Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Beli Rumah Mahal? Pemerintah Segera Salurkan 220 Ribu Rumah Subsidi untuk Rakyat

    Beli Rumah Mahal? Pemerintah Segera Salurkan 220 Ribu Rumah Subsidi untuk Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik hingga awal 2025, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 93 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyaluran ini terus dipercepat untuk mencapai target tahun 2025.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah berupaya mendorong penyediaan rumah subsidi agar jumlahnya terus meningkat.

    “Kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah) dan mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang kami bantu,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara.

    Manfaat Rumah Subsidi bagi Masyarakat Mengurangi kekurangan perumahan yang pada 2023 tercatat 9,9 juta unit. Menyediakan hunian layak yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di daerah pembangunan maupun secara nasional. Data Penyaluran Rumah Subsidi

    Berdasarkan data dari Kementerian PKP dan BP Tapera, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, telah tersalurkan 94.484 unit rumah subsidi dengan rincian:

    37.956 unit melalui skema KPR FLPP. 1.384 unit khusus untuk ASN. 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit. 11.783 unit telah selesai dibangun, namun belum akad. 10.232 unit masih dalam tahap pembangunan.

    Pemerintah menargetkan penyaluran 220 ribu unit rumah subsidi pada 2025.

    Strategi Percepatan Penyaluran Rumah Subsidi

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan beberapa langkah:

    Memberikan suku bunga rendah 5 persen per tahun dengan tenor hingga 20 tahun. Mempermudah skema KPR tanpa uang muka melalui pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) hingga akhir 2025. Menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025 guna meningkatkan daya beli masyarakat.

    Dengan berbagai kebijakan ini, program rumah subsidi diharapkan semakin luas jangkauannya, mengurangi backlog perumahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyingkirkan menteri yang dianggap tidak bekerja untuk rakyat.

    Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Golkar itu, mengungkapkan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media setelah membuka Rapat Kerja Nasional Golkar pada Sabtu (8/2/2025), Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden.”

    “Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Respons Menteri Lain

    Beberapa menteri lainnya juga memberikan tanggapan terkait isu reshuffle ini.

    Muhaimin Iskandar

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku belum mendengar informasi terkait reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ia menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya.

    Prasetyo Hadi

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyatakan belum mendengar adanya kemungkinan reshuffle.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Sugiono

    Menteri Luar Negeri, Sugiono, menambahkan, ia juga belum mengetahui adanya isu reshuffle di kabinet.

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Maruarar Sirait

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Tanggapan Istana

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan menteri yang tidak seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    Pernyataan Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. 

    Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

    “Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik,” kata Anin, demikian sapaan akrabnya, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. 

    Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    “Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Anin.

    Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

    “Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” kata Anindya.

    “Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi,” ujarnya.

    Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. 

    Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

    Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

    Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

    “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Ara.

    Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

    Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

    “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

    “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anin.

    Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” tegas Anin.

    Tujuannya, lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

    “Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah,” tandasnya.

  • Pemerintah akan Bangun 5.517 Rumah Subsidi Bagi TNI AD dan MBR di Serang hingga Brebes – Halaman all

    Pemerintah akan Bangun 5.517 Rumah Subsidi Bagi TNI AD dan MBR di Serang hingga Brebes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membangun 5.517 unit rumah subsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari TNI Angkatan Darat (AD) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Sebanyak 5.517 unit rumah subsidi akan dibangun di lima daerah berbeda, yaitu Serang, Banten; Bekasi, Jawa Barat; Bantul, Yogyakarta; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

    Kepastian pembangunan ini dituangkan melalui penandatangan nota kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

    Bank Mandiri akan berperan sebagai perbankan yang mendukung penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP).

    Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyaksikan proses penandatangan mengatakan bahwa penyediaan perumahan bersubsidi ini juga menjadi upaya mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

    “Diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi,” kata Ara, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (8/2/2025).

    Kementerian PKP disebut akan melakukan groundbreaking antara 20 atau 21 Februari 2025.

    “Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten,” ujar Ara.

    Sebelumnya, Ara menyatakan Kementerian PKP akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

    Menurut dia, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

    Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

    “Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah,” kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

    Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

    Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

    “Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara,” ujar Ara.

    Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

    “Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” ucap Ara.

  • Program Tiga Juta Rumah Percepat Capaian SDGs

    Program Tiga Juta Rumah Percepat Capaian SDGs

    JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan program pembangunan tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

    “Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program tiga juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ucapnya saat rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Jumat 7 Februari.

    Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

    “Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Kepala Bappenas.

    Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

    Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

    Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

    Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program “Tuku Lemah Oleh Omah” di Jawa Tengah.

    Lebih lanjut, program tiga juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380 ribu orang.

    “Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota),” ungkap Rachmat.

  • Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan

    Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    “Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Menteri Maurarar Sirait kepada awak media di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Maruarar Sirait harus memutar otak untuk melakukan agenda yang kreaktif dan terstruktur untuk mencapai agenda besar tiga juta rumah tersebut. Pihaknya akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan anggaran tersebut.

    Dia menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025 mengklaim telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    “Datanya dari Tapera, sudah 93.000 (unit rumah) dari 20 Oktober 2024 – 5 Februari 2025,” katanya.

    Maruarar Sirait menyampaikan, dari total 93 ribu unit rumah tersebut, total KPR subsidi yang telah terealisasi itu terdiri atas realisasi KPR FLPP sebanyak 37.955 unit dan realisasi akad dari BP Tapera khusus ASN sebanyak 1.384 unit.

    Kemudian, sebanyak 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit, 11.783 unit rumah ready stock atau selesai dibangun tetapi belum akad, dan 10.232 unit dalam proses pembangunan atau konstruksi.

    Sejumlah Bank tercatat menjadi penyalur KPR FLPP. Diantaranya, BTN sebanyak 23.306 unit, BTN Syariah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, dan bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

  • Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program-program prioritas yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres 2024. Apa dampaknya?

    Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun.

    Anggaran yang dipangkas Prabowo itu kemudian dialokasikan, di antaranya untuk pembiayaan program makan bergizi gratis yang ditingkatkan menjadi Rp171 triliun dari sebelumnya hanya Rp 71 triliun.

    Penambahan anggaran untuk program andalan Prabowo itu untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 17,5 juta anak menjadi sekitar 83 juta orang pada 2025. 

    Selain untuk makan bergizi gratis, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti perbaikan rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, sekolah, pesantren, pengembangan infrastruktur transportasi, energi, bantuan sosial, subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Penghematan anggaran dilakukan Prabowo tak terlepas dari kondisi APBN 2024 yang tekor sampai Rp 507,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kegagalan pemerintah mendapatkan sumber penghasilan baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Pemerintah sempat berencana menaikkan pajak penghasilan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun ditentang banyak pihak. Akhirnya, Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Dampak Efisiensi Anggaran
    Meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

    Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/2/2025).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelompok penyumbang deflasi terbesar bulan lalu, adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 9,16%. Kelompok ini memberi andil deflasi 1,44%.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47%,” tutur Amalia.

    Selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08% dan memberikan andil deflasi 0,01%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,94%, dan memberikan andil inflasi 0,56%.

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro langsung merespons kekhawatiran pelemahan konsumsi masyarakat yang ditandai dengan deflasi. Menurut dia, deflasi harus ditilik lebih lanjut penyebabnya.

    “Kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang dikutip dari Antara.

    Jajaran pemerintah tingkat pusat hingga daerah kini mulai putar otak bekerja dengan anggaran yang dipangkas sana-sini.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) misalnya terkena terkena pemangkasan Rp 81,38 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 dari anggaran sebelumnya Rp 110,95 triliun. Akibatnya, banyak kegiatan harus dibatalkan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak dari efisiensi tersebut adalah terjadi 10 perubahan pola kerja di kementeriannya. Pertama, antaranya pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni.

    “Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Kelima, mengurangi belanja ATK.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya. Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. 

    Kesepuluh, efisiensi belanja nonoperasional yang mengikuti honor kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya.

    Anggaran belanja Kemkomdigi juga dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu Rp7,73 triliun. Menkomdigi Meutya Hafid menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. 

    Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran kementeriannya disunat Rp 3,66 triliun dari Rp 5,2 triliun, namun ia masih optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo tetap berjalan dengan cara kolaborasi, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan mengoptimalkan kucuran dana investasi swasta.

    Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar diklaim akan membangun 1 juta rumah di Indonesia.

    Komisi Yudisial telah membatalkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung akibat pemotongan anggaran sebesar 54,35%. 

    “Sesuai undang-undang, KY harus mengumumkan seleksi dalam 15 hari kerja sejak menerima surat dari MA pada 16 Januari 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, seleksi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

    Selain itu juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. 

    Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. 

    “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

  • Anggaran Dipotong Triliunan, Kementerian PKP Justru Semangat Bangun Rumah Gratis

    Anggaran Dipotong Triliunan, Kementerian PKP Justru Semangat Bangun Rumah Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya semakin semangat dan kreatif meski anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,613 triliun. Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan, walau pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

    Ara menyebutkan, tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, yakni Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” kata Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

    Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua untuk kebijakan pembangunan rumah gratis, yakni ditiadakannya persetujuan bangunan gedung (PBG) atau izin mendirikan bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

    “Yang kedua, PBG, dahulu IMB itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengatakan landasan ketiganya agar masyarakat tidak terlalu konsumtif, tetapi mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

    “Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujarnya.

    Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 025 yang awalnya sebesar Rp 5,274 triliun, kini dipangkas menjadi tersisa Rp 1,613 triliun.

    Ara mengatakan, keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif ke depannya.

    “Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

    Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program utama Presiden Prabowo Subianto, yakni tiga juta rumah, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

    Akan tetapi, Ara mengatakan masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat, semisal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

    “Kami berpikir misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung, seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

    Selain itu, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tetapi setidaknya kita punya titik awal itu,” terang Ara dalam menanggapi kebijakan pembangunan rumah gratis.

  • Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU), Nia (bukan nama sebenarnya), menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Nia mengatakan, saat baru datang ke kantor dan memasuki lobi, ia merasa ada yang berbeda dari sebelum diterapkannya aturan
    efisiensi anggaran
    .
    “Enggak ( bukan pas sudah pulang). Waktu itu saya baru mau masuk kantor di lobi, kok gelap ya, enggak gelap gulita sih, cuma enggak seterang biasanya,” ujar Nia saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Nia merasa keadaan di lobi kantornya tidak seterang biasanya. Sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan demi menghemat anggaran.
    “Kayaknya lebih enggak seterang biasanya gitu. Memang mungkin dari 10 (lampu), cuma 3 dihidupin sepertinya,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan ini dilihatnya secara kasat mata. Namun, ia tak mengetahui secara pasti apakah keadaan kantornya pada saat ini merupakan dampak dari pemangkasan anggaran atau tidak.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan ‘ini mah efisiensi nih ya’,” imbuhnya.
    Kondisi berbeda dirasakan Burhan (bukan nama sebenarnya), ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 
    “PKP itu kan kantornya masih terpisah-pisah. Menterinya di Wisma Mandiri, gabung sama Irjen dan Sekjen, Wamen dan beberapa dirjen itu di Kementerian ATR, terus di Tebet itu ada dua dirjen,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Di kantornya di Wisma Mandiri, Burhan mengaku, tidak ada pengurangan penerangan seperti halnya di Kementerian PU.
    “Kan lampu masih tanggungannya Wisma Mandiri,” ungkapnya.
    Kebijakan pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya bagi karyawan maupun kinerjanya, tetapi juga masyarakat.
    Di Kementerian PU, misalnya. Kementerian ini sempat menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, karena pada saat itu infrastruktur menjadi program andalannya.
    Semula, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun kemudian dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut.
    Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun.
    Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Sementara anggaran Kementerian PKP dipangkas, dari awalnya Rp 5,27 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Padahal kementerian ini memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap program 3 juta rumah per tahun.
    “Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
    Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar. Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.
    Sementara itu, Burhan mengaku, kebijakan penghematan anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional yang sehari-hari dilaksanakan.
    Ia mencontohkan, ketika ada kegiatan menteri di dalam kota, biasanya setiap pegawai yang mendampingi akan mendapatkan uang jalan, berapa pun lama kegiatannya.
    “Mau sejam-dua jam, biasanya dapat ongkos. Tapi sekarang minimal harus delapan jam baru dapat ongkos. Kalau dari sisi personel tidak ada pengurangan untuk yang mendampingi,” ungkapnya.
    Sementara Nia mengaku, cukup memahami kondisi kantornya yang terdampak kebijakan efisiensi. Hanya ia menyayangkan kebijakan ini berdampak ke masyarakat. 
    “Orang menganggap yang dipotong adalah anggaran dinas sama ATK PNS. Tapi orang lupa kalau ini berdampak ke masyarakat,” kata dia.
    Nia menyebut, masyarakat yang tinggal di kampung sangat membutuhkan bendungan. Tetapi, dengan kebijakan baru, anggaran pembangunan bendungan kini dipangkas.
    “Kalau tinggal di kampung mungkin sangat butuh bendungan, ini tuh enggak sampai ke masyarakat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.