Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Maruarar Ungkap Kuota Rumah Subsidi Buat Buruh hingga Wartawan

    Maruarar Ungkap Kuota Rumah Subsidi Buat Buruh hingga Wartawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

    Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

    “Wartawan sudah kami alokasikan 1.000,” ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

    Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi. Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

    Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

    “Nah buat wartawan, nanti saya akan undang perwakilannya. Karena semua ada perwakilan ya, enggak mungkin undang semuanya,” paparnya.

    Menurutnya, program rumah subsidi itu turut memeroleh dukungan dari berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang kini dipimpin juga oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pembiayaan untuk proyek perumahan subsidi itu turut mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) berupa giro wajib minimum atau GWM.

    “GWM-nya itu giro wajib minimum, yang tadinya 5% jadi 4%. Buat rumah subsidi dan juga buat komersial,” ucapnya.

    Ke depan, lanjut Maruarar, pemerintah juga akan memastikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran penerima rumah subsidi. Kini, pemerintah akan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah disusun berdasarkan nama hingga alamat per orang (by name, by address).

    BPS disebut sudah memiliki data soal kemampuan belanja setiap individu sehingga nanti disesuaikan untuk kemampuan pembelian rumah yang disediakan pemerintah.

    “Nanti desil pertama itu, dia punya kemampuan beli, kemampuan belanja sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000 berikutnya, desil ketiga Rp900.000. Jadi harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas,” jelasnya.

  • Danantara Siap Dukung Program 3 Juta Rumah, asal…

    Danantara Siap Dukung Program 3 Juta Rumah, asal…

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang untuk mendukung program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan pihaknya terbuka untuk menerima berbagai usulan dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, baik itu kementerian, lembaga, maupun sektor swasta.

    “Kami terbuka atas semua usulan, baik dari setiap kementerian, siapa pun, juga dari private sector. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita buat,” kata Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Rosan menjelaskan kriteria utama bagi Danantara untuk terlibat dalam proyek adalah imbal hasil (return) dari investasi yang diperoleh, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta dampak yang dapat mendorong kinerja industrialisasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebelumnya telah menyampaikan usul kepada Rosan Roeslani agar Danantara turut berpartisipasi dalam proyek perumahan. Usulan ini disampaikan saat Maruarar berkunjung ke rumah dinas Rosan di Jakarta.

    Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

    “Proyek ini memiliki potensi besar dari segi return, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga dapat meningkatkan industrialisasi di Indonesia,” jelas Rosan.

    Rosan menegaskan segala aspek terkait proyek ini akan dianalisis dan dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa keterlibatan Danantara akan memberikan dampak positif, baik dalam hal ekonomi maupun sosial.

    “Jadi itu semua kami analisa dan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif,” tutupnya terkait potensi Danantara terlibat dalam program 3 juta rumah.

  • Pemerintah Alokasikan 220.000 Rumah Subsidi Berdasarkan Profesi

    Pemerintah Alokasikan 220.000 Rumah Subsidi Berdasarkan Profesi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan alokasi rumah subsidi telah ditetapkan untuk beberapa profesi tertentu. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian bagi bank, pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pengembang, serta konsumen.

    Dari total tiga juta rumah subsidi, sebanyak 220.000 unit telah dialokasikan sesuai profesi penerima manfaat.

    “Kita sudah mengalokasikan untuk petani 20.000, nelayan 20.000, buruh 20.000, tenaga migran 20.000, tenaga kesehatan 30.000, termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, TNI AD mendapat 5.000 unit dan kepolisian 14.500 unit,” jelas Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini mempermudah akses perumahan bagi kelompok pekerja dengan kebutuhan mendesak serta memastikan program subsidi berjalan optimal.

    Pembangunan rumah subsidi akan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, jika lahan semakin terbatas, pemerintah telah menyiapkan solusi melalui kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia (BI).

    “Dengan dukungan Presiden Prabowo, Pak Dasco, dan Pak Rosan, BI telah memberikan pelonggaran GWM dari 5% menjadi 4% khusus untuk perumahan subsidi dan komersial,” ungkap Maruarar.

    Pada 2025, Kementerian PKP menargetkan peningkatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di atas 220.000 unit. Bank Indonesia juga telah menyiapkan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun untuk bank-bank yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

    “Dengan dukungan BI, kita bisa meningkatkan penyaluran FLPP hingga dua kali lipat. Ini akan menjadi sejarah baru dalam penyediaan rumah subsidi bagi rakyat Indonesia,” tambah Maruarar.

    Langkah rumah subsidi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan rakyat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

  • Kemarin, digitalisasi sertifikat tanah hingga 2 juta pemudik kereta

    Kemarin, digitalisasi sertifikat tanah hingga 2 juta pemudik kereta

    Kita targetkan tahun ini kalau bisa 50 persen, sehingga dalam waktu lima tahun, ini kalau bisa, semua sudah transformasi ke dalam digital

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di bidang ekonomi mewarnai Senin (31/3), mulai dari digitalisasi sertifikat tanah hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran.

    Berikut rangkuman beritanya untuk disimak kembali pada Selasa:

    1. Menteri ATR targetkan digitalisasi sertifikat tanah selesai 5 tahun

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan dalam 5 tahun seluruh sertifikat tanah konvensional beralih ke digital.

    Selengkapnya di sini

    2. Menko Zulhas: Harga pangan kembali normal seminggu setelah Lebaran

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan harga komoditas pangan di tanah air akan kembali normal satu minggu setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Selengkapnya di sini

    3. KAI berangkatkan 2 juta pemudik selama angkutan mudik Lebaran

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah, per 21-31 Maret 2025.

    Selengkapnya di sini

    4. Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru hingga nelayan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Selengkapnya di sini

    5. Menteri ESDM: Mudik 2025 dorong pertumbuhan ekonomi daerah

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa arus mudik Lebaran 2025 tidak hanya berjalan lebih lancar dari tahun sebelumnya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

    “Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah,” ujar Menteri Ara.

    Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    “Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” ujar Menteri Ara.

    Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

    “Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” ujar Menteri Ara.

    Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

    Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

    Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Silaturahmi ke Kediaman Bahlil, Menteri Ara Bahas Kerja Sama Program 3 Juta Rumah

    Silaturahmi ke Kediaman Bahlil, Menteri Ara Bahas Kerja Sama Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam program 3 juta Rumah.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama pengadaan listrik dan jaringan gas (jargas) yang akan dibangun di bawah tanah perumahan dalam rangka program 3 juta rumah. 

    Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dan halal bihalal di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

    “Tadi ini kan saya diminta bantu Pak Bahlil di hilirisasi ya. Jadi kita bawa bagaimana nanti ada perumahan, kan ada jaringan listriknya, jaringan gas, supaya bisa sinergi,” ujarnya.

    Dia pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan lahan cukup besar untuk perumahan. Dengan begitu, pembangunan jaringan listrik dan gas di bawah tanah bisa leluasa dilakukan. Adapun pembangunan perumahan dimaksud akan berada di wilayah Banten.

    “Kami diminta untuk mempersiapkanlah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur ya listriknya di bawah [tanah], gasnya di bawah. Kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten,” katanya. 

    Lebih lanjut, silaturahmi Lebaran di kediaman Bahlil memang menjadi tradisi tahunan yang dihadiri berbagai tokoh, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun akademisi. 

    Beberapa pejabat juga tampak hadir di kediaman Bahlil. Beberapa di antaranya seperti Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, hingga Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno. 

    Lalu Anggota DPR Bambang Soesatyo, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Sebelum Ara, Agus Gumiwang juga mengaku membahas sejumlah isu terkait pekerjaan sebagai menteri. Namun, dia tidak mau membocorkan isu yang dibahas tersebut. 

    “Ada beberapa pejabat juga Wamen [ wakil menteri] dan dirut BUMN. Silaturahmi ini kita gunakan untuk bicara santai. Ada sedikit soal kerjaan tapi gak banyak. Nanti kita lanjutkan setelah tanggal 7 [April],” jelas Agus.

  • Video Mayor Teddy dengan Maruarar Sirait Viral, Netizen: Geli Banget Lihatnya…

    Video Mayor Teddy dengan Maruarar Sirait Viral, Netizen: Geli Banget Lihatnya…

    GELORA.CO – Media sosial kembali diramaikan dengan perbincangan hangat seputar video yang menampilkan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Video berdurasi singkat tersebut menjadi viral di platform X, menarik perhatian netizen karena momen keakraban keduanya yang tak biasa: bergandengan tangan sambil asyik bercanda. Tingkah laku mereka, yang kontras dengan citra resmi sebagai pejabat negara, memicu beragam reaksi dari warganet.

    Dalam video yang pertama kali diunggah akhir Desember 2024, Mayor Teddy terlihat menggandeng lengan kiri Maruarar Sirait yang mengenakan kemeja pink muda. Keduanya tampak tertawa lepas sambil berbincang santai, sebuah pemandangan yang jauh dari kesan formal yang biasanya melekat pada mereka.

    Mayor Teddy, yang dikenal sebagai sosok tegas dan pendiam saat bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sisi lain yang lebih rileks dan humanis. Sementara itu, Maruarar Sirait, politikus berpengalaman, tampak nyaman dengan gestur tersebut, menambah kesan kedekatan di antara keduanya.

    Netizen langsung heboh menyoroti momen ini. “Sudah diduga… pasti ada something sampai segitu nya… kalau hanya sebatas tugas gak ampe segitu care nya,” tulis salah satu pengguna X. Komentar lain menyentil gaya interaksi mereka,

    “Emang harus gitu yaa cara duduknya laki sama laki? Mereka kan pejabat negara… masak gitu kelakuannya?” Ada pula yang berkomentar dengan nada bercanda, “Waaaw ternyata otak-otaknya pada main semua… Maruar sama Mayor Teddy ajudan presiden.”

    Gestur bergandengan tangan ini memang menjadi pusat perhatian. Bagi sebagian netizen, hal itu dianggap tidak biasa untuk dua pejabat laki-laki, terutama mengingat status mereka sebagai figur publik. “Kok laki-laki ngobrol tangannya rangkulan gitu ya, geli banget lihatnya,” ujar salah satu warganet. Namun, ada juga yang membela, menganggapnya sebagai ekspresi keakraban biasa. “Jangan gitu ih, idaman para wanita ini,” tulis pengguna lain, merujuk pada popularitas Mayor Teddy di kalangan penggemar.

    Selain gestur fisik, cara berbicara Mayor Teddy dalam video ini juga mencuri perhatian. Selama ini, ia jarang terekspos berbicara panjang di depan publik, membuat netizen penasaran dengan gaya komunikasinya.

    Dalam klip tersebut, ia tampak santai dan penuh tawa, kontras dengan image serius yang biasa terlihat saat mendampingi Presiden.

    Ada perkataan Mayor Teddy yang seperti menunjukan keanehan saat berkata “Apa sih malu dong” ketika Maruarar Sirait meminta cameramen untuk memotrek dirinya dengan Mayor Teddy.

    eh we ga expect se-ngondek itu😭 pic.twitter.com/98hei5yNU7

    — tata🍦 (@jxwelsha) March 29, 2025

    Video ini bukan pertama kalinya Mayor Teddy menjadi sorotan. Sejak masa kampanye Prabowo pada Pemilu 2024, ia telah mencuri hati publik dengan ketampanan dan sikap tenangnya. Kini, sebagai Sekretaris Kabinet, ia kembali membuktikan bahwa di balik sikap profesionalnya, ada sisi hangat yang mampu mencairkan suasana, bahkan dengan sesama pejabat seperti Maruarar Sirait.

    Maruarar sendiri pernah memuji kinerja Mayor Teddy saat ditanya soal penunjukannya sebagai Sekretaris Kabinet pada Oktober 2024 lalu. “Nanti orang akan tahu bagusnya Mayor Teddy. Beliau pekerja keras, komunikasinya bagus dan efektif,” ujarnya kala itu. Video viral ini seolah menjadi bukti kecil dari pernyataan tersebut, menampilkan chemistry yang natural antara keduanya.

  • Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

    Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

    Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

    Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

    Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

    Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.  

    Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

    Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun  
    Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
    Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
    Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
    Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
    Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
    Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
    Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
    Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
    Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.