Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

    Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. 

    “Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

    Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

    “Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan.

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar. Di mana, perusahaan itu berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

    “Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal itu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

  • Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia.

    Tito menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini.

    “Dalam Zoom saya sudah sampaikan, paling lambat akhir Januari, setiap daerah untuk sudah membuat, kabupaten/kota khususnya ya, untuk membuat peraturan kepala daerah yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.

    Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Tito menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    Sebagai contoh, ia menyebut Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.

    Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.

    Selain itu, Tito memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.

    Ia berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau di pinggir kali.

    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ujar Tito.

    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga.

    Kemudian, para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia juga hadir, baik secara langsung maupun virtual, bersama tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad
    Tito Karnavian
    menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (
    PBG
    ) di seluruh Indonesia.
    Ia menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan
    kepala daerah
    (
    perkada
    ) terkait kebijakan ini.
    “Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (14/1/2025).
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten, Selasa.
    Kebijakan ini, sebutnya, hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.
    Tujuannya, adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan
    kemiskinan ekstrem
    di Indonesia.
    Mendagri menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (
    PAD
    ).
    Sebagai contoh, Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp 9,9 miliar rupiah dari total PAD Rp 2,9 triliun rupiah.
    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan
    exercise
    . Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” imbuhnya.
    Dia juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.
    Tito bahkan memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.
    Ia berharap, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.
    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, dan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin.
    Ada pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga serta para bupati/wali kota yang hadir secara langsung maupun virtual.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ragam Inisiatif OJK Dukung Program Pembiayaan 3 Juta Rumah – Page 3

    Ragam Inisiatif OJK Dukung Program Pembiayaan 3 Juta Rumah – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) diminta untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

    “BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun,” ujar  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Bila sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

    Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

    “Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” ujar dia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, saat ini BP Tapera tengah berkolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

    “Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut,” ujar Heru.

     

     

  • Revitalisasi Wisma Atlet Butuh Anggaran Rp357 Miliar, Ditarget Rampung April 2025

    Revitalisasi Wisma Atlet Butuh Anggaran Rp357 Miliar, Ditarget Rampung April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Wisma Atlet yang nantinya akan digunakan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai Rp357 miliar.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut revitalisasi wisma atlet itu ditargetkan  rampung pada April 2025. Saat ini pihaknya masih melakukan proses evaluasi pada sejumlah sarana dan prasarana yang rusak.

    “Untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan. Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya,” kata Ara dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2025).

    Adapun, revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Di mana, proses revitalisasi itu dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit.

    Kemudian revitalisasi juga dilakukan pada Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

    Sementara itu, proses revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33% dari rencana 81,58%.

    Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

    Namun demikian, Ara belum dapat memproyeksi berapa kiranya harga sewa yang bakal ditanggung bagi para ASN dan MBR yang akan tinggal di sana. Pasalnya, dia menyebut masih akan melakukan diskusi dengan sejumlah pihak terkait.

  • Viral Video Adik Prabowo Tolak Bersalaman dengan Marurar Sirait, Diduga Terjadi di Istana Negara

    Viral Video Adik Prabowo Tolak Bersalaman dengan Marurar Sirait, Diduga Terjadi di Istana Negara

    GELORA.CO – Sebuah video viral di media sosial yang menarasikan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menolak bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. 

     

    Dalam video itu, terlihat Maruarar Sirait menghampiri Hashim, namun adik dari Presiden Prabowo itu menarik tangannya. Meski demikian, belum diketahui secara pasti konteks Hashim menarik tangannya itu.

     

    Peristiwa itu diduga terjadi setelah acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1). Ara dan Hashim sempat terlihat bersama di hadapan media tanpa menunjukkan adanya perseteruan.

     

    Setelah acara penandatanganan itu, Ara menyampaikan bahwa komitmen kerja sama pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

     

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

     

    Ara juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, Ara menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

     

    “Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

     

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

     

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

     

    Sementara, pihak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait belum merespons konfirmasi JawaPos.com terkait viralnya video dugaan penolakan Hashim dengan Ara.

  • Viral Video Hashim Tolak Salaman dengan Menteri Ara, Palti Hutabarat: Melihat Respon Hashim, Tamat Karir Ara

    Viral Video Hashim Tolak Salaman dengan Menteri Ara, Palti Hutabarat: Melihat Respon Hashim, Tamat Karir Ara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video menunjukkan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak salaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait viral di media sosial.

    Video itu kini viral dan jadi sorotan di media sosial. Salah satu yang menyoroti adalah Pegiat Media Sosial Palti Hutabarat.

    Momen di video itu diketahui saat acara penandatanganan MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Istana Merdeka, Jakarta pada 8 Januari 2025.

    “Video heboh Hasyim dan Ara tidak bersalaman ternyata peristiwa tanggal 8 Januari waktu MoU dengan Qatar soal bantuan perumahan,” kata Palti dikutip dari unggahannya di X, Senin (13/1/2025).

    Palti berspekulasi, sikap Hashim itu karena kecewa dengan Ara. Terkait dengan kinerjanya saat itu.

    “Hasyim sepertinya sangat kecewa dengan kualitas penyampaian Ara kepada Investor. Mungkin Hasyim waktu dengar bacotnya Ara kayak hebat kali tahunya cuma omongan orang di lapo tuak yang jago ngomong kalau sudah mabok,” ucapnya.

    Padahal, kata Palti, investor itu dari jejaring Hashim. Bukan Ara sebagai menteri.

    “Parahnya Investor Qatar tersebut didapatkan Hashim bukan dari Ara,” imbuhya.

    Di sisi lain, investor yang dikenal sebagai 9 naga, kaya Palti juga belum jelas. Apakah akan berinvestasi untuk proyek perumahan.

    “Sementara investor dalam negeri seperti 9 naga yang jadi jualan Ara untuk jadi Menteri Perumahan ternyata gak jelas. Padahal Ara dikenal sebagai penghubung,” jelasnya.

    “Ada kecurigaan dukungan 9 Naga semakin tidak jelas ke pemerintahan ini atau bisa jadi ada sebenarnya ada bantuan 9 naga tapi gak nyampe ke atas,” tambahnya.

  • Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

    Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

    “Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun. 

    Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

    “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

    Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

    “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

    Prabowo Subianto gaet investor Qatar

    Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. 

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

  • PTPP Siap Berperan dalam Progam 1 Juta Rumah Kerja Sama RI-Qatar

    PTPP Siap Berperan dalam Progam 1 Juta Rumah Kerja Sama RI-Qatar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerja sama antara Indonesia dan Qatar untuk membangun 1 juta rumah merupakan langkah strategis yang sangat positif, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, inisiatif ini tentunya sangat menjanjikan dan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari Rabu (08/01), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

    Selain disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

    Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, pasca-penandatangan MoU ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Dia juga mengatakan bahwa investasi dari Qatar akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Dia menegaskan, pembangunan akan memakai lahan yang dimiliki lembaga dan kementerian. Di antaranya, seperti lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    Adapun lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti di wilayah Senayan hingga Kalibata. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas. “Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata,” jelas Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (12/1/2025).

    “Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun,” kata Maruarar lagi.

    Senada dengan Ara, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi di seluruh Indonesia.

    “PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” sambung Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo.

    Melalui dukungan ini PTPP akan berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah. Adapun beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru. Dengan total luasan 26 Hektar.

    Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah. Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Joko menyebut, PTPP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang di mana ke depannya akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara.

    Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya. Dengan demikian, proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara. 

    (bul/bul)