Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebutkan persyaratan untuk penerima rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tenaga kesehatan (nakes) yang disiapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Simak selengkapnya di video berikut ini.
Tag: Maruarar Sirait
-
Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.
“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.
Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.
Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.
Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.
“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.
Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.
Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/03/22/67de371f48c69.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat")
Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat
Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit
rumah subsidi
yang diperuntukkan untuk
tenaga kesehatan
di seluruh Indonesia.
Menteri PKP
Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
”
Tenaga kesehatan
merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden
Prabowo Subianto
guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.
“Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan,” kata dia.
Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:
15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.
“Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit,” tutur Budi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.
Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin,” jelas Heru.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5171159/original/053143200_1742616826-83caf175-e602-4bda-899a-34a1e58867e0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bank Tanah Tawarkan Lahan untuk 3 Juta Rumah, Ini Lokasinya – Page 3")
Bank Tanah Tawarkan Lahan untuk 3 Juta Rumah, Ini Lokasinya – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah menggelar site expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Badan Bank Tanah dalam mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam penyediaan perumahan.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan, kegiatan site expose ini menjadi komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah melalui penyediaan tanah
“Melalui tanah dari Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan dibangun nanti jadi memiliki harga yang lebih terjangkau,” ucap Parman.
Adapun empat lokasi yang ditawarkan dalam kegiatan site expose ini yakni Tanjung Pinang, Kepri (3,36 Ha); Purwakarta (19,4 Ha) dan Bandung Barat (23,17 Ha), Jawa Barat serta Batubara (27,27 Ha), Sumatra Utara. Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.
“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” pungkas dia.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.
Pihaknya mengapresiasi Upaya Badan Bank Tanah dalam menyampaikan ketersediaan tanah untuk mendukung program 3 juta rumah.
“Kami merasakan betul kerja yang sangat berintegritas, sangat cepat, dan sangat profesional dari Bank Tanah. Sehingga datanya ini sangat detail, sangat lengkap,” papar dia.
-
Presiden singgung Maruarar-Trenggono stres saham jatuh saat paripurna
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Presiden singgung Maruarar-Trenggono stres saham jatuh saat paripurna
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Maret 2025 – 20:45 WIBElshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto turut membahas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari lalu serta menyinggung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang stres karena saham yang jatuh.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
“Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang, di antara saudara-saudara. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono? Oh duduk sebelahan,” kata Prabowo seraya mencari posisi duduk Maruarar dan Trenggono saat Sidang Kabinet Paripurna.
Prabowo pun berkelakar ada pula menteri-menteri yang tampaknya tidak terpengaruh saat IHSG jatuh, salah satunya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
“Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia,” kata Prabowo sambil tertawa terbahak-bahak.
Selain tiga menteri tersebut, giliran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala BKPM/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang disinggung Presiden.
Saat menteri-menteri menyebutkan nama Amran, Presiden Prabowo pun langsung menepis bahwa Menteri Amran juga tidak terpengaruh dengan harga saham karena tidak berinvestasi saham.
Namun, saat menteri-menteri menyebutkan nama Rosan, Presiden Prabowo seolah tidak memedulikan Rosan yang dinilainya tidak terpengaruh karena harga saham jatuh.
“Siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham, dia enggak main saham,” kata Prabowo.
Pada Selasa (18/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam lebih dari 5 persen sehingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).
Pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang, IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.
Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.Sedangkan pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39.
Sumber : Antara
-
Bank Tanah Sediakan 73 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.
“Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).
Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.
Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.
Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.
“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.
Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha.
“Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.
Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.
-
Gelak Tawa dan Canda Prabowo ke Menteri Saat Bahas Saham Turun
Jakarta –
Momen unik terekam dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto hari ini. Prabowo mencolek beberapa menteri yang menurutnya punya banyak saham dan sempat tertekan saat pasar saham anjlok beberapa hari lalu.
Mulanya, Prabowo mengungkapkan harga saham bisa saja naik dan turun secara fluktuatif, namun pemerintah akan tetap fokus menjaga harga pangan agar bisa stabil.
“Pangan adalah hal yang paling utama. Harga saham boleh naik turun, pangan aman negara aman sudara-sudara,” beber Prabowo dalam sidang kabinet yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Canda Prabowo pun berlanjut. Dia mencolek dua menteri yang dikenal punya banyak saham, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
Kebetulan, Maruarar dan Trenggono duduk bersebelahan. Katanya kedua menteri itu cukup stres ketika harga saham rontok beberapa hari kemarin.
“Saya lihat yang stresss harga saham turun beberapa orang aja di antara kalian, Maruarar, Trenggono. Mana Trenggono? Oh duduk sebelahan itu malah,” kata Prabowo sambil tertawa dan menunjuk-nunjuk keduanya, diikuti gelak tawa para menteri yang hadir.
Lebih lanjut dia juga mencolek Kepala BP Pemberantasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dalam candaannya. Katanya Budiman sedikit tenang karena tak punya saham.
“Kalau Budiman nggak, tenang aja dia nggak punya saham,” katanya diikut gelak tawa cukup panjang.
Prabowo masih tak kunjung hentikan candaannya. Dia pun mengincar beberapa nama menteri lain untuk dijadikan candaan. Salah satunya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Katanya, Rosan kepalanya sudah botak jadi tak stres lagi saat harga saham rontok.
“Siapa lagi? Amran? Nggak main saham dia. Siapa lagi itu? Rosan. Rosan udah botak jadi nggak apa-apa itu,” ujar Prabowo lagi diikuti gelak tawa semua orang dalam ruangan.
Seperti diketahui, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok lebih dari 6,12% ke level 6.076 pada perdagangan sesi I Selasa kemarin. Imbasnya, BEI sampai menutup sementara perdagangan saham di saat penurunan terjadi sampai 5%.
(hal/rrd)
-
5.760 Unit Perumahan untuk TNI dan Polri Sudah Groundbreaking
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengaku sebanyak 5.760 unit perumahan untuk TNI dan Polri sudah memasuki status peletakan batu pertama atau groundbreaking.
Menurutnya, dalam rangka mendukung ketersediaan rumah bagi personel militer dan kepolisian, Kementerian Perumahan dan Permukiman telah melakukan groundbreaking beberapa proyek perumahan bersama TNI AD dan Polri.
“Kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat di Serang. Totalnya ada 5.760 unit, tersebar di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.
Selain itu, groundbreaking juga dilakukan dengan Polri bersama Kapolri di Karawang dengan total 14.389 unit rumah.
Pada 25 Maret 2025, Ara mengatakan pemerintah akan memulai penyerahan kunci rumah bagi para buruh di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.
Dia menyebut total rumah yang disiapkan mencapai 20.000 unit, dengan simbolis penyerahan 250 unit pada acara tersebut.
“Totalnya kita 20.000 unit rumah dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah,” pungkas Ara.
-
69.000 Unit Rumah Subsidi Sudah Diterima Masyarakat Februari 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan capaian program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hingga saat ini, kata Ara total 69.000 unit rumah telah diterima masyarakat setelah akad kredit dan pencairan dana.
“Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937. Ini Bank penyalurnya, dan ini asosiasi yang membangun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.
Sementara itu, dia memerinci bahwa angka lain yang menunjukkan progres program ini mencakup pembangunan yang sedang berjalan di 9.330 unit. Lalu, rumah subsidi dengan status ready stock mencapai 14.042 unit.
Persetujuan kredit dari bank mencapai 19.643 unit dan akad kredit yang belum cair ada di 20.603 unit sehingga total keseluruhan mencapai 134.937 unit termasuk Tapera khusus PNS di 1.384 unit.
Untuk 2025, Ara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 220.000 unit rumah subsidi. dia menegaskan bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik dan tidak boleh asal dibangun.
“Kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas,” jelasnya.
Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah meminta audit dari BPK serta membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga.
“Bagi yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK, dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin,” pungkas Ara.
-
Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.
Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.
Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.
Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.
Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.
Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.
“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025