Tag: Maruarar Sirait

  • Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan pengusaha penyedia perumahan tampaknya kurang puas dengan kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mereka menilai, tidak ada gebrakan positif selama ini.

    Tidak heran, kinerja Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara sepanjang 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih dikritisi.

    Sejumlah asosiasi menyedia perumahan yang berhimpun menilai belum ada gebrakan signifikan yang membantu pengembang menyediakan hunian, khususnya rumah murah.

    Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam diskusi media yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) mengingatkan, bahwa pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia.

    “Kami pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan menjadi mitra setia pemerintah menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

    Joko mengkiriti Kementerian PKP yang banyak membuat kebijakan yang tidak friendly terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Salah satu yang dikritisi adalah kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

    “Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” tegas Joko Suranto saat berbicara dalam diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” di Jakarta, Kamis (27/2).

  • Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Liputan6.com, Bandung – Presiden Prabowo Subianto, resmi menunjuk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara hari ini, Senin (24/2/2025). Adapun kabar tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    “Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucapnya.

    Sebagai informasi, sejumlah pejabat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti acara peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

    Melansir dari Antara Pandu Sjahrir sebelumnya sempat diperkenalkan sebagai perwakilan Danantara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Bank Indonesia (IBI).

    Sosoknya telah dikenal publik tidak hanya sebagai pengusaha tetapi juga keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Pandu juga pernah jadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Pandu Sjahrir sebelumnya telah dikenal sebagai pengusaha dan memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam dunia bisnis, investasi, serta ekonomi digital. Dia pernah menjabat di sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan.

    Kemudian tercatat memiliki riwayat akademik mentereng dan berasal dari latar belakang keluarga yang cukup ternama di Indonesia.

  • Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pagi hari ini Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

    Menteri Perumahan, Maruarar Sirait mengaku sudah mengetahui nama Pimpinan BPI Danantara yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar Sirait mengaku tak boleh mengumumkannya ke publik, karena ada waktu yang sudah ditetapkan untuk pengumuman nama Ketua Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” ucap Menteri Perumahan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Para Pejabat yang Dipanggil Prabowo

    Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat negara untuk santap siang bersama di Istana pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selain itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk bursa pimpinan Danantara. Namun, Ia membantah kemungkinan ini saat ditemui selepas acara santap siang itu.

    “Enggak jadi apa-apa,” ucap Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinannya menjadi Pimpinan BPI Danantara.

    Ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan dalam acara santap siang tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjawab hanya makan.

    Rencana Awal Danantara

    Sovereign wealth fund Indonesia ini disebut-sebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Menurut Prabowo, dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Prabowo Subianto juga meminta mantan-mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan guna ikut mengawasi pengelolaannya.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Komitmen Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi

    Pemerintah Komitmen Tingkatkan Standar Kualitas Rumah Subsidi

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

    “Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan),” kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, dikutip Antara, Sabtu, 22 Februari.

    Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

    Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

    Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

    “Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP,” ucap Ara.

    Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

    Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara, hingga pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Salah satunya adalah Pandu Sjahrir.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap salah satu pihak yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir.

    Sebagaimana diketahui, Pandu juga merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang dengan presiden turut membicarakan soal Danantara. “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi, tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tanggal 24 Februari 2025 merujuk pada jadwal peluncuran Danantara yang sempat disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam ajang international World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.

    Ara irit bicara soal pembicaraan presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, tetapi mengaku tidak boleh bicara. “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

    Sementara itu, usai pertemuan, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara. “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya.

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yang dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, beredar kabar jika Pandu akan menjadi direktur di holding investasi Danantara. Merujuk draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, BPI Danantara akan digawangi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana beserta direksi holding. Keseluruhannya bakal ditunjuk langsung oleh Prabowo.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara itu, Badan Pelaksana Danantara berasal dari unsur profesional, bukan pengurus atau anggota partai politik, dan berusia maksimal 70 tahun. Badan Pelaksana Danantara juga diwajibkan memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum atau manajemen perusahaan.

  • Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan dari sejumlah pengembang perumahan yang mempertanyakan belum diterbitkannya Roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, langkah yang diambil pemerintah sudah jelas dan konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut.

    “Ini namanya apa sih? Ini namanya langkah untuk mencapai itu. Ini langkah nyata kan? Untuk bagaimana mencapai itu,” kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (21/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

    Maruarar juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar pengembang tidak bingung dan mendukung upaya yang sudah ada, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian cita-cita besar bagi rakyat Indonesia.

    “Justru itulah digunakan kreativitas. Supaya bisa tercapai salah satu bentuknya ini. Jadi jangan bingung. Ini langkah hari ini, langkah untuk mencapai cita-cita itu. Apakah langkah seperti ini ada sebelumnya? Belum pernah kan? Ya sudah, ini supaya mencapai itu ya,” tegasnya.

     

  • Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Maruarar, terkait biaya yang digunakan dalam acara tersebut, semua hal itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Ahmad Dhani, vokalis dari Dewa 19.

    Menurutnya, Dhani sudah beberapa kali tampil di berbagai acara serupa tanpa mendapatkan bayaran, bahkan untuk acara yang akan datang pun Dhani tetap tidak menerima kompensasi finansial.

    “Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar,” kata Menteri yang akrab disapa Ara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

     

  • Maruarar Sirait Tegaskan Arahan Prabowo Subianto, Pagar PIK 1 Harus Dibongkar – Page 3

    Maruarar Sirait Tegaskan Arahan Prabowo Subianto, Pagar PIK 1 Harus Dibongkar – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Pernyataan itu diberikan saat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan dua perusahaan pengembang di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, yakni PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti.

    Lantaran, dilakukan penutupan akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke PIK dengan membangun tembok. Usai meninjau langsung, Maruarar alias Ara meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang ada, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

    “Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI,” tegas Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

    Maruarar Sirait menilai, penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar, meskipun harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada. Sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

     

  • Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

    Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

    “Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini,” kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

    Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

    Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum,” kata Ara.

    Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.