Tag: Maruarar Sirait

  • Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus bergerak untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabanjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dn Sumatera Barat.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah siap huni di lokasi yang telat ditetapkan sebagai wilayah relokasi terhadap korban terdampak bencana.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap pihaknya telah menetapkan lokasi untuk pembangunan hunian bagi korban terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami bersama pemerintah daerah telah melakukan survei untuk lokasi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Maruarar dalam laporan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    “Sudah ada 30 lokasi yang kami survei. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi. Kalau bisa, prosesnya bisa cepat sehingga bisa dipilih mana yang bisa jalan,” katanya.

    Adapun 30 lokasi di Aceh itu ialah di Aceh Barat (8 lokasi), Aceh Selatan (3), Aceh Tamiang (8), Aceh Utara (2), Bireuen (1), Nagan Raya (1), Pidie (1), Pidie Jaya (1), Langsa (2), Lhokseumawe (2), dan Kota Subulussalam (1).

    Kementerian PKP juga telah melakukan survei untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Sibolga (2), Tapanuli Utara (2), Tapanuli Tengah (5) dan Tapanuli Selatan (4).

    Sementara itu, di Sumatera Barat telah ditemukan beberapa lokasi, yakni Kota Padang (3), Tanah Datar (1), Padang Panjang (1), Kabupaten Agam (2), dan Pesisir Selatan (1).

    Maruarar juga menyoroti metode pembangunan rumah yang akan digunakan, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

  • Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.)

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.),” kata Seskab Teddy menjelaskan perintah Presiden Prabowo kepada jajaran menteri.

    “Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo, red.) memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Seskab Teddy.

    Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberi instruksi kepada jajaran menteri mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun.

    “Terkait kesiapan menghadapi liburan akhir tahun dibahas: Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak,” kata Seskab Teddy.

    Kemudian, menjelang akhir tahun, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor.

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” kata Seskab Teddy menjelaskan isi rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden terkait dengan kebijakan pemerintah menjelang akhir tahun.

    Selain Seskab Teddy, rapat itu dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Perbaikan Infrastruktur Sumatera, AHY: Prioritas Jalur Transportasi

    Perbaikan Infrastruktur Sumatera, AHY: Prioritas Jalur Transportasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk memulihkan infrastruktur di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang rusak akibat bencana alam.

    Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, berdasarkan estimasi awal dari Kementerian Pekerjaan Umum, dana tersebut diperlukan untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih. Estimasi tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan.

    “Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

    Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan menjadi salah satu prioritas utama karena akses darat merupakan penghubung vital dalam distribusi logistik maupun pengiriman alat berat untuk proses pembangunan.

    “Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” kata AHY.

    Selain infrastruktur, pemerintah juga tengah mendata jumlah rumah warga yang rusak atau hilang akibat banjir dan tanah longsor. Berdasarkan laporan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, tercatat sekitar 112.000 unit rumah mengalami kerusakan hingga hancur.

    Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, kerusakan rumah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, serta hanyut atau hilang. Ia meminta kementerian terkait untuk memetakan jenis kerusakan secara detail karena kebutuhan biaya perbaikan setiap unit rumah akan berbeda-beda.

    Pemerintah, kata dia, terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur dan ribuan rumah terdampak melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk dengan TNI AD yang telah membangun sejumlah jembatan darurat di wilayah bencana. Menurutnya, sinergi antara Kemenko Infrastruktur, TNI, dan Polri telah berjalan baik dan terbukti efektif di lapangan.

    Dengan kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga, Agus Harimurti Yudhoyono optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat. Ia juga berharap dukungan masyarakat terus mengalir agar upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di wilayah terdampak dapat berjalan optimal.

  • Sepekan, layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor Shell-Vivo

    Sepekan, layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor Shell-Vivo

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA selama sepekan atau 8-14 Desember 2025, mulai dari strategi Pertamina soal layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor bagi Shell maupun Vivo.

    Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan yang layak disimak pagi ini.

    Pertamina gunakan SPBU mobile percepat layanan BBM di wilayah bencana

    PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengoptimalkan pemanfaatan moda suplai darurat berupa Pertamina Mobile SPBU hingga canting atau set tabung mini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan prioritas utama adalah memastikan masyarakat tetap dapat bergerak dan menjalankan aktivitas pemulihan.

    Baca selengkapnya di sini

    Pembangunan kantor lembaga tinggi negara di IKN sesuai rencana

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan pembangunan kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    “Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua, untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Menkeu benarkan aturan DHE SDA direvisi, wajib “parkir” di Himbara

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sedang direvisi, dengan perubahan utama agar eksportir wajib menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menkeu mengungkapkan bahwa selama ini DHE bisa dipindahkan ke bank-bank lain, dikonversi ke dolar Amerika Serikat (AS), dan dibawa keluar negeri, sehingga tidak efektif dalam menambah suplai dolar domestik.

    Baca selengkapnya di sini

    Kementerian PKP siapkan relokasi dan rumah bagi korban bencana Sumatra

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

    Menteri PKP Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara mengatakan pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri atas kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

    Baca selengkapnya di sini

    ESDM akan putuskan kuota impor Shell, BP, Vivo, dan Exxon pekan depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil pada pekan depan.

    “Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden pastikan anggaran hunian korban banjir sudah disiapkan

    Presiden pastikan anggaran hunian korban banjir sudah disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh, namun prosesnya masih membutuhkan waktu.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi korban banjir di Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar Takengon, Aceh Tengah, Jumat.

    “Nanti ada hunian sementara, hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Sudah kita alokasi anggarannya, tapi butuh waktu,” ujar Prabowo dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Presiden meminta waktu kepada masyarakat terdampak untuk lebih bersabar dan memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam membantu masyarakat melewati musibah.

    “Kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan begitu cepat. Kita sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu, tenang saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dibantu oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

    “Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/12).

    Menurut dia, bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di Sumatera merupakan bentuk gotong royong.

    “Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mencatat sebanyak 112.551 unit rumah di Sumatera mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan rumah tersebut tersebar dalam empat kategori yaitu rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut terbawa arus.

    “Sekitar 112.000 unit rumah yang terdampak di tiga provinsi statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hanyut,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per Kamis (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, Aceh menjadi wilayah dengan rumah rusak terbanyak, yaitu 74.942 unit dengan rincian sebagai berikut: 

    Rusak ringan: 26.490 unit.Rusak sedang: 14.974 unit.Rusak berat: 32.050 unit.Hanyut: 1.428 unit.

    Sumatera Utara, terdapat 28.622 unit rumah terdampak dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 19.528 unit.Rusak sedang: 3.895 unit.Rusak berat: 4.277 unit.Hanyut: 922 unit.

    Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 8.987 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 5.435 unit.Rusak sedang: 1.113 unit.Rusak berat: 1.753 unit.Hanyut: 686 unit.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, rumah dengan kategori rusak berat sedang dipertimbangkan apakah akan dibangun ulang atau direnovasi. Sementara rumah rusak ringan dipastikan akan melalui proses perbaikan. Namun, untuk saat ini pemerintah belum dapat menyampaikan estimasi anggaran penanganan karena masih menghitung berbagai variabel penting.

    “Itu tadi yang dampak kerusakannya berat, sedang, tergantung lokasi juga karena membangun di daerah yang berat logistiknya. Variabelnya banyak,” kata Ara.

    “Kami mesti hitung kan biaya logistiknya sama biaya transportasinya, makanya sabar. Kami tidak mau ngomong yang cepat, tetapi salah. Lebih baik didalami benar-benar dahulu, sehingga pernyataannya itu benar,” lanjutnya. 

    Sebagai informasi, Kementerian PKP saat ini sudah menyiapkan rumah instan sederhana sehat (Risha) untuk dibangun di wilayah terdampak banjir Sumatera. Proyek Risha membutuhkan lahan minimal 60 meter persegi dan menggunakan teknologi yang memungkinkan pembangunan lebih cepat, efisien, serta kokoh.

    Selain hunian, pemerintah juga tengah menyiapkan pemulihan fasilitas publik, termasuk masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak.

  • Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Bisnis.com, JAKARTA — Natal Nasional 2025, yang akan dilaksanakan 5 Januari 2026, berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menimbulkan penderitaan hebat. Ratusan warga meninggal, belum ditemukan, dan menderita luka-luka.

    Ribuan warga kehilangan rumah dan harta benda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jatim juga masih membutuhkan uluran tangan. Dalam pada itu, sebagian warga Indonesia masih didera kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan.

    Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait mengatakan Natal tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki.

    Pada hakikatnya, Natal adalah cerita tentang kesederhanaan dan solidaritas. Ara, sapaan akrabnya, menuturkan perayaan Natal sesungguhnya merupakan ajakan moral untuk meneladani kerendahan hati, kepedulian, dan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang miskin, menderita, dan tersisihkan.

    “Dengan semangat ini, Panitia Nasional Natal merancang seluruh rangkaian perayaan Natal tahun ini untuk kembali kepada esensinya. Seperti pesan utama Natal, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Natal Nasional diselenggarakan dengan sederhana, menggunakan biaya seefisien mungkin, sedikit formalitas, dan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat lewat aksi nyata yang dilakukan dengan tulus,” kata Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

    Menurutnya, Natal bukan ajang kemewahan atau pesta hura-hura, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.

    Kesederhanaan perayaan Natal, kata Maruarar, tercermin pada acara puncak yang dilaksanakan secara efisien, hanya menggunakan maksimal 30% dari dana yang dihimpun dari para donatur.

    Perayaan Natal Nasional 2025 melibatkan berbagai pihak dari beragam profesi, mulai dari tokoh agama, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, pengusaha swasta, hingga pemuda, pelajar, dan mahasiswa.

    Pada acara puncak, 5 Januari 2026, panitia menghadirkan 400 anggota paduan suara gabungan Kristen dan Katolik, 500 anak-anak sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 koster gereja Kristen dan Katolik, 500 guru agama Kristen dan Katolik, 500 anak yatim-piatu Kristen dan Katolik, dan 100 anak-anak disabilitas.

    “Dari sekitar 3.800 yang hadir di Istora Senayan, 3.000 adalah anggota koor, guru sekolah minggu, guru agama, koster, anak yatim-piatu, dan para disabilitas dari kalangan Kristen dan Katolik,” jelas Maruarar.

    Seluruh rangkaian acara Natal Nasional pada 5 Januari 2026 di Istora Senayan dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penampilan artis nasional.

    Sebagai gantinya, kata Maruarar, panitia menghadirkan penyanyi daerah dan talenta lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kreativitas masyarakat. Seluruh dekorasi juga dibuat secara sederhana, termasuk pohon Natal yang dirangkai dari buah-buahan lokal, sebuah simbol dari berkat, kesederhanaan, dan hasil bumi Indonesia yang menyatukan.

    Makanan yang menjadi santapan pada acara puncak Natal Nasional disiapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan pesanan dari hotel atau restoran besar. Selain sederhana, perayaan Natal hendak memberikan dampak positif terhadap UMKM Indonesia.

    Maruarar mengatakan biaya penyelenggaraan Natal tahun ini sepenuhnya berasal dari dana hasil gotong royong masyarakat: umat Kristen, Katolik, dan bahkan saudara-saudara dari agama lain—Muslim, Buddha, dan Konghucu—yang memberikan sumbangan sukarela.

    Tidak ada dana dari APBN maupun perusahaan BUMN. Semangat kebersamaan lintas iman ini menjadi penanda bahwa nilai kemanusiaan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.

    “Panitia Natal Nasional tidak menerima APBN, tidak memakai dana BUMN. Semua murni dari gotong royong. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, dana yang terkumpul mencapai Rp58 miliar,” kata Maruarar.

    Bantuan ke Daerah Bencana

    Panitia Natal sudah bergerak cepat sejak akhir November 2025 untuk membantu meringankan sesama saudara sebangsa yang terkena musibah erupsi, banjir, dan longsor.

    Bantuan sosial pertama dalam rangkaian aksi sosial Natal diberikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sebesar Rp350 juta. Kemudian, bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Medan, Sumatera Utara senilai Rp550 juta; Tapanuli Tengah–Sibolga, Sumatera Utara Rp550 juta; Aceh Rp550 juta; dan Padang, Sumatera Barat Rp800 juta.

    “Total bantuan sebesar Rp2,8 miliar. Ini belum termasuk bantuan dalam bentuk ambulans, obat-obatan, dan pangan. Bantuan ke daerah bencana terus berlanjut. Para relawan kini masih berada di lapangan,” jelasnya. 

    Panitia Natal Nasional menyiapkan total 35 ambulans yang akan diberikan kepada beberapa wilayah prioritas di seluruh Indonesia. Pembagian ini menjadi bagian dari program sosial besar Natal 2025, di samping bantuan pendidikan, sembako, dan renovasi gereja.

    Ada 10 titik daerah penerima, yakni Papua, Maluku, NTT, wilayah bencana, dan sejumlah daerah prioritas lain. Setiap titik menerima 3 ambulans. Penyaluran 5 ambulans lainnya diserahkan kepada Panitia Natal.

    Sebanyak 70% dari dana yang terkumpul dialokasikan langsung untuk aksi sosial, termasuk bantuan bagi korban bencana, pembagian sembako bagi keluarga miskin tanpa memandang agama, bantuan kesehatan, pendidikan, serta renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah. Panitia memastikan seluruh dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    Aksi Natal Nasional 2025 juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 10miliar. Dana itu dibagikan kepada 1.000 siswa. Setiap siswa memperoleh Rp10 juta.

    Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yatim-piatu, anak dari daerah terdampak bencana (Sumut, Sumbar, Aceh, Jatim), peserta dari komunitas gereja atau sekolah Kristen dan Katolik yang membutuhkan dukungan pendidikan.

    “Program bantuan pendidikan yang mencapai Rp10 miliar merupakan bagian dari paket besar bantuan sosial Natal, selain ambulans, renovasi gereja, dan paket sembako,” jelas Maruarar.

    Maruarar meminta Panitia Natal menyiapkan daftar penerima yang tervalidasi dari jaringan gereja, kampus, daerah bencana, dan lembaga pendidikan. Bantuan pendidikan Rp 10 juta adalah uang tunai, bukan dalam bentuk barang.

    “Penyaluran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Maruarar mengingatkan.

    Renovasi Gereja

    Salah satu inisiatif terbesar dalam rangka Natal 2025 adalah renovasi 100 gereja di berbagai pelosok Indonesia, didukung antara lain oleh kontribusi Rp10 miliar dari James Riady dari Lippo Group. Alokasi dilakukan secara merata dan adil. Enam provinsi di Papua, masing-masing, mendapatkan lima gereja.

    Sementara NTT, Maluku, dan Maluku Utara juga masing-masing memperoleh lima gereja. Sisanya dibagi secara proporsional ke 29 provinsi lain, dengan prioritas khusus bagi wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh, serta provinsi dengan populasi Kristen dan Katolik cukup besar seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    “Kami berharap bantuan renovasi gereja di daerah bencana dapat disalurkan lebih awal dan diselesaikan lebih cepat agar masyarakat dapat segera menggunakannya pada Hari Natal,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Perayaan Natal bersama diharapkan dapat memulihkan kehidupan rohani dan sosial mereka. Hadirnya kelompok-kelompok ini mencerminkan wajah Natal yang inklusif dan penuh kasih. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada pihak yang terlalu sederhana untuk dilibatkan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

    “Panitia Nasional Natal menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara non-Kristen yang ikut membantu. Solidaritas lintas iman ini adalah cermin dari semangat kebangsaan kita,” ungkap Ara.

    Seperti pesan dalam Injil Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku.”

    “Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengangkat martabat sesama,” ujar Ara. 

    Seminar Menuju Puncak Natal

    Pada rangkaian acara menuju puncak perayaan Natal Nasional 2025, Panitia menggelar seminar di sembilan kota, 10–19 Desember 2025. Seminar mulai digelar di Bandung dan Manado, 10 Desember; Medan, 11 Desember; Palangkaraya, 12 Desember; Ruteng, 13 Desember; Ambon, 15 Desember; Merauke, 17 Desember; Toraja, 18 Desember; dan Jakarta, 19 Desember.

    Rangkaian seminar ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24). Tema ini menekankan lima hal. Pertama, Allah hadir di tengah krisis keluarga. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan hidup manusia. Kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, dan keselamatan itu dimulai dari rumah tangga. Ketiga, Imanuel berarti Allah bersama kita. Ia dekat, setia, dan menyertai setiap keluarga yang berseru pada-Nya. Keempat, ketaatan Yusuf adalah teladan, bahwa keputusan benar yang diambil dengan iman dapat menyelamatkan masa depan keluarga. Kelima, Natal harus dirayakan dengan sederhana, karena Allah sendiri memilih kesederhanaan sebagai jalan keselamatan.

    Acara seminar dimulai Rabu (10/12/2025) di Bandung dan Manado. Seminar di Bandung menampilkan enam pembicara, yakni Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Uskup Bandung Mgr Anthonius S. Benyamin OSC, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Chairman Lippo Group James Riady, Dosen Unpar Christian F. Naa, dan Psikolog Lidwina W. Widyawati.

    Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Panitia Nasional Natal berharap agar perayaan Natal Nasional 2025 tidak hanya menghadirkan sukacita spiritual, tetapi juga membawa berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Di tengah penderitaan akibat bencana dan kesulitan hidup, Natal menjadi sumber pengharapan baru bahwa kasih Tuhan senantiasa menyapa siapa pun tanpa kecuali.

  • Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dilengkapi dengan jaminan hidup untuk menunjang perekonomian sehari-hari mereka.

    “Di hunian sementara itu nanti akan ada jaminan hidup. Mereka sementara kan harus bisa memperoleh dukungan ekonomi untuk bisa hidup sehari-hari, maka nanti ada itu, setelah itu masuk ke pemberdayaan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Ia menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hunian sementara akan menunjang kehidupan para pengungsi minimal dalam waktu satu tahun, yang kemudian akan diberikan hunian tetap sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

    “Kemarin sudah dilaporkan oleh kepala BNPB tentang perencanaan hunian sementara itu yang sifatnya sementara ini setahun, minimal itu setahun, bisa dua tahun. Berikutnya adalah hunian tetap yang tergantung pada kondisinya, kalau secara umum, hunian tetap itu biasanya tanah disediakan oleh daerah, kemudian yang membangun adalah APBN lewat BNPB,” ujar dia.

    Namun, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, apabila daerah mengalami kesulitan untuk menyediakan tanah maka bisa menggunakan tanah-tanah negara.

    “Yang ini nanti akan diurus lebih lanjut. Jadi ada hunian sementara, ada hunian tetap. Setelah hunian sementara bisa disediakan, maka kami nanti bersama kementerian lain masuk untuk pemberdayaan, mulai dari pemulihan ekonomi, pelatihan keterampilannya, maupun dukungan usaha. Ini yang nanti akan kami lakukan setelah hunian sementaranya selesai,” kata dia.

    Untuk mempercepat penanganan hunian sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Ia mengatakan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Ia juga telah mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatra.

    Oleh Lintang Budiyanti Prameswa

  • Pejuang KPR Catat, Ini 11 Fasilitas yang Diberikan Pemerintah agar Lebih Mudah dan Murah Punya Rumah

    Pejuang KPR Catat, Ini 11 Fasilitas yang Diberikan Pemerintah agar Lebih Mudah dan Murah Punya Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan 11 fasilitas yang telah direalisasikan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah dalam satu tahun masa jabatannya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut utamanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias kelompok pejuang kredit pemilikan rumah (KPR).

    Dalam pemaparannya pada 40 Bisnis Indonesia Grup (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025), Ara menyebut sejumlah program prioritas. “Pertama ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujarnya.

    Pemerintah juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari. Kepastian lanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar turut menjadi bagian dari paket kemudahan tersebut.

    Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen. Ara menjelaskan bahwa pelonggaran itu memberi ruang lebih besar bagi perbankan menyalurkan pembiayaan perumahan. “Daripada uangnya [GWM] ada di bank, ditetapkan jadi 4% sehingga bisa untuk sektor perumahan. Akibatnya kuota FLPP naik jadi 350.000, ini sejarah,” ujarnya.

    Selain insentif fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah menggandeng pelaku usaha properti untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah perusahaan, termasuk Djarum Group dan Ciputra, telah berpartisipasi dalam program tersebut.

    Di sektor pembiayaan, pemerintah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun, KPR subsidi yang disalurkan swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), serta perluasan penyaluran rumah subsidi bagi pekerja informal. Ara juga menyebut terlaksananya akad massal rumah subsidi terbanyak sepanjang sejarah, mencapai 26.000 unit.

    Program tambahan meliputi pembiayaan mikro perumahan bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

    Skema ini memungkinkan masyarakat merenovasi rumah menjadi layak huni sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Ara mencatat efisiensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 6 persen melalui pemilihan toko bangunan secara terbuka atau sistem PTT.