Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan Provinsi Jawa Timur untuk mampu menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp20 triliun dari total yang dianggarkan pemerintah Rp130 triliun.

    “KUR Perumahan Rp130 triliun, masa tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap,” katanya dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis.

    Maruarar mengatakan KUR Perumahan adalah program penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus memperkuat UMKM dan meningkatkan perekonomian nasional.

    Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini yang merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.

    Dari total plafon tersebut, sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor atau supply side dengan batas maksimal pinjaman atau plafon sebesar Rp20 miliar per kontraktor.

    Sementara sebesar Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.

    Target perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini pun merupakan target yang melonjak drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.

    “BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis, PBG (persetujuan bangunan gedung) gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Maruarar mengatakan Jawa Timur harus mampu menyerap setidaknya 15 persen dari total pagu anggaran lantaran provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.

    Saat ini, kata dia, Jatim masih berada pada posisi keempat dalam penyerapan KUR Perumahan dan tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.

    Menurutnya, dorongan penyerapan KUR Perumahan akan mampu menggerakkan ekonomi secara luas lantaran satu proyek rumah subsidi bisa menyerap sedikitnya lima tenaga kerja.

    Adanya target pembangunan 350 ribu rumah bersubsidi pada tahun ini maka nantinya akan berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.

    “Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, ada sopir truk pengangkut material, serta industri semen, keramik, dan cat yang juga terdongkrak,” katanya.

    Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Mochamad Ilyas menuturkan program pemerintah mengenai KUR Perumahan membawa angin segar bagi pengembang daerah karena selama ini kesulitan mengakses perbankan.

    “Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving,” ujar Ilyas.

    Ilyas menyebutkan dari total anggota DPD REI Jatim sekitar 600 anggota terdapat lebih dari 170 pengembang yang menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.

    Ia menjelaskan selama ini banyak pengembang kecil dan menengah memilih meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) padahal memiliki bunga lebih tinggi karena proses kredit di bank umum terlalu panjang.

    Melalui KUR Perumahan, lanjut Ilyas, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka serta adanya bunga kredit disubsidi pemerintah hingga 5 persen semakin meringankan para pengembang.

    “Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan target 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International Convention Centre, Medan, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Group CEO BRI Hery Gunardi.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. “Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR FLPP, BRI berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang layak dan terjangkau, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

  • Menteri PKP Apresiasi Pemkab Pasuruan, Dorong Akselerasi Program Rumah Subsidi FLPP

    Menteri PKP Apresiasi Pemkab Pasuruan, Dorong Akselerasi Program Rumah Subsidi FLPP

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memperluas akses perumahan rakyat mendapat pengakuan langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia menilai Pasuruan menjadi salah satu daerah dengan koordinasi terbaik antara pemerintah, pengembang, dan perbankan dalam menyalurkan program rumah subsidi FLPP.

    Ara menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang di Pasuruan sangat solid. Ia mengaku optimis program rumah subsidi bisa berjalan lebih cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

    “Saya senang melihat kolaborasi yang baik di sini. Kepala daerah, pengembang, dan perbankan berjalan searah, tinggal digas lagi supaya target rumah untuk masyarakat cepat tercapai,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian PKP, sekitar 26 ribu keluarga di Kabupaten Pasuruan tercatat belum memiliki rumah layak huni. Ara menargetkan kondisi tersebut bisa diselesaikan dalam lima tahun melalui tambahan kuota 5.000 unit FLPP setiap tahun mulai 2026.

    “Kalau target ini konsisten, maka lima tahun ke depan tidak ada lagi keluarga di Pasuruan yang tidak punya rumah. Kami siap membantu penuh agar Pasuruan jadi kabupaten percontohan dalam program perumahan rakyat,” tegasnya.

    Ara juga mengungkapkan bahwa pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh dari sisi regulasi dan pembiayaan. Sementara pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan serta kemudahan administrasi bagi pengembang dan masyarakat penerima manfaat.

    Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemkab Pasuruan siap menjalankan amanah tersebut dengan menyiapkan perangkat pendukung hingga kebijakan daerah.

    “Kalau menyangkut program Presiden dan pemerintah pusat, kami akan berusaha maksimal untuk menerapkannya. Termasuk pembebasan retribusi dan kemudahan izin bagi pengembang rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

    Sebagai wujud dukungan nyata, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan 157 proyek perumahan baru yang akan dibangun pada 2025, dengan 77 di antaranya khusus untuk MBR. “Kami ingin semua warga Pasuruan memiliki rumah layak dan bisa hidup sejahtera,” tambah Gus Wabup.

    Dalam kesempatan itu, sejumlah penerima manfaat turut mengungkapkan rasa syukur karena bisa memiliki rumah sendiri. Salah satunya Sri Sultonia. seorang sales produk susu, yang mengaku senang akhirnya bisa menempati rumah baru berkat program subsidi ini.

    “Allhamdulillah, rumahnya bagus dan nyaman. Dulu saya hanya bisa bermimpi punya rumah sendiri, tapi sekarang bisa terwujud,” ujarnya penuh haru. [ada.aje]

  • BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

    Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Program Tiga Juta Rumah berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat sektor properti, program ini juga menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang,” jelas Tito.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa tingkat backlog perumahan di Sumatera Utara masih tergolong tinggi, mencapai 938.217 rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal tetap. “Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah layak huni. Tambahan kuota program 3 Juta Rumah ini menjadi dorongan besar agar semakin banyak warga Sumut yang bisa menikmati hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.

    KPP disalurkan melalui dua sisi, yakni dari sisi supply melalui dukungan terhadap UMKM pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyediaan rumah. Sementara itu, dari sisi demand BRI memberikan pembiayaan bagi UMKM individu/perseorangan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

    Hery menambahkan bahwa BRI juga mencatat capaian positif dalam penyaluran KPR Subsidi FLPP. Hingga 7 September 2025, BRI berhasil menyalurkan 25.080 unit rumah atau setara 100% dari total kuota, menjadikan BRI sebagai bank dengan penyerapan FLPP tertinggi di antara seluruh Himbara. “Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY,” jelasnya.

    Menurut Hery, keberhasilan program ini tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat. “Hari ini, dari Medan, kita menyuarakan semangat kolaborasi nasional melalui partisipasi 3.000 peserta, terdiri dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan UMKM. Semangat gotong royong ini menjadi kunci agar backlog perumahan dapat kita kurangi bersama,” pungkasnya.

  • Kementerian PKP dan Menkeu Purbaya Buka Peluang Perluas Rumah Subsidi jadi 45 Meter

    Kementerian PKP dan Menkeu Purbaya Buka Peluang Perluas Rumah Subsidi jadi 45 Meter

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana hendak memperluas area rumah subsidi vertikal menjadi 45 meter persegi (m2).

    Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berpandangan guna meningkatkan keterisian rumah subsidi vertikal atau apartemen, pemerintah perlu memperluas areanya agar lebih manusiawi.

    “Saya pikir 45 meter paling manusiawi lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (14/10/2025).

    Nantinya, hunian vertikal dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang memiliki penghasilan sedikit lebih besar dibandingkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Sementara untuk MBR, guna menjaga harga jual tetap terjangkau luas rumah diusulkan tetap di angka 36 meter persegi.

    Pada saat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku menyambut baik usulan tersebut. Dia menjelaskan rumah subsidi dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk MBT seperti guru, dosen hingga karyawan swasta.

    “MBT itu ada guru, dosen, kemudian targetnya juga adalah perawat. Kemudian juga pegawai-pegawai di restoran banyak. Jadi supaya prinsipnya rumah dan tempat kerja jangan jauh, jadi mereka dekat ke kantor,” tambah Ara.

    Lebih lanjut Ara membidik aturan tersebut rampung digodok minggu depan atau pada 21 Oktober 2025.

    “Kita siapkan, seminggu jadi ya Pak Sekjen, sampaikan suratnya ya,” tegasnya singkat.

    Untuk diketahui, ukuran luas bangunan rumah subsidi 36 meter persegi saat ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

  • Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan perayaan Natal Nasional 2025 akan digelar secara inklusif dengan melibatkan lintas umat beragama.
    Dalam rapat Panitia Natal Nasional 2025, Nasaruddin menuturkan bahwa kolaborasi antaragama dalam perayaan nasional merupakan cerminan wajah Indonesia yang damai dan bersatu.
    “Bahkan kami juga siap untuk melibatkan kalau kelompok-kelompok agama lain ingin berpartisipasi dalam ini, itu lebih indah lagi,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
    Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mendukung penuh pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025.
    “Saya kira dari Kementerian Agama insyaallah siap untuk membackup seluruh rangkaian kegiatan ini,” jelasnya.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 menambahkan, Natal Nasional 2025 akan disiapkan secara partisipatif dan inklusif.
    Natal tahun ini akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
    “Kalau boleh, Natal ini ada gunanya bagi rakyat kecil, misalnya kita libatkan UMKM 500 atau 1.000 pelaku usaha, jadi Natal membawa kebahagiaan dan berdampak,” ujar Ara.
    Menurut Ara, perayaan Natal Nasional tahun ini juga akan mengangkat semangat program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami ingin Natal ini bukan hanya seremoni, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
    “Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang berbau mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.
    Tito menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program Tiga Juta Rumah.
    Pemerintah, kata dia, mendorong sinergi berbagai pihak, antara lain pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
    Tito menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
    Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
    Kebijakan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar bagi pemda untuk memberikan insentif bagi MBR.
    “Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” tegas Tito.
    Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
    Tito menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Ia menyatakan bahwa jika target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
    Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi daerah-daerah yang aktif menerbitkan PBG bagi MBR.
    Adapun Provinsi Sumut berada di posisi ketujuh dengan 7.096 unit rumah yang telah memperoleh izin PBG bagi MBR.
    Tito secara khusus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang menerbitkan PBG untuk mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
    “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Deli Serdang yang telah mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun),” ucapnya.
    Tito juga menyoroti peran penting keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung kemudahan perizinan perumahan.
    Menurutnya, sistem pelayanan terpadu akan mempercepat penerbitan izin termasuk PBG serta meningkatkan transparansi birokrasi.
    Sebagai informasi, sosialisasi Kredit Program Perumahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).
    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.
    Tito menyampaikan rasa bahagianya saat melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan itu.
    “Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya senang dan rumahnya juga bagus. Memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Tito menambahkan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
    Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
    Ia juga menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah.
    Salah satu langkah tersebut adalah dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.
    Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Tito pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
    Menurutnya, kebijakan itu justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang.
    “Masa kita mau mencari uang dan pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kami pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” ucap Tito.
    Tito menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
    “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak
    demand
    perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” terangnya.
    Tito menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
    “Tanah kosong
    tuh
    PBB-nya
    dikit
    . Bapak bangun ini dengan nol BPHTB-PBG, tapi (nanti) sudah ada rumahnya, tahun depan. mohon maaf, yang punya rumah nanti (ke depan akan) bayar (pajak) selain tanahnya, bangunannya juga, tapi sedikit,” tutur tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

    Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

    Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

    “Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

    Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.

  • Maruarar Sirait Ingatkan Biaya PBG Gratis Saat Cek Rumah Subsidi di Binjai Medan 10 Oktober 2025

    Maruarar Sirait Ingatkan Biaya PBG Gratis Saat Cek Rumah Subsidi di Binjai Medan 10 Oktober 2025

    Maruarar Sirait Ingatkan Biaya PBG Gratis Saat Cek Rumah Subsidi di Binjai
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan bersubsidi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
    Pantauan Kompas.com, Jumat (10/10/2025), Maruarar datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Perumahan Syalica Residence 3, Jalan MT Haryono.
    Maruarar pun mendatangi warga dan mengecek kondisi rumah bersubsidi yang ada di lokasi.
    Setelah itu, dia menyosialisasikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
    Dia menuturkan bahwa Sumut telah mendapatkan kuota 20 ribu rumah bersubsidi. Adapun 8,2 ribu unit rumah bersubsidi sudah dibangun.
    Oleh karena itu, dia mengajak warga setempat untuk menyampaikan kabar baik itu ke keluarganya masing-masing sehingga setiap warga dapat memiliki rumah.
    Saat diwawancarai, Maruarar menyampaikan bahwa rumah bersubsidi di Binjai sangat bagus, mulai dari segi kualitas bangunan serta lokasi yang cukup strategis.
    “Lokasinya bagus, dekat dengan sekolah, pasar, dan rumah sakit. Semua rakyat di sini senang,” ujar Maruarar.
    Di samping itu, dia pun menekankan pemerintah tidak memungut biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    “Nah, saya senang sekali. Di sini BPHTB dan PBG-nya sudah gratis. Artinya di sini pihak Wali Kota Binjai sudah menjalankan kebijakan pro-rakyat dari tingkat nasional dengan sangat baik,” ungkap Maruarar.
    Ia menerangkan, dalam program rumah bersubsidi ini hanya mengenakan bunga 5 persen dengan DP 1 persen.
    Adapun pemerintah menargetkan pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 350 ribu unit pada tahun ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.