Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Kemarin, digitalisasi sertifikat tanah hingga 2 juta pemudik kereta

    Kemarin, digitalisasi sertifikat tanah hingga 2 juta pemudik kereta

    Kita targetkan tahun ini kalau bisa 50 persen, sehingga dalam waktu lima tahun, ini kalau bisa, semua sudah transformasi ke dalam digital

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di bidang ekonomi mewarnai Senin (31/3), mulai dari digitalisasi sertifikat tanah hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran.

    Berikut rangkuman beritanya untuk disimak kembali pada Selasa:

    1. Menteri ATR targetkan digitalisasi sertifikat tanah selesai 5 tahun

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan dalam 5 tahun seluruh sertifikat tanah konvensional beralih ke digital.

    Selengkapnya di sini

    2. Menko Zulhas: Harga pangan kembali normal seminggu setelah Lebaran

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan harga komoditas pangan di tanah air akan kembali normal satu minggu setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Selengkapnya di sini

    3. KAI berangkatkan 2 juta pemudik selama angkutan mudik Lebaran

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah, per 21-31 Maret 2025.

    Selengkapnya di sini

    4. Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru hingga nelayan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Selengkapnya di sini

    5. Menteri ESDM: Mudik 2025 dorong pertumbuhan ekonomi daerah

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa arus mudik Lebaran 2025 tidak hanya berjalan lebih lancar dari tahun sebelumnya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

    “Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah,” ujar Menteri Ara.

    Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    “Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” ujar Menteri Ara.

    Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

    “Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” ujar Menteri Ara.

    Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

    Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

    Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Silaturahmi ke Kediaman Bahlil, Menteri Ara Bahas Kerja Sama Program 3 Juta Rumah

    Silaturahmi ke Kediaman Bahlil, Menteri Ara Bahas Kerja Sama Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam program 3 juta Rumah.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama pengadaan listrik dan jaringan gas (jargas) yang akan dibangun di bawah tanah perumahan dalam rangka program 3 juta rumah. 

    Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dan halal bihalal di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

    “Tadi ini kan saya diminta bantu Pak Bahlil di hilirisasi ya. Jadi kita bawa bagaimana nanti ada perumahan, kan ada jaringan listriknya, jaringan gas, supaya bisa sinergi,” ujarnya.

    Dia pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan lahan cukup besar untuk perumahan. Dengan begitu, pembangunan jaringan listrik dan gas di bawah tanah bisa leluasa dilakukan. Adapun pembangunan perumahan dimaksud akan berada di wilayah Banten.

    “Kami diminta untuk mempersiapkanlah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur ya listriknya di bawah [tanah], gasnya di bawah. Kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten,” katanya. 

    Lebih lanjut, silaturahmi Lebaran di kediaman Bahlil memang menjadi tradisi tahunan yang dihadiri berbagai tokoh, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun akademisi. 

    Beberapa pejabat juga tampak hadir di kediaman Bahlil. Beberapa di antaranya seperti Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, hingga Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno. 

    Lalu Anggota DPR Bambang Soesatyo, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Sebelum Ara, Agus Gumiwang juga mengaku membahas sejumlah isu terkait pekerjaan sebagai menteri. Namun, dia tidak mau membocorkan isu yang dibahas tersebut. 

    “Ada beberapa pejabat juga Wamen [ wakil menteri] dan dirut BUMN. Silaturahmi ini kita gunakan untuk bicara santai. Ada sedikit soal kerjaan tapi gak banyak. Nanti kita lanjutkan setelah tanggal 7 [April],” jelas Agus.

  • Video Mayor Teddy dengan Maruarar Sirait Viral, Netizen: Geli Banget Lihatnya…

    Video Mayor Teddy dengan Maruarar Sirait Viral, Netizen: Geli Banget Lihatnya…

    GELORA.CO – Media sosial kembali diramaikan dengan perbincangan hangat seputar video yang menampilkan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Video berdurasi singkat tersebut menjadi viral di platform X, menarik perhatian netizen karena momen keakraban keduanya yang tak biasa: bergandengan tangan sambil asyik bercanda. Tingkah laku mereka, yang kontras dengan citra resmi sebagai pejabat negara, memicu beragam reaksi dari warganet.

    Dalam video yang pertama kali diunggah akhir Desember 2024, Mayor Teddy terlihat menggandeng lengan kiri Maruarar Sirait yang mengenakan kemeja pink muda. Keduanya tampak tertawa lepas sambil berbincang santai, sebuah pemandangan yang jauh dari kesan formal yang biasanya melekat pada mereka.

    Mayor Teddy, yang dikenal sebagai sosok tegas dan pendiam saat bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sisi lain yang lebih rileks dan humanis. Sementara itu, Maruarar Sirait, politikus berpengalaman, tampak nyaman dengan gestur tersebut, menambah kesan kedekatan di antara keduanya.

    Netizen langsung heboh menyoroti momen ini. “Sudah diduga… pasti ada something sampai segitu nya… kalau hanya sebatas tugas gak ampe segitu care nya,” tulis salah satu pengguna X. Komentar lain menyentil gaya interaksi mereka,

    “Emang harus gitu yaa cara duduknya laki sama laki? Mereka kan pejabat negara… masak gitu kelakuannya?” Ada pula yang berkomentar dengan nada bercanda, “Waaaw ternyata otak-otaknya pada main semua… Maruar sama Mayor Teddy ajudan presiden.”

    Gestur bergandengan tangan ini memang menjadi pusat perhatian. Bagi sebagian netizen, hal itu dianggap tidak biasa untuk dua pejabat laki-laki, terutama mengingat status mereka sebagai figur publik. “Kok laki-laki ngobrol tangannya rangkulan gitu ya, geli banget lihatnya,” ujar salah satu warganet. Namun, ada juga yang membela, menganggapnya sebagai ekspresi keakraban biasa. “Jangan gitu ih, idaman para wanita ini,” tulis pengguna lain, merujuk pada popularitas Mayor Teddy di kalangan penggemar.

    Selain gestur fisik, cara berbicara Mayor Teddy dalam video ini juga mencuri perhatian. Selama ini, ia jarang terekspos berbicara panjang di depan publik, membuat netizen penasaran dengan gaya komunikasinya.

    Dalam klip tersebut, ia tampak santai dan penuh tawa, kontras dengan image serius yang biasa terlihat saat mendampingi Presiden.

    Ada perkataan Mayor Teddy yang seperti menunjukan keanehan saat berkata “Apa sih malu dong” ketika Maruarar Sirait meminta cameramen untuk memotrek dirinya dengan Mayor Teddy.

    eh we ga expect se-ngondek itu😭 pic.twitter.com/98hei5yNU7

    — tata🍦 (@jxwelsha) March 29, 2025

    Video ini bukan pertama kalinya Mayor Teddy menjadi sorotan. Sejak masa kampanye Prabowo pada Pemilu 2024, ia telah mencuri hati publik dengan ketampanan dan sikap tenangnya. Kini, sebagai Sekretaris Kabinet, ia kembali membuktikan bahwa di balik sikap profesionalnya, ada sisi hangat yang mampu mencairkan suasana, bahkan dengan sesama pejabat seperti Maruarar Sirait.

    Maruarar sendiri pernah memuji kinerja Mayor Teddy saat ditanya soal penunjukannya sebagai Sekretaris Kabinet pada Oktober 2024 lalu. “Nanti orang akan tahu bagusnya Mayor Teddy. Beliau pekerja keras, komunikasinya bagus dan efektif,” ujarnya kala itu. Video viral ini seolah menjadi bukti kecil dari pernyataan tersebut, menampilkan chemistry yang natural antara keduanya.

  • Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

    Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

    Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

    Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

    Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

    Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.  

    Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

    Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun  
    Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
    Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
    Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
    Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
    Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
    Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
    Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
    Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
    Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.

  • Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

    Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebutkan persyaratan untuk penerima rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tenaga kesehatan (nakes) yang disiapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Simak selengkapnya di video berikut ini.

  • Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit
    rumah subsidi
    yang diperuntukkan untuk
    tenaga kesehatan
    di seluruh Indonesia.
    Menteri PKP
    Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
    ”
    Tenaga kesehatan
    merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
    Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden
    Prabowo Subianto
    guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.
    “Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan,” kata dia.
    Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:
    15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.
    “Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit,” tutur Budi.
    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.
    Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
    “Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin,” jelas Heru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.