Jakarta, CNBC Indonesia – Nomura Holdings dalam laporan Nomura Asia Insights – Indonesia: Fiscal risk monitor #1 telah mengungkapkan besarnya risiko defisit APBN 2025 membengkak sekitar 0,9% poin dari target pemerintah tahun ini 2,5% produk domestik bruto (PDB).
Dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang tak banyak bisa mendorong secara signifikan penerimaan negara, sedangkan kebutuhan untuk belanja negara kian membengkak untuk memenuhi kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Defisit fiskal bisa meningkat sebesar 0,9% PDB dari anggaran sebesar 2,5%, sehingga melanggar batas defisit yang ditetapkan (UU Keuangan Negara) sebesar 3,0%,” dikutip dari laporan Nomura yang ditulis ekonom Nomura Euben Paracuelles dan Nabila Amani, Kamis (20/2/2025).
Nomura mencatat, kebijakan yang berpotensi mendorong pembengkakan defisit itu di antaranya ialah program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun (0,4% dari PDB), dari alokasi saat ini sebesar Rp 71 triliun (0,3% dari PDB).
Lalu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk semua objek, menjadi hanya untuk objek barang yang selama ini terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), menurut catatan Nomura membuat potensi penerimaan negara dari sisi PPN yang mulanya ditargetkan sebesar Rp 65 triliun, menjadi merosot sekitar Rp 2,5 triliun atau setara 0,3% dari PDB.
Selanjutnya ialah paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun (0,16% dari PDB) yang diumumkan pada 16 Desember oleh pemerintah, yang mulanya dimaksudkan untuk mengimbangi dampak inflasi dari kenaikan PPN. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN itu tidak lagi berlaku untuk sejumlah barang, akan tetapi paket stimulus ekonomi ini tetap dilaksanakan.
“Kami memperkirakan alokasi tambahan sekitar Rp 14,3 triliun (0,06% PDB) akan diperlukan. yang tidak tercakup dalam anggaran 2025 yang disahkan DPR,” tulis tim ekonom Nomura.
Selain itu, ada juga kebijakan kenaikan gaji guru. Sebagaimana diketahui, pada Hari Guru Nasional 28 November 2024, Presiden Prabowo berjanji untuk menaikkan gaji guru mulai 2025.
Guru PNS akan menerima tunjangan bulanan senilai gaji pokok mereka, sementara guru yang bukan pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta (US$126) setiap bulan.
Presiden Prabowo menurut catatan Nomura telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp16,7 triliun (0,1% dari PDB) untuk kenaikan ini.
“Kami menganggap jumlah tambahan ini sebagai langkah baru, mengingat presiden baru mengumumkannya setelah anggaran tahun anggaran 2025 disahkan pada bulan September,” tulis Nomura.
Adapula kebijakan program 3 juta rumah per tahun. Pada bulan November, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan Kementerian Keuangan bahwa, untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025, diperlukan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 48,4 triliun di atas anggaran kementerian sebesar Rp 5,3 triliun.
Nomura mencatat, angka ini berdasarkan rekomendasi Satgas Perumahan Rakyat yang diketuai oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Nomura berasumsi anggaran tambahan ini sebagian telah diperhitungkan dalam alokasi Rp28,2 triliun untuk anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menargetkan 220 ribu unit.
“Maka, harus ada alokasi untuk selisih Rp20,2 triliun (0,1% dari PDB), menyiratkan target total 380 ribu unit yang akan dibangun; meskipun ini jauh di bawah target 3 juta, ini menunjukkan apa yang secara realistis dapat dicapai pemerintah tahun ini,” menurut tim ekonom Nomura.
Terakhir ialah suntikan modal Danantara dan renovasi sekolah. Nomura berpendapat pembentukan perusahaan induk investasi negara menambah risiko fiskal, mengingat pengalihan dividen BUMN, yang merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.
Namun, karena undang-undang tersebut baru saja ditandatangani dan peraturan pelaksanaannya kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan atau lebih untuk diselesaikan, untuk saat ini Nomura tidak memperhitungkan dampak anggarannya terhadap tahun anggaran 2025.
“Demikian pula, renovasi sekolah, yang merupakan bagian dari program ‘quick win’ Prabowo, sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan kami tidak mengetahui adanya dorongan kuat dari pejabat baru-baru ini untuk menambah anggaran untuk ini,” tulis Nomura.
(arj/mij)
