Tag: Maruarar Sirait

  • Susul Qatar, Singapura Bersama Turki dan UEA akan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Susul Qatar, Singapura Bersama Turki dan UEA akan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) akan bergabung dengan Qatar sebagai negara yang berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, investasi dari Singapura dan Turki akan menghasilkan lebih dari 100 ribu unit hunian.

    “Dari Turki ada investor [yang berinvestasi untuk] 50 ribu unit [berasal dari pihak] swasta. Dari Singapura ada 100 ribu [unit],” katanya ketika ditemui usai acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Sementara itu, untuk UEA, mereka dijadwalkan menandatangani nota kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MoU) untuk investasi sebanyak 1 juta unit hunian.

    Penandatanganan dengan pihak Abu Dhabi, UEA, disebut Hashim akan dilakukan pada 31 Januari 2025 di Istana Merdeka, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, sama seperti yang telah dilakukan oleh investor dari Qatar.

    Bila ditotal dengan investasi dari Qatar, selama tiga bulan ini, total investasi dari berbagai negara ini untuk Program 3 Juta Rumah telah menghasilkan lebih dari 7 juta unit hunian.

    Selain sekitar 1 juta unit dari UEA, Singapura, dan Turki, sebelumnya telah ada investor swasta dari Qatar berinvestasi sebanyak 1 juta unit dan sisanya sebanyak 5 juta unit berasal dari Pemerintah Qatar.

    Lahan untuk proyek perumahan ini juga telah disiapkan. Lokasi pertama adalah tanah seluas 24 hektare (ha) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang sebelumnya merupakan kompleks perumahan anggota DPR.

    Kedua adalah lahan milik Kementerian Pertahanan seluas 41 ha, serta yang ketiga adalah lahan seluas 30 ha di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara.

    Sebagai informasi investor swasta asal Qatar, yaitu, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, melakukan penandatangan nota kesepahaman untuk investasi 1 juta unit rumah pada Rabu (8/1/2024).

    Penandatangan MoU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Al Thani dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, dihadapi langsung oleh Prabowo.

    Maruarar mengatakan, berdasarkan arahan Prabowo, kerja sama pembangunan satu juta unit rumah ini dilakukan dengan skema G to G. Dalam proyek ini, tugas pemerintah adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara.

    “Pak Erick akan siapkan dari PTP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata,” katanya.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

  • Maruarar Sirait dan Hashim Djojohadikusumo Tertawa Tanggapi Video Viral Tolak Jabat Tangan – Halaman all

    Maruarar Sirait dan Hashim Djojohadikusumo Tertawa Tanggapi Video Viral Tolak Jabat Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo tertawa menanggapi video viral yang melibatkan mereka berdua.

    Diketahui, dalam video tersebut, Hashim yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, diduga menolak berjabat tangan dengan Maruarar.

    Video itu terjadi saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Ketika diminta tanggapan soal video tersebut, Hashim dan Maruarar tertawa. Hashim pun menyebut video tersebut hoaks.

    “Maaf ya, itu hoaks. Bohong,” kata Hashim ketika ditemui usai acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Hashim menjelaskan bahwa saat itu ia diajak Ara, sapaan akrab Maruarar, untuk memberi keterangan pers mengenai penandatanganan investasi Qatar di Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di saat bersamaan, ia juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan investor Qatar tersebut. Jadi, ia tidak jadi memberi keterangan pers.

    Ara memaklumi hal tersebut karena memang panggilan dari Prabowo lebih penting dibanding dirinya.

    Hashim bercerita, “Waktu itu, Pak Ara ajak saya bertemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. Waktu itu, saya kira instruksi presiden… lebih… lebih…”

    “Jauh!” kata Ara menimpali Hashim sambil tertawa. Tawaan Ara pun diikuti senyuman Hashim.

    “Habis cipiki cipika lagi kok sama beliau,” ucap Hashim.

    Ara pun mengatakan bahwa yang ingin mengadu domba mereka berdua tidak berhasil karena setelah dipanggil Prabowo, Hashim menghampirinya dan ikut memberi keterangan pers.

    “Nah, berarti yang mengadu domba tidak berhasil,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari wartakotalive, peristiwa video viral ini terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara.

  • Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Qatar tertarik untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah berkat peran Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, berhasil menarik investor Qatar tersebut.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Dalam acara tersebut, Hashim hadir bersama Bonny Z. Minang yang merupakan anggota Satgas Perumahan.

    Selain mereka, ada juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang hadir di acara pelantikan Kementerian PKP.

    “Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Maruarar juga menambahkan bahwa Qatar bukan satu-satunya negara yang tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

    Negara-negara dari Timur Tengah dan Eropa juga menunjukkan minat berinvestasi. “Itu hasil karya dan support penuh dari Satgas Perumahan, Pak Hashim, Pak Bonny Minang, dan teman-teman lainnya,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka telah melakukan penandatanganan MoU dan akan menyumbang 1 juta unit rumah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

    Penyediaan lahan untuk 1 juta unit rumah ini akan disediakan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas.

    Selain itu, pihak Qatar yang datang dari Kantor Perdana Menteri Qatar juga berencana berinvestasi dalam pembangunan 5 juta unit rumah, menjadikan total kontribusi Qatar untuk Program 3 Juta Rumah mencapai 6 juta unit.

  • Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Bagi seorang pria dengan latar belakang keluarga broken home, memiliki “rumah” yang penuh kehangatan kasih sayang, dengan komposisi keluarga yang utuh, selalu menjadi impian Lorien Nurajay Oxa Gernada (27).

    Sebelas tahun lampau, saat Oxa masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Grobogan, Jawa Tengah, kedua orang tuanya berpisah.

    Meski tak terbebas dari sedih dan gundah, saat itu Oxa sudah cukup dewasa untuk memaklumi pilihan hidup kedua orang tuanya.

    Setelah bercerai, ibu dan bapak kandung Oxa menempuh jalan masing-masing.

    Bapaknya pergi merantau ke Kalimantan.

    Sedangkan Oxa, yang selepas SMA mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Pati, Jawa Tengah, mengajak serta ibunya untuk tinggal di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.

    Oxa baru bisa berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya di satu tempat yang sama ketika dia menikahi gadis pujaannya, Elinda Febriana (24), di Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/6/2024) lampau.

    Selepas menikah, pasangan muda ini mendamba untuk memiliki rumah, hunian impian tempat mereka akan membangun keluarga sakinah.

    Di sisi lain, sempat terlintas di benak Oxa dan Elinda, bahwa memiliki rumah sendiri adalah mimpi terlalu dini.

    Bagaimana tidak? Lonjakan harga properti terus melesat, tak sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang bergerak lambat. Harga rumah tak terkejar.

    Pada 14 Januari 2025, situs web Bestbrokers.com menayangkan laporan Paul Hoffman yang menyusun peringkat negara-negara dengan harga rumah yang paling tidak terjangkau oleh masyarakat.

    Laporan tersebut membandingkan harga properti di 62 negara dengan pendapatan rata-rata penduduk mereka pada tahun 2024.

    Hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat tingkat ketidakterjangkauan harga rumah.

    Artinya, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang warganya paling sulit membeli rumah setelah Turki, Nepal, dan India.

    Dengan kondisi semacam ini, membeli rumah sendiri pernah menjadi mimpian (mimpian, bukan impian, menurut KBBI: cita-cita [keinginan] yang mustahil atau susah dicapai) bagi Oxa dan Elinda yang sama-sama merupakan karyawan swasta entry-level.

    Oxa bekerja di sebuah televisi lokal di Pati. Sedangkan Elinda bekerja secara alih daya (outsourcing) di perusahaan telekomunikasi di Surakarta.

    Namun, harapan memiliki hunian impian milik sendiri kembali merekah ketika pasangan muda ini mulai mengenal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

    Program pemerintah ini memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah.

    Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank yang mereka tunjuk, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan spesialis KPR.

    Oxa dan Elinda gembira mengetahui ada skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan dan suku bunga flat atau tetap, dan bahkan juga menawarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.

    “Tapi kebimbangan kami belum selesai. Selanjutnya kami harus memutuskan hendak mengambil KPR di mana. Sebab kami setelah menikah pun masih LDR (Long Distance Relationship-red.).”

    “Saya kerja di Pati, istri kerja di Solo. Sempat galau mau beli rumah subsidi di mana,” kata Oxa pada Tribunjateng.com, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah menyurvei beberapa perumahan bersubsidi, baik di Pati maupun Solo Raya, Oxa dan Elinda akhirnya memutuskan untuk meminang unit di Perumahan Taman Harmoni Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

    “Pertimbangannya banyak. Di antaranya soal lokasi. Kasihan kalau istri saya yang seminggu sekali harus pulang-pergi ke Pati.”

    “Kalau saya, seminggu dua-tiga kali pulang ke Karanganyar masih kuat. Apalagi pekerjaan saya juga tidak menuntut untuk selalu di kantor, berbeda dari pekerjaan istri saya yang memang mengharuskan selalu duduk di balik meja kerja kantor,” jelas Oxa.

    Oxa dan Elinda juga sudah sreg dengan desain dan fitur bangunan rumah bersubsidi yang hendak mereka beli.

    Rumah berukuran 34 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi itu dilengkapi dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang tamu berkonsep open space yang cukup luas, kamar mandi dengan kloset jongkok, carport, area jemuran pakaian, dan yang terpenting: sudah dilengkapi dapur.

    Daya listrik sebesar 1.300 watt serta instalasi air PDAM juga sudah sangat memadai.

    Fasilitas umumnya pun tergolong lengkap, mulai dari masjid, jalan perumahan yang lebar, bahkan hingga kolam renang.

    “Jarak rumah dengan kantor istri saya di Solo juga dekat. Naik motor cuma sekitar 15 menit. Jadi sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami sudah mantap,” ujar pria yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Semarang ini.

    Langkah selanjutnya adalah memilih bank penyedia layanan KPR Bersubsidi. Setelah mempelajari dan mengumpulkan informasi serta saran dari teman-teman dan kenalan, Oxa mantap untuk memilih BTN.

    “Kata teman-teman yang ambil KPR BTN, proses dan syaratnya mudah. Selain itu, semua orang juga sudah tahu BTN memang spesialis KPR yang selama puluhan tahun sudah membantu masyarakat membeli rumah,” kata dia.

    Singkat cerita, pada September 2024, Oxa mendapat dua kabar gembira sekaligus. Pertama, pengajuan KPR subsidi atas nama istrinya telah disetujui dan setelahnya dilakukan akad KPR serta serah-terima kunci.

    Rumah impiannya berhasil dia dapatkan dengan cicilan Rp 1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun. Kabar gembira kedua sangat istimewa: istrinya positif hamil.

    Oxa bersyukur atas dua kabar gembira itu. Dia berkomitmen, di rumah impiannya yang terwujud ini, dia akan membangun keluarga yang harmonis, utuh, dan penuh kebahagiaan.

    Usia kandungan Elinda kini telah lima bulan. Berdasarkan hasil tes ultrasonografi (USG), jenis kelamin anaknya laki-laki. Di rumah ini, Oxa akan berupaya menghadirkan kehidupan yang bahagia untuk sang putra.

    Bagi Oxa, rumah ini bukan sekadar dream house. Lebih jauh dari itu, dia menganggap hunian barunya ini sebagai dream home.

    Menurut The Britannica Dictionary, makna house terbatas pada bangunan fisik tempat orang atau keluarga tinggal.

    Sementara, home tak hanya meliputi aspek fisik bangunan, melainkan juga aspek personal dan emosional yang melingkupi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

    Oxa ingin, nantinya di rumah ini keluarganya bisa membangun ikatan emosional yang positif lewat kenangan-kenangan manis. Sesuatu yang sudah cukup lama dia dambakan sebagai seorang pria berlatar belakang keluarga broken home.

    Transformasi Layanan BTN menjadi “Beyond Mortgage”

    Setelah mengikuti program KPR Subsidi dari BTN, Oxa tidak hanya mendapatkan rumah baru. Lebih jauh dari itu, dia juga mendapat peluang ekonomi baru dari lingkungan tempat tinggalnya.

    Di rumah barunya, Oxa kini merintis usaha jual-beli sepeda motor bekas. Menurutnya, di Solo Raya prospek bisnis ini cukup bagus untuk pemula sepertinya.

    “Selain itu ada peluang bisnis lain. Warga perumahan ini punya grup jual-beli di WhatsApp. Di situ warga bisa menawarkan berbagai macam barang.”

    “Banyak yang menawarkan aneka makanan secara prapesan. Saya juga berencana mau jualan makanan di grup itu. Saya lihat laris-laris dagangannya,” terang dia.

    Manfaat lain yang didapat Oxa dan sang istri, Elinda, adalah kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan aplikasi balé by BTN.

    Keikutsertaan dengan program KPR BTN membuat mereka diperkenalkan dengan super-app hasil transformasi aplikasi BTN Mobile tersebut.

    Selain memantau progres KPR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara autodebet, lewat aplikasi tersebut Oxa dan Elinda juga bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Mulai dari pembayaran tagihan PDAM, pembelian token listrik, hingga berinvestasi melalui fitur reksa dana.

    Berbagai manfaat yang dirasakan Oxa dan Elinda tersebut sejalan dengan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi ini, BTN bertransformasi menjadi bank dengan layanan “beyond mortgage”, artinya tidak hanya sebatas KPR.

    “Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi bukan cuma soal KPR. Melainkan juga bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kami melayani semua yang dibutuhkan keluarga,” jelas Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Rapat Kerja BTN 2025 di Jakarta, awal Januari 2025, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi BTN.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (istimewa)

    Tiga Juta Rumah untuk Wujudkan Impian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Di negeri ini, selain Oxa dan Elinda, tentu masih banyak warga terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang juga punya impian memiliki rumah.

    Boleh jadi mereka adalah pasangan muda berupah minimum, pelaku usaha mikro, atau pekerja sektor informal yang tak kesampaian membalap laju harga properti.

    Atas dasar itulah, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program prioritas “3 juta rumah per tahun” yang difokuskan bagi MBR.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah memang dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah karena kondisi ekonominya lemah.

    “Misinya bukan hanya membangun rumah, melainkan memberantas kemiskinan,” kata dia dalam Dialog Interaktif Sesi Kedua Program 3 Juta Rumah bertajuk ‘Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat’ yang diadakan oleh BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (20/11/2024), sebagaimana dikutip btn.co.id.

    Dalam forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah menambah kuota KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, dari 220 ribu unit menjadi 800 ribu unit. Tenor maksimalnya pun diwacanakan untuk ditingkatkan dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih terjangkau bagi MBR.

    “FLPP adalah program yang selama ini disukai semua stakeholder perumahan. Tapi masalahnya kuota terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali,” ujar dia.

    Komitmen BTN Dukung Program 3 Juta Rumah

    Sebagai bank yang berpengalaman melakukan pembiayaan KPR selama 48 tahun lebih, BTN mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR memiliki rumah.

    Dalam rilisnya, BTN menyebut selama ini telah membiayai lebih dari 5 juta unit rumah, yang lebih dari 4 juta di antaranya dinikmati oleh MBR melalui KPR Subsidi.

    Bahkan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, hanya dalam kurun dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah.

    “Dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025, yakni menjadi mitra utama Pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” kata Nixon dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025), sebagaimana dikutip dalam siaran pers BTN.

    Nixon menambahkan, pihaknya bersepakat dengan Pemerintah bahwa program perumahan rakyat mesti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun menyampaikan beberapa usulan sebagai terobosan untuk mewujudkan target tiga juta rumah. Usulan-usulan tersebut meliputi perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan agar nominal angsuran lebih murah, serta permintaan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Program Perumahan Rakyat Wujudkan Masyarakat Adil Makmur

    Berkaca dari tujuan program tiga juta rumah, pemenuhan kebutuhan papan sebagai hajat dasar manusia memang sangat urgen demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program perumahan rakyat dapat menimbulkan efek berantai yang pada gilirannya bisa merealisasikan masyarakat adil makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Menurut pasangan Oxa dan Elinda, memiliki atap untuk bernaung dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali menjadi sebab ketenangan batin yang dengan sendirinya bisa memicu produktivitas.

    “Setelah punya rumah sendiri, rasanya lebih ayem, lebih tenteram. Walaupun belum lunas, ya. Tapi justru karena belum lunas itu, kerja juga jadi lebih semangat. Ha-ha-ha,” ucap Oxa diiringi tawa. (mzk)

  • Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati Nasional 19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    , yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan
    roadmap
    untuk program
    3 juta rumah
    .
    Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.
    Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja
    Kementerian PKP
    dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
    “Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya,” ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).
    Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.
    Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.
    Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
    Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.
    Dalam upaya mewujudkan Program
    3 Juta Rumah
    , Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar,
    Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani
    .
    Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.
    Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.
    Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.
    “Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju,” ungkap Bonny, dalam acara ‘Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)’ di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.
    “Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah,” tutur dia.
    Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.
    Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.
    Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.
    “Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” kata Bonny.
    Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.
    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.
    “Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?” tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.
    Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.
    “Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi,” ungkap dia.
    Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.
    “Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?” tegas Adian.
    Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa
    program 3 juta rumah
    adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.
    Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak Dukungan Pemerintah dalam Penyediaan 3 Juta Rumah untuk MBR

    Simak Dukungan Pemerintah dalam Penyediaan 3 Juta Rumah untuk MBR

    Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

    “Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.

    Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

    Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

    “Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.
     

    Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

    “Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
     
    “Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.
     
    Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

    Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.
     
    “Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.
     

    Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
     
    Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.
     
    “Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Wamendagri: Menteri PKP sebagai berkat bagi MBR untuk miliki rumah

    Wamendagri: Menteri PKP sebagai berkat bagi MBR untuk miliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

    Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

    Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

    “Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

    Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

    Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

    Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

    Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

    “Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

    Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

    “Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    Klaim Bangun 40 Ribu Rumah dalam 3 Bulan, Apakah Maruarar Bisa Jadi Bandung Bondowoso?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait pembangunan 40 ribu rumah dalam program tiga juta rumah, mendapat sorotan tajam dari Ferdinand Hutahaean.

    Politikus PDIP ini menyamakan klaim Maruarar dengan kisah Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam semalam demi Roro Jonggrang.

    “Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Maruarar, agak tidak masuk akal karena pembangunan rumah tidak seperti membangun rumah-rumahan. Tidak seperti membuat tahu goreng,” ujar Ferdinand dalam unggahan akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean dikutip pada Jumat (17/1/2025).

    Ferdinand menjelaskan bahwa pembangunan rumah melibatkan banyak proses, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, administrasi, hingga pencarian bahan dan tenaga kerja.

    “Saya kaget kenapa bisa dalam tiga bulan dibangun 40 ribu rumah. Saya orang yang tidak percaya dengan klaim ini,” cetusnya.

    Ia heran bagaimana 40 ribu rumah bisa dibangun hanya dalam waktu tiga bulan.

    “Kecuali ini bisa terjadi kalau perumahan yang telah dibangun developer swasta kemudian bekerja sama dengan kementerian dan diakui sebagai program yang dicanangkan Prabowo,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa klaim tersebut hanya upaya memperbesar pencapaian yang belum tentu benar-benar ada.

    Bahkan, Ferdinand mengungkap bahwa sebelumnya Maruarar kerap mengeluh soal anggaran dan dukungan di DPR.

    “Ara terlihat membesar-besarkan apa yang dia lakukan padahal sejak awal soal anggaran saja Ara (sapaan Maruarar) pusing,” Ferdinand menuturkan.

  • KPR FLPP Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah dalam Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

    KPR FLPP Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah dalam Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari peta jalan program tiga juta rumahyang sedang disiapkan.

    “Salah satunya adalah fokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock,” kata Ara dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam 5 tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

    Ara mengatakan, peta jalan yang fokus pada KPR FLPP ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target program 3 juta rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

    Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan proyek strategis nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

    “Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024.

    “Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” kata Fahri dalam merespons KPR FLPP untuk program tiga juta rumah.

  • Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1/2025).

    Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yakni Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin sebelumnya yakni Arsjad Rasyid.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Presiden Prabowo kompak mengenakan kemeja putih senada dengan dress code Kadin Indonesia yakni kemeja putih lengan panjang.

    Presiden Prabowo hadir didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kepala Negara itu sempat menyapa anggota Kadin yang telah menunggu di loby Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan.

    Adapun agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini adalah pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Gelaran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Selain para menteri KMP, tokoh lain yang juga hadir di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini yakni Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad.

    Berikut daftar tokoh yang hadir dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia: 

    1. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani

    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 

    3. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra

    4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 

    5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara

    6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian

    7. Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad

    8. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

    10. Menteri PAN-RB Rini Widyantini

    11. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

    12. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

    13. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri

    14. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi 

    15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    16. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 

    17. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy 

    18. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya

    19. Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana

    20. Menteri ATR Nusron Wahid

    21. Menteri Luar Negeri Sugiono

    22. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    23. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo