Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Ikut Genjot 3 Juta Rumah, BUMN Siapkan Lahan 792 Ha

    Ikut Genjot 3 Juta Rumah, BUMN Siapkan Lahan 792 Ha

    Jakarta –

    BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

    Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya,” ujar Erick

    Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

    “Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat,” katanya.

    Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

    “Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” katanya.

    Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

    “Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD),” katanya.

    (hns/hns)

  • Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap bakal mengeksekusi pembangunan program 3 juta rumah di 5 titik lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menjelaskan bahwa 5 lokasi awal yang bakal dieksekusi itu berada di wilayah Jabodetabek.

    Mulai dari di wilayah Pulo Gebang (Jakarta Timur), Stasiun Cicayur (Banten), Stasiun Jurang Mangu (Tangsel), Klender dan Jonggol (Jawa Barat).

    “Sebagian besar [asetnya] adalah milik Perumnas dan ada beberapa yang dimiliki oleh KAI. Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Artinya nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” ujarnya usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Adapun, kawasan TOD itu nantinya bakal dibangun di atas Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu dan juga Blok K Pulo Gebang yang dekat dengan Terminal Pulo Gebang.

    Kemudian, Perumnas juga bakal merevitalisasi Rusun Klender serta membangun hunian tapak di wilayah Jonggol, Jawa Barat.

    Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut setidaknya menyiapkan lahan seluas 792 hektare (Ha) untuk dapat dimanfaatkan mendukung pembangunan 3 juta rumah.

    Erick memastikan pada tahap awal, dari 792 hektare itu dapat dibangun hunian mencapai 123.000 unit. “Dari 792 hektare ini ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan,” tuturnya. 

    Adapun, keputusan pengembangan 3 juta rumah di lahan BUMN seluas 792 Ha itu merupakan kegiatan lanjutan usai sebelumnya ET sempat bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat (8/11/2024).

    “Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

  • Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi. 

    Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan. 

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

    Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

    “Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.  

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

    “Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

    Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

  • Maruarar Sebut Realisasi KPR Subsidi Sudah Capai 93.484 Unit Rumah

    Maruarar Sebut Realisasi KPR Subsidi Sudah Capai 93.484 Unit Rumah

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi KPR subsidi sudah memcapai 93.484 unit rumah di100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ara sapaan akrabnya mengatakan bahwa dari total realisasi tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit. Sementara, 39.339 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan akad Tapera.

    “Itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stok 11.783 persetujuan kredit sebelum akad 23.413. Akad kredit 8.717. Total 54.145 unit,” katanya dalam grand launching Bale by BTN, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 9 Februari.

    “Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad KPR khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.339 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik Sampai 5 Februari Jumlah totalnya 93.484,” sambungnya.

    Ara bilang berdasarkan data, BTN telah merealisasikan 23.313 unit rumah subsidi, sementara BTN Syariah berkontribusi dengan 5.529 unit.

    “Sehingga, totalnya mencapai lebih dari 28.000 unit atau 75,98 persen pembiayaan rumah subsidi telah direalisasikan,” katanya.

    Ara pun berharap akses layanan perumahan akan semakin mudah, inovatif, dan inklusif, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Lebih lanjut, dia bilang kolaborasi antara pemerintah dan perbankan sangat penting dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memiliki rumah. Dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, kita harus memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar Ara.

    Ara juga bilang insentif yang telah diberikan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki rumah yakni dengan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 0 persen dan retribusi bangunan gedung yang kini gratis.

    Untuk itu, Ara mengajak seluruh ekosistem perumahan, termasuk BTN dan para karyawannya, untuk terus memiliki militansi dan daya juang tinggi dalam mewujudkan perumahan bagi rakyat.

    “Saya sudah melihat langsung bagaimana tukang sayur, guru, dan pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah berkat dukungan BTN. Ini adalah wujud gotong royong membangun rumah untuk rakyat. terima kasih kepada BTN yang telah banyak berjuang dalam menyediakan rumah bagi rakyat,” tuturnya.

  • Riuh Rendah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

    Riuh Rendah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menggelinding cukup kencang belakangan ini. Apalagi, Presiden Prabowo telah menegaskan akan menyingkirkan pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

    Pernyataan Prabowo itu dikemukakan saat menghadiri Hari Ulang Tahun alias Harlah Nahdlatul Ulama alias NU. Menariknya, pernyataan Prabowo muncul berbarengan dengan polemik kebijakan pembatasan gas LPG 3 Kg hingga langkah efisiensi anggaran.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Siapapun Harus Siap 

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

    “Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya. 

    Dasco Sebut Kewenangan Presiden

    Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Sidak Banjir di Tambun, Menteri PKP Minta Pengembang Benahi 1 Bulan – Page 3

    Sidak Banjir di Tambun, Menteri PKP Minta Pengembang Benahi 1 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan tepatnya ke perumahan bersubdidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 9 Februari 2025.

    Pria yang akrab disapa Ara ini lantas meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir. Dengan tenggat waktu satu bulan melalui pembuatan saluran air yang baik.

    “Saya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan pengaduan bahwa di perumahan ini banjir dan sudah lama,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Menteri PKP pun juga langsung memanggil pengembang perumahan tersebut, yakni dari PT Sadra Utama Indo. Untuk siap bertanggung jawab, dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.

    “Pengembang enggak mau kalau tinggal di rumah yang kebanjiran, dan sebagai pengembang juga harus siap tanggung jawab ya,” pinta dia. 

    Menurut dia, masalah banjir di perumahan ini sudah lama dan harus segera mendapat penanganan serius. Apalagi perumahan bersubsidi ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lewat biaya APBN menggunakan skema KPR FLPP. 

    Ara menyatakan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan program 3 juta rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. 

    Itu lantaran dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

    “Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini (banjir di perumahan), bagaimana anak-anaknya dan harus ada penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.

    Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada.

    Namun, pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai sehingga perumahan tersebut tidak banjir lagi pada masa mendatang. “Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya,” ungkapnya.

     

  • 3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli atau membangun rumah. Pasalnya, banyak fasilitas terkait pembangunan rumah yang kini diberikan secara gratis.

    Maruarar Sirait yang kerap disapa Ara itu menyebutkan, dengan kebijakan baru pemerintah, ini momentum yang bagus untuk masyarakat memiliki rumahnya sendiri.

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2025.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya.

    3 Kebijakan ‘Gratis’ dalam Program 3 Juta Rumah

    Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

    1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian tanah dan bangunan. BPHTB sebesar 5 persen dari harga beli rumah subsidi yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

    Dalam kebijakan ini, BPHTB untuk rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah dibebaskan atau digratiskan. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang ingin membeli rumah pertama.

    2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

    PBG adalah izin yang diperlukan untuk membangun suatu gedung. Dengan kebijakan baru, biaya PBG untuk rumah subsidi juga dibebaskan.

    Retribusi PBG yang dikenakan oleh pemerintah daerah kini gratis. Ini akan mempercepat proses pembangunan rumah dan meringankan biaya bagi masyarakat yang ingin membangun rumah.

    3. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB)

    PPN adalah pajak yang dikenakan pada transaksi properti. Pada periode Januari-Juli 2025, pemerintah akan menanggung 100 persen PPN DTPB untuk rumah dengan harga Rp0-2 miliar.

    Selanjutnya, pada periode Juli-Desember 2025, PPN DTP akan ditanggung 50 persen oleh pemerintah.

    Kebijakan ini membuat rumah lebih terjangkau dengan mengurangi biaya yang harus dibayar pembeli.

    Ara menambahkan bahwa kesempatan ini adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya, karena BPHTB, PBG, dan PPN kini dibebaskan. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat, mengingat harga tanah yang semakin tinggi.

    Selain itu, kebijakan Presiden Prabowo juga mencakup percepatan layanan perizinan untuk sektor perumahan.

    Proses persetujuan bangunan gedung (PBG) yang biasanya memakan waktu 45 hari kini dipercepat menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diterima oleh pemerintah daerah.

    Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, sedangkan Kabupaten Badung di Bali hanya membutuhkan 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Menteri PKP. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu 9 Februari 2025.

    Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda).

    Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda. Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” ucap Maruarar Sirait.

    Kesempatan tersebut dinilai menjadi peluang bagi rakyat, mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

    Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. Maruarar Sirait menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

    Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Maruarar Sirait.

    Fenomena Makan Tabungan

    Sayangnya, tidak semudah itu masyarakat bisa memiliki rumah. Apalagi, pada saat ini ada fenomena makan tabungan di tengah masyarakat.

    Apa itu makan tabungan? Fenomena “makan tabungan” di masyarakat utamanya dipengaruhi oleh pengeluaran yang tak sebanding dengan pendapatan di kalangan masyarakat kelas menengah.

    “Ada dua sisi di masyarakat kita mengenai makan tabungan ini, yang pertama bahwa cenderung masyrakat kita tidak bisa manabung lagi, dan kedua bahwa masyarakat justru mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Kaprodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun (Unipma), Aliffianti Safiria Ayu Ditta pada Agustus 2024 lalu.

    “Walaupun awalnya dengan mengambil tabungan sedikit demi sedikit, namun hal itu kalau tidak cepat ditanggulangi justru akan membesar yang akhirnya tabungan itu akan habis pula,” tuturnya menambahkan.

    Aliffianti Safiria Ayu Ditta mengatakan bahwa yang harus diperhatikan oleh masyarakat secara langsung adalah kita akan terdampak dari inflasi. Misalnya saja baru dialami masyarakat dengan adanya keniakan UKT, memasuki tahun ajaran baru, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat itu juga.

    Oleh karena itu, literasi keuangan dalam suatu keluarga sangat diperlukan, agar tidak berkelanjutan dalam menggunakan uang tabungan.

    “Fenomena makan tabungan sebetulnya sudah terjadi lama, untuk itu belajar dari pengalaman tersebut, hendaknya kita harus bisa memilah, memilih, dan mempriotitaskan mana yang paling tepat dan kita dahulu dalam penggunaan keuangan,” ujar Aliffianti Safiria Ayu Ditta.

    “Dan harus bisa menyisihkan sebagai dana cadangan yang suatu waktu dibutuhkan kita tidak kesulitan,” ucapnya menambahkan.

    Menurut Aliffianti Safiria Ayu Ditta, gejala makan tabungan akan terjadi apabila kita sudah tidak dapat menabung setiap kita mendapatkan penghasilan, atau menabung tapi berkurang lebih-lebih tidak menabung sama sekali.

    Dari sinilah hendaknya menabung harus juga diprioritaskan, jangan menabung kalau ada uang lebih atau uang sisa dari kebutuhan tiap bulannya. Diharapkan literasi keuangan dalam keluarga harus dijalankan, jangan sampai menganggu stabiltas keuangan dalam keluarga, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Gen Z Susah Punya Rumah

    Bagi generasi Z (Gen Z), memiliki rumah bukanlah perkara mudah. Banyak laporan menunjukkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan besar dalam memiliki properti sendiri, bahkan lebih sulit dibandingkan generasi sebelumnya, seperti milenial.

    Faktor-Faktor Penghambat Gen Z dalam Membeli Rumah

    Beberapa faktor utama yang membuat Gen Z kesulitan dalam membeli rumah adalah ekonomi dan sosial. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama.

    Harga rumah terus meningkat secara signifikan, sedangkan pendapatan rata-rata Gen Z stagnan, sehingga daya beli mereka menurun. Selain itu, inflasi yang terus meningkat membuat biaya hidup semakin tinggi.

    Ditambah lagi, banyak dari Gen Z bekerja di sektor informal dengan sistem kerja jangka pendek (gig economy) yang tidak menyediakan tunjangan kesehatan, jaminan hari tua, atau fasilitas finansial lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan.

    Jika dibandingkan dengan generasi milenial, Gen Z juga menghadapi tantangan tambahan berupa persyaratan kredit yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi. Generasi milenial sebelumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap pinjaman perumahan dengan bunga yang relatif lebih rendah, sedangkan kini Gen Z harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang lebih ketat dari pihak perbankan.

    Gen Z Lebih Melek Finansial, Tetapi Masih Terhambat

    Meskipun menghadapi banyak kendala, Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih melek terhadap teknologi dan finansial. Mereka memiliki akses ke berbagai aplikasi investasi yang memudahkan mereka untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil. Sayangnya, pengetahuan finansial ini sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijak.

    Banyak dari mereka yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, terutama dengan adanya fasilitas pay later yang membuat mereka lebih mudah untuk berbelanja impulsif. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku finansial (behavioral finance) sangat penting agar mereka dapat menghindari kebiasaan boros dan lebih fokus pada tujuan keuangan jangka panjang, termasuk memiliki rumah.

    Strategi yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Memiliki Rumah

    Meskipun tantangannya besar, bukan berarti Gen Z tidak bisa memiliki rumah. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

    Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan

    Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, Gen Z dapat memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan lebih tinggi. Ini akan membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman perumahan dengan lebih mudah.

    Mencari Sumber Pendapatan Tambahan

    Gen Z dapat mencoba pekerjaan sampingan seperti freelance, bisnis online, atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan mereka.

    Memanfaatkan Program Beasiswa dan Magang

    Program seperti Magenta (Magang Generasi Bertalenta) atau Wirausaha Muda Mandiri dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman kerja sekaligus dukungan finansial tambahan.

    Menetapkan Tujuan Keuangan yang Jelas

    Gen Z harus mulai membuat perencanaan keuangan dengan menetapkan target tabungan dan investasi yang jelas untuk membeli rumah di masa depan.

    Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu

    Mengontrol pengeluaran dengan menghindari gaya hidup konsumtif dan utang yang tidak perlu bisa membantu mereka lebih cepat mencapai tujuan memiliki rumah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

    Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

    “Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga,” kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

    Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

    “Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat,” kata Ara.

    Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

    Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

    “Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan,” kata Nixon.

    Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

    Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud,” kata Misbakhun.

  • Menteri Ara Ajak Masyarakat Beli Rumah, Ada Banyak Bonus dari Pemerintah

    Menteri Ara Ajak Masyarakat Beli Rumah, Ada Banyak Bonus dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

    Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

    “Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah,” kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

    Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. “BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%,” ujar Ara.

    Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

    Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

    “Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat,” tegas Ara.

    Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

    Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.