Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Pemerintah Komitmen Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi

    Pemerintah Komitmen Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

    “Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan),” kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, dikutip Antara, Sabtu, 22 Februari.

    Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

    Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

    Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

    “Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP,” ucap Ara.

    Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

    Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara, hingga pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Salah satunya adalah Pandu Sjahrir.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap salah satu pihak yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir.

    Sebagaimana diketahui, Pandu juga merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang dengan presiden turut membicarakan soal Danantara. “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi, tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tanggal 24 Februari 2025 merujuk pada jadwal peluncuran Danantara yang sempat disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam ajang international World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.

    Ara irit bicara soal pembicaraan presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, tetapi mengaku tidak boleh bicara. “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

    Sementara itu, usai pertemuan, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara. “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya.

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yang dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, beredar kabar jika Pandu akan menjadi direktur di holding investasi Danantara. Merujuk draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, BPI Danantara akan digawangi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana beserta direksi holding. Keseluruhannya bakal ditunjuk langsung oleh Prabowo.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara itu, Badan Pelaksana Danantara berasal dari unsur profesional, bukan pengurus atau anggota partai politik, dan berusia maksimal 70 tahun. Badan Pelaksana Danantara juga diwajibkan memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum atau manajemen perusahaan.

  • Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan dari sejumlah pengembang perumahan yang mempertanyakan belum diterbitkannya Roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, langkah yang diambil pemerintah sudah jelas dan konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut.

    “Ini namanya apa sih? Ini namanya langkah untuk mencapai itu. Ini langkah nyata kan? Untuk bagaimana mencapai itu,” kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (21/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

    Maruarar juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar pengembang tidak bingung dan mendukung upaya yang sudah ada, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian cita-cita besar bagi rakyat Indonesia.

    “Justru itulah digunakan kreativitas. Supaya bisa tercapai salah satu bentuknya ini. Jadi jangan bingung. Ini langkah hari ini, langkah untuk mencapai cita-cita itu. Apakah langkah seperti ini ada sebelumnya? Belum pernah kan? Ya sudah, ini supaya mencapai itu ya,” tegasnya.

     

  • Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Maruarar, terkait biaya yang digunakan dalam acara tersebut, semua hal itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Ahmad Dhani, vokalis dari Dewa 19.

    Menurutnya, Dhani sudah beberapa kali tampil di berbagai acara serupa tanpa mendapatkan bayaran, bahkan untuk acara yang akan datang pun Dhani tetap tidak menerima kompensasi finansial.

    “Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar,” kata Menteri yang akrab disapa Ara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

     

  • Maruarar Sirait Tegaskan Arahan Prabowo Subianto, Pagar PIK 1 Harus Dibongkar – Page 3

    Maruarar Sirait Tegaskan Arahan Prabowo Subianto, Pagar PIK 1 Harus Dibongkar – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Pernyataan itu diberikan saat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan dua perusahaan pengembang di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, yakni PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti.

    Lantaran, dilakukan penutupan akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke PIK dengan membangun tembok. Usai meninjau langsung, Maruarar alias Ara meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang ada, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

    “Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI,” tegas Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

    Maruarar Sirait menilai, penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar, meskipun harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada. Sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

     

  • Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

    Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

    “Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini,” kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

    Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

    Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum,” kata Ara.

    Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PBS) 1990-2002, HM. Taufiq Rahman AS, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah pertahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini, yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2024, bertujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

    Taufiq menganggap program ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

    “Program pembangunan 3 juta rumah pertahun adalah tekad Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe (PKTHMTB), Taufiq juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lokasi untuk program tersebut.

    Dia meyakini bahwa para petani di Karawang akan menyambut baik program ini, mengingat banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah.

    Taufiq berharap pembangunan 3 juta rumah pertahun ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial.

    “Dengan target 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, kami berharap program ini dapat menciptakan lebih banyak rumah layak bagi masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Taufiq juga memberikan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, serta diusulkan kembali sebagai calon Presiden 2029-2034.

    Program 3 juta rumah ini merupakan kelanjutan dari Program Sejuta Rumah yang telah dijalankan selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Program tersebut telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dalam 10 tahun terakhir, dengan sumber pendanaan yang mencakup APBN serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program ini kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

    Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan dalam program ini, termasuk soal lahan, likuiditas, dan kualitas perumahan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama dengan sejumlah pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

    “Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

    Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia,” ujar Ara.

    Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

    Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah),” terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

    Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

    “Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa,” tandasnya.

    Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

    “Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari,” pungkas Joko.