Tag: Maruarar Sirait

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)

  • Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

    Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.

    “Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.

    Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

    Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

    “Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, sejumlah perkembangan di sektor perumahan subsidi setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025). Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kami diminta mengumumkan perkembangan perumahan subsidi, FLPP, termasuk yang sudah dibangun, yang sedang dalam proses pembangunan, serta yang telah diserahkan. Hingga hari ini, totalnya mencapai 104 ribu unit,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

    Selain itu memaparkan terkait perkembangan FLPP rumah subsidi, ia juga menginformasikan sejumlah proyek yang siap diresmikan dalam waktu dekat.

    “Kami melaporkan kebijakan serta proyek-proyek yang telah siap. Salah satunya adalah tiga tower Wisma Atlet di Kemayoran yang sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower lainnya akan siap pada akhir April, sehingga totalnya menjadi 10 tower,” ungkapnya.

    Ara juga mengungkapkan perkembangan kerja sama dengan Bank Indonesia terkait insentif likuiditas untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

    “Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), dan mereka siap mengalokasikan dana sebesar Rp 80 triliun. Kami akan mematangkan persiapannya dalam rapat besok malam bersama menteri keuangan, Kementerian BUMN, serta Himbara di kantor Kemenkeu, guna merealisasikan dukungan ini untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” jelasnya.

    Selain membahas perkembangan proyek dan kebijakan perumahan, Ara juga menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan, termasuk akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

    “Ada beberapa masalah yang harus segera dituntaskan. Salah satunya terkait pagar di PIK sehingga tidak boleh ada perumahan eksklusif yang menghalangi akses jalan bagi masyarakat. Di PIK 1, misalnya, harus ada jalan yang bisa digunakan publik. Besok saya akan turun langsung ke lokasi untuk menyosialisasikan hal ini bersama Pemda Jakarta agar pembangunan jalan segera direalisasikan. Kami ingin memastikan permasalahan ini diselesaikan secara tuntas,” pungkas Ara bersamaan dengan pemaparan perkembangan FLPP rumah subsidi.

  • 3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

    “Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran. Itu sudah siap diresmikan,” ujar Maruarar Sirait.

    Selain tiga tower yang siap diresmikan, tujuh tower lainnya sedang dalam proses revitalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir April 2025. Dengan demikian, total akan ada 10 tower Wisma Atlet Kemayoran yang difungsikan sebagai hunian ASN dan MBR. “Kemudian tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower,” tambahnya.

    Tak hanya fokus pada revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Kementerian PKP juga mempercepat program perumahan subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Maruarar Sirait menyampaikan bahwa 104.000 rumah subsidi telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Total per hari ini sudah 104.000 unit rumah subsidi yang dibangun, sedang dibangun, dan sudah diserahkan,” jelas Maruarar.

    Program ini menjadi bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kepemilikan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Untuk mempercepat program tiga juta rumah, pemerintah juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Dukungan ini memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk memanfaatkan Rp 80 triliun dana GWM dalam mendukung pembiayaan perumahan subsidi.

    “Bank Indonesia siap menjalankan sejumlah Rp 80 triliun dari dana GWM yang ada di BI untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Maruarar Sirait.

    Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi ASN dan MBR merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses hunian terjangkau di wilayah Jakarta Utara. Dengan lokasi yang strategis dan akses transportasi yang mudah, Wisma Atlet Kemayoran diharapkan menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian ASN dan MBR.

  • Menteri Ara ‘Turun Gunung’ Sambangi PIK, Tangani Polemik Pagar Perumahan

    Menteri Ara ‘Turun Gunung’ Sambangi PIK, Tangani Polemik Pagar Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan bertandang ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk mengatasi masalah soal pembangunan pagar di sekitar wilayah perumahan.

    Salah satu hal yang akan disoroti oleh Ara, sapaannya, berkaitan dengan masalah pagar untuk membatasi wilayah perumahan PIK dengan perumahan warga di sekitarnya.

    Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif sehingga menghalangi jalan untuk masyarakat sekitar.

    “Seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif jadi harus ada jalan untuk masyarakat. Besok saya ke sana untuk mensosialisasikan itu, bersama dengan Pemda DKI,” ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ara mengatakan bakal mendorong penyelesaian masalah tersebut dengan tuntas.

    Adapun permasalahan pagar PIK itu menjadi salah satu isu perumahan yang akan disoroti olehnya. Beberapa isu lain seperti pemberian insentif perumahan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dia menyebut pemerintah akan menyalurkan sejumlah insentif meliputi pembebasan Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) untuk rakyat kecil, pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. 

    Kemudian, dia juga menyebut akan segera meresmikan sejumlah proyek perumahan untuk MBR. 

  • Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

    “Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

    Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

    Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

    Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

    Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

    “Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

    Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

    “Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1

    Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

    Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

    “Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

    Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

    “Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas,” ucap dia.

    Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

    Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

    Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

    Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur.

    “Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyatakan bahwa dia menerima undangan dari Presiden untuk menghadiri makan siang sekaligus rapat terbatas.

    Dia menyampaikan bahwa selain dirinya, lima menteri di bawah koordinasinya juga dipanggil untuk mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Kelima menteri yang dimaksud yakni Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    AHY mengatakan rapat terbatas tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait infrastruktur dan menentukan prioritas yang perlu dikawal bersama.

    “Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kami kawal bersama-sama, saya ingin menjembatani termasuk mengoordinasikan lima kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur,” ucap dia.

    Ketika ditanya lebih spesifik mengenai laporan yang akan disampaikan kepada Presiden, termasuk mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), AHY menyatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan setelah rapat terbatas selesai.

    “Ya tentu akan kami bahas dengan berbagai isu yang terkait. Nanti akan saya sampaikan lagi,” kata dia.

    Sementara itu, Menhub Dudy menyampaikan bahwa salah satu hal yang mungkin dibahas dalam rapat terbatas ini adalah mengenai persiapan Mudik Lebaran 2025.

    Adapun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan hanya menunjukkan dokumen berjudul “Laporan Mengenai Peta Jalan Membangun dan Merenovasi 3 Juta Rumah”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

    “Nanti ya rapat dulu,” ucapnya singkat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Dukung Wacana Koalisi Permanen Prabowo: Demi Stabilitas

    Bahlil Dukung Wacana Koalisi Permanen Prabowo: Demi Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendukung wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen. 

    Bahlil melanjutkan, jika KIM menjadi permanen, dapat mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi negara yang stabil, karena tak ada pemerintahan yang berhasil tanpa adanya stabilitas.

    “Saya pikir itu ide dan gagasan yang cukup baik. Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa adanya stabilitas dan KIM permanen itu menuju kepada stabilitas,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Lebih jauh, Menteri ESDM ini mengemukakan Partai Golkar akan mendukung dan tinggal mengkomunikasikan bentuk serta polanya seperti apa.

    “Golkar berpandangan itu ide yang bagus dan harus kita dukung tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa itu yang harus kita bicarakan dan didetailkan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat mengonfirmasi satu suara dalam mendukung ide Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide tersebut bakal berjalan. Bagaimana tidak, dikatakan Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. 

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).  

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan. 

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.