Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.

    “Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.

    “Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.

    Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.

    “Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.

    Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.

    “Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.

    “Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.

    Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan

    Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan

    Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong atau rumah panggung.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa pembangunan rumah kolong atau rumah panggung menjadi solusi mengatasi persoalan banjir langganan seperti yang terjadi di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang.

    Namun, kata Dedi Mulyadi, rumah panggung dibangun bagi warga yang bersedia, dan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung.

    “Jadi, bagi yang bersedia, dan tentunya mengikuti harga yang kita miliki,” ujar Dedi Mulyadi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Dedi mengatakan bahwa pembangunan rumah panggung bagi masyarakat tersebut akan lebih banyak melibatkan partisipasi pengusaha.

    Menurut dia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait punya hubungan banyak ke dunia usaha.

    Dengan demikian, lanjut Dedi, bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan banyak pengusaha berpartisipasi membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir, terutama untuk warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah.

    Sebagai informasi, pembangunan rumah kolong atau rumah panggung ini akan dibuat dengan kolong setinggi 2,5 meter. Begitu banjir, warga tidak perlu repot hingga berbasah-basah. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan.

    Gubernur Jawa Barat mengaku telah meninjau lokasi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jabar.

    Diakuinya bahwa relokasi warga yang tinggal di daerah langganan banjir itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada solusi lain.

    “Pembangunan rumah kolong menjadi solusi. Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong tersebut. Harapannya warga dapat menyesuaikan diri saat banjir datang,” ujarnya.

    Selain itu, Dedi juga berharap segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet untuk mengatasi luapan Sungai Cibeet yang sering kali menggenangi Desa Karangligar dan sekitarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

    “Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

    Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

    “Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” katanya.

    Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Hukum harus ditegakkan,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

    Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

    “Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Ara.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

    “Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Dedi.

    Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    “Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah,” ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

    Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

    “Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi,” kata Dedi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

    Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kesiapan renovasi rumah sebanyak 232 unit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    Ara mengatakan, program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

    “Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi,” imbuh Ara.

    Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap Ara.

    Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

     

  • Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.
    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
     
    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
     
    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Maruarar Bocorkan Aguan Kembali Ikut Garap Proyek Rumah Rakyat

    Maruarar Bocorkan Aguan Kembali Ikut Garap Proyek Rumah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kembali mengantongi komitmen pembangunan rumah rakyat dari konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan. 

    Dalam penjelasannya, Aguan melalui Yayasan Budha Tzu Chi bakal merenovasi sebanyak 500 rumah yang tak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

    “Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru,” kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

    Tak hanya itu, Ara menjelaskan bahwa Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berkelompok. 

    Akan tetapi, tambah Ara, berdasarkan hasil dialog dengan warga disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

    Seiring dengan hal itu, Ara menegaskan bahwa proses renovasi rumah itu bakal dilakukan setelah momentum Lebaran 2025.

    “Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat” terang Ara. 

    Sementara itu, mengutip unggahan video yang dibagikan Ara dalam akun Instagram pribadinya @maruararsirait, dia menegaskan bahwa pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menyukseskan program tersebut.

    Selain melakukan renovasi, Yayasan Budha Tzu Chi juga bakal mendukung pembangunan 30 rumah apung dengan nilai Rp150 juta per rumah. 

    “Ini bukan BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] jadi tak gunakan anggaran negara. Ini seperti yang di Tangerang itu, jadi sifatnya gotong royong tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu Group,” pungkasnya.

  • Proyek 100 Ribu Rumah Subsidi Khusus Polisi Dibangun, Simak Lokasinya – Page 3

    Proyek 100 Ribu Rumah Subsidi Khusus Polisi Dibangun, Simak Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan peserta, PT ASABRI (Persero) mendukung penuh program pembangunan rumah bersubsidi bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.

    Program ini bertujuan menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan tempat tinggal bagi personel yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Peluncuran Program Perumahan Bersubsidi

    Peluncuran program ini dilaksanakan di Karawang dan dihadiri oleh Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. M, serta Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) Khaidir Abdurrahman.

    Acara ini secara resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang mendukung kesejahteraan anggota Polri dan ASN Polri.

    Jenderal Pol. Listyo menekankan bahwa hunian yang layak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kinerja personel kepolisian.

    Program ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan personel, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.

    “Program perumahan bersubsidi sangat baik karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain memberikan manfaat bagi personel kepolisian, program ini juga mendukung masyarakat luas dengan hunian yang lebih terjangkau. Ini sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat,” kata Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ditulis Senin (10/3/2025).

    Kolaborasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan

    Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

    Selain itu, kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di berbagai Kepolisian Daerah di Indonesia dengan kehadiran Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) di seluruh Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan hunian layak bagi personel Polri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dan perbankan. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi personel Polri yang merupakan peserta ASABRI dalam mendapatkan hunian berkualitas.

     

  • Pemerintah Siapkan Program Rumah untuk Guru

    Pemerintah Siapkan Program Rumah untuk Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan Permukiman (PKP) menyiapkan program pembangunan rumah bagi para guru.

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan rencana penyediaan perumahan bagi guru merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka agar semakin bersemangat dalam menjalankan tugas mengajar.

    “Kami berharap dapat memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi para guru, sehingga mereka bisa lebih fokus dan nyaman dalam mengajar,” ujar Mu’ti seusai menggelar pertemuan dengan menteri PKP di Jakarta pada Sabtu (8/3/2025) dikutip dari Antara.

    Senada dengan hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi tenaga pendidik.

    “Presiden Prabowo menekankan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran dan memastikan para guru mendapatkan rumah yang layak huni,” ungkap Maruarar.

    Sebagai tindak lanjut, Maruarar juga menyampaikan pihaknya akan menyusun Nota Kesepahaman antara kedua kementerian dan kepala BPS. Hal ini bertujuan agar program bantuan perumahan dapat segera direalisasikan bagi para guru yang memenuhi syarat.

    Mendukung inisiatif tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk memastikan data guru yang berhak menerima subsidi perumahan sudah terverifikasi dengan baik.

    “Kami akan memastikan pemanfaatan data yang kami siapkan dapat digunakan secara optimal,” ujar Amalia.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rumah subsidi hingga awal Maret 2025.

    “BP Tapera siap mendukung program ini untuk menyediakan rumah layak utuk para guru di Indonesia,” kata Heru.

  • 232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    Tinjau Korban Banjir di PGP Jatiasih, Menteri Ara Tampung Sejumlah Keluhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Menteri Ara, sapaan akrabnya, tiba di gudang logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan membawa bantuan seperti makanan, pakaian, kebutuhan bayi, minyak kayu putih hingga madu untuk para pengungsi.

    Dalam kunjungannya, Ara menampung berbagai keluhan warga yang berada di posko pengungsian, terutama terkait kebutuhan logistik yang mendesak, di antaranya makanan dan peralatan kebersihan.

    Warga saat ini masih kesulitan membersihkan rumah mereka lantaran alat-alat kebersihan yang seluruhnya tersapu banjir. Tak ketinggalan pakaian dalam juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan para pengungsi, yang sudah berada di posko selama dua hari.

    “Saya menemukan beberapa fakta, bahwa yang dibutuhkan masyarakat sekarang pasti yang cepat itu bantuan makanan, minuman dan obat-obatan, madu, pampers, banyak yang perlu. Kemudian tadi yang juga kepakai banyak itu, madu, minyak telon buat bayi dan juga minyak kayu putih. Itu kebutuhan real lah karena malam-malam di sini kan cukup dingin,” ujar Ara, Rabu (5/3/2025).

    Ia menuturkan permasalahan lumpur dan puing sisa banjir juga menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait. Terlebih dengan kondisi listrik yang masih mati di sebagian wilayah, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pembersihan.

    “Tadi saya juga koordinasi untuk disediakan alat berat dan truk sampah. Karena beberapa tempat itu listrik dan airnya sudah ada yang nyala dan ada yang belum. Karena takut juga korslet, jadi kita juga mesti hati-hati. Sesudah ini kita berharap tidak ada banjir susulan,” ucap Ara.

    Menurutnya, solusi untuk masalah banjir yang sudah menahun ini memerlukan koordinasi dari seluruh stakeholder. Harus ada penanganan utuh dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga problem banjir bisa dituntaskan.

    “Tadi saya sudah sampaikan, kalau boleh diundang semua pihak terkait, gubernur, wali kota, bupati, kemudian dipelajari karena kan masalah ini sudah berulang. Jadi penyelesaian secara sistem, secara utuh dari hulu ke hilir. Jadi kita jangan terus-terus menyelesaikan hilirnya, kan di hulu akar masalahnya, diselesaikan,” jelasnya.

    Selain itu, sambung Ara, ia meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan relokasi dengan melakukan pendekatan humanis kepada warga terdampak. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu penanganan yang baik, mengingat Perumahan PGP menjadi wilayah langganan banjir terparah setiap tahun.

    “Kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi kehidupan, sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, pindah semua. Saya rasa masyarakat di sini, mungkin satu dua hari lagi, boleh Bapak Kepala BNPB bersama Bapak Wali Kota, ditanya baik-baik ya. Saya juga tadi sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota, ada di Pasar Bintara tanahnya, punya kota, nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan, supaya ada solusi,” tandasnya.