Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • SLIK Penghambat Orang Beli Rumah, Maruarar Mau Lakukan Terobosan Ini

    SLIK Penghambat Orang Beli Rumah, Maruarar Mau Lakukan Terobosan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pemukiman Kawasan dan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan mempertemukan para pengembang perumahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para perbankan untuk membahas perihal kendala penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    Para pengembang mengeluhkan SLIK menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Sebab, banyak masyarakat yang memiliki status kredit yang tidak lancar.

    “Nanti kita tanya OJK, pertimbangannya bagaimana. Kalau perlu dari BI, kita tanya, kan masing-masing punya otoritas,” ujarnya saat ditemui di Menara Mandiri I Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Hambatan tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pembiayaan perbankan karena kekhawatiran potensi terjadinya kredit macet (Non Performing Loan/NPL) jika diberikan kepada nasabah yang tidak disiplin membayar cicilan.

    “Kamis malam (diskusi bersama),” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan, OJK memberikan ruang kepada lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan terkait hal tersebut.

    “Jadi kita memberikan kredit pembiayaan kenapa manajemen risiko diserahkan ke PUJK. Silahkan bank atau lembaga pembiayaan kalau ada kol 1 dan kol 2 dengan manajemen risiko yang diterapkan,” pungkasnya.

    (rob/wur)

  • Maruarar Cerita Emir Qatar Kepo dengan Danantara, Tanya Begini

    Maruarar Cerita Emir Qatar Kepo dengan Danantara, Tanya Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan ada momen menarik kala dia mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Qatar pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Ara menyebut bahwa Emir Qatar sempat menanyakan Danantara.

    “Arti sebuah kepercayaan 5 hari lalu saya mendampingi Presiden ke Qatar bertemu Emir Qatar di istana megah, presiden datang disambut luar biasa masuk ruangan presiden bicara dengan Emir Qatar kita mendampingi. Emir Qatar dicintai rakyat karena memperhatikan masyarakat. Presiden Prabowo sangat pro rakyat melalui makan siang berkualitas dan lain sebagainya,” katanya di Muara Angke, Kamis (17/4/2025).

    “Setelah bicara lama, Emir Qatar bertanya apa itu Danantara? saya jelaskan memang sempat jadi polemik dan Pak Prabowo menjelaskan Danantara itu menghimpun kekayaan Indonesia, BUMN dengan jumlah ribuan triliun,” lanjutnya.

    Setelah mempertanyakan apa itu Danantara, Emir Qatar pun akhirnya menginvestasikan dananya ke Danantara.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    “Kekayaan alam kita ada bauksit, nikel dan hilirisasi dengan diskusi singkat saya percaya Rp 2 miliar dolar mungkin dirupiahkan Rp 32 triliun,” sebut Ara.

    Danantara adalah dana kekayaan negara kedua di negara ini, setelah Indonesia Investment Authority, yang diluncurkan pada tahun 2021 dan memiliki aset sebesar US$ 10,5 miliar (Rp 176 triliun). Danantara mengumumkan susunan lengkap dewan direksinya bulan lalu. Miliarder Amerika Ray Dalio dan mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah ditunjuk sebagai penasihat.

    Penandatanganan MoU

    Dalam pertemuan bilateral, Prabowo dan Sheikh Tamim menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

    Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

    (fys/wur)

  • Aguan Habiskan Duit Segini untuk Ikut Garap Proyek 3 Juta Rumah

    Aguan Habiskan Duit Segini untuk Ikut Garap Proyek 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok konglomerat sekaligus pemilik raksasa properti nasional Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau Aguan kerap turun gunung menggarap proyek dukungan program 3 juta rumah.

    Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia miliknya berkomitmen mendukung pendanaan renovasi sebanyak 2.000 rumah.

    “Dalam bentuk komitmen CSR 500 (unit) merenovasi di Jawa Barat, 500 (unit) di Jawa Tengah, 500 (unit) di Banten dan Jakarta 500 (unit) yaitu digarap Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, dan itu renovasi ya jadi 2.000 totalnya,” kata Maruarar di Wisma Mandiri II, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Membenarkan hal itu, Aguan mengaku menyiapkan anggaran di sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untu proses renovasi 2.000 rumah tersebut. 

    Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar. 

    “Kan saya kan sudah bilangin, budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

    Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. 

    Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.  

    “Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, dia juga berencana melanjutkan pembangunan sebanyak 500 unit rumah rakyat di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menegaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

    “Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tuturnya. 

    Dengan demikian, bila dikalkulasikan total anggaran yang bakal diguyurkan Aguan mendukung pembangunan 750 unit rumah di Tangerang dan Kalimantan Selatan mencapai Rp75 miliar hingga Rp112,5 miliar.

  • Menteri Ara Minta Aguan Selesaikan Pembangunan Rumah Gratis di Tangerang 28 Oktober 2025 – Halaman all

    Menteri Ara Minta Aguan Selesaikan Pembangunan Rumah Gratis di Tangerang 28 Oktober 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, menyelesaikan pembangunan rumah gratis di Kabupaten Tangerang pada 28 Oktober 2025.

    Sebagaimana diketahui, Aguan tengah membangun 250 rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini merupakan kontribusinya di Program 3 Juta Rumah.

    Pembangunan rumah tersebut dilakukan di atas tanah yang merupakan hibah dari Ara langsung melalui perusahaannya, yaitu PT Bumi Samboro Sukses.

    250 rumah tersebut akan dibagikan secara gratis ke penerima yang berlatar belakang guru, anggota TNI/Polri, dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.

    Lalu, penerimanya juga akan datang dari para milenial bergaji rendah dan rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

    Aguan mengatakan kini proses pembangunan rumah tersebut sudah seelsai pengerukan dan sedang dibangun. Oktober ditargetkan bisa rampung.

    “Pengurukan sudah selesai. Lagi pembangunan,” katanya usai menemui Ara di kantor Kementerian PKP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Ara, yang saat itu berdiri di sebelahnya, tiba-tiba mengusulkan agar pembangunan bisa rampung pada 28 Oktober 2025 agar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

    Usul tersebut disambut anggukan Aguan. Politikus Partai Gerindra itu kemudian menyodorkan tangannya untuk menandakan kesepakatan tanggal selesai pembangunan.

    “Oktober masih 5-6 bulan lagi. Deal ya, pak?” tanya Ara kepada Aguan sambil menyodorkan tangannya.

    Pengusaha kelahiran Palembang itu menyambut tangan Ara dan mereka berdua pun berjabat tangan. 

  • Menteri Ara Minta Aguan Selesaikan Pembangunan Rumah Gratis di Tangerang 28 Oktober 2025 – Halaman all

    Ini Jawaban Aguan Ketika Ditanya Apakah Tertekan Bantu Ara di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, ditanya oleh awak media apakah ia tertekan membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Program 3 Juta Rumah.

    Pada Rabu (16/4/2025) ini, Ara, sapaan akrab Maruarar, menerima Aguan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, untuk membahas mengenai kontribusi pengusaha asal Palembang tersebut di Program 3 Juta Rumah.

    Setelah pertemuan tersebut, mereka menyempatkan diri memberi keterangan pers kepada awak media.

    Ara menjelaskan bahwa Aguan membantu Program 3 Juta Rumah melalui Yayasan Buddha Tzu Chi dengan merenovasi 2.000 rumah.

    “Dalam bentuk komitmen CSR merenovasi di Jawa Barat 500, Jawa Tengah 500, Banten 500, dan Jakarta 500,” katanya.

    Selain merenovasi 2.000 rumah, Ara mengatakan Aguan juga membantu membangun rumah sebanyak 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan.

    Aguan kemudian ditanya Ara alasan mengapa ia ingin ikut berkontribusi di Program 3 Juta Rumah.

    “Pak Aguan kenapa sih bantu banyak? Apa karena menterinya saya?” tanya Ara.

    “Dari dulu kami di yayasan memang punya program ini,” jawab Aguan.

    Aguan kemudian ditanya lagi oleh salah seorang awak media mengenai alasan ikut berkontribusi di Program 3 Juta Rumah.

    Aguan kembali menegaskan bahwa program membangun dan merenovasi rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi sudah dilakukan sejak lama.

    “Ini bukan baru sekarang. Kami sudah bangun banyak sekitar 8 ribu lebih,” ucap Aguan.

    Ia kemudian ditanya apakah mendapat tekanan untuk berkontribusi di Program 3 Juta Rumah. Ara yang berada di sampingnya sontak langsung menjawab pertanyaan tersebut.

    “Kau melihat senyum begini. Maksud kau aku menekan-nekan Pak Aguan? Mana bisa Pak Aguan ditekan-tekan,” kata Ara diikuti oleh tawa dari dirinya dan Aguan. “Bagus tapi pertanyaannya.”

    Aguan pun menjawab bahwa tidak ada perintah dari mana-mana untuk dia ikut berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah.

    Keinginan berkontribusi di program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto ini murni dari dirinya sendiri.

    “Iya [ini pure dari diri sendiri]. Enggak ada perintah-perintah. Perintah dari naluri,” kata Aguan.

  • Bahas Masalah Meikarta, Menteri Maruarar Sirait Panggil James Riady dan John Riady Pekan Depan  – Halaman all

    Bahas Masalah Meikarta, Menteri Maruarar Sirait Panggil James Riady dan John Riady Pekan Depan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan memanggil James Riady dan John Riady pada Rabu, 23 April 2025, untuk membahas soal masalah Meikarta.

    Diketahui, ada puluhan konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi kepada pengembang Apartemen Meikarta yang juga merupakan anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

    Para konsumen mayoritas menginginkan uang mereka kembali karena belum menerima unit apartemen yang dijanjikan pengembang.

    James Riady adalah bos dari Lippo Group, sedangkan John Riady merupakan anaknya yang menjabat sebagai CEO Lippo Karawaci dan juga Direktur Lippo Group.

    Pertemuan Maruarar dengan dua petinggi Lippo Group itu akan dilakukan di kantor Kementerian PKP. Dalam pertemuan ini, konsumen Meikarta juga akan hadir.

    “Saya hari Rabu undang James Riyadi sama anaknya John Riyadi untuk membahas Mekarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika ditemui di kantor Kementerian PKP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Di depan awak media, Ara menandatangani langsung undangan kepada pihak Lippo Group dan konsumen.

    Selain Lippo Group dan konsumen, Ara juga mengundang Harian Kompas untuk hadir di pertemuan tersebut karena menurutnya Meikarta banyak menaruh iklan di situ.

    Sebelumnya, Ara telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keluhan konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Prabowo berpesan agar hak-hak rakyat harus dibela.

    “Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan,” katanya ketika ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Konsumen Mengaku Rugi

    Sebagai informasi, sebanyak 26 konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, mengaku merugi Rp 4,5 miliar karena tak kunjung menerima serah terima unit apartemen yang mereka beli dari Lippo Group.

    Sebanyak 26 konsumen Meikarta tersebut tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

    Ketua PKPKM Yosafat Erland mengungkap mayoritas konsumen Apartemen Meikarta menginginkan uang yang sudah mereka bayarkan ke PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang apartemen ini, agar dikembalikan.

    “Mayoritas menginginkan pengembalian uang,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

    Yosafat sendiri mengaku telah mencicil pembelian Apartemen Meikarta hingga Rp 320 juta, tetapi memutuskan berhenti mengangsur ke pengembang PT Mahkota Sentosa Utama sejak dua tahun lalu.

    Pada Kamis 10 April 2025 Kementerian Perumahan mempertemukan ke-26 konsumen dengan pihak pengembang Apartemen Meikarta untuk verifikasi dan validasi data agar para konsumen mendapatkan ganti rugi.

    “Hari ini kami agendanya masih proses validasi dan verifikasi data. Untuk kelanjutannya mungkin kami akan coba ikuti alur yang ada aaja,” ujar Yosafat.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsume Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, mengatakan bahwa bagi konsumen yang mengharapkan uang mereka kembali, akan dikembalikan penuh oleh pengembang.

    Jumlah yang dikembalikan itu akan sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan oleh konsumen.

    “Sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Misalnya mereka pembayaran berapa, itu yang mereka tagihkan ke pihak Lippo,” kata Mulyansari.

    Terkait keluhan konsumen Apartemen Meikarta selama ini, Kementerian PKP memberikan waktu 4 bulan kepada pengembang PT Mahkota Sentosa Utama untuk memenuhi hak para konsumen.

    Konsumen yang dirugikan adalah mereka yang belum menerima unit apartemen yang telah mereka beli di Meikarta, walaupun sudah melakukan pencicilan.

  • Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara Nasional 13 April 2025

    Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara Nasional 13 April 2025

    Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan
    Qatar
    akan berinvestasi ke Badan Pengelola
    Investasi
    (BPI) Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) senilai 2 miliar dollar AS.
    Kepastian itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (23/4/2025) waktu setempat.
    “Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk akan tingkatkan kerja sama. Beliau akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau commit 2 miliar dollar ya tadi,” kata Prabowo, usai pertemuan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.
    Kepala Negara menyampaikan pihak Qatar sangat antusias dengan rencana
    investasi
    ini.
    “Tadi (masing-masing) dua miliar, dua miliar. Saya kira bagus, ini tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” ucap Prabowo.
    “Masing-masing dua. Kita dua, dia dua,” imbuh Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, yang mendampingi Prabowo.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, pada Minggu (13/4/2025).
    Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara menyambangi Istana Amiri Diwan dan disambut langsung dengan hangat oleh Emir Qatar.
    Kedua pemimpin negara kemudian berjalan bersama memasuki Amiri Diwan untuk mengikuti rangkaian upacara kehormatan penyambutan.
    Selanjutnya, kedua kepala negara memimpin pertemuan bilateral yang turut dihadiri oleh para delegasi dari kedua negara.
    Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis di berbagai bidang.
    Setelah sesi bilateral, Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim melanjutkan pembicaraan secara tertutup (tête-à-tête).
    Puncak dari kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan kerja sama di berbagai sektor strategis.
    Kegiatan resmi pun ditutup dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Emir Qatar untuk menghormati kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Jakarta: Punya rumah memang jadi impian banyak orang. Tapi kalau belum punya, masa langsung dibilang miskin? Yuk, kita bahas bareng seperti yang telah dirangkum dari Ruang Menyala.
     
    Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan hal yang cukup bikin heboh. 
     
    Dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, ia menyebut bahwa orang yang belum punya rumah sebaiknya dimasukkan dalam kategori miskin.

    “Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin,” kata Maruarar 
     
    Ia membandingkan usulannya dengan definisi miskin versi Bank Dunia yang berbasis konsumsi kalori harian. Menurutnya, kalau seseorang belum punya tempat tinggal tetap, apakah pantas dibilang sudah sejahtera hanya karena makannya cukup?
     

    Tapi… kata BPS, belum punya rumah bukan berarti miskin
    Kalau menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), status miskin ditentukan oleh pengeluaran per kapita per bulan, bukan soal punya rumah atau nggak.
     
    Dalam laporan Profil Kemiskinan Maret 2024, disebutkan bahwa:
     
    – Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan
    – Terdiri dari kebutuhan makanan (Rp443.433) dan non-makanan (Rp151.809)
     
    Artinya, selama pengeluaranmu masih di atas garis tersebut, secara statistik kamu belum dikategorikan miskin meskipun belum punya rumah sendiri.
    Anak muda banyak yang belum punya rumah
    Kalau kita lihat tren sekarang, banyak milenial dan Gen Z yang belum punya rumah, tapi itu bukan berarti mereka miskin. Kenapa?

    1. Harga rumah tinggi, gaji jalan di tempat

    Harga properti naik terus, tapi gaji naiknya pelan. Beli rumah jadi terasa makin jauh dari jangkauan.

    2. Lebih pilih sewa untuk fleksibilitas

    Pindah-pindah kerja, cari tempat yang dekat kantor, atau belum pengin menetap—bikin sewa rumah jadi opsi yang lebih realistis.

    3. Bukan prioritas utama

    Buat sebagian orang, dana lebih baik dipakai buat investasi, pengembangan diri, atau kebutuhan lain yang lebih mendesak.

    Beli rumah vs kontrak
    Keputusan punya rumah sendiri atau menyewa itu balik lagi ke kebutuhan dan kondisi keuanganmu. Ini beberapa hal yang bisa jadi bahan pertimbangan:
     
    Kalau Beli Rumah:
    – Jadi aset jangka panjang
    – Bisa diwariskan atau dijual
    – Ada biaya besar di awal (DP, notaris, pajak)
    – Kurang fleksibel kalau sering pindah
     
    Kalau Sewa Rumah:
    – Biaya awal lebih ringan
    – Fleksibel kalau harus pindah
    – Tapi uang sewa hangus tiap bulan
    – Tidak punya aset jangka panjang
     
    Jadi nggak segampang itu dibilang miskin Bro! Meski usulan dari Menteri menyebut belum punya rumah bisa jadi indikator miskin, kenyataannya nggak sesederhana itu. 
     
    Selama pengeluaranmu cukup untuk hidup layak, punya pekerjaan, dan bisa menabung, kamu belum tentu masuk kategori miskin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Berubah Lagi, Syarat Gaji Maksimal Beli Rumah Subsidi Naik: Lajang Rp12 Juta, Nikah Rp14 Juta

    Berubah Lagi, Syarat Gaji Maksimal Beli Rumah Subsidi Naik: Lajang Rp12 Juta, Nikah Rp14 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Syarat batas gaji untuk mendapatkan rumah subsidi berubah lagi. Batas maksimal gaji untuk mendapatkan rumah subsidi naik menjadi Rp14 juta untuk yang sudah menikah dan Rp12 juta untuk lajang.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengubah syarat gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya syarat penerima subsidi dengan status menikah, harus memiliki gaji maksimal Rp13 juta, namun kini naik menjadi Rp 14 juta.

    Perubahan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya hormati kepala BPS dalam rapat kabinet itu, dari data yang dikeluarkan BPS kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12.000.000, kalau sudah nikah Rp 14.000.000, sepakat ya, ini berubah lagi (dari kemarin), tapi bagus, ini kabar baik artinya makin banyak yang bisa dapat manfaat,” sebut Ara di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

    Beberapa tahun lalu, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta. Regulasi ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020. Termasuk regulasi ini menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

    Sekretaris Jenderal PKP, Didyk Choiroel mengatakan, regulasi mengenai syarat maksimal gaji penerima rumah subsidi bakal difinalisasi dalam waktu tiga pekan ke depan.

    “Batas penghasilan MBR membutuhkan keputusan menteri PKP karena sebelumnya keputusan Menteri PUPR, saat ini lagi dibahas BPS dan PKP dan mempertimbangkan beberapa kajian jadi target kemarin dengan ditetapkan 21 April 2025,” kata Didyk.

  • Aturan Diubah, Penghasilan di Bawah Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

    Aturan Diubah, Penghasilan di Bawah Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun revisi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima manfaat rumah subsidi. Rencana perubahan ini akan disahkan pada 21 April 2025.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembaruan kriteria ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses program rumah subsidi, termasuk hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen yang memiliki harga lebih tinggi dibanding rumah tapak.

    “Pada 21 April, kita akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Kita akan berkoordinasi dengan menteri hukum dan kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

    Dalam revisi yang sedang difinalisasi, batas maksimal penghasilan untuk MBR dinaikkan menjadi Rp 12 juta bagi individu lajang (single) dan Rp 14 juta bagi pasangan yang telah menikah. Kebijakan ini berlaku khususnya untuk wilayah Jabodetabek, yang dikenal memiliki harga properti tinggi.

    “Jadi, kita sepakati di Jabodetabek, penghasilan maksimal untuk MBR yang single adalah Rp 12 juta dan yang sudah menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik karena semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari rumah subsidi,” jelas Maruarar.

    Perubahan ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima manfaat rumah subsidi dan mempercepat penyaluran unit, sehingga turut membantu menurunkan angka backlog perumahan nasional yang saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.

    “Pembahasan ini sedang kami rampungkan bersama BPS dan secara internal di PKP dengan berbagai kajian. Saat ini kami juga tengah melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, dan target penetapannya paling lambat 21 April,” kata Maruarar terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat rumah subsidi.