Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Maruarar Sirait
mengatakan, Presiden
Prabowo Subianto
menyetujui
program strategis nasional
(PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Maruarar, Selasa.
Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
“(
Program strategis nasional
) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” ucap dia.
Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.
Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.
Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.
Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.
“Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial,” jelas Maruarar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Maruarar Sirait
-
/data/photo/2025/01/21/678f5d5adad34.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional Nasional 21 Januari 2025
-

Terungkap! Tak Hanya Qatar Kini UEA Juga Minat Bangun 1 Juta Rumah di RI
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.
Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
“Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.
Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia,” ujarnya.
Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.
-

Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, dan PPN gratis untuk MBR
Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.
“Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Maruarar.
Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR,” tutur Maruarar.
Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” sambung Ara, panggilan populer Maruarar.
Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.
“”ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen,” ujar Ara.
Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.
“Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” ucap dia.
Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.
Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.
“Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” kata Mendagri minggu lalu (14/1).
Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.
Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.
“Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -

Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN
TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Bagi seorang pria dengan latar belakang keluarga broken home, memiliki “rumah” yang penuh kehangatan kasih sayang, dengan komposisi keluarga yang utuh, selalu menjadi impian Lorien Nurajay Oxa Gernada (27).
Sebelas tahun lampau, saat Oxa masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Grobogan, Jawa Tengah, kedua orang tuanya berpisah.
Meski tak terbebas dari sedih dan gundah, saat itu Oxa sudah cukup dewasa untuk memaklumi pilihan hidup kedua orang tuanya.
Setelah bercerai, ibu dan bapak kandung Oxa menempuh jalan masing-masing.
Bapaknya pergi merantau ke Kalimantan.
Sedangkan Oxa, yang selepas SMA mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Pati, Jawa Tengah, mengajak serta ibunya untuk tinggal di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.
Oxa baru bisa berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya di satu tempat yang sama ketika dia menikahi gadis pujaannya, Elinda Febriana (24), di Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/6/2024) lampau.
Selepas menikah, pasangan muda ini mendamba untuk memiliki rumah, hunian impian tempat mereka akan membangun keluarga sakinah.
Di sisi lain, sempat terlintas di benak Oxa dan Elinda, bahwa memiliki rumah sendiri adalah mimpi terlalu dini.
Bagaimana tidak? Lonjakan harga properti terus melesat, tak sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang bergerak lambat. Harga rumah tak terkejar.
Pada 14 Januari 2025, situs web Bestbrokers.com menayangkan laporan Paul Hoffman yang menyusun peringkat negara-negara dengan harga rumah yang paling tidak terjangkau oleh masyarakat.
Laporan tersebut membandingkan harga properti di 62 negara dengan pendapatan rata-rata penduduk mereka pada tahun 2024.
Hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat tingkat ketidakterjangkauan harga rumah.
Artinya, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang warganya paling sulit membeli rumah setelah Turki, Nepal, dan India.
Dengan kondisi semacam ini, membeli rumah sendiri pernah menjadi mimpian (mimpian, bukan impian, menurut KBBI: cita-cita [keinginan] yang mustahil atau susah dicapai) bagi Oxa dan Elinda yang sama-sama merupakan karyawan swasta entry-level.
Oxa bekerja di sebuah televisi lokal di Pati. Sedangkan Elinda bekerja secara alih daya (outsourcing) di perusahaan telekomunikasi di Surakarta.
Namun, harapan memiliki hunian impian milik sendiri kembali merekah ketika pasangan muda ini mulai mengenal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.
Program pemerintah ini memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah.
Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank yang mereka tunjuk, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan spesialis KPR.
Oxa dan Elinda gembira mengetahui ada skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan dan suku bunga flat atau tetap, dan bahkan juga menawarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.
“Tapi kebimbangan kami belum selesai. Selanjutnya kami harus memutuskan hendak mengambil KPR di mana. Sebab kami setelah menikah pun masih LDR (Long Distance Relationship-red.).”
“Saya kerja di Pati, istri kerja di Solo. Sempat galau mau beli rumah subsidi di mana,” kata Oxa pada Tribunjateng.com, Sabtu (18/1/2025).
Setelah menyurvei beberapa perumahan bersubsidi, baik di Pati maupun Solo Raya, Oxa dan Elinda akhirnya memutuskan untuk meminang unit di Perumahan Taman Harmoni Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
“Pertimbangannya banyak. Di antaranya soal lokasi. Kasihan kalau istri saya yang seminggu sekali harus pulang-pergi ke Pati.”
“Kalau saya, seminggu dua-tiga kali pulang ke Karanganyar masih kuat. Apalagi pekerjaan saya juga tidak menuntut untuk selalu di kantor, berbeda dari pekerjaan istri saya yang memang mengharuskan selalu duduk di balik meja kerja kantor,” jelas Oxa.
Oxa dan Elinda juga sudah sreg dengan desain dan fitur bangunan rumah bersubsidi yang hendak mereka beli.
Rumah berukuran 34 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi itu dilengkapi dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang tamu berkonsep open space yang cukup luas, kamar mandi dengan kloset jongkok, carport, area jemuran pakaian, dan yang terpenting: sudah dilengkapi dapur.
Daya listrik sebesar 1.300 watt serta instalasi air PDAM juga sudah sangat memadai.
Fasilitas umumnya pun tergolong lengkap, mulai dari masjid, jalan perumahan yang lebar, bahkan hingga kolam renang.
“Jarak rumah dengan kantor istri saya di Solo juga dekat. Naik motor cuma sekitar 15 menit. Jadi sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami sudah mantap,” ujar pria yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Semarang ini.
Langkah selanjutnya adalah memilih bank penyedia layanan KPR Bersubsidi. Setelah mempelajari dan mengumpulkan informasi serta saran dari teman-teman dan kenalan, Oxa mantap untuk memilih BTN.
“Kata teman-teman yang ambil KPR BTN, proses dan syaratnya mudah. Selain itu, semua orang juga sudah tahu BTN memang spesialis KPR yang selama puluhan tahun sudah membantu masyarakat membeli rumah,” kata dia.
Singkat cerita, pada September 2024, Oxa mendapat dua kabar gembira sekaligus. Pertama, pengajuan KPR subsidi atas nama istrinya telah disetujui dan setelahnya dilakukan akad KPR serta serah-terima kunci.
Rumah impiannya berhasil dia dapatkan dengan cicilan Rp 1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun. Kabar gembira kedua sangat istimewa: istrinya positif hamil.
Oxa bersyukur atas dua kabar gembira itu. Dia berkomitmen, di rumah impiannya yang terwujud ini, dia akan membangun keluarga yang harmonis, utuh, dan penuh kebahagiaan.
Usia kandungan Elinda kini telah lima bulan. Berdasarkan hasil tes ultrasonografi (USG), jenis kelamin anaknya laki-laki. Di rumah ini, Oxa akan berupaya menghadirkan kehidupan yang bahagia untuk sang putra.
Bagi Oxa, rumah ini bukan sekadar dream house. Lebih jauh dari itu, dia menganggap hunian barunya ini sebagai dream home.
Menurut The Britannica Dictionary, makna house terbatas pada bangunan fisik tempat orang atau keluarga tinggal.
Sementara, home tak hanya meliputi aspek fisik bangunan, melainkan juga aspek personal dan emosional yang melingkupi orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Oxa ingin, nantinya di rumah ini keluarganya bisa membangun ikatan emosional yang positif lewat kenangan-kenangan manis. Sesuatu yang sudah cukup lama dia dambakan sebagai seorang pria berlatar belakang keluarga broken home.
Transformasi Layanan BTN menjadi “Beyond Mortgage”
Setelah mengikuti program KPR Subsidi dari BTN, Oxa tidak hanya mendapatkan rumah baru. Lebih jauh dari itu, dia juga mendapat peluang ekonomi baru dari lingkungan tempat tinggalnya.
Di rumah barunya, Oxa kini merintis usaha jual-beli sepeda motor bekas. Menurutnya, di Solo Raya prospek bisnis ini cukup bagus untuk pemula sepertinya.
“Selain itu ada peluang bisnis lain. Warga perumahan ini punya grup jual-beli di WhatsApp. Di situ warga bisa menawarkan berbagai macam barang.”
“Banyak yang menawarkan aneka makanan secara prapesan. Saya juga berencana mau jualan makanan di grup itu. Saya lihat laris-laris dagangannya,” terang dia.
Manfaat lain yang didapat Oxa dan sang istri, Elinda, adalah kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan aplikasi balé by BTN.
Keikutsertaan dengan program KPR BTN membuat mereka diperkenalkan dengan super-app hasil transformasi aplikasi BTN Mobile tersebut.
Selain memantau progres KPR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara autodebet, lewat aplikasi tersebut Oxa dan Elinda juga bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Mulai dari pembayaran tagihan PDAM, pembelian token listrik, hingga berinvestasi melalui fitur reksa dana.
Berbagai manfaat yang dirasakan Oxa dan Elinda tersebut sejalan dengan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.
Melalui visi ini, BTN bertransformasi menjadi bank dengan layanan “beyond mortgage”, artinya tidak hanya sebatas KPR.
“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi bukan cuma soal KPR. Melainkan juga bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kami melayani semua yang dibutuhkan keluarga,” jelas Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Rapat Kerja BTN 2025 di Jakarta, awal Januari 2025, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi BTN.
Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (istimewa)
Tiga Juta Rumah untuk Wujudkan Impian Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Di negeri ini, selain Oxa dan Elinda, tentu masih banyak warga terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang juga punya impian memiliki rumah.
Boleh jadi mereka adalah pasangan muda berupah minimum, pelaku usaha mikro, atau pekerja sektor informal yang tak kesampaian membalap laju harga properti.
Atas dasar itulah, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program prioritas “3 juta rumah per tahun” yang difokuskan bagi MBR.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah memang dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah karena kondisi ekonominya lemah.
“Misinya bukan hanya membangun rumah, melainkan memberantas kemiskinan,” kata dia dalam Dialog Interaktif Sesi Kedua Program 3 Juta Rumah bertajuk ‘Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat’ yang diadakan oleh BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (20/11/2024), sebagaimana dikutip btn.co.id.
Dalam forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah menambah kuota KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, dari 220 ribu unit menjadi 800 ribu unit. Tenor maksimalnya pun diwacanakan untuk ditingkatkan dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih terjangkau bagi MBR.
“FLPP adalah program yang selama ini disukai semua stakeholder perumahan. Tapi masalahnya kuota terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali,” ujar dia.
Komitmen BTN Dukung Program 3 Juta Rumah
Sebagai bank yang berpengalaman melakukan pembiayaan KPR selama 48 tahun lebih, BTN mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR memiliki rumah.
Dalam rilisnya, BTN menyebut selama ini telah membiayai lebih dari 5 juta unit rumah, yang lebih dari 4 juta di antaranya dinikmati oleh MBR melalui KPR Subsidi.
Bahkan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, hanya dalam kurun dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah.
“Dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025, yakni menjadi mitra utama Pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” kata Nixon dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025), sebagaimana dikutip dalam siaran pers BTN.
Nixon menambahkan, pihaknya bersepakat dengan Pemerintah bahwa program perumahan rakyat mesti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia pun menyampaikan beberapa usulan sebagai terobosan untuk mewujudkan target tiga juta rumah. Usulan-usulan tersebut meliputi perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan agar nominal angsuran lebih murah, serta permintaan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program Perumahan Rakyat Wujudkan Masyarakat Adil Makmur
Berkaca dari tujuan program tiga juta rumah, pemenuhan kebutuhan papan sebagai hajat dasar manusia memang sangat urgen demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program perumahan rakyat dapat menimbulkan efek berantai yang pada gilirannya bisa merealisasikan masyarakat adil makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut pasangan Oxa dan Elinda, memiliki atap untuk bernaung dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali menjadi sebab ketenangan batin yang dengan sendirinya bisa memicu produktivitas.
“Setelah punya rumah sendiri, rasanya lebih ayem, lebih tenteram. Walaupun belum lunas, ya. Tapi justru karena belum lunas itu, kerja juga jadi lebih semangat. Ha-ha-ha,” ucap Oxa diiringi tawa. (mzk)





