Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan kembali membagikan rumah subsidi ke kategori pekerja, selain buruh.

    Pria yang akrab disapa Ara itu baru saja memberi rumah subsidi kepada buruh. Ini menjadi kolaborasinya bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Total ada 20 ribu rumah subsidi yang dialokasikan khusus untuk buruh pada tahun ini. Pada Kamis (1/5/2025) ini, ada 100 rumah yang dibagikan, di mana ia menyerahkan secara simbolis ke 13 buruh.

    “Saya dapat laporan di sini 13 rumah. [Total] ada 87 rumah yang diserahkan hari ini kepada pekerja, kepada buruh di beberapa titik yang sudah ditentukan,” katanya dalam acara penyerahan kunci di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Ara telah berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk membagikan 100 rumah subsidi kepada tenaga kesehatan.

    Kemudian, Ara juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membagikan rumah subsidi kepada guru.

    Setelah tenaga kesehatan, guru, dan buruh, Ara mengatakan akan membagikan rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei mendatang bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menurut dia, alokasi rumah subsidi bagi wartawan bukan berarti pemerintah ingin menyogok. Namun, karena wartawan masih bagian dari masyarakat Indonesia, mereka juga berhak mendapatkannya.

    “Ini bukan sogokan bagi wartawan. Silakan mau mengkritik, tetapi sebagai warga negara, wartawan juga berhak mendapatkan rumah subsidi dari negara selama mengikuti aturan MBR yang sudah kami tetapkan,” ujar Ara.

    Berikutnya, pada 8 Mei, Ara akan membagikan rumah subsidi kepada tenaga kerja migran bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Ara menegaskan bahwa setiap kegiatan ini yang dilakukan bukanlah groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi tersebut.

    Namun, ia langsung menyerahkan kunci rumah subsidi tersebut kepada para penerima.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi ini. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

  • Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar giat Hari Buruh atau May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut acara ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah dan para buruh.

    “Kami melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day,” kata Yassierli, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah. Kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi, dan seterusnya,” kata dia.

    “Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi,” katanya.

    Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

    “Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP-red) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20.000 rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara di sela-sela Peringatan May Day 2025 yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Ara menyatakan program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Politisi Partai Gerindra itu optimistis program 3 juta rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. 

    Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

    “Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

    “Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam program 3 juta rumah harus ditingkatkan,” katanya.

  • Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyempatkan berdialog bersama para buruh yang mendapat alokasi rumah subsidi.

    Pada Kamis (1/5/2025) ini, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pemerintah membagikan 100 unit rumah subsidi kepada buruh. 

    Secara seremonial, 13 buruh menjadi penerima rumah subsidi ini dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Buruh merupakan satu dari sekian golongan profesi yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Ketika memberi sambutan dalam acara penyerahan ini, Ara turut didampingi oleh dua buruh yang menjadi penerima rumah subsidi ini.

    Ia pun berdialog bersama buruh bernama Desi yang merupakan seorang pekerja di sebuah produsen sepatu di Serang, Banten.

    Desi yang bekerja sebagai staff leader memiliki gaji Rp 6,2 juta per bulan. Ini menjadi rumah pertamanya. Ara pun bertanya kepada dia apakah sudah melihat rumah subsidi yang diberikan kepadanya.

    “Ibu sudah lihat rumahnya belum?” tanya Ara.

    “Sudah, Pak,” jawab Desi.

    Kemudian, politikus Partai Gerindra itu bertanya apakah aliran air dan akses jalan di rumah tersebut bagus atau tidak. Desi pun menjawab bahwa semuanya bagus.

    Desi juga menyebut bahwa kondisi tembok di rumah tersebut tidak retak.

    “Ibu bahagia enggak dapat rumah ini?” tanya Ara.

    “Senang banget, Pak,” jawab Desi.

    Ara pun mengatakan bahwa rumah subsidi yang dijual ini bukan hanya sebatas gambar yang terpampang dalam sebuah pamflet.

    Ia kemudian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan jumlah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Jadi, kami bukan jual gambar, kami jual rumahnya. Kami bukan jual pamflet, tapi jual rumahnya. Doakan pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini akan memberikan sangat besar rumah subsidi,” ujar Ara.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

    Berikut syarat penerima KPR FLPP:

    1. Berkewarganegaraan Indonesia

    2. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya

    3. Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri

    4. Tidak memiliki rumah

    5. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

     

  • Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 19:02 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews

    RUMAH UNTUK BURUH – Pembagian 100 rumah subsidi bagi buruh dari pemerintah dalam acara May Day yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025). Target keseluruhan rumah subsidi bagi buruh sebanyak 20 ribu unit. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membagikan 100 rumah subsidi bagi buruh.

    Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) ini, Ara mengatakan bahwa buruh merupakan kategori profesi ketiga yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    “Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting, yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program pemerintah Presiden Prabowo,” katanya di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Ara menargetkan 20 ribu rumah subsidi bisa dibagikan ke buruh pada tahun ini. Pada hari ini yang dibagikan adalah sebanyak 100 unit.

    Dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena ini, Ara bersama Yassierli membagikan 13 kunci untuk buruh secara simbolis.

    Selain mereka, ada juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan petinggi Pertamina yang ikut membagikan kunci rumah secara simbolis.

    Lokasi rumah unit bagi para buruh ini beragam. 
     
    Antara lain di Karawang, Jawa Barat; Serang, Banten; Batang, Jawa Tengah; Pasuruan, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Palembang, Sumatera Selatan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

    Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    “Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

    Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

    “Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

  • Menteri Maruarar Curhat Siap Direshuffle, Belum Berhasil Tarik Investor Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Menteri Maruarar Curhat Siap Direshuffle, Belum Berhasil Tarik Investor Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku belum berhasil mendatangkan investasi untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025), pria yang akrab disapa Ara itu membeberkan target-target investasi yang ia pasang untuk bisa membiayai program ini.

    Contohnya seperti kepada jajaran eselon I Kementerian PKP, Ara meminta mereka bisa mendapatkan investasi sebesar Rp 5 triliun.

    Sejauh ini, belum ada investasi yang berhasil mereka kantongi.

    “Saya akui belum ada yang berhasil dan konkret. Kalau mau jujur, saya apa adanya gitu,” kata Ara dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia juga bercerita bagaimana ia sampai membuat agenda sendiri ketika kunjungan ke Qatar di luar kegiatan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan investasi.

    Selama dua hingga tiga hari di Qatar, Ara bertemu dengan berbagai perusahaan internasional seperti Ooredoo dan Standard Chartered. Ia juga menghadiri pertemuan antara CEO perusahaan.

    “Kami berusaha, tapi maaf, mungkin belum sesuai harapan,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

    Sebagai menteri, Ara mengaku tetap optimis bisa menjalankan program ini.

    Dia juga mengaku tidak pernah melakukan tawar-menawar bersama Prabowo terkait dengan target yang diberikan.

    Meskipun perekonomian sedang tidak baik-baik saja, baik secara nasional maupun global, Ara mengaku tidak pernah menawar ke Prabowo untuk meringankan targetnya.

    Maka dari itu, Ara menyatakan siap di-reshuffle atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri PKP jika gagal menjalankan target yang diberikan Prabowo.

    “Saya anak buah. Kalau saya tidak berhasil, ya risiko saya mungkin direshuffle. Saya harus siap. Tapi saya tidak mau direshuffle karena korupsi atau tidak bekerja keras. Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap. Kami ngomong apa adanya. Ini adalah suatu hal yang apa adanya,” ucap Ara.

     

  • Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap adanya pengembang yang tak bertanggung jawab dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas. 

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Ara mengaku dirinya menghadapi reaksi keras dari sejumlah pengembang rumah subsidi. 

    “Karena kami menemukan rumah subsidi yang dikelola dengan tidak berkualitas, contoh yang tidak ada hujan tapi banjir, yang retak-retak belum setahun, dan kami menemukan dalam setiap kunjungan kekecewaan dan kesedihan,” kata Ara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia mencontohkan di Kabupaten Semarang, ada pembeli rumah subsidi dan sudah membayar sertifikat, tetapi para pembeli tersebut tak kunjung menerima kunci rumah.

    Dirinya pun bersedia jika Komisi V mau mempertemukan dirinya dengan pengembang rumah subsidi.

    “Saya siapkan data-datanya lengkap. Kalau mau meninjau lapangan saya bisa antar, karena kalau bisa ya data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta karena kami menyampaikan datanya lengkap,” kata dia.

    Ara mengatakan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah lembaga, seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk proses lanjutan terkait temuan Kementerian PKP tersebut.

    “Saya terbuka saja, karena itu adalah bagian dari keuangan negara, kita harus lindungi  rakyat kita, kita tak bisa biarkan rakyat kita mendapat perlakuan seperti itu,” kata Ara.

    Politikus Gerindra itu memahami bahwa proyek rumah subsidi menguntungkan para pengembang.

    “Tapi jangan juga dapat untung dari rumah subsidi tapi tidak bertanggung jawab. Saya terbuka saja kalau diundang DPR, dipertemukan dengan pengembang juga saya siap. Kalau mau turun ke lapangan saya juga siap, karena kami sudah pegang data-data lengkap dan beberapa sudah masuk proses hukum,” tandasnya.

     

  • Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadap DPR RI melaporkan pengembangan hunian vertikal Meikarta yang hingga saat ini tak kunjung serah terima unit.

    Salah satu konsumen Meikarta, Rumondang menyebut dia membeli hingga 2 unit hunian di Meikarta pada 2017 sebagai untuk investasi. Namun, niat tersebut hingga saat ini belum kunjung terealisasi lantaran pembangunan apartemen yang masih terkendala. 

    “Jadi saya pas pensiun, suami saya pada 2017, ada penawaran Meikarta. Saya pikir, oh buat investasi nanti kita bisa sewakan, karena daerah industri. Saya beli dua unit,” kata Rumondang saat menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, setelah 8 tahun berlalu unit tersebut tidak kunjung selesai. Alhasil, modal yang telah dikucurkan sejak 2017 itu mandek tanpa return sama sekali.

    Meski demikian, Rumondang tidak merinci berapa uang yang dikucurkan pada 2017 tersebut. Hanya saja, rata-rata harga jual unit Meikarta di kisaran Rp300 jutaan.

    “Ya Bapak bayangkan lah, uang pensiun 8 tahun yang lalu, kita investasikan ke situ dengan berharap mendapatkan sesuatu, ternyata tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menyebut bahwa pihaknya bakal mengawal terus penyelesaian aspirasi yang disampaikan oleh para konsumen Meikarta. 

    Akan tetapi, karena pihak pengembang telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran ganti rugi pada 23 Juli 2025 maka BAM DPR RI bakal terlebih dahulu menunggu itikad baik tersebut.

    “Kalau kemudian 24 Juli 2025 belum ada, Bapak bisa kemari, atau 24 Juli 2025 jam 00.00 bapak bisa bersurat lagi,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, manajemen Lippo Group bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh ratusan konsumen Meikarta selambat-lambatnya pada 23 Juli 2025. 

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung 118 aduan dan tela melakukan kalkulasi penghitungan kerugian pada 102 mencapai Rp26,85 miliar.

    Adapun, Lippo Group sendiri menargetkan pembangunan dan serah terima unit Meikarta akan sepenuhnya rampung pada 2027.

  • Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

    “Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

    “Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

    Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

    Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

    “Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

    Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

    “Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

    Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

    Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.