Tag: Maruarar Sirait

  • Prabowo Puji Hunian Sementara di Sumbar, Sebulan Jadi

    Prabowo Puji Hunian Sementara di Sumbar, Sebulan Jadi

    Jakarta

    Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Sumatera dimulai. Salah satunya di wilayah Sumatera Barat, yang ditinjau Presiden Prabowo Subianto.

    Huntara tersebut berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo cukup senang melihat hunian sementara sudah mulai dibangun dan akan segera bisa dipakai oleh masyarakat yang terdampak bencana.

    Menurutnya, hunian sementara akan dibangun hanya dalam waktu sebulan, sehingga masyarakat tak perlu lagi tinggal di tenda.

    “Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara (berapa lama)? Sebulan. Supaya bapak ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo dalam video yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/12/2025).

    Dia bilang setelah hunian sementara selesai, pemerintah akan segera membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya sama sekali tak lagi bisa ditinggali.

    Menurutnya, rumah hunian tetap yang bakal ditempati masyarakat luasnya 70 meter persegi. Prabowo juga memuji kualitas hunian tetap yang akan dibangun pemerintah.

    “Segera sesudah itu kita bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap lumayan besar ya, 70 meter ya, 70 meter persegi,” sebut Prabowo.

    Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sudah ada sekitar 2.600 unit rumah yang akan dibangun pertama kali untuk korban bencana. Hunian itu dibangun dari biaya non-APBN.

    “Saya laporkan sama bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600,” papar pria yang akrab disapa Ara itu dalam sidang kabinet yang dihelat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

    Ada sekitar 30 titik lahan yang akan siap dibangun hunian korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    (hal/hns)

  • Menteri Ara Sebut Hunian Korban Banjir Sumatra Dibangun Bulan Ini

    Menteri Ara Sebut Hunian Korban Banjir Sumatra Dibangun Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mulai dikerjakan pada Desember 2025.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah tersebut.

    “Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Adapun, pada tahap awal, pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

    Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatera Utara pada pekan ini.

    Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

    Untuk mendukung kecepatan tersebut, Maruarar mengusulkan fleksibilitas regulasi agar birokrasi tidak menghambat bantuan bagi masyarakat. 

    Dia menuturkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko PMK serta aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk memastikan aspek akuntabilitas tetap terjaga.

    “Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Persoalan aturan lahan harus terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat,” pungkasnya.

  • Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai kebijakan yang tepat dan strategis untuk mengurangi jumlah pengungsi.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,” kata Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Iwan, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana. Dengan rumah yang segera diperbaiki, warga dapat kembali tinggal secara lebih layak dan tidak berlarut-larut berada di pengungsian.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kebijakan perbaikan rumah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Dalam usulannya, Tito menyampaikan bahwa percepatan perbaikan rumah rusak ringan berpotensi menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 30 hingga 40 persen.

    Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap rumah kategori rusak ringan.

    Presiden juga menginstruksikan pelibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam proses pendataan dan verifikasi.

    Keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menjadi kunci agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Basis data yang akurat sangat penting. Kalau sampai salah sasaran, bisa memicu kecemburuan sosial di antara korban bencana. Karena itu, standar kerusakan rumah harus ditetapkan secara jelas,” kata Iwan.

    Namun, Ia mengingatkan perbaikan rumah rusak ringan harus tetap berjalan seiring dengan penanganan rumah rusak berat dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

    “Setelah pengungsi berkurang, pemerintah bisa lebih fokus pada penanganan kerusakan berat dan pembangunan hunian tetap. Tentu harus berjalan semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Pakar Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Handy Lubis, menekankan pentingnya keseimbangan dalam penanganan pengungsi pascabencana.

    Ia menilai, selain perbaikan rumah rusak ringan, pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pembangunan huntara sebagai tahapan awal, sebelum dilanjutkan dengan penyediaan hunian tetap.

    Menurutnya, keberadaan huntara menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung. “Itu dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujar Rissalwan saat dihubungi, Kamis (18/12).

    Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dijadwalkan meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan pada Sabtu (20/12). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memulai tahap awal perbaikan rumah korban bencana serta pembangunan hunian sementara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebanyak 2.500 dari Buddha Tzu Chi, 103 Unit Saya Pribadi

    Sebanyak 2.500 dari Buddha Tzu Chi, 103 Unit Saya Pribadi

    GELORA.CO  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan adanya bantuan pembangunan ribuan unit rumah yang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

    Ara menyebut, total rumah yang dibangun melalui skema non-APBN tersebut mencapai 2.603 unit. Bantuan itu berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi serta kontribusi pribadi dirinya. 

    “Uangnya non-APBN, totalnya 2.603 unit rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 unit, dan dari saya pribadi 103 unit,” ujar Ara kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (18/12). 

    Lebih lanjut, Ara memastikan bahwa minat pembangunan rumah tanpa APBN ini tidak lepas dari tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto yang mendorong tumbuhnya gerakan solidaritas dan gotong royong lintas elemen masyarakat. 

    “Jadi kita berkat kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Presiden Prabowo ini penting saya sampaikan, dan sebagai negara yang pancasilais di sini gerakan solidaritas-solidaritas, gotong royong itu berjalan dengan cepat,” jelasnya. 

    Ia menambahkan, hingga saat ini sudah ada kesiapan untuk membangun 2.603 unit rumah bagi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. 

    “Bahkan ini sangat cepat, per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumut, Sumbar, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” kata Ara. 

    Menurutnya, meskipun saat ini masih berada pada tahap tanggap darurat, pemerintah bersama para mitra sudah bersiap melanjutkan pembangunan ke tahap hunian tetap. 

    “Dan kita sudah langsung, walaupun ini masih tahapan tanggap darurat, kita juga sudah segera siap. Doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan membangun hunian tetap, ingat ya huntap bukan huntara sebanyak 2.603 unit,” pungkasnya

  • Menteri PKP: Huntap penyintas Sumatera akan mulai dibangun bulan ini

    Menteri PKP: Huntap penyintas Sumatera akan mulai dibangun bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

    Dia menegaskan pada tahap awal telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang akan langsung dilaksanakan bulan ini, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.

    “Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pembangunan 2.603 unit hunian tetap tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP.

    Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara dengan target groundbreaking pada minggu ini, agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

    Maruarar juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

    “Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun.

    “Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sri menambahkan, jumlah debitur KPP terbanyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

    KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

    Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

    Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

    Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

    Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan KPP merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

    KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Perekonomian No 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No 13 Tahun 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    Jakarta

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan 2.603 unit hunian tetap siap dibangun untuk korban bencana Sumatera. Dia mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari dana non-APBN, yaitu dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dana pribadi Ara.

    Hal ini disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Uangnya non-APBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” sambungnya.

    Meski saat ini penanganan bencana Sumatera masih di tahap tanggap darurat, Ara menyebut pihaknya mulai bersiap untuk membangun hunian bagi rakyat terdampak. Dia juga menekankan bahwa hunian ini bersifat tetap, bukan sementara.

    Untuk menindaklanjuti pembangunan hunian itu, Ara mengusulkan kepada Menko Pratikno agar menggelar rapat bersama para penegak hukum. Rapat itu dimaksudkan untuk mengonsultasikan persoalan hukum terkait penggunaan lahan yang akan dipakai untuk hunian tetap masyarakat korban bencana.

    “Kita berkoordinasi sesuai arahan Presiden, jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat,” kata Ara.

    (knv/knv)

  • Menteri PKP siap mulai bangun huntap dari CSR bagi penyintas di Sumut

    Menteri PKP siap mulai bangun huntap dari CSR bagi penyintas di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap memulai pembangunan hunian tetap (huntap) dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi penyintas bencana Sumatera di tiga wilayah provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Dia menegaskan target percepatan dengan meminta agar dapat dilakukan groundbreaking pada minggu ini, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera merasakan kehadiran negara dan kembali memiliki hunian yang aman dan layak.

    “Saya ingin minggu ini dilakukan groundbreaking. Rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita ingin mereka segera bangkit dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Untuk tahap awal pelaksanaan, pembangunan akan dilakukan di Sumatera Utara, mengingat kesiapan lahan yang telah tersedia. Lokasi awal meliputi Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit rumah, Kota Sibolga 200 unit rumah, Kabupaten Tapanuli Tengah 100 unit rumah.

    Ara juga meminta kepada pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Barat untuk segera menyiapkan lahan pembangunan huntap, agar proses pembangunan dapat segera dimulai dan tidak terkendala administrasi.

    Dia menyampaikan rencana pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan tidak menggunakan APBN.

    Dari total tersebut, sebanyak 2.500 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung dari Maruarar Sirait.

    Sebanyak 2.603 unit huntap CSR tersebut akan dialokasikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan rincian rencana alokasi yakni Provinsi Aceh 1.000 unit rumah, Provinsi Sumatera Utara 1.003 unit rumah, dan Provinsi Sumatera Barat: 600 unit rumah.

    Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, Maruarar menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan komitmennya untuk membantu dari sisi hukum dan pengawasan, sehingga proses pembangunan huntap dapat berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.

    Dukungan juga diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama dalam penguatan aspek sosial kemasyarakatan.

    Ara menegaskan bahwa percepatan penanganan pasca bencana merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, yang menekankan bahwa negara harus hadir dan bertindak cepat dalam membantu rakyat yang terdampak bencana.

    “Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

    “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

    Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

    Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

    “Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

    Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

    “Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

    Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.

  • Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya. 

    Prabowo berjanji bahwa  pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.

    Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik. 

    Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

    Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

    Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.

    “Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

    Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

    “Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit,” kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

    “Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

    “Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

    Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

    Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

    “Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.