Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tetap optimistis membidik penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.000 unit. Meski tergolong cukup jauh dari target, dia menekankan kuota tersedia akan tersalurkan penuh pada tahun ini.

    “Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)

    Dari total tersebut, sebanyak 79 pemohon saat ini telah memasuki tahap approval pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank penyalur.

    “Jadi harus optimis karena ini bagian dari upaya mensukseskan (program, red) 3 juta rumah. Walaupun tantangannya pasti di lapangan kan bervariasi, masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing,” tambah Heru.

    Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.  

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.  

    Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.  

    Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

  • Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 205.000 unit per Oktober 2025.

    Perkembangan terkait program rumah subsidi itu disampaikan Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Kami sampaikan bahwa rumah subsidi dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205.000,” ujar Maruarar dalam konferensi pers.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota rumah subsidi melalui program FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2025. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencatat kuota rumah subsidi berjumlah 220.000 unit.

    Ara, sapaan Maruarar, mengatakan bahwa penyerapan rumah subsidi yang saat ini menyentuh angka 205.000 unit sudah cukup baik. Pemerintah, katanya, juga terus mendorong penyerapan rumah subsidi agar dapat menyentuh kuota maksimal yang disediakan pada 2025.

    Menurut Ara, rumah subsidi merupakan salah satu program yang pro rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, masyarakat dapat menerima beragam manfaat, salah satunya bunga flat 5%.

    Lebih lanjut, Ara menyebut program tersebut juga berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa setiap rumah subsidi rata-rata dikerjakan oleh lima orang. Jika kuota 350.000 rumah subsidi terserap, maka setidaknya ada 1.750.000 orang yang bekerja.

    “Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material, karena tidak mungkin tiba-tiba datang. Toko material juga berisi barang industri, ada semen, pasir, kaca, keramik, cat, dan segala macam. Itu menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

    Melalui program rumah subsidi, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi nasional.

  • Prabowo terima laporan serapan anggaran MBR telah capai 70 persen

    Prabowo terima laporan serapan anggaran MBR telah capai 70 persen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyerapan anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 28 Oktober 2025 yang telah mencapai 70 persen.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Ara, sapaan populer Maruarar, juga melaporkan penyerapan rumah bersubsidi yang diperuntukkan kepada MBR telah mencapai 205.000 dari total kuota sebanyak 350.000 unit.

    “Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang prorakyat,” kata Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Maruarar kemudian kembali menjelaskan pemerintah saat ini telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya dikenal dengan IMB, juga telah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” sambung Ara.

    Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pemerintah terus menjaga bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil. Kemudian, pemerintah juga terus memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

    “Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45.000 rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Minta Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

    Presiden Prabowo Minta Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kebijakan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap diberlakukan. Kebijakan ini menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, salah satu perintah presiden yaitu agar bunga rumah subsidi untuk MBR tetap berada di angka 5%.

    “Rumah subsidi, bunganya tidak naik, sebagai wujud kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat yaitu tetap 5%,” ungkap Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ara, sapaan akrab Maruarar, berbagai kebijakan lainnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah terus dilanjutkan, yang meliputi gratis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG).

    Penghapusan BPHTB sebesar 0% dikhususkan untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, BPHTB dikenakan sebesar 5%.

    Sementara penghapusan retribusi 0% untuk izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut PBG, sudah ditetapkan sebagaimana surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

    “PBG itu juga sudah gratis, itu berjalan, dimonitor, dan dibantu oleh bapak menteri dalam negeri. Jadi para bupati, wali kota itu sudah menjalankan,” jelas Ara.

    Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk membantu MBR memiliki hunian layak dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan kemudahan di sektor perumahan.

  • Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

    Menurut Maruarar, terdapat lima persoalan utama yang menghambat pembangunan perumahan rakyat di lapangan. “Kendala yang kami hadapi mulai dari keterbatasan dana, keterbatasan lahan, kualitas bangunan yang belum merata, ketidaktepatan sasaran bantuan, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meski pemerintah pusat telah membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

    “Bahkan kemarin saya tegur langsung Balikpapan, kenapa belum keluarkan izin?” tambahnya.

    Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian PKP untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah:

    Keterbatasan Dana dan Skema Pembiayaan Alternatif

    Salah satu hambatan terbesar dalam Program 3 Juta Rumah adalah keterbatasan anggaran. Dari total target pembangunan, hanya sekitar 9% yang dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari dari sumber pembiayaan di luar APBN.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan berbagai skema alternatif seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan, pembiayaan perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia, hingga mengundang investasi asing. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara.

    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat dengan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. 

    Kebijakan ini, menurut Maruarar, merupakan bentuk “karpet merah bagi rakyat kecil” sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keterbatasan Lahan Jadi Hambatan Serius

    Kepadatan penduduk dan kenaikan harga tanah menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan lahan perumahan.

    Di wilayah perkotaan, lahan semakin sulit ditemukan, sementara di daerah pinggiran, infrastruktur pendukung belum memadai.

    Kondisi ini menyulitkan Kementerian PKP dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Kementerian menilai, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk membuka lahan baru yang siap bangun, sekaligus menyeimbangkan penyebaran perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Ketimpangan Kualitas Bangunan

    Masalah lain yang muncul adalah ketidakmerataan kualitas bangunan antarwilayah. Di beberapa daerah, proyek perumahan sudah memenuhi standar kelayakan dan keamanan.

    Namun, di wilayah lain masih ditemukan bangunan dengan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau dikerjakan secara terburu-buru.

    Perbedaan kualitas ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hunian yang layak.

    Pemerintah kini tengah meninjau ulang standar pelaksanaan proyek perumahan agar kualitas setiap rumah dapat terjamin secara merata.

    Ketidaktepatan Sasaran Bantuan

    Permasalahan lain dalam Program 3 Juta Rumah adalah ketidaktepatan sasaran bantuan. 

    Kementerian PKP mencatat masih adanya data penerima yang tidak valid, termasuk rumah tangga yang sudah memiliki rumah atau bahkan penerima yang telah meninggal dunia.

    Kurangnya transparansi dan akurasi data menyebabkan distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. 

    Untuk itu, Kementerian PKP menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara nasional agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

    Regulasi yang Tumpang Tindih

    Selain faktor teknis dan administratif, tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program.

    Banyak aturan yang saling bersinggungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses perizinan menjadi panjang dan kompleks.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengusulkan perlunya omnibus law di sektor perumahan agar seluruh regulasi bisa disederhanakan dan tidak lagi memperlambat pembangunan. Langkah ini diyakini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi target pemerintah.

    Tujuan dan Sasaran Program 3 Juta Rumah

    Program ini memiliki beberapa tujuan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya meliputi:

    1. Penyediaan hunian yang layak

    Memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, serta kelas menengah bawah.

    2. Mengurangi backlog perumahan

    Menurunkan angka kekurangan rumah yang masih tinggi di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian pertama.

    3. Mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sektor perumahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan melibatkan industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta.

    4. Pemerataan ekonomi

    Mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antara daerah perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

    Dengan berbagai tantangan yang ada, Program 3 Juta Rumah tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Kementerian PKP terus berupaya mencari solusi inovatif, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan memperbaiki sistem data agar program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

  • 15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

    15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

     

    Surabaya (beritajatim.com) Pelayanan publik Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dinilai sebagai yang tercepat se-Indonesia, dengan waktu pengurusan hanya sekitar 15 menit.

    Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, saat meninjau MPP Siola bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (17/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, keduanya didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka meninjau sejumlah fasilitas dan layanan publik yang tersedia di gedung bersejarah yang kini menjadi pusat layanan terpadu masyarakat.

    Menteri PKP Maruarar menilai kecepatan pengurusan PBG di Surabaya menjadi contoh nyata pelayanan publik modern yang efisien dan bebas pungutan liar. Ia bahkan menyebut, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 15 menit.

    “Kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai,” ujar Menteri Maruarar.

    Karena itu, Menteri Maruarar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang telah menghadirkan layanan publik cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan.

    “Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” tambahnya.

    Saat ini, MPP Siola Surabaya menyediakan sekitar 1.993 layanan publik, mulai dari PBG, administrasi kependudukan (adminduk), hingga perizinan investasi. Berbagai fasilitas juga disiapkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

    Fasilitas tersebut meliputi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Klinik Investasi, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pojok Baca Digital, Ruang Pengaduan, Ruang Tunggu Difabel, Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga musala.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai kehadiran MPP Siola sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, warga tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen administrasi.

    “Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” kata Mendagri.

    Mendagri menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 di antaranya berada di Jawa Timur.

    “Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia), tapi masih ada tiga lagi,” terangnya.

    Menurut Mendagri, MPP seperti Siola mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, memperjelas proses pembayaran, serta menekan potensi korupsi. Ia berharap model pelayanan publik di Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain.

    “Adanya MPP maka akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayarannya jelas, mengurangi korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang dinilainya berhasil menciptakan layanan publik dengan standar nasional.

    “Kami berterima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola,” katanya.

    Untuk memperkuat sistem pelayanan publik di seluruh Indonesia, Mendagri menyarankan agar MPP dapat terintegrasi dengan layanan digital lintas kementerian dan pemerintah daerah.

    “Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan,” jelas Tito.

    Ia menambahkan, konektivitas digital dengan sistem nasional seperti SIMBG dari Kementerian PUPR dan OSS dari Kementerian Investasi perlu ditingkatkan agar pelayanan tidak berjalan parsial.

    “Nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” tambahnya.

    Di kesempatan yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan penilaian positif dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kecepatan pelayanan bukan semata prestasi, tetapi bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya terhadap warganya.

    “Pak Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Melihat langsung kecepatan petugas kita dalam memproses layanan adminduk. Salah satunya, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau kata Pak Maruarar, ini yang tercepat di Indonesia: cuma 15 menit sudah jadi,” ujar Wali Kota Eri.

    Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas MPP Siola yang telah bekerja keras memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

    “Kerja baik kita diapresiasi. Ke depan tetap harus bisa kita tingkatkan lagi. Karena yang utama adalah melayani warga Surabaya. Matur nuwon untuk seluruh petugas yang sudah bekerja keras di MPP Siola,” imbuhnya.

    Selain layanan Pemkot Surabaya, terdapat pula 43 instansi pemerintah pusat dan daerah yang beroperasi di MPP Siola. Termasuk di antaranya pelayanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Polrestabes Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    Sejak Mei 2022, Pemkot Surabaya terus melakukan pembenahan terhadap MPP Siola yang telah diresmikan sejak 2017. Berbagai perombakan dilakukan agar masyarakat semakin nyaman dalam mengakses layanan publik.

    Kini, wajah MPP Siola Surabaya tampil lebih modern dengan tata letak stan yang tertata rapi, ruang tunggu yang luas, area bermain anak, serta fasilitas ramah disabilitas. (ADV)

  • Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

    Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

    Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

    Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor. 

    “Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi. 

    “Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya. 

    Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

    Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

  • 6 Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama Medan

    6 Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama Medan

    Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi santai keputusan mundur dua pejabat Pemprov Sumatera Utara yang terjadi dalam seminggu belakangan ini.
    Mereka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumatera Utara, Hasmirizal, yang mundur pada 14 Oktober 2025, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumatera Utara, Rajali, yang mundur pada Senin (20/10/2025).
    Saat ditanya, awalnya Bobby meminta awak media menanyakan kepada kadis yang bersangkutan.
    “Mengundurkan diri? Tanya orangnya, kok tanya ke saya, orang itu yang mengundurkan diri,” ujar Bobby sambil tersenyum saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut.
    Namun, saat disinggung apakah pengunduran diri keduanya mengganggu sistem birokrasi di pemerintahannya, Bobby menjawab tidak.
    Dia lalu berbicara tentang pentingnya target yang harus dicapai setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
    “Yang pasti, yang kami ajak, kerja sama, pemerintahan ini bukan bawa perasaan. Pemerintah ini punya target, Pak Presiden memberikan target kepada kami, juga pemerintah daerah diberikan target. Target ke jajaran kami ini yang harus dicapai bersama-sama,” ujarnya.
    Lebih lanjut, mantan Wali Kota Medan ini membantah isu yang menyebut pengunduran diri Kadis Perkim Hasmirizal karena diusir olehnya dalam sebuah kegiatan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, beberapa waktu lalu.
    Dia mengatakan, Hasmirizal mundur karena ingin fokus dengan keluarganya.
    “Kalau itu (karena tersinggung diusir) saya rasa enggak ada ya,” ujar Bobby.
    Lalu, saat disinggung soal isu apakah dia pernah mengusir Hasmirizal, Bobby tidak menjawab iya ataupun tidak.
    Dia hanya menjelaskan bahwa setiap pekerjaan tentu memiliki target yang harus dicapai.
    Bila target tercapai, tentu ada pihak yang akan tersinggung, salah satunya masyarakat.
    “Makanya tadi saya sampaikan, kalau tersinggung-tersinggungan, saya ingatkan kita ini kerja. Kerja punya target. Kalau target tidak tercapai, yang tersinggung siapa? Kalau target tidak tercapai, yang boleh tersinggung siapa? Apakah saya? Apakah masyarakat? Apakah yang lain?” tuturnya.
    Lebih lanjut, kata Bobby, untuk pengunduran diri Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumatera Utara, Rajali, itu karena ia mengalami sakit.
    “Pak Kadis Ketapang sakit. Saya sudah melihat sendiri, beberapa kali kita rapat, baik rapat formal maupun beberapa kali diskusi, memang selalu diwakilkan karena memang (kondisi) kesehatannya,” ujar Bobby.
    Bobby tidak mendetailkan penyakit yang dialami Rajali.
    Sepengetahuannya, karena kondisi kesehatannya, dia sempat mengetahui Rajali terjatuh saat menjalankan shalat.
    Bobby lalu menegaskan bahwa Rajali memang mundur karena sakit, tidak ada faktor lain.
    “Setahu saya, (Rajali) pernah jatuh pada saat melaksanakan shalat Jumat. Soal yang lain (alasan mundur) tidak ada (selain sakit),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP Janjikan Penambahan Kuota Rumah Subsidi di Jember Jadi 10 Ribu Unit

    Menteri PKP Janjikan Penambahan Kuota Rumah Subsidi di Jember Jadi 10 Ribu Unit

    JEMBER – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjanjikan tambahan kuota rumah subsidi di wilayah Jember, Jawa Timur. Target kuota dinaikkan dari 8 ribu menjadi 10 ribu unit pada tahun 2026 sesuai dengan permintaan dari Bupati Jember, Muhammad Fawait.

    “Awalnya Bupati Jember minta tambahan kuota sebanyak 8 ribu unit rumah subsidi, namun karena saya melihat semangat yang luar biasa maka saya menambah kuota lagi 2 ribu, sehingga menjadi 10 ribu unit,” katanya saat menghadiri sosialisasi kredit perumahan rakyat di aula PB Sudirman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, mengutip ANTARA pada Minggu, 19 Oktober.

    Menurutnya penambahan kuota tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Jember dalam mempercepat realisasi program nasional sejuta rumah dan kualitas bangunan rumah subsidi juga bagus dengan nilai 8,5 dari skala 10.

    “Bupati Jember telah sigap melaksanakan kebijakan-kebijakan pro rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai instruksi dari Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Sisa waktu 2,5 bulan, lanjut dia, pemerintah menargetkan Jember bisa membangun sebanyak 1.500 rumah subsidi dan tahun depan kuota menjadi 10 ribu unit, sehingga semua perlu mendukung program tersebut.

    Ia berharap program Presiden sebanyak 3 juta rumah bisa didukung oleh Bupati Jember, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang belum punya rumah.

    “Program kredit perumahan yang memberikan subsidi bunga bagi developer, kontraktor dan toko bangunan yang masuk kriteria UMKM karena belum pernah ada program memberikan bunga kredit hingga 5 persen dan dan KUR perumahan juga jalan,” katanya.

    Ia menjelaskan pelayanan kepada masyarakat harus dipermudah dan dipercepat yang juga harus didukung pihak perbankan, sehingga tidak perlu lama-lama masyarakat untuk mendapatkan pengajuan KUR perumahan.

    Sementara Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut gembira tambahan kuota rumah subsidi yang diberikan Menteri PKP untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

    “Saya sangat senang dan menyambut baik apa yang disampaikan Pak Menteri karena adanya tambahan kuota, sehingga hal itu menjadi signal baik bagi pertumbuhan ekonomi di Jember, dan ke depan warga Jember harus punya rumah semua,” ujarnya.

    Menteri yang akrab disapa Ara tersebut datang menghadiri kegiatan Sosialisasi Kredit Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) aula PB Sudirman di Kantor Pemkab Jember pada Sabtu (18/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB dan acara berakhir sekitar pukul 22.30 WIB.