Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nomura Holdings dalam laporan Nomura Asia Insights – Indonesia: Fiscal risk monitor #1 telah mengungkapkan besarnya risiko defisit APBN 2025 membengkak sekitar 0,9% poin dari target pemerintah tahun ini 2,5% produk domestik bruto (PDB).

    Dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang tak banyak bisa mendorong secara signifikan penerimaan negara, sedangkan kebutuhan untuk belanja negara kian membengkak untuk memenuhi kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Defisit fiskal bisa meningkat sebesar 0,9% PDB dari anggaran sebesar 2,5%, sehingga melanggar batas defisit yang ditetapkan (UU Keuangan Negara) sebesar 3,0%,” dikutip dari laporan Nomura yang ditulis ekonom Nomura Euben Paracuelles dan Nabila Amani, Kamis (20/2/2025).

    Nomura mencatat, kebijakan yang berpotensi mendorong pembengkakan defisit itu di antaranya ialah program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun (0,4% dari PDB), dari alokasi saat ini sebesar Rp 71 triliun (0,3% dari PDB).

    Lalu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk semua objek, menjadi hanya untuk objek barang yang selama ini terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), menurut catatan Nomura membuat potensi penerimaan negara dari sisi PPN yang mulanya ditargetkan sebesar Rp 65 triliun, menjadi merosot sekitar Rp 2,5 triliun atau setara 0,3% dari PDB.

    Selanjutnya ialah paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun (0,16% dari PDB) yang diumumkan pada 16 Desember oleh pemerintah, yang mulanya dimaksudkan untuk mengimbangi dampak inflasi dari kenaikan PPN. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN itu tidak lagi berlaku untuk sejumlah barang, akan tetapi paket stimulus ekonomi ini tetap dilaksanakan.

    “Kami memperkirakan alokasi tambahan sekitar Rp 14,3 triliun (0,06% PDB) akan diperlukan. yang tidak tercakup dalam anggaran 2025 yang disahkan DPR,” tulis tim ekonom Nomura.

    Selain itu, ada juga kebijakan kenaikan gaji guru. Sebagaimana diketahui, pada Hari Guru Nasional 28 November 2024, Presiden Prabowo berjanji untuk menaikkan gaji guru mulai 2025.

    Guru PNS akan menerima tunjangan bulanan senilai gaji pokok mereka, sementara guru yang bukan pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta (US$126) setiap bulan.

    Presiden Prabowo menurut catatan Nomura telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp16,7 triliun (0,1% dari PDB) untuk kenaikan ini.

    “Kami menganggap jumlah tambahan ini sebagai langkah baru, mengingat presiden baru mengumumkannya setelah anggaran tahun anggaran 2025 disahkan pada bulan September,” tulis Nomura.

    Adapula kebijakan program 3 juta rumah per tahun. Pada bulan November, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan Kementerian Keuangan bahwa, untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025, diperlukan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 48,4 triliun di atas anggaran kementerian sebesar Rp 5,3 triliun.

    Nomura mencatat, angka ini berdasarkan rekomendasi Satgas Perumahan Rakyat yang diketuai oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

    Nomura berasumsi anggaran tambahan ini sebagian telah diperhitungkan dalam alokasi Rp28,2 triliun untuk anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menargetkan 220 ribu unit.

    “Maka, harus ada alokasi untuk selisih Rp20,2 triliun (0,1% dari PDB), menyiratkan target total 380 ribu unit yang akan dibangun; meskipun ini jauh di bawah target 3 juta, ini menunjukkan apa yang secara realistis dapat dicapai pemerintah tahun ini,” menurut tim ekonom Nomura.

    Terakhir ialah suntikan modal Danantara dan renovasi sekolah. Nomura berpendapat pembentukan perusahaan induk investasi negara menambah risiko fiskal, mengingat pengalihan dividen BUMN, yang merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.

    Namun, karena undang-undang tersebut baru saja ditandatangani dan peraturan pelaksanaannya kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan atau lebih untuk diselesaikan, untuk saat ini Nomura tidak memperhitungkan dampak anggarannya terhadap tahun anggaran 2025.

    “Demikian pula, renovasi sekolah, yang merupakan bagian dari program ‘quick win’ Prabowo, sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan kami tidak mengetahui adanya dorongan kuat dari pejabat baru-baru ini untuk menambah anggaran untuk ini,” tulis Nomura.

    (arj/mij)

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Pertemuan ini membahas pendanaan program 3 juta rumah, yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang juga memberikan masukan terkait aspek pembiayaan program ini.

    Menurut Sri Mulyani, program 3 juta rumah memerlukan dana besar sehingga dibutuhkan kerja sama dan inovasi pendanaan dari berbagai pihak. Saat ini, Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditargetkan untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Di dalam APBN, kita sudah menetapkan kuota 220.000 rumah dengan dukungan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2025) terkait pendanaan program 3 juta rumah.

    Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target 3 juta rumah sehingga diperlukan skema pendanaan tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan.

    Beberapa di antaranya, yaitu Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter terkait perumahan dan Kementerian BUMN yang mengelola perbankan pelat merah sebagai penyedia kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, Kementerian PKP yang bertanggung jawab atas implementasi program perumahan rakyat dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi anggaran dan skema insentif fiskal.

    “Pak Ara (Maruarar) memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencari berbagai instrumen pembiayaan yang akan segera difinalkan,” tambah Sri Mulyani.

    Pemerintah menargetkan solusi pendanaan final dalam waktu dekat, agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan mencapai target sesuai rencana.

  • Menteri Ara Minta Akses Jalan Warga Kapuk Muara ke PIK Dibuka

    Menteri Ara Minta Akses Jalan Warga Kapuk Muara ke PIK Dibuka

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka usai terjadi bentrokan antara warga dan security PIK beberapa waktu lalu.

    Dalam tinjauannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia.

    “Negara harus hadir untuk rakyat, saya setuju tidak boleh ada perumahan eksklusif dan yang paling penting tidak boleh rakyat jadi korban. Saya bersama Mendagri Bapak Tito Karnavian menindaklanjuti aspirasi Forum Warga Masyarakat Kapuk Muara terkait permohonan akses jalan ROW 47 di kawasan PIK,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menilai bahwa rencana pembongkaran tembok penutup akses jalan tembus warga itu saat ini tengah dalam tahap kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pada saat yang sama, Ara juga menegaskan bahwa penumpukan batu berukuran besar yang dilakukan oleh pengembang terkait juga menghambat saluran air yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

    Sejalan dengan hal itu, Ara turut menyinggung bahwa pengembang terkait perlu untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat menjaga lingkungan dengan baik.

    “Saya juga minta perlu segera dilakukan klarifikasi oleh lurah, camat, walikota apa sebenarnya aspirasi dari rakyat. Mau dibuka atau tidak tembok pembatas yang ada? Penetapan lokasi dan pembebasan lahan serta pembangunan jalan adalah sepenuhnya tugas dari Pemda DKI,” tegasnya.

    Ara memastikan apabila proses preservasi jalan tembus itu rampung dilakukan, maka tembok pembatas jalan yang menghubungkan Kapuk Muara dengan PIK bakal dilakukan pembongkaran dengan catatan sejalan dengan proses administrasi dan hukum yang berlaku.

    “Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Ara.

  • Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

    “Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.  

    Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif. 

    “Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025). 

    Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

    Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.  

    “Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.  

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional,” ujarnya usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Ara mengatakan, audit ini perlu dilakukan karena berdasarkan laporan yang diterimanya, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    Seperti tembok rusak hingga pembangunan dilakukan pada daerah rawan banjir.

    “Tim kami sudah menemukan cukup banyak tempat-tempat, saya sendiri turun, ada rumah yang banjir. Ada yang retak-retak belum setahun dan sebagainya,” ujar Ara.

    Masih kata Ara, audit ini bagian dari perbaikan tata kelola pembangunan rumah subsidi. Sekaligus memastikan persoalan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu rumah subsidi tetap berkualitas. Sangat penting. Jangan rumah subsidi tidak berkualitas,” kata Ara.

    Karena itu, Ara mengatakan, para pengembang tidak perlu takut untuk diaudit oleh BPK.

    Dia memastikan audit ini akan dilakukan secara profesional.

    “Kalau bagus, benar, enggak usah takut diaudit. Kenapa perlu takut? Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit? Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu,” ucapnya.

  • Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

    “Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

    “Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini,” tuturnya.

    “Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap,” sambung Erick.

    Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

    “Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

    Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

    “Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

    “Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

    ” Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

    “Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)