Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PBS) 1990-2002, HM. Taufiq Rahman AS, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah pertahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini, yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2024, bertujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

    Taufiq menganggap program ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

    “Program pembangunan 3 juta rumah pertahun adalah tekad Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe (PKTHMTB), Taufiq juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lokasi untuk program tersebut.

    Dia meyakini bahwa para petani di Karawang akan menyambut baik program ini, mengingat banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah.

    Taufiq berharap pembangunan 3 juta rumah pertahun ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial.

    “Dengan target 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, kami berharap program ini dapat menciptakan lebih banyak rumah layak bagi masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Taufiq juga memberikan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, serta diusulkan kembali sebagai calon Presiden 2029-2034.

    Program 3 juta rumah ini merupakan kelanjutan dari Program Sejuta Rumah yang telah dijalankan selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Program tersebut telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dalam 10 tahun terakhir, dengan sumber pendanaan yang mencakup APBN serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program ini kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

    Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan dalam program ini, termasuk soal lahan, likuiditas, dan kualitas perumahan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama dengan sejumlah pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

    “Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

    Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia,” ujar Ara.

    Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

    Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah),” terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

    Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

    “Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa,” tandasnya.

    Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

    “Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari,” pungkas Joko.

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Tampil di Acara Kementerian PKP, Ahmad Dhani Rela Enggak Dibayar, Maruarar: Kita Bersahabat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewa 19 menjadi penampil dalam acara peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Personel Dewa 19 yang juga kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani, mengaku memberi penampilan secara gratis pada Jumat (21/2/2025) malam ini.

    “Kemarin tahun 2024 dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis gak apa-apa lah, ngepur dah ngepur, tapi nanti 2026 nanti dapet lagi gitu,” kata Ahmad Dhani ketika ditemui sebelum acara peluncuran. 

    Ketika ditanya lebih jelas mengenai alasan memberi penampilan secara gratis, Ahmad Dhani menyinggung soal anggaran dari kementerian pimpinan Maruarar Sirait itu. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

    “Ya karena Bang Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait) bilang karena budget-nya, yaudah enggak apa-apa,” ujar Ahmad Dhani.

    Pria yang juga anggota Komisi X DPR RI itu kemudian membagikan pandangannya mengenai kinerja Ara.

    “Pak Ara bekerja keras, bekerja keras untuk memberikan subsidi perumahan pada rakyat yang sebanyak-banyaknya,” ucap Ahmad Dhani.

    Dalam kesempatan sama, Ara yang duduk di sebelah Ahmad Dhani mengatakan bahwa mereka adalah sahabat.

    Dulu, kata Ara, mereka memang berseberangan kubu politiknya. Sekarang, mereka bersatu di Partai Gerindra.

    “Dulu kita berbeda ya, berbeda politik, sekarang bersatu. Mas Dhani lebih duluan kader Gerindra, jauh lebih lama. Saya baru menjadi kader Gerindra. Beliau senior saya,” kata Ara.

    Penampilan Dewa 19 di launching logo Kementerian PKP ini viral di media sosial. 

    Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19 viral di media sosial X.

    Berdasarkan akun X @BosPurwa menarasikan bahwa gelaran launching sekaligus pentas seni itu dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

    “Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews, Kamis.

    Pada undangan tersebut, peluncuran sekaligus pentas seni akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

  • Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengaku telah mengetahui nama Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, dia mengaku tidak boleh mengumumkan itu ke publik karena ada waktu yang telah ditetapkan untuk pengumuman nama pimpinan Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” kata Maruarar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk dalam bursa pimpinan Danantara. Walaupun demikian, saat ditemui selepas acara santap siang itu, Pandu membantah kemungkinan tersebut.

    “Enggak jadi apa-apa,” kata Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara.

    Begitu pula ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan pada acara santap siang itu, dia lantas berkata, “Makan saja.”

    Presiden Prabowo, dalam kesempatan terpisah, mengumumkan BPI Danantara bakal diluncurkan pada hari Senin (24/2).

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden dalam acara World Governments Summit pada tanggal 14 Februari 2025, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada tanggal 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gunakan Kata ‘Kau’ Saat Rapat Koordinasi, Maruarar Sirait Diprotes Pengembang – Halaman all

    Gunakan Kata ‘Kau’ Saat Rapat Koordinasi, Maruarar Sirait Diprotes Pengembang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Seorang pengembang bernama Bambang melayangkan protes kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait terkait penggunaan kata ‘Kau’.

    Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara memanggil asosiasi pengembang untuk koordinasi terkait adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan karena ada yang nakal, Jumat (21/2/2025).

    Sebab, ada beberapa pengembang yang tidak memerhatikan kualitas bangunan rumah sehingga warga mengeluh.

    Misalnya, dari temuan Ara di sebuah perumahan kawasan Bekasi, Jawa Barat, terjadi banjir padahal tidak hujan dan lantainya mengangkat.

    “Kau coba ngomong di depan jangan di belakang. Coba sampaikan,” kata Ara.

    “Saya ingin sampaikan karena rapat ini koordinasi, tapi pelaksanaannya seperti sub koordinasi antara atasan dengan bawahan,” sahut pria berkemeja batik usai dipanggil ‘Kau’ oleh Ara, Jumat.

    Ia pun menyampaikan bahwa pertemuan tersebut seperti bawahan dengan atasan.

    Sehingga, ia tidak terima dengan ucapan Ara ketika dipanggil kau karena sejatinya ia adalah rakyat Indonesia.

    “Kami juga sudah berkontribusi terhadap program FLPP dan MBR, kami sudah bayar pajak, PPH, PPHTB, dan bayar juga PPN,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Ara agar membuat suasana yang sejuk dan nyaman selama rapat koordinasi berlangsung.

    “Kalau bapak dengan bawahan boleh, ini rapat judulnya koordinasi, Pak,” terangnya.

    Sementara itu, Ara bertanya kepada seluruh pengembang yang hadir apakah selama rapat koordinasi merasa tertekan atau tidak.

    Ia pun meminta kepada pengembang yang merasa tertekan agar berdiri sebagai bentuk rasa adil.

    Namun, tidak ada satupun pihak pengembang berdiri dari kursinya dan Ara merasa hanya Bambang yang merasa tertekan.

    “Berarti hanya bapak saja yang merasa tertekan,” kata Ara sambil melayangkan tangan dengan lima jarinya ke arah Bambang.

    Penulis: Miftahul Munir

  • Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku peta jalan atau roadmap pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah rampung.

    Dia menuturkan roadmap program 3 juta rumah sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Hanya saja, pemerintah belum merilis ke publik karena masih akan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap [untuk merubah]. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini saat ditemui di sela-sela Launching Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Ara mengaku sejumlah kebijakan pada sektor perumahan yang sudah diteken saat ini merupakan bagian yaang tercantum dalam peta jalan tersebut.

    Beberapa di antaranya yakni penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga Rp5 miliar. 

    “Kan ini dibilang peta jalan, ini kan proses. Apakah dulu punya peta jalan? Kan tidak ada. Kenapa? Karena Kementerian Perumahan emangnya ada (sebelumnya)? Baru sekarang ada,” ujarnya.

    Adapun yang terbaru, Kementerian PKP baru saja menggandeng kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) yang memberikan insnetif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk dapat meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal dikucurkan untuk menopang pembangunan program 3 juta rumah. 

    Dalam penjelasannya Ara menyebut salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP. 

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

  • Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan era digital semakin melesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dari tahun ke tahun.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82,18 persen, meningkat dari 78,19 persen pada 2023.

    Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital.

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih jauh, internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

    Jika tren mode global dapat dengan mudah diakses melalui marketplace online dan makanan bisa dipesan dalam hitungan menit melalui layanan antar, kini sektor papan alias properti pun turut mengalami transformasi digital.

    Calon pembeli rumah tidak lagi harus repot datang langsung ke lokasi, melainkan cukup mengandalkan platform daring yang memberikan akses informasi lengkap mengenai hunian impian mereka.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Whiesa Daniswara (29), seorang karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah.

    Kesibukan kerja membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari rumah, apalagi melakukan survei langsung ke lokasi. Apalagi, rumah dengan harga terjangkau seperti rumah subsidi umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang lumayan berjarak.

    Bermula dari seorang rekan kerja memperkenalkan layanan BTN Properti kepadanya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar rumah yang dijual, baik rumah subsidi maupun non-subsidi dari berbagai pengembang.

    Tak hanya itu, fitur simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di dalamnya turut membantu calon pembeli dalam menghitung perkiraan angsuran, uang muka, suku bunga, serta plafon kredit.

    Tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan, Whiesa langsung mencoba mengakses layanan tersebut.

    Setelah menelusuri berbagai pilihan, ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan memutuskan untuk membeli setelah menikah. Menurutnya, kehadiran layanan digital seperti BTN Properti sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya platform seperti ini. Sudah saatnya kita beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk dalam hal kepemilikan rumah. Apalagi, BTN Properti juga memungkinkan pengajuan KPR langsung secara online dengan informasi angsuran dan suku bunga yang transparan,” ujarnya ditemui pada Rabu (19/2/2025).

    Whiesa yang akhirnya memilih rumah di Perumahan Taman Harmoni, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, mengaku awalnya tidak menyangka bisa memiliki rumah impiannya secepat ini.

    Namun, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan seperti BTN, ia pun berhasil mewujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang direncanakan.

    “Sebenarnya saya tidak terburu-buru membeli rumah. Awalnya ingin santai saja, tapi di sisi lain juga tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Saat ada kesempatan dengan layanan semudah ini, kenapa tidak langsung dimanfaatkan?” celotehnya..

    Kini, seluruh layanan perumahan dan properti tersebut sudah terangkum dalam aplikasi terbaru BTN bernama Bale.

    Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari BTN Mobile dengan layanan lebih canggih.

    Driver ojek online bernama Hasan Samsudin (39) adalah pengguna Bale yang tak ketinggalan memanfaatkan berbagai fitur teranyar dari BTN Mobile.

    Selain menunjang proses debit serta pengangsuran rumah KPR subsidi miliknya, Bale juga ia gunakan untuk berbagai hal.

    Mulai dari transfer, menabung, pembayaran QRIS dan lainnya.

    “Awalnya memang punya BTN Mobile karena untuk angsuran kredit rumah, lalu aplikasi itu memperbarui jadi Bale. Semakin menarik tampilannya,” terangnya ditemui di rumahnya Perumnas Semesta Jeruk Sawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar, Rabu siang.

    Menurutnya, fitur-fitur dalam aplikasi ini sangat canggih.

    Terutama adanya sistem sidik jari yang memungkinkan pengguna masuk tanpa perlu memasukkan ID dan password secara manual. Tentu juga aman.

    Transformasi Digital

    Adapun transformasi digital di sektor properti memang telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki hunian idaman.

    Dengan hadirnya platform seperti BTN Properti, proses pencarian, pemilihan, hingga pengajuan KPR menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis. Kini, rumah impian benar-benar ada dalam genggaman.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional. Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    “Sebagai bagian dari Transformasi BTN, hari ini menjadi hari yang penuh makna. Kami resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap,” jelasnya dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon mengatakan, berbagai fitur yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dan keuangan tersedia melalui Bale by BTN, sehingga nasabah hanya perlu mengakses satu Super App untuk berbagai kebutuhan.

    Dengan semakin meningkatnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi digital, diharapkan akan membantu peningkatan dana pihak ketiga (DPK) ritel serta pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

    “Dengan visi baru, Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN kini hadir lebih digital, modern, dan kekinian. Dalam momen istimewa ini, kami membawa pesan: “Satu Langkah untuk Keluarga Indonesia.” Setiap langkah kecil memiliki makna besar dalam memberikan dampak positif bagi bangsa dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Nixon.

    Sementara itu, Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menambahkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

    Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN. Hal ini karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” ucap Thomas.

    Menurut Thomas, di era digital, masyarakat mencari layanan yang dapat mengoptimalkan seluruh kebutuhan perbankannya. Oleh sebab itu, semakin nasabah merasa nyaman bertransaksi melalui platform digital, maka akan semakin tinggi transaksi dan jumlah simpanan saldo di rekening tabungan.

    Hal ini terlihat dari saldo tabungan, eDepo (deposito online), dan saldo merchant di Bale by BTN yang meningkat pada akhir 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43 persen year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6 persen yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

    “Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, sejalan dengan visi kami yang baru, yaitu menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”,” ujar Thomas.

    PR BTN Target Pemerintah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa penyaluran KPR oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

    Dalam dua bulan terakhir sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, BTN telah menyalurkan sekitar 29.000 unit rumah melalui akad KPR.

    “Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat memiliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang,” ujar Maruarar saat meninjau proses penyaluran KPR BTN di Kota Serang, Banten, Kamis (12/122024)..

    “Tadi Pak Nixon (Direktur Utama BTN) menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini, pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29.000 unit yang disalurkan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi.”

    Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

    “Kami bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja akan terus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah,” paparnya.

    Maruarar juga mengungkapkan data terbaru mengenai stok perumahan.

    “Saat ini ada sekitar 142.000 rumah yang sudah siap huni, sedangkan yang sedang dibangun ada sekitar 492.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, potensi rumah siap huni pada 2025 mencapai sekitar 634.000 unit,” ucap dia.

    Dengan tegas ia melanjutkan, bersama BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di tahun 2025.

    (*)

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)