Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Menteri PKP Janjikan Penambahan Kuota Rumah Subsidi di Jember Jadi 10 Ribu Unit

    Menteri PKP Janjikan Penambahan Kuota Rumah Subsidi di Jember Jadi 10 Ribu Unit

    JEMBER – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjanjikan tambahan kuota rumah subsidi di wilayah Jember, Jawa Timur. Target kuota dinaikkan dari 8 ribu menjadi 10 ribu unit pada tahun 2026 sesuai dengan permintaan dari Bupati Jember, Muhammad Fawait.

    “Awalnya Bupati Jember minta tambahan kuota sebanyak 8 ribu unit rumah subsidi, namun karena saya melihat semangat yang luar biasa maka saya menambah kuota lagi 2 ribu, sehingga menjadi 10 ribu unit,” katanya saat menghadiri sosialisasi kredit perumahan rakyat di aula PB Sudirman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, mengutip ANTARA pada Minggu, 19 Oktober.

    Menurutnya penambahan kuota tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Jember dalam mempercepat realisasi program nasional sejuta rumah dan kualitas bangunan rumah subsidi juga bagus dengan nilai 8,5 dari skala 10.

    “Bupati Jember telah sigap melaksanakan kebijakan-kebijakan pro rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai instruksi dari Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Sisa waktu 2,5 bulan, lanjut dia, pemerintah menargetkan Jember bisa membangun sebanyak 1.500 rumah subsidi dan tahun depan kuota menjadi 10 ribu unit, sehingga semua perlu mendukung program tersebut.

    Ia berharap program Presiden sebanyak 3 juta rumah bisa didukung oleh Bupati Jember, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang belum punya rumah.

    “Program kredit perumahan yang memberikan subsidi bunga bagi developer, kontraktor dan toko bangunan yang masuk kriteria UMKM karena belum pernah ada program memberikan bunga kredit hingga 5 persen dan dan KUR perumahan juga jalan,” katanya.

    Ia menjelaskan pelayanan kepada masyarakat harus dipermudah dan dipercepat yang juga harus didukung pihak perbankan, sehingga tidak perlu lama-lama masyarakat untuk mendapatkan pengajuan KUR perumahan.

    Sementara Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut gembira tambahan kuota rumah subsidi yang diberikan Menteri PKP untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

    “Saya sangat senang dan menyambut baik apa yang disampaikan Pak Menteri karena adanya tambahan kuota, sehingga hal itu menjadi signal baik bagi pertumbuhan ekonomi di Jember, dan ke depan warga Jember harus punya rumah semua,” ujarnya.

    Menteri yang akrab disapa Ara tersebut datang menghadiri kegiatan Sosialisasi Kredit Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) aula PB Sudirman di Kantor Pemkab Jember pada Sabtu (18/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB dan acara berakhir sekitar pukul 22.30 WIB.

  • Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Karena itu, untuk tahun depan saya perintahkan BP Tapera siapkan 8.000 kuota FLPP untuk Jember

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan serapan Rp1 triliun kredit usaha rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya menargetkan serapan KUR bisa mencapai Rp1 triliun, mengingat potensi pasar di Jember sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa dan tingkat realisasi rumah subsidi yang termasuk tertinggi secara nasional,” katanya saat meninjau langsung kawasan perumahan bersubsidi di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Sabtu sore.

    Ia menekankan pentingnya mendorong serapan Kredit Usaha Rakyat perumahan di Kabupaten Jember.

    “Saya yakin ada ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat di sektor itu, mulai dari developer, toko bangunan, kontraktor, hingga UMKM rumahan,” tuturnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Bisnis.com, JAKARTA—Sebagai bagian dukungan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group menggelar program renovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

    Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana, pada Jumat (17/10/2025) meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa yang dilakukan oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang.

    Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit di antaranya di Kota Malang.

    Maruarar Sirait menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucapnya dalam keterangan resmi.

    Dia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

    Tahap pertama program renovasi 1.500 rumah desa yang dilakukan Lippo Group dimulai di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, ventilasi, serta akses air bersih.

    Khusus di Provinsi Jawa Timur, program renovasi akan menyasar 500 rumah yang tersebar di Kota Malang (40 unit), Kabupaten Malang (50 unit), Kabupaten Sidoarjo (110 unit), Kabupaten Ponorogo (100 unit), Kabupaten Pasuruan (100 unit), Kabupaten Bojonegoro (50 unit), dan Kota Surabaya (50 unit).

    Program ini juga secara bertahap akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, hingga Sulawesi, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

    Komisaris LPKR Ketut Budi Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan warga desa. Di samping itu, juga terinspirasi dari nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, bahwa “Rumah adalah tempat lahirnya harapan.”

    “Dalam operasional pelaksanaannya, Lippo Group berperan sebagai mitra strategis pemerintah, bersama masyarakat, untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Program renovasi 1.500 rumah desa ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan bisnis berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial.

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Lippo Renovasi 1.500 Rumah Desa – Page 3

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Lippo Renovasi 1.500 Rumah Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai bagian dari kontribusi nyata dunia usaha mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group telah menggelar program renovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

    Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

    Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana, secara resmi meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa yang dilakukan oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang.

    Target Menteri PKP

    Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit diantaranya di Kota Malang.

    Maruarar Sirait menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Ia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

    “Saya yakin ibu-ibu di sini mau dilatih dan mau kerja keras. Yang penting memang pemasarannya. Tolong disinergikan Lippo dan Pak Wali Kota supaya hasilnya nyata bagi warga,” tegasnya.

     

  • Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Saat Kepedulian Jadi Arah Kebijakan – Page 3

    Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Saat Kepedulian Jadi Arah Kebijakan – Page 3

    Samin (43) siang dan malam berkeliling menjajakan bakso demi menghidupi anak dan istri. Dia mendorong gerobaknya setiap hari. Di setiap rasa lelah dan penghasilannya yang tidak seberapa, sebenarnya ada mimpi yang terus dikejar, yaitu memiliki rumah sendiri. Namun apa daya, pekerjaannya penuh dengan keterbatasan.

    Selama ini, Samin bersama istri dan kedua anaknya mengontrak rumah sangat sederhana di daerah Rau, Serang, Banten. Dia pernah mencoba Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hanya saja pekerja informal selalu terbentur kebutuhan syarat slip gaji. Mimpinya pun perlahan redup, meski tidak benar-benar padam. 

    “Setiap saya datang ke sales saya tuh ditolak terus karena persyaratannya kurang,” kata Samin.

    Berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengeluarkan kebijakan lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Samin menerima informasi kemudahan rumah subsidi di Puri Harmoni Indah, Serang, Banten.

    Bayangan memiliki rumah idaman pun kembali menguat dalam benaknya. Bagaimana tidak, pekerja informal kini dapat memiliki rumah lewat program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bahkan tanpa slip gaji sekalipun.

    “Pas saya tanyakan ke salesnya pakai slip gajinya, nggak. Alhamdulillah bisa nggak usah pakai slip gajinya ya Pak,” katanya.

    Samin kini punya cerita baru, bahwa punya rumah bukan lagi sekadar mimpi. Kerja kerasnya serasa terbayar, dengan menghadirkan hunian tetap untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas rumah subsidinya,” ungkapnya penuh syukur.

    Website Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara jelas merinci, ketentuan KPR FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, serta bebas PPN.

    Syarat penerima KPR FLPP antara lain, berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

    Tidak ketinggalan, perlunya slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP Didyk Choiroel mengamini semangat Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dalam menciptakan ketahanan kepemilikan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia, lewat program rumah subsidi.

    “Program Tapera Sejahtera menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dengan suku bunga yang 5 persen ini kan membuat masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa punya akses luas kepada rumah,” tutur Didyk saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (16/10/2025).

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program rumah subsidi KPR FLPP telah terealisasi sebanyak 196.400 unit lebih, dengan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah dibangun dan tersedia sebanyak 240.265 unit.

    Menurut Ara, program rumah subsidi tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, namun juga menggerakkan perekonomian rakyat setempat.

     

  • Menteri PKP Percepat Program 3 Juta Rumah di Malang, Tawarkan Skema Kredit Bunga 6 Persen

    Menteri PKP Percepat Program 3 Juta Rumah di Malang, Tawarkan Skema Kredit Bunga 6 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus menggenjot percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Salah satu terobosan yang dilakukan adalah penerapan skema kredit perumahan dengan bunga rendah, hanya 6 persen per tahun.

    Langkah strategis ini disampaikan Menteri PKP yang akrab disapa Ara dalam kegiatan bertajuk Percepatan Capaian Rumah Rakyat dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir di Gedung Bundar Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (17/10/2025).

    Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Malang Raya, mulai dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Dirut SMF Anantya Wiyogo, Dirut PNM Arief Mulyadi, Ketua DPP APERSI H. Junaidi Abdullah, hingga Rektor Unisma. Tak hanya itu, kegiatan juga dihadiri masyarakat umum, pelaku UMKM, kontraktor, toko bangunan, hingga sivitas akademika.

    “Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini,” ujar Ara.

    Dalam paparannya, Maruarar menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pembiayaan rakyat seperti PNM Mekaar dan SMF untuk mempercepat realisasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kita ingin negara benar-benar hadir untuk rakyat. Kalau pinjam istilah Pak Prabowo saat deklarasi Koperasi Merah Putih waktu itu: masa negara kalah dengan tengkulak dan rentenir,” tegasnya.

    Pemerintah, lanjutnya, kini semakin aktif melakukan intervensi agar rakyat mendapat akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Salah satunya melalui kredit rumah bunga 6 persen per tahun yang dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan negara.

    “Bunga 6 persen per tahun itu luar biasa. Ini bukti bahwa pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” tambah Ara.

    Menurut Ara, kebijakan Presiden Prabowo di sektor perumahan merupakan langkah berani dan belum pernah diterapkan sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi penghapusan atau keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ia juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dinilai tidak hanya melindungi rakyat kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor usaha nasional.

    “Saya kira kebijakan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Program ini benar-benar pro rakyat, pro negara, dan pro dunia usaha. Semua diarahkan agar ekonomi rakyat bergerak dan masyarakat bisa memiliki rumah layak,” tandas Ara.

    Saat ini, program pembiayaan perumahan rakyat tersebut telah berjalan di berbagai daerah, seperti Sidoarjo, Majalengka, Subang, Surabaya, dan Jawa Tengah, dan kini menyasar Kota Malang sebagai lokasi perluasan program. (ted)

  • Menteri PKP: 200 ribu rumah subsidi diserahterimakan ke masyarakat

    Menteri PKP: 200 ribu rumah subsidi diserahterimakan ke masyarakat

    ANTARA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat, sebanyak 202.267 unit rumah subsidi telah selesai dan diserahterimakan kepada penerima, hingga 16 Oktober 2025. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau Perumahan ASN di Kota Malang, Jumat (17/10).(Achmad Saif Hajarani/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP ajak wartawan maksimalkan program rumah subsidi

    Menteri PKP ajak wartawan maksimalkan program rumah subsidi

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak wartawan untuk memaksimalkan program rumah subsidi dengan melakukan pengajuan pembelian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

    Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan wartawan adalah bagian dari masyarakat, sehingga memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat dari program pemerintah.

    “Teman-teman wartawan juga punya hak kalau memenuhi kriteria, belum memiliki rumah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ada aturannya, penghasilan maksimal sekian juta,” kata Ara.

    Apabila memenuhi kriteria itu, para wartawan bisa mengajukan proses pembelian dengan bunga sebesar lima persen per tahun sebagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Biaya untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) juga digratiskan, ujar dia.

    Ara pun meminta kepada jajarannya untuk terus memberikan informasi terkait program rumah subsidi ini, termasuk kepada para wartawan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik hunian.

    “Kalau sudah kaya gini sosialisasi ke wartawan, kita ada 3.000 (unit),” katanya.

    Pada kesempatan itu, Ara juga memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat dalam kondisi layak huni.

    Ia mencontohkan sebagaimana rumah subsidi di wilayah Bandulan, Kota Malang, Jawa Timur, memiliki tipe 36 dengan harga Rp166 juta dan luas tanah 66 meter persegi.

    Lalu untuk lokasi, meski titik pembangunannya berada di wilayah perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang tapi untuk menuju ke pusat kota jaraknya tidak terlalu jauh serta mudah diakses.

    Meski demikian Ara menegaskan meski diberikan hak menerima program rumah subsidi, wartawan tetap harus mempertahankan sisi pemikiran kritis.

    “Tolong ini dimanfaatkan. Kalian tetap bersuara keras, kalau ada yang korupsi suarakan, ada bangunan tidak sesuai aturan suarakan,” ujar dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya telusuri wacana hapus tagih kredit macet untuk debitur FLPP

    Purbaya telusuri wacana hapus tagih kredit macet untuk debitur FLPP

    Ada sekitar 100 ribu orang yang tidak bisa mengakses FLPP akibat kredit macet di bawah Rp1 juta.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menelusuri wacana hapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta bagi calon debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth”, di Jakarta, Kamis, Purbaya mengaku menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahwa ada sekitar 100 ribu orang yang tidak bisa mengakses FLPP akibat kredit macet di bawah Rp1 juta.

    Menteri Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan untuk menghapus kredit macet dengan rentang nominal itu agar program FLPP lebih banyak terserap.

    Bahkan, Ara menyebut pengembang bersedia untuk membayar kredit macet tersebut.

    “Katanya pengembang mau bayar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara, bahkan pengembangnya mau bayarin,” ujar Purbaya.

    Namun, ia bakal memverifikasi sendiri kebenaran informasi tersebut. Purbaya akan menemui BP Tapera pada Senin (20/10) pekan depan untuk meminta laporan FLPP. Bila hasilnya memadai untuk ditindaklanjuti, Purbaya akan lanjut berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Tapi tergantung dari temuan hari Senin, betul nggak seperti yang disebutkan bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam tapi terkendala karena punya record kredit macet di bawah Rp1 juta,” ujar Purbaya.

    Program rumah subsidi FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

    Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

    Menteri PKP Ara mengungkapkan Purbaya tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5 persen,” ujar Ara, di Jakarta, Selasa (15/10).

    Dirinya juga menambahkan bahwa kuota untuk rumah subsidi pada tahun depan sebanyak 350.000 unit. Sedangkan pada tahun ini ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit BSPS.

    “Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen itu akan tercapai,” katanya pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah pusat berencana untuk membebaskan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya lazim dikenal masyarakat dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pondok pesantren.

    Rencana tersebut mencuat setelah tragedi naas ambruknya bangunan tiga lantai, termasuk musala di area asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/10/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintah pusat dan daerah.

    “Nanti kita duduk bersama dulu semuanya ya. Terkait dengan tadi kita yang membahas dulu adalah perumahan rakyat dulu, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang lain-lain, tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, dan juga tentunya dari Kementerian Perumahan,” ungkap AHY usai acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana menggratiskan pengurusan dokumen PBG/IMB bagi pondok pesantren secara cuma-cuma sudah dibicarakan pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karanvian.

    “Saya setuju [biaya pengurusan PBG ponpes digratiskan], tadi saya sudah diskusi sebentar ya. Tadi kan ditanya soal pesantren, saya juga tadi sudah diskusi sama Pak Mendagri ya, tentu MBR [masyarakat berpenghasilan rendah) itu BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan], PBG [persetujuan bangunan gedung] gratis,” ungkap Maruarar. 

    Selanjutnya, Ara sapaan akrabnya berharap rencana untuk menggratiskan biaya pengurusan PBG/IMB bagi seluruh pondok pesantren di tanah air dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa segenap pengurus ponpes juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan PBG/IMB tersebut.

    “Kita setuju kalau [pengurusan PBG/IMB] pesantren itu digratiskan ya. Supaya bisa bagus. Nanti mohon dukungan dari Pak Menko [AHY] supaya bisa juga berjalan ya. Supaya juga seperti MBR, tapi peraturannya, prosesnya tetap berjalan dengan baik. Syaratnya dipenuhi. Tapi kalau boleh pembiayaannya itu bisa gratis. Dari pihak kami setuju, Pak Mendagri juga mohon dukungannya,” pungkasnya.