024 di delapan kota besar, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) ini mencatatkan realisasi KPR hingga Rp800 miliar, melampaui target awal.

    Sejak penyaluran KPR pertamanya pada 10 Desember 1976, BTN terus menjadi katalisator dalam ekosistem perumahan Indonesia. Saat ini, BTN memimpin pasar KPR nasional dengan pangsa pasar sekitar 40%, menjadikannya bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

    “BTN telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Melalui KPR subsidi, kami membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujar Nixon.

     

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menerbitkan surat utang dengan outstanding senilai Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia per September 2024.

    Tercatat, outstanding surat utang korporasi secara nasional senilai Rp474 triliun per September 2024.

    “SMF adalah penerbit surat utang terbesar kedua di Indonesia dengan outstanding sebesar Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin.

    Ananta menjelaskan, surat utang korporasi nasional yang diterbitkan di Indonesia mencapai Rp94,9 triliun per September 2024, yang terdiri dari obligasi dan surat utang jangka menengah (MTN).

    Sementara itu, lanjutnya, penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partrisipasi (EBA-SP) yang merupakan surat berharga khusus perumahan jumlahnya masih 0 pada tahun 2024.

    Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

    “Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal,” ujar Ananta.

    Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

    Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak.

    Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

    “Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

    “Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit,” ujar Ara dalam acara dialog “Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    “Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,” katanya.

    Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

    “Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP,” kata Ara.

    Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

    “Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang,” kata Ara.

    Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

    KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

    Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan pada 2025

    Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan pada 2025

    Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

    Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

    “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

    “Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan,” kata Ara.

    Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

    “Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

    Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

    “Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate,” tutur Menkeu.

    Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024