Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Kapolri Targetkan Pembangunan 100 Ribu Rumah Subsidi Polri di 2025 – Page 3

    Kapolri Targetkan Pembangunan 100 Ribu Rumah Subsidi Polri di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat pada Selasa, 4 Maret 2025. Targetnya, akan ada 100 ribu rumah subsidi yang dibangun sepanjang tahun 2025 ini.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanan Bapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri,” tutur Listyo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Listyo merinci, untuk tahap pertama dilakukan pembangunan 14.500 rumah, hingga nantinya memenuhi target dalam periode 2025 mencapai 100 ribu unit.

    “Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

    “Harapan kita, program ini berjalan engan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” sambungnya.

    Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara turut berterima kasih kepada Kapolri atas dukungannya membantu program 3 juta rumah subsidi.

    “Terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” ujar Ara.

    “Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya Rp8 juta ke bawah,” lanjut dia.

    Ara memastikan, pemerintah akan menggelar program gratis PPN bagi rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar.

    “Apa yang diberikan pemerintahan Presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” Ara menandaskan.

  • Kementerian PKP Siap Bantu BNPB Relokasi Korban Banjir Jabodetabek

    Kementerian PKP Siap Bantu BNPB Relokasi Korban Banjir Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang untuk membantu relokasi warga yang terdampak bencana banjir.

    Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk membantu warga korban banjir, termasuk kemungkinan relokasi rumah. 

    Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana ini, khususnya dalam hal relokasi dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak.

    “Kami tentu akan membantu, sama kan kami lakukan dengan BNPB. BNPB itu udah biasa kerja sama kami,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025) malam.

    Menurutnya, dalam kasus bencana yang melibatkan kerusakan besar, kementeriannya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

    “Biasanya kalau jumlahnya tidak terlalu besar BNPB yang tanganin. Tetapi kalau jumlannya besar kami yang menangani,” tambah Maruarar.

    Apalagi, kata Ara BNPB telah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. 

    Nantinya, dia melanjutkan berdasarkan temuan BNPB, Kementerian Perumahan akan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk opsi relokasi rumah bagi warga yang rumahnya tidak dapat lagi dihuni.

    Maruarar juga menekankan bahwa jika kebutuhan perumahan bagi korban banjir besar, pihaknya siap untuk menyediakan dukungan.

    Menurutnya, Dengan adanya kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi terkait, diharapkan warga yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

    “Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana. Kami pada dasarnya siap. Tapi saya katakan tadi, kalau jumlahnya tidak besar perumahan yang dibutuhkan pada umumnya BNPB itu menangani sendiri, karena dia sudah punya sistem yang bagus,” pungkas Ara.

  • Relokasi Rumah Warga yang Terdampak Banjir, Menteri PKP: Tunggu BNPB

    Relokasi Rumah Warga yang Terdampak Banjir, Menteri PKP: Tunggu BNPB

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah mendukung relokasi rumah warga yang terdampak banjir. Namun, keputusan relokasi ini akan bergantung pada hasil temuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi permukiman yang terdampak bencana.

    “Biasanya, apabila jumlah korban tidak terlalu besar, BNPB yang akan menangani, tetapi jika jumlahnya besar kami yang akan turun tangan,” ujar Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025) malam.

    Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP terus menjalin koordinasi dengan BNPB sebagai bagian dari upaya penanganan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Ia juga menambahkan, apabila penanganan yang diperlukan bersifat besar-besaran, pemerintah, melalui kementerian terkait, akan langsung mengupayakan relokasi.

    “Jika diperlukan relokasi rumah warga dalam skala besar, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menko Pratikno akan memimpin penanganannya. Selain itu, akan ada kerja sama antara menteri keuangan, menteri sosial, menteri pekerjaan umum, serta dari kami,” jelasnya.

    Saat ini, pemerintah tengah fokus pada evakuasi dan pemberian bantuan kepada korban banjir di sejumlah daerah yang terdampak. Kementerian PKP, kata Maruarar, masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari BNPB mengenai temuan-temuan di lapangan.

    “Kami siap mendukung daerah-daerah yang terdampak bencana. Namun, jika jumlah rumah yang terdampak tidak terlalu besar, umumnya BNPB yang akan menangani karena mereka sudah memiliki sistem yang baik,” papar Maruarar.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti juga mengungkapkan rencana relokasi rumah warga yang berada di wilayah rawan banjir. Hal ini merupakan respons atas banjir besar yang melanda beberapa daerah, termasuk Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya.

  • Wamen PU Beberkan Strategi Penanganan Banjir Jadetabek, dari Pengerukan Sedimentasi hingga Normalisasi Sungai

    Wamen PU Beberkan Strategi Penanganan Banjir Jadetabek, dari Pengerukan Sedimentasi hingga Normalisasi Sungai

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan sejumlah langkah prioritas dalam pembenahan infrastruktur guna mengatasi dan mencegah bencana banjir yang melanda Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Hal ini bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/3/2025), Diana menekankan bahwa salah satu langkah utama yang harus segera dilakukan adalah pengerukan sedimentasi di jalur sungai setelah banjir Jadetabek surut.

    “Yang utama adalah memastikan keselamatan warga terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan pengerukan sedimentasi di sungai untuk mengoptimalkan aliran air,” ujar Diana.

    Selain pengerukan sedimentasi, Diana menyoroti pentingnya normalisasi sungai dengan menertibkan permukiman yang menghambat aliran sungai. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini memerlukan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta kementerian lainnya.

    “Normalisasi sungai perlu dilakukan, tetapi ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PU saja. Kami harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saya juga sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, agar rumah-rumah di bantaran sungai bisa direlokasi,” jelasnya.

    Dalam upaya penanganan darurat, Kementerian PU telah mengirimkan perahu karet untuk mengevakuasi warga terdampak. Setelah kondisi banjir mulai surut, kementerian akan segera melakukan perbaikan infrastruktur guna memastikan jalur air sungai berfungsi secara optimal.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) di wilayah Jadetabek disebabkan oleh banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3/2025) malam tercatat memiliki intensitas ekstrem, melebihi 110 mm per hari.

    BMKG menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem tersebut menyebabkan meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Aliran air yang meluap inilah yang kemudian mengakibatkan banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga akhirnya mengalir ke wilayah hilir, termasuk Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

    Langkah penanggulangan dan mitigasi banjir yang lebih komprehensif kini menjadi prioritas pemerintah agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

  • Menteri PKP siap bantu korban banjir relokasi ikuti rekomendasi BNPB

    Menteri PKP siap bantu korban banjir relokasi ikuti rekomendasi BNPB

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

    “Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana,” kata Maruarar.

    Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

    Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

    Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

    Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

    “Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama,” kata Ara.

    Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

    Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

    BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

    Peresmian program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi di Karawang, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Sigit dalam sambutannya, Selasa, 4 Maret.

    Pada program tersebut, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran.

    Bahkan, Sigit meyakini jumlah tersebut bisa melebih target. Asalkan proses pembangunan tak menemui kendala apapun, termasuk cuaca, atau berjalan lancar.

    “Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.

    Program tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebab, program pembangunan rumah subsidi ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.

    “Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Sigit.

    Kegiatan pelatakan batu pertama tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.

  • Menteri PKP Maruarar Minta DKI Segera Putuskan Lokasi Jalan Akses Kapuk Raya-PIK 1 – Page 3

    Menteri PKP Maruarar Minta DKI Segera Putuskan Lokasi Jalan Akses Kapuk Raya-PIK 1 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta segera memutuskan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

    Ara menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan lokasi dan membebaskan lahan bagi pembangunan jalan akses berada di tangan Pemda Jakarta.

    “Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya,” kata Menteri Ara, dikutip dari Antara, Minggu (2/3/2025).

    Hal ini disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim yang mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, serta sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada 1 Maret 2025.

    Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

    Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

    “Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota,” ucapnya.

     

  • Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan pengusaha penyedia perumahan tampaknya kurang puas dengan kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mereka menilai, tidak ada gebrakan positif selama ini.

    Tidak heran, kinerja Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara sepanjang 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih dikritisi.

    Sejumlah asosiasi menyedia perumahan yang berhimpun menilai belum ada gebrakan signifikan yang membantu pengembang menyediakan hunian, khususnya rumah murah.

    Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam diskusi media yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) mengingatkan, bahwa pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia.

    “Kami pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan menjadi mitra setia pemerintah menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

    Joko mengkiriti Kementerian PKP yang banyak membuat kebijakan yang tidak friendly terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Salah satu yang dikritisi adalah kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

    “Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” tegas Joko Suranto saat berbicara dalam diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” di Jakarta, Kamis (27/2).

  • Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Liputan6.com, Bandung – Presiden Prabowo Subianto, resmi menunjuk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara hari ini, Senin (24/2/2025). Adapun kabar tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    “Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucapnya.

    Sebagai informasi, sejumlah pejabat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti acara peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

    Melansir dari Antara Pandu Sjahrir sebelumnya sempat diperkenalkan sebagai perwakilan Danantara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Bank Indonesia (IBI).

    Sosoknya telah dikenal publik tidak hanya sebagai pengusaha tetapi juga keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Pandu juga pernah jadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Pandu Sjahrir sebelumnya telah dikenal sebagai pengusaha dan memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam dunia bisnis, investasi, serta ekonomi digital. Dia pernah menjabat di sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan.

    Kemudian tercatat memiliki riwayat akademik mentereng dan berasal dari latar belakang keluarga yang cukup ternama di Indonesia.

  • Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pagi hari ini Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

    Menteri Perumahan, Maruarar Sirait mengaku sudah mengetahui nama Pimpinan BPI Danantara yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar Sirait mengaku tak boleh mengumumkannya ke publik, karena ada waktu yang sudah ditetapkan untuk pengumuman nama Ketua Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” ucap Menteri Perumahan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Para Pejabat yang Dipanggil Prabowo

    Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat negara untuk santap siang bersama di Istana pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selain itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk bursa pimpinan Danantara. Namun, Ia membantah kemungkinan ini saat ditemui selepas acara santap siang itu.

    “Enggak jadi apa-apa,” ucap Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinannya menjadi Pimpinan BPI Danantara.

    Ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan dalam acara santap siang tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjawab hanya makan.

    Rencana Awal Danantara

    Sovereign wealth fund Indonesia ini disebut-sebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Menurut Prabowo, dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Prabowo Subianto juga meminta mantan-mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan guna ikut mengawasi pengelolaannya.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News