Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Daftar Isi

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Cibitung, CNBC Indonesia – Pekerja di industri media jadi salah satu yang mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah. Sekarang terdapat 124 karyawan industri media yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Pemerintah menyiapkan kuota 2.000 rumah untuk wartawan. Dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan.

    “Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) menjadi 3.000,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Program Rumah Untuk Karyawan Industri Media, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengatakan masih banyak wartawan yang belum mendapatkan rumah layak. Untuk itu negara hadir untuk bisa memberikan rumah bersubsidi.

    “Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu, 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” jelasnya.

    Meutya yang juga mantan wartawan menjelaskan pekerjaan itu memiliki kewajiban menjaga demokrasi. Namun di sisi lain kadang melupakan memenuhi kewajiban pribadinya, seperti memiliki hunian yang layak.

    Jadi kewajiban-kewajiban terhadap keluarga pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa Atas nama kepentingan umum. atas nama semangat menulis yang baik. Atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasiz

    Karena itu Ketika Pak Ara melepon saya Kurang lebih sebulan lalu Atau tempatnya kurang dari sebulan lalu, Saya sangat bergembira hati Dan langsung menyampaikan ke Pak WamenKita ditawari oleh Menteri Perumahan Untuk juga partisipasi Kita ini artinya karena kami juga ada wartawan Teman-teman wartawan Diminta berpartisipasi dalam rumah subsidi pemerintah.

    Pemerintah sendiri mengalokasikan ribuan rumah bersubsidi untuk para pekerja media. Program ini juga dirasa tepat karena negara hadir untuk keberpihakan pada mereka.

    “Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) didetilkan. Dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki Rumah yang layak,” jelasnya.

    Penerima rumah bersubsidi harus memenuhi persyaratan, salah satunya jumlah pemasukkan per bulan. Ini dibagi dalam beberapa zona berdasarkan daerah.

    Berikut rinciannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025:

    Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)
    Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Umum
    Tidak kawin Rp 8,5 juta
    Kawin Rp 10 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 10 juta

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Umum
    Tidak kawin Rp 9 juta
    Kawin Rp 11 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 11 juta

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Umum
    Tidak kawin Rp 10,5 juta
    Kawin Rp 12 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 12 juta

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Umum
    Tidak kawin Rp 12 juta
    Kawin Rp 14 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 14 juta

    (npb/wur)

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menambah kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit. Pada awal tahun ini jumlah yang dialokasikan sebanyak 220 ribu unit.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan jumlah alokasi rumah subsidi ini merupakan terpanjang sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

    “Pertama kali sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya rata-rata rumah subsidi paling banyak 260 ribu,” kata Ara, sapaan akrabnya, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

    Ia mengatakan ini merupakan hasil kolaborasi pihaknya bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Ara memastikan anggaran untuk penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit telah disiapkan.

    Dalam kesempatan sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut memberi progres terkini kinerja rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera.

    Sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025, jumlah rumah subsidi yang terdistribusi telah mencapai 117.021 unit.

    Detailnya, proses yang masih dalam pembangunan sebanyak 9.181 unit, ready stock (selesai dibangun belum akad) 10.494 unit, persetujuan kredit (sebelum akad) 10.477 unit, dan akad kredit (belum cair) 2.616 unit. Ini totalnya 32.768 unit.

    Sementara itu, untuk realisasi KPR FLPP sebanyak 84.173 unit dan akad Tapera sebanyak 80 unit. Jadi, total seluruhnya mencapai 117.021 unit.

    “Ini merupakan capaian yang luar biasa di bawah orkestrasi Pak Maruarar Sirait dan Pak Presiden Prabowo untuk terus mengakselerasi pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR subsidi FLPP. Ini merupakan bagian dari skema Program 3 Juta Rumah,” kata Heru.

     

  • Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Bekasi –

    Pemerintah menambah jumlah rumah subsidi untuk pekerja industri media dari semula 1.000 unit kini menjadi 3.000 unit.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Gran Harmoni, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Meutya mengatakan kepastian penambahan rumah ini usai ia berbicara dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Menteri Perumahan tadi bisik-bisik, ibu menteri saja yang mengumumkan bahwa jatah yang tadi 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan, hari ini ini dinaikkan menjadi 3.000 rumah,” ujar Meutya, Selasa (6/5/2025).

    Meutya memaparkan jumlah wartawan yang tersebar di seluruh di Indonesia sebanyak 100 ribu orang. Untuk itu, ia mengharapkan kalau program rumah subsidi ini bisa bertambah lagi.

    “Jurnalis itu di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya. Jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu atau 70%, Pak Ara, belum memiliki rumah yang layak. Jadi, ini tepat sekali kita atau negara hadir atas arahan Presiden,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP bekerja sama dengan Komdigi, BPS, BP Tapera, dan BTN untuk menyalurkan rumah subsidi untuk wartawan.

    Pemerintah menerapkan akselerasi kepemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja media. Adapun, program tersebut telah dirilis pada awal April 2025.

    (fay/fay)

  • Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan dirinya tetap optimistis untuk mencapai target membangun 3 juta rumah, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden targetkan saya 3 juta, semua pikiran, energi, akses saya, saya berikan itu untuk kejar target itu. Saya bagi target itu kepada Wamen berapa, kepada Dirjen berapa, kita buat target Pak. Dan target saya, ya semuanya Pak, mendukung itu semua,” tegas dia di dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025) dikutip Minggu (4/5/2025).

    Dia pun bilang kalau program ini tak bisa dicapai, dirinya siap mundur dan digantikan. Menurutnya ini adalah risiko yang harus dia pertanggung jawabkan sebagai seorang menteri.

    “Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi. Gak apa-apa, itu risiko sebagai anak buah Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang aja Pak, saya siap,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, Ara menjelaskan sampai saat ini masih ada kepala daerah yang enggan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

    “Memang tantangan kita Pak Ketua (Komisi V DPR RI, Lasarus), kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi memang saya masih banyak muter-muter, karena bupati itu, yang jalanin Bupati/Walikota,” ucapnya.

    Ara menuturkan, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, baru 482 yang mengeluarkan aturan pembebasan BPHTB. Sedangkan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baru 469 daerah yang menerapkannya.

    “Dari 509 kabupaten/kota itu, untuk BPHTB yang baru ngeluarin 482, berarti sudah 94%. Kalau PBG 469 dari 509, berarti 92%. Emang masih ada 5-6% lagi yang belum keluar,” ungkapnya.

    Meski demikian, Ara menegaskan tidak menyerah.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)

    “Tapi kan saya ga boleh menyerah. Kita buat payung yang dulu dengan SKB 3 Menteri, kita sosialisasi terus Pak. Mendagri itu rapat setiap hari Senin pagi membantu saya untuk mensosialisasikan ini,” kata Ara.

    “Masa sih Kepala daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU (Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo). Tapi faktanya ada kepala daerah yang masih berharap dari situ Pak. Itu faktanya.”

    Ara menegaskan, pihaknya terus bergerak agar seluruh daerah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Ini perintah Presiden Prabowo, kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya saya pikir, kan BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.

    Ara juga berbagi pengalamannya saat meninjau pelayanan perizinan di berbagai daerah. Ia menyebut ada daerah yang sudah sangat cepat memproses izin bangunan.

    “Saya datang ke Badung, itu di Bali 17 menit. Ke Gianyar, paling cepat 14 menit. Subang itu 16 menit. Tapi ada yang lama. Saya juga maunya cepat Pak,” ujar Ara.

    (wur)

  • Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

    Ara menjelaskan bahwa Prabowo bakal menambah kuota FLPP tahun 2025. Penambahan kuota rumah subsidi itu disebut-sebut menjadi yang paling besar sepanjang sejarah.

    “220.000 unit ini akan bertambah. Untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak, sepanjang sejarah Indonesia Merdeka,” jelasnya saat dalam agenda penyerahan kunci Rumah FLPP untuk buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Kendati demikian, Maruarar masih enggan merinci berapa pastinya tambahan kuota yang akan diguyurkan oleh Prabowo. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti informasi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

    “Kalau saya umumkan nanti detailnya, kan saya ini cuma Wakil Presiden, anak buah Presiden. Jadi biar Presiden nanti [yang umumkan],” tambahnya.

    Namun demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2025 akan bertambah hingga 350.000 unit.

    Sri Mulyani menjelaskan, usulan itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.  

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK yang disiarkan di Kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, dikutip Senin (28/4/2025).

    Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih akan melakukan kalkulasi mengenai penambahan kuota itu.

  • Aguan Renovasi 500 Rumah di Bandung, Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Aguan Renovasi 500 Rumah di Bandung, Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Bos Properti Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau Aguan diketahui kembali mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa Aguan akan merenovasi sebanyak 500 rumah di Bandung lewat Yayasan Buddha Tzu Chi miliknya.

    “Tadi kita sudah sepakat, akan melaksanakan secara terbuka, open management untuk mulai merenovasi di Kota Bandung, ada 500 ya rumah yang direnovasi dan yang merenov yayasan Buddha Tzu Chi,” jelas Maruarar dalam unggahan di akun Instagramnya, dikutip Minggu (4/5/2023).

    Lebih lanjut, Ara merinci bahwa anggaran yang dikucurkan oleh Buddha Tzu Chi itu sebesar Rp30 juta hingga Rp40 juta per unit.

    Dengan demikian, dapat diketahui bahwa total anggaran yang diguyurkan Aguan untuk mendukung pembangunan 3 Juta Rumah Presiden Prabowo kali ini mencapai Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.

    “Biayanya [untuk merenovasi] Rp20 juta – Rp40 juta per rumah. Mulai [dieksekusi] hari Rabu,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui, Aguan menjadi salah satu sosok konglomerat yang rajin turun gunung menggarap dukungan program 3 Juta Rumah.

    Sebelumnya, Aguan juga telah melakukan renovasi sebanyak 500 unit rumah di wilayah Jakarta. Tak berhenti sampai di situ, Aguan memang berencana bakal merenovasi sebanyak 2.000 unit rumah secara keseluruhan. 

    Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi untuk merenovasi 2.000 unit rumah nantinya akan mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar. 

    Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. 

  • Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

    Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

    Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

    “Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

    Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

    Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

    Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

  • Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai
    tantangan ketenagakerjaan
    . 
    Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan
    May Day 2025
    yang digelar di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
    Dengan mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta
    tagline
    “May Day is Kolaborasi Day”, Yassierli menyampaikan bahwa bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga tentang arti kolaborasi dari dua peristiwa besar yang berlangsung serentak hari ini.
    “Pagi tadi (di Monas), kita menyaksikan momen bersejarah ketika sebagian serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menyelenggarakan peringatan May Day secara bersama. Mereka mampu bersatu menggelar acara besar, bahkan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa,” ujar Yassierli melalui siaran pers, Jumat (2/5/2025).
    Kolaborasi kedua, lanjut dia, terlihat dari sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). 
    Dalam kesempatan itu, keduanya secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 13 pekerja/buruh.
    Yassierli menambahkan, dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga. 
    Oleh karena itu, Kemenaker terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
    “Sebagai kementerian yang berada di posisi hilir, kebijakan teknis dari kementerian lain sering berdampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, kondisi global juga memberikan pengaruh besar terhadap pasar kerja kita,” jelas Yassierli.
    Ia menyoroti beberapa tantangan utama ketenagakerjaan saat ini. Di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, penyempurnaan regulasi dan norma ketenagakerjaan,.
    Tantangan lainnya adalah kesiapan menghadapi perubahan struktur tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti pengemudi dan kurir daring.
    “Tantangan akan semakin besar. Pekerja informal akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan pun dituntut untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau,” ucap Yassierli.
    Pada kesempatan tersebut, Yassierli mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang telah menjadi salah satu episentrum peringatan May Day 2025. 
    Pertamina dinilai berhasil menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pekerja.
    Menurut Yassierli, kolaborasi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah membangun hubungan harmonis antara pekerja dan manajemen. 
    Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
    “Berbagai tantangan besar di bidang ketenagakerjaan tidak akan bisa diselesaikan jika hubungan industrial tidak berjalan dengan baik,” tegas Yassierli. 
    “Melalui hubungan yang harmonis, kita bisa bersama-sama meningkatkan
    kesejahteraan buruh
    , memperhatikan pertumbuhan perusahaan, dan pada akhirnya memberi dampak positif bagi perekonomian serta memperkuat daya saing bangsa,” sambungnya.
    Dalam peringatan May Day 2025, juga hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
    Hadir pula Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pimpinan konfederasi, federasi, dan SP tingkat perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.