Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • 5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD).

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara, sapaan akrab Maruarar, membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

    Ara memang sudah merencanakan agar Kementerian PKP bisa membangun rumah untuk TNI. Beberapa hari setelah dilantik, ia menyatakan berencana menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas ini.

    “Saya juga mencanangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah,” kata Ara kepada wartawan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Selasa (22/10/2024) siang.

    Selain dengan panglima, pasca dilantik sebagai menteri, Ara juga berniat menemui beberapa instansi lainnya seperti kepolisian hingga sejumlah pegawai negeri.

    Nantinya dalam pertemuan tersebut pihaknya akan merencanakan skema jangka panjang terkait hunian untuk para pegawai.

    “Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya,” ucapnya.

    Tak hanya bagi pegawai negeri ataupun anggota TNI-Polri, Ara juga akan mencari solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tak miliki gaji tetap.

    “Kita akan cari formulanya yang tepat seperti pedagang pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI-Polri atau pegawai BUMN dia bisa dari ada potongan gaji,” pungkasnya. 

  • Menteri Ara Minta Pengembang Rumah Subsidi Bangun Hunian Dekat Transportasi Umum – Halaman all

    Menteri Ara Minta Pengembang Rumah Subsidi Bangun Hunian Dekat Transportasi Umum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta agar pengembang rumah subsidi bisa memilih lokasi yang strategis seperti dekat dengan fasilitas transportasi umum.

    Menurut Ara, sapaan akrabnya, pembangunan rumah subsidi dekat transportasi umum bisa memudahkan aktifitas para penghuninya dan mereka bisa mendapatkan pilihan transportasi yang terjangkau.

    “Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum,” katanya saat mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa di Kabupaten Tangerang, dikutip dari siaran pers pada Kamis (16/1/2025).

    Dalam kunjungannya ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Ara ingin memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat.

    Ara sempat berbicang bersama salah seorang penghuni bernama Lia. Berdasarkan pengakuannya, jarak antara perumahan ke fasilitas transportasi umum tak sampai 1 kilometer.

    Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 hektare.

    Rencananya perumahan ini akan diisi 3.229 unit, di mana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

    Perumahan ini berjarak sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

    Aksesibilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten, yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

     

  • Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.

    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.

    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 

    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.
     
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

     
    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
     
    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
     
    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.
     
    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.
     
    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 
     
    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
     
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
     
    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
     

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
     
    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 
     
    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
     
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    bakal menegur daerah yang tidak menjalankan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (
    PBG
    ) bagi masyarakat kecil.
    Teguran ini akan diberikan kepada daerah yang belum menjalankan kebijakan ini melewati tenggat waktu yang ditentukan pemerintah, yaitu 31 Januari 2025.
    “Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah (soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR), saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu,” ujar Tito, saat melakukan peninjauan Mal Pelayanan Publik di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).
    Tito mengatakan, kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
    masyarakat berpenghasilan rendah
    agar bisa segera memiliki hunian.
    Saat ini, sudah ada 185 daerah yang telah menjalankan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat kecil.
    Selain memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melaksanakan kebijakan ini, dalam kunjungannya, Tito menyempatkan untuk mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.
    Dia juga mengapresiasi Pemkab Sumedang yang mampu mempercepat layanan PBG.
    Tito percaya, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.
    Maruarar, atau kerap disapa Ara, mengatakan, pemerintah mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.
    Dalam kesempatan yang sama, Ara juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tito serta jajaran pemda yang telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.
    Menurut dia, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.
    “Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis, dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari,” pungkas Menteri Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: 185 pemda bebaskan BPHTB-retribusi PBG bagi rakyat kecil

    Mendagri: 185 pemda bebaskan BPHTB-retribusi PBG bagi rakyat kecil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

    Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

    “Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan],” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

    Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

    “Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

    Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

    “Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur,” ucap Tito.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

    Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

    Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

    Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

    “Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari,” pungkas Ara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala desa (kades) agar dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PE).

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Tito mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya, berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ucap Tito.

    Dia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.

    Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkas dia.

    Adapun acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Tito melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu, Tito melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari Baznaz.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) diminta untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

    “BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun,” ujar  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

     Bila sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

    Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

    “Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” ujar dia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, saat ini BP Tapera tengah berkolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

    “Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut,” ujar Heru.

  • Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memanfaatkan sebagian tanah koruptor yang sudah disita negara untuk program 3 juta rumah rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat kunjungan kerja untuk memantau pelayanan publik di pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    “Setuju enggak kalau itu dilakukan? Setuju kan?” tanya Maruarar kepada sejumlah wartawan yang meliput di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Selain tanah koruptor, Kementerian PKP juga akan memanfaatkan aset tanah milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN untuk program pembangunan 3 juta rumah.

    Maruarar mengaku sudah berbicara langsung terkait hal itu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. 

    “Dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick, dari Perumnas, KAI, dan BTPN, BTP gitu ya,” ucapnya.

    “Kemudian juga dari Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, eks BLBI, dari kejaksaan juga, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk rumah rakyat,” sambung Maruarar.

    Maruarar menyebut ini bagain dari terobosan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan membuat formulasi, termasuk soal pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kita sudah sampaikan kepada Departemen Keuangan, kepada presiden, kepada BPKP untuk 50%-50%. Dengan apa dasarnya dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak. Dengan membuat pembiayaan yang baru. Ya tadi APBN-nya 50% kemudian perbankannya 50%,” tambahnya.

    Menurut Maruarar, kalau itu semua tercapai maka akan paling tinggi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memberikan rumah subsidi kepada rakyat.

    “Nah doakan mudah-mudahan tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi itu kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Maruarar.

  • Menteri Ara Resmikan Rusun Kedaung: Pemulung Bisa Dapat Rusun

    Menteri Ara Resmikan Rusun Kedaung: Pemulung Bisa Dapat Rusun

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

    Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

    “Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun,” kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

    “Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman,” ungkap Ara.

    Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

    Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

    “Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana,” katanya.

    (taa/taa)

  • Rusun Kedaung Tangerang diresmikan, sasar warga berpenghasilan rendah

    Rusun Kedaung Tangerang diresmikan, sasar warga berpenghasilan rendah

    ANTARA – Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, telah diresmikan dan dibuka langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (14/1). Menteri Maruarar mengamanatkan agar penggunaan Rusun Kedaung diprioritaskan bagi warga Kota Tangerang yang berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak. (Agung Andhika Indrawan/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)