Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • 1 Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa Nasional

    1 Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa Nasional

    Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sempat terkejut ketika melihat pemilik Artha Graha Group,
    Tomy Winata
    (TW), di acara
    groundbreaking
    Ekosistem Industri
    Baterai Listrik
    Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).
    Saat sedang berpidato, Prabowo tiba-tiba berhenti berbicara karena melihat Tomy Winata.
    Prabowo pun menyapanya. Prabowo menyebut wajah Tomy Winata sangat familiar, sehingga TW harus disapa.
    “Peresmian
    Groundbreaking
    Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM, IBC, dan CBL. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat bahagia dan sangat bangga acara ini,” ujar Prabowo.
    “Memang biasanya saya tidak mau ada… TW ada di sini… Muka familiar, jadi, harus saya sapa juga,” sambungnya seraya menunjuk Tomy Winata.
    Tomy Winata pun berdiri ketika disapa Prabowo.
    Tomy Winata tampak menelungkupkan tangannya sebelum duduk kembali.
    Setelah itu, Prabowo kembali mengecek siapa saja yang belum dia absen.
    Adapun nama Tomy Winata tidak disebutkan Prabowo di awal pidato.
    Prabowo hanya menyebut nama menteri, pihak swasta, dan kepala daerah yang hadir, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, hingga jajaran Danantara.
    “Siapa lagi? Absen yang tidak hadir, siapa lagi? Hehe. Seskab nanti dicatat ya, siapa yang tidak hadir. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir
    groundbreaking
    , tetapi kali ini saya hadir,” jelas Prabowo.
    Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC CBL ini merupakan pengembangan industri dari hulu ke hilir.
    Ini terdiri dari 6 proyek secara terintegrasi yang dikembangkan bersama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, Lygend (CBL).
    Sebanyak lima proyek dikembangkan di Kawasan FHT Halmahera Timur dan 1 proyek dikembangkan di Karawang.
    Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar 5,9 miliar dollar AS dan mencakup area seluas 3.023 hektar.
     
    Proyek ini disebut mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung, pertumbuhan ekonomi lokal, dan 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi.
    Prabowo mengatakan, proyek ini menjadi salah satu jawaban dan langkah Indonesia menuju swasembada energi. Dia optimistis Indonesia bisa swasembada energi paling lama 6 tahun lagi.
    “Bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi tidak lama paling lama 6 tahun kita bisa swasembada energi dan salah satu nanti jalan swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya dan kuncinya yaitu baterai dan hari ini jadi jawabannya,” ujarnya saat memberi kata sambutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PKP Gandeng Bank Mandiri dan BP Tapera untuk Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi

    Kementerian PKP Gandeng Bank Mandiri dan BP Tapera untuk Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (26/6).

    Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah subsidi menjadi salah satu faktor penting kesuksesan program perumahan nasional.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah konkret Bank Mandiri yang terus aktif bersinergi dengan pemerintah. Ini bukan hanya tentang pembiayaan, tapi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan masyarakat bisa memiliki hunian yang layak kepada masyarakat,” ungkap Maruarar di sela-sela acara.

    Adapun, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Turut hadir jajaran manajemen Bank Mandiri serta pimpinan anak perusahaan Mandiri Group, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya memperluas akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Langkah strategis ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Bank Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Mei 2025, bank berlogo pita emas ini telah berhasil menyalurkan 4.596 unit KPR FLPP, tumbuh signifikan sebesar 78,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian ini juga setara dengan 100% kuota awal yang diberikan BP Tapera kepada Bank Mandiri, dan telah tercapai hanya dalam lima bulan pertama tahun ini.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menyampaikan, realisasi tersebut merupakan cerminan dari keseriusan perusahaan dalam mengambil peran strategis di sektor perumahan nasional.

    “Kami tidak hanya ingin menjadi penyalur, tapi juga akselerator sejalan dengan komitmen untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat. Dengan sinergi kuat bersama pemerintah dan BP Tapera, kami optimistis mampu menyalurkan hingga 25.000 unit KPR FLPP hingga akhir tahun ini,” kata Darmawan.

    Target tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 484% dibandingkan realisasi penyaluran KPR FLPP Bank Mandiri pada tahun 2024 yang mencapai 4.284 unit. Menurut Darmawan, peningkatan ini didorong oleh sistem kerja terintegrasi, kesiapan operasional, dan pendekatan distribusi yang adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

    Sebagai wujud komitmen dari dalam, Bank Mandiri juga mengawali strategi penyaluran KPR FLPP tahun ini dengan menyasar segmen pegawai internal. Baik pegawai Bank Mandiri maupun karyawan dari seluruh anak perusahaan yang tergabung dalam Mandiri Group menjadi sasaran awal program ini. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama kinerja dan pertumbuhan institusi.

    Dengan jaringan anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia serta dukungan jaringan kantor cabang dan platform digital Bank Mandiri, pelaksanaan program ini diyakini dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Mandiri Group memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi distribusi pembiayaan yang masif, tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada penerima manfaat.

    Sinergi antara Bank Mandiri, BP Tapera, dan Kementerian PKP juga menjadi refleksi atas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memperkuat sistem pembiayaan nasional. “Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri tak hanya memperluas jangkauan layanan pembiayaan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan.

    Sebagai informasi, hingga Mei 2025 Bank Mandiri mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 66,97 triliun, tumbuh 14,21% secara tahunan (year on year/YoY). Capaian ini menjadi indikator positif atas konsistensi Bank Mandiri dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi ekspansi yang berkelanjutan dalam mendorong kepemilikan rumah di berbagai segmen masyarakat.***

     

  • Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku enggan melakukan pembiayaan alias utang dari luar negeri dalam pengadaan 3 juta rumah. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko, Kamis (26/6/2025). 

    Maruarar menekankan bahwa keputusannya itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembiayaan berasal dari domestik secara penuh. 

    “Arahannya jelas Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki sendiri. Kita berterima kasih atas penawarannya. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo,” tegasnya. 

    Ara, sapaannya, turut menyampaikan bahwa pembiayaan dalam negeri sudah cukup melalui bantuan dari Menko Perekonomian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Bank Indonesia (BI). 

    Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengubah skema penyaluran KUR untuk program 3 juta rumah. 

    Nantinya KUR untuk konstruksi ini jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual. Pemerintah pun telah berpengalaman memberikan KUR untuk kelompok sebelumnya. 

    Skema itulah yang Airlangga sampaikan tengah diperbaiki, termasuk besaran bunga yang akan dibebankan. Pasalnya, Airlangga mengaku turut membahas adanya tambahan subsidi bunga KUR sepanjang tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga,” ujarnya. 

    Dari sisi BPI Danantara, Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun dari likuiditas Himbara untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

    Meski demikian, di tengah keteguhan tanpa utang asing, Bank Indonesia (BI) justru baru saja memperkenankan perbankan untuk menarik utang luar negeri lebih banyak untuk memperkuat likuiditas. 

  • Airlangga dan Maruarar Siapkan Regulasi 3 Juta Rumah dari KUR, Ini Bocorannya

    Airlangga dan Maruarar Siapkan Regulasi 3 Juta Rumah dari KUR, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku tengah membahas regulasi pembiayaan program 3 juta rumah melalui Kredit Usaha Rakyat alias KUR. 

    Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menyiapkan skema 3 juta rumah melalui fasilitas KUR. Bukan hanya per individu yang dapat menikmatinya, tetapi juga para developer yang tergolong UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

    “Nah itu skemanya sedang disiapkan, dan nanti kita akan rapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena tentunya perlu ada perubahan waktu, daripada untuk kredit dan kemudian jumlahnya,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama Maruarar di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/6/2025). 

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa nantinya KUR untuk konstruksi ini jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual. Pemerintah pun telah berpengalaman memberikan KUR untuk kelompok sebelumnya. 

    Skema itulah yang Airlangga sampaikan tengah diperbaiki, termasuk besaran bunga yang akan dibebankan. 

    Pasalnya, Airlangga mengaku turut membahas adanya tambahan subsidi bunga KUR sepanjang tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga,” lanjutnya. 

    Terkait potensi pembiayaan dari utang luar negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil pilihan tersebut. 

    “Arahannya jelas Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki sendiri. Kita berterima kasih atas penawarannya. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah.  

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut. 

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

  • Pemerintah Siapkan Aturan KUR Perumahan, UMKM Bisa Bangun Rumah

    Pemerintah Siapkan Aturan KUR Perumahan, UMKM Bisa Bangun Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah merampungkan regulasi untuk mengimplementasikan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan. Melalui regulasi itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pembangunan perumahan bakal bisa mendapat KUR dari pemerintah.

    Hal ini terungkap saat Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    “Jadi KUR ini nanti akan diberikan bukan hanya dengan orang per orang, tetapi juga untuk UMKM yang akan membangun perumahan untuk masyarakat,” kata Airlangga seusai pertemuan.

    Airlangga mengaku belum bisa mendetailkan lebih jauh skema pemberian KUR perumahan itu. “Nanti kita akan rapatkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena tentunya perlu ada perubahan waktu daripada untuk kredit dan kemudian jumlahnya,” tegasnya.

    Apalagi, ia melanjutkan, regulasi ini harus dibicarakan lintas kementerian atau lembaga (K/L), termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan besaran subsidi KUR-nya.

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan platform subsidi bunga,” paparnya.

    Yang jelas, pemberian KUR perumahan ini juga akan melibatkan dana dari Danantara sebagai penyedia likuiditas melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dibawahinya. Besaran dananya mencapai Rp 130 triliun ditambah alokasi dari subsidi selisih bunga yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 sekitar Rp 38 triliun.

    Rencananya, plafon KUR yang diberikan kepada pengembang perumahan level mikro itu maksimum Rp 2 miliar dalam bentuk kredit konstruksi dengan subsidi bunga 6%.

    Selain itu, juga bisa diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan rumahnya sebagai lokasi usaha. Plafon yang diberikan untuk segmen ini sebesar Rp 100 juta per unit dengan subsidi bunga sebesar 6%.

    Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengatakan, dengan skema ini maka pemerintah tak lagi perlu mencari pendanaan untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dari luar negeri, termasuk dalam bentuk utang atau pinjaman.

    “Tapi bukan berarti kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, negara, arahan Presiden Prabowo, tahun ini di bidang perumahan kita berdiri di kaki kita sendiri, dengan bantuan Pak Menko di sektor perumahan,” ungkap Ara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    JAKARTA – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang keduanya untuk berpasangan di Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

    Sebelumnya, Prabowo terlihat semakin mesra dengan AHY. Prabowo kerap memberikan tugas penting kenegaraan kepada putra sulung Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

    Salah satunya terlihat ketika memberikan sambutan dalam International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, beberapa waktu lalu, Prabowo memuji kinerja dan kecakapan AHY. Prabowo mengaku meski sangat jarang memberikan arahan, AHY bisa menerjemahkan maksud dan keinginannya.

    Menurut Zaki, kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Prabowo dan AHY merupakan hal yang wajar. Sebab, keduanya sama-sama berlatar belakang militer dan termasuk kategori tentara intelektual. Selain itu, ada lingkungan politik yang mendukung, di mana Prabowo memiliki hubungan baik dengan SBY.

    “Pujian Prabowo ke AHY masih wajar. Bila dibandingkan dengan ketum parpol lain yang menjadi menteri, AHY termasuk menteri yang kinerjanya minim kritikan. Misalnya, terkait mock-up rencana program 3 juta rumah, kritikan lebih ke Menteri PKP Maruarar Sirait, tapi tidak menyasar AHY sebagai menteri koordinatornya. Kapabilitas AHY sendiri yang memang menjadi salah satu modal utamanya,” terangnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Meski masih pujian Prabowo kepada AHY masih dianggap wajar, kedekatan dan chemistry keduanya berpotensi berkembang menjadi kerja sama politik yang lebih serius di Pilpres 2029. Pasalnya, dengan posisi yang semakin sentral di panggung politik akan mendongkrak elektoral AHY dan berpeluang mendampingi Prabowo.

    Zaki mengungkapkan, skenario (duet Prabowo dan AHY) itu sangat mungkin terealisasi bila elektabilitas AHY tinggi dan kekuatan politik Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan Wapres Gibran Rakabuming Raka terus melemah.

    “Dalam konteks politik 2029, nama AHY mungkin masih akan menjadi salah satu opsi. Dengan posisinya sebagai Ketum Demokrat, tentunya akan lebih memudahkan AHY berkiprah pada kontestasi mendatang. Mungkin saja AHY disiapkan untuk paska Prabowo sekaligus untuk membendung langah-langkah politik Gibran yang kinerja dan kontribusinya belakangan semakin banyak dipertanyakan oleh para loyalis Prabowo,” ujarnya.

  • Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mendorong pengembangan perumahan pekerja yang berbasis inovasi dan kolaborasi di sekitar area industri.

    Fahri menyoroti masalah umum di mana banyak pekerja harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, yang menurutnya “tidak ideal.” Oleh karena itu, inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang lebih baik.

    Fahri menekankan pentingnya skema perumahan baru yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan, tetapi juga pada kekuatan material dan kelayakan huni.

    Tak hanya itu, dia juga bahwa salah satu inovasi yang diusulkannya adalah penggunaan bata interlock. Material ini dipilih, lantaran dinilai lebih kuat dan efisien dibandingkan bata merah konvensional.

    “Perumahan pekerja sering dianggap seadanya. Padahal, kita bisa menghadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya yang tetap terjangkau,” kata Fahri, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu, 22 Juni 2025.

    “Produk interlock ini adalah salah satu solusi lokal yang berpotensi menjadi andalan nasional,” lanjutnya.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah mendorong sinergi antara berbagai pihak. Ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. 

    Tak hanya itu, lahan milik masyarakat yang berlokasi dekat dengan kawasan industri akan dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan.

    Fahri juga menekankan bahwa solusi perumahan pekerja harus disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk pendapatan minimum dan biaya hidup di masing-masing wilayah.

    Ia lalu menyoroti pentingnya skema pembiayaan khusus daerah yang tidak harus bergantung pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Target dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada para pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Ara menyatakan target kementeriannya adalah membangun 20.000 rumah subsidi untuk pekerja.

    Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas, terjangkau dalam harga dan cicilan KPR FLPP, diharapkan para pekerja akan lebih termotivasi dan kesejahteraan mereka meningkat.

    Ara menuturkan bahwa program penyediaan rumah bagi pekerja ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang didukung penuh oleh Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Ara juga yakin bahwa Program 3 Juta Rumah dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Ara menekankan pentingnya berbagai terobosan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong untuk membangun dan merenovasi rumah rakyat.***

  • Akankah Jadi Jawaban Kesulitan Kelas Menengah?

    Akankah Jadi Jawaban Kesulitan Kelas Menengah?

    JAKARTA – Kelas menengah disebut kesulitan membeli rumah karena harganya yang semakin tak terjangkau. Rumah subsidi seluas 18 meter persegi yang sedang digodok pemerintah sejauh ini tidak menarik minat masyarakat.

    Rumah subsidi berukuran 18 meter persegi menjadi perbincangan khalayak setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengeluarkan wacana tersebut.

    Kata pria yang karib disapa Ara ini, wacana tersebut disampaikan sebagai solusi perumahan di perkotaan. Menurutnya, generasi muda menginginkan rumah yang dekat dengan tempat kerja atau di tengah kota.

    Wacana pengurangan luas rumah subsidi tertuang dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomoe/KPTS/M/2025. Di draf tersebut dijelaskan bahwa luas tanah dikurangi menjadi 25 meter persegi, sedangkan luas bangunan minimal 18 meter persegi.

    Padahal dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, ditentukan bahwa luas rumah tapak subsidi adalah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Sementara luas bangunan ditetapkan minimal 21 meter persegi sampai 36 meter persegi.

    Mirip Rumah Barbie

    Rancangan aturan baru terkait luas rumah subsidi memang masih dalam proses pembahasan dan uji publik. Namun, masyarakat kadung menolak gagasan tersebut.

    Apalagi, di tengah proses Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggodok aturan baru tersebut, Lippo Group mengeluarkan contoh rumah subsidi 14 meter persegi.

    Representasi visual atau mock-up konsepnya bahkan sudah dipamerkan di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta. James Riady selaku CEO Lippo Group bilang, rumah tipe satu kamar tidur itu dibanderol mulai Rp100 juta, bisa disetujui masuk skema subsidi. Konsumen disebut bisa mencicil Rp600 ribu per bulan dengan bunga flat.

    Pameran rumah subsidi ini memang berhasil menarik perhatian banyak orang. Tapi berdasarkan reaksi di media sosial, banyak yang mengeluhkannya. Dengan luas bangunan hanya 14 meter persegi, interior rumah dibuat minimalis.

    Terdapat dua ruangan utama yang terpisah dinding, yaitu kamar tidur dan ruangan serbaguna. Di pameran tersebut, ruangan serbaguna ini berisi sofa dan meja, kompor listrik, mesin cuci, kulkas, hingga tempat cuci piring. Saking kecilnya rumah tersebut, warganet menyebut rumah subsidi seperti rumah Barbie.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Senin (16/6/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Rumah contoh dengan lebar 2,6 meter ini mendapat reaksi negatif dari warganet. Terlebih lokasi rumah mungil itu kecil kemungkinan berada di dalam Kota Jakarta. Padahal, generasi Z dan generasi milenial mengharapkan rumah harga terjangkau ini dibangun di Jakarta. Salah satu alasannya adalah supaya tak kehabisan energi karena harus jauh-jauh menempuh perjalanan dari rumah ke kantor, yang biasanya di Kota Jakarta.

    Sejauh ini memang belum ada informasi pasti di mana rumah mungil ini akan dibangun. Tapi Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati berujar, kecil kemungkinan hunian tersebut berlokasi di Jakarta.

    “Mungkin yang dekat dengan pinggiran Jakarta, supaya harganya masih masuk,” ucap Sri.

    Selama ini, rumah subsidi memang banyak dibangun di luar Jakarta, seperti Tangerang dan Bekasi, karena harga tanahnya masih terbilang terjangkau.

    “Dengan harga yang kemarin kita sampaikan itu, ada di koridor timur, Cikampek, Purwakarta. Kalau di Bogor mungkin di daerah kabupatennya. Di area-area Tangerang,” kata Head of Project Management PT Lippo Karawaci Fritz Atmodjo, mengutip Antara.

    Tak Dinikmati Kelas Menengah

     Cikal bakal program rumah subsidi dimulai pada 1974, saat pemerintahan Presiden Soeharto memasukkan penyediaan rumah sederhana dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) II.

    Program rumah subsidi terus berjalan hingga era Presiden Joko Widodo pada 2015 dengan tajuk Program Sejuta Rumah. Artinya, pemerintah memiliki target pembangunan satu juta hunian subsidi setiap tahun.

    Sampai Oktober 2024, program ini diklaim telah berhasil membangun 9.872.741 unit rumah. Presiden Prabowo Subianto pun melanjutkan program ini setelah. Targetnya adalah membangun tiga juta rumah.

    Meski berganti pemerintahan, sejak dulu fokus utama program ini adalah menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

    Namun batas penghasilan MBR yang berhak membeli rumah subsidi ini kemudian juga menjadi polemik. Menurut Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, batas maksimal penghasilan MBR berbeda tergantung zona wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah warga berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (30/8/2024). (ANTARA/Fauzan/nym)

    Daerah Jabodetabek misalnya, batas maksimal penghasilan untuk warga yang tidak kawin sebesar Rp12 juta per bulan, dan kawin dengan satu orang peserta Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sebesar Rp14 juta per bulan.

    Namun menurut ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira batas maksimal penghasilan ini hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang kelas menengah justru tidak masuk syarat membeli rumah subsidi. Hal ini, kata Bhma, menunjukkan pemerintah memang melupakan kelas atas.

    “Dianggap selama mereka bekerja, tidak menganggur, buat apa dibantu pemerintah?” kata Bhima.

    “Jadi memang kebijakannya ‘bolong di tengah’. Meski ada pertumbuhan ekonomi, kelas menengah tidak menikmati itu,” kata dia menambahkan.

  • Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Deddy Indrasetiawan mengaku telah menyampaikan usulan perpanjangan periode PPN DTP 100% tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Mudah-mudahan sih nanti di awal Juli kita pengembang dapat berita bagus lagi, diperpanjang sampai akhir Desember 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jumat (20/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. 

    Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang. Mengingat, rumah komersil yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    “Jadi kalau PPN DTP itu sebenarnya jangan setiap setengah tahun, setahun sekali saja. Karena ini kan perencanaan pengembang juga harus punya. Dia takut sudah bangun, bangunannya jadi tapi PPN DTP-nya hilang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengusulkan perpanjangan pemberian PPN DTP sektor perumahan. 

    Ara menjelaskan bahwa dirinya memberikan usulan agar pengenaan bebas pajak atau PPN DTP 100% bakal dilanjutkan hingga akhir tahun 2025.

    “Kita berusaha dong [sampai akhir Desember 100%], kenapa? Karena dari pengembang ada masukan. Saya juga menampung masukan dari pengembang,” kata Ara saat ditemui di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa (17/66/2025). 

    Ara menyebut, usulan perpanjangan PPN DTP 100% itu dilakukan guna mempercepat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, dia berharap Menteri Keuangan dapat segera mengabulkan permohonan perpanjangan PPN DTP 100% tersebut.

    Adapun, pemerintah resmi kembali menetapkan pemberian PPN DTP untuk pembelian properti pada 2025. Insentif tersebut diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar.

    Pemberian PPN DTP sebesar 100% diberikan pada periode Januari – Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

  • Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) optimistis tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini.

    Ketua Umum Apersi, Djunaidi Abdillah menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengebut pengadaan suplai untuk memanfaatkan panambahan kuota tersebut.

    “Bapak Menteri kan sudah mengupayakan yang informasinya sudah disetujui ditambah sebanyak 130.000 unit. Artinya, total [kuota FLPP] 350.000 unit. Ini kan sebenarnya penambahan kuota ini tugas berat kita semua artinya nambah kota ya supply harus betul-betul kita imbangi di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Meski demikian, Djunaidi menyebut tambahan kuota tersebut belum direalisasikan lantaran kuota eksisting yakni 220.000 unit belum terserap sepenuhnya. Tambahan kuota itu baru akan disalurkan apabila kuota 220.000 unit telah benar-benar terserap sepenuhnya.

    “Sekarang kita ucapkan terima kasih terhadap Kementerian Keuangan kaitannya dengan penambahan kuota [FLPP]. Nah, ini [tambahan kuota FLPP] kan karena manuvernya Pak Menteri itu gesit jadi, ini yang kita harus akui,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut kuota rumah subsidi program FLPP resmi ditambah jadi 350.000 unit pada tahun ini. 

    Ara menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun. 

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” kata Ara saat ditemui di Kantor DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (27/5/2025).