Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Janji tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Ara tersebut langsung dihadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.

    “Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara,” kata Maruarar Sirait.

    Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita.Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

    Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025) silam.

     

  • BNPB Mulai Bangun Huntara untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara, Begini Penampakannya

    BNPB Mulai Bangun Huntara untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara, Begini Penampakannya

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, pihaknya  akan membangun rumah hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebanyak 2.603 unit. Pembangunan itu pun dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sebanyak 2.500 unit rumah dari total 2.603 akan dibangun melalui sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit rumah merupakan inisiatif langsung Ara-sapaan akrab Maruarar Sirait.

    “Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” tutur Ara kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

    Dia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 ini. Pada tahap awal, telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.

    Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada minggu ini. Hal itu agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

    Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

    “Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya,” jelas dia.

  • Menteri PKP Bangun Hunian Tetap di Sumut, Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi

    Menteri PKP Bangun Hunian Tetap di Sumut, Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut). Itu dilakukan dengan turut menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi milik Sugianto Kusuma (Aguan), dengan membangun 118 rumah di Tapanuli Tengah. 

    “Mohon doanya juga kita akan mulai pembangunan hunian tetap buat saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Barat,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Selain Tapanuli Tengah, Maruarar juga melakukan groundbreaking pembangunan hunian tetap di berbagai daerah lain di Sumatera Utara. Seperti 200 rumah di Kota Sibolga, dan 103 hunian tetap di Tapanuli Utara. 

    Sebelumnya, Ara berjanji bakal bertolak ke Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 21 Desember 2025 untuk memulai inisiasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di tiga wilayah di provinsi tersebut. 

    Janji tersebut diutarakan langsung Maruarar di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

    “Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara,” kata Maruarar Sirait. 

    Bersama Menteri PU hingga BNPB

    Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

    “Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita. Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini. 

     

  • Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), melalui pembangunan hunian tetap (huntap).
    “Saya dengan Pak Ara Sirait, Menteri Perumahan Kawasan Permukiman datang ke sini, ini memang perintah dari Bapak Presiden untuk segera kita bekerja membantu masyarakat,” ujar
    Mendagri
    saat menghadiri acara
    groundbreaking
    (peletakan batu pertama) pembangunan huntap di area Gelanggang Olahraga (GOR) Sibolga, Sumut, Minggu (21/12/2025), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
    Mendagri menyampaikan dukacita atas musibah yang terjadi dan menyebut Kota Sibolga sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan.
    Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka dan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan permukiman warga dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, bahkan hilang.
    Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan warga terdampak secara rinci, termasuk untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang.
    “Nah, untuk yang rusak ringan-sedang ini, saya mohon kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolonglah segera kita datakan orang-orangnya dan alamatnya, by name by address, supaya segera bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah, pemerintah pusat,” tegas Mendagri.
    Sementara itu, terhadap rumah yang rusak berat dan hilang, Mendagri menegaskan hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk dibangunkan kembali melalui skema gotong royong.
    “Dan kemudian yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kita membangunkan,” ujarnya.
    Untuk Kota Sibolga, pembangunan huntap akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit huntap akan dibangun sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
    Mendagri juga mengapresiasi Pemerintah Kota Sibolga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga atas dukungan penyediaan lahan aset daerah serta percepatan proses persetujuan pembangunan.
    “Nah, jadi saya terima kasih. Dari Bapak Wali Kota sudah menyampaikan, ini adalah tanah aset milik pemerintah kota, dan prosedurnya harus ada persetujuan DPRD. Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD yang bekerja sangat cepat sekali,” tandasnya.
    Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan huntap bagi warga terdampak dengan kerusakan berat atau kehilangan rumah.
    Program ini merupakan bagian dari dukungan nonpemerintah yang dikoordinasikan Kementerian PKP, dengan target awal pembangunan sebanyak 2.600 unit huntap di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
    Sebagai informasi, pelaksanaan
    groundbreaking
    ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah

    Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah

    Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).
    Upaya ini merupakan bagian dari proses pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara gotong royong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), elemen masyarakat, dan pihak nonpemerintah.
    Mendagri
    menegaskan, sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur bergerak bersama untuk membantu masyarakat terdampak.
    “Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, baik yang di Tapanuli Tengah, kemudian yang di provinsi maupun dari pusat semua, TNI dengan Polri, semua bergerak untuk bekerja membantu dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Mendagri saat acara
    groundbreaking
    huntap di Asrama Haji Tapanuli Tengah,
    Sumut
    , Minggu (21/12/2025).
    Langkah bersama tersebut difokuskan pada penanganan berbagai dampak bencana, mulai dari korban luka dan korban jiwa hingga kerusakan rumah warga dengan kategori beragam, yakni rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat atau hilang.
    Dalam penanganannya, pemerintah telah melakukan pendataan sebagai dasar penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
    Rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang akan memperoleh bantuan pembiayaan perbaikan.
    Sementara itu, rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang ditangani melalui penyediaan permukiman sementara, hunian sementara (huntara), hingga hunian permanen berupa huntap.
    Pelaksanaan groundbreaking huntap di Tapanuli Tengah ini merupakan bagian dari dukungan pihak nonpemerintah yang digalang oleh pemerintah melalui Kementerian PKP.
    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi, yakni 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumatera Barat.
    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan, Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk daerah yang mengalami dampak bencana cukup luas dan serius.
    Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masif, baik melalui dukungan anggaran pemerintah maupun keterlibatan aktif masyarakat.
    “Ini hanyalah satu langkah untuk kita menuju langkah ke depan yang lebih banyak dan lebih masif lagi. Jadi, semoga ini bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terdampak dan kita semua bersama-sama bergotong royong, semua bersemangat,” tandasnya.
    Melalui pembangunan huntap ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dengan dukungan hunian yang aman dan berkelanjutan.
    Sebagai informasi, pelaksanaan groundbreaking ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 29 Juta Warga Belum Punya Rumah, Waka Komisi V Beri Saran Ini

    29 Juta Warga Belum Punya Rumah, Waka Komisi V Beri Saran Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap 29 juta warga Indonesia belum mempunyai rumah. Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengusulkan agar BUMN dan swasta aktif terlibat dalam masalah ini.

    “Termasuk BUMN-BUMN juga saya kira semua stakeholder, Kondisi-kondisi inilah yang kira-kira kalau dibagi merata saya kira angka tersebut juga bisa kita capai kalau kita sama-sama mengerjakan,” kata Andi Iwan saat dihubungi, Minggu (21/12/2025).

    “Jadi saling membantu, terutama pihak swasta tadi, masalah hunian berimbang. Jadi pengembang-pengembang bisa mengacu sama aturan tersebut,” tambahnya.

    Lalu, Andi juga menyebut pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk dijadikan hunian masyarakat. Dia menyebut peran pihak swasta tentu besar signifikan dalam memperkecil backlog.

    “Jadi, kalau kita semua terlibat dari sisi itu bagaimana kementerian-kementerian juga bisa memberikan wilayah-wilayah atau misalkan lahan-lahan mereka yang kemudian tidak terpakai, maksudnya tidak produktif, mungkin bisa dijadikan lahan permukiman kemudian diintervensi oleh APBN untuk pembangunannya dan lain sebagainya,” ujarnya.

    “Dan itu salah satu cara saya kira. Jadi semua stakeholder pemerintah dan kemudian pemerintah daerah pun kita harapkan juga terlibat untuk program aktif. Dan kemudian BUMN dan terutama swasta, swasta ini saya kira peluangnya lebih besar karena fokus di wilayah itu juga,” tambahnya.

    “Jadi kalau itu dijalankan saya kira dengan laju pertumbuhan populasi ditambah dengan ini memang kita harapkan gapnya (backlog) jangan terlalu jauh,” katanta,

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku senang dengan capaian pembangunan rumah subsidi yang terus dilakukan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih ada 29 juta rakyat Indonesia yang belum punya rumah.

    Prabowo lalu meminta Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait dan seluruh jajaran anggota kabinet terkait untuk bekerja keras. Ia yakin dengan kekompakan dan kemauan kuat, pemerintah mampu menemukan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi.

    “Jadi Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kompak, kita cari jalannya, kalau ada kehendak pasti ada jalan,” ujarnya.

    (azh/idh)

  • Hunian Tetap Warga Terdampak Bencana Sumatera Mulai Dibangun Besok

    Hunian Tetap Warga Terdampak Bencana Sumatera Mulai Dibangun Besok

    Hunian Tetap Warga Terdampak Bencana Sumatera Mulai Dibangun Besok
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, mulai Minggu (21/12/2025).
    “Mulai besok, Pak, kita langsung membangun
    hunian tetap
    buat saudara-saudara kita yang berduka di sana (Sumatera Utara), Pak,” kata Menteri PKP
    Maruarar Sirait
    ke
    Presiden Prabowo
    Subianto di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    Menurut rencana, Maruarar akan terbang ke tiga daerah di Sumatera Utara tempat hunian tetap akan dibangun, yakni Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, dan Tapanuli Utara.
    “Izinkan kami, Pak, besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, dan Tapanuli Utara. Negara hadir, Pak,” ujar Maruarar.
    Maruarar menegaskan, pembangunan hunian tetap akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan lintas kementerian.
    Ia menyebutkan,
    Kementerian PKP
    akan bergerak bersama pemerintah Sumatera Utara, pemerintah kabupaten, serta melibatkan Kementerian PUPR, Kepolisian, dan BNPB.
    “Bersama pemerintah Sumatera Utara, Kabupaten Pemda Sumatera, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara, bersama dengan Menteri PU, Kepolisian, BNPB,” ujar dia.
    Maruarar pun menekankan bahwa langkah cepat tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
    Menurut Maruarar, Prabowo secara konsisten meminta jajaran pemerintah untuk bekerja cepat dan langsung di lapangan.
    “Karena saya tahu Bapak ingin bekerja dengan cepat, dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cintai,” ujarnya.
    Maruarar juga menyampaikan bahwa jajaran Kementerian PKP akan langsung turun ke lokasi mulai keesokan hari setelah acara tersebut.
    Ia kembali menegaskan komitmennya untuk tidak menunda penanganan pascabencana, khususnya terkait kebutuhan dasar tempat tinggal bagi warga terdampak.
    “Izin, Pak, besok pagi kami langsung ke sana, bersama dengan jajaran kami,” kata Maruarar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Hunian Tetap Buat Warga Terdampak Bencana, Ara Bertolak ke Sumut

    Bangun Hunian Tetap Buat Warga Terdampak Bencana, Ara Bertolak ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan segera bertolak ke Sumatra Utara untuk melaksanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa rangkaian pembangunan hunian tetap akan dimulai besok, berlokasi di Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatra Utara.

    “Besok saya ke Tapanuli Tengah dan Sibolga bersama Menteri PU, Kepolisian, BNPB, untuk mulai besok kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita,” jelasnya di Banten, Sabtu (20/12/2025).

    Ara menjelaskan, pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan bencana dapat dilakukan secepat-cepatnya.

    “Besok pagi kita ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak [Prabowo] ingin bekerja sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun sebelumnya, Ara sempat mengungkap bahwa pihaknya bersama jajaran swasta hendak membangun hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

    Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatra Utara pada pekan ini.

    Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

  • Prabowo Resmikan Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi di Serang

    Prabowo Resmikan Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi di Serang

    Prabowo Resmikan Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi di Serang
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 50.030 unit rumah bersubsidi skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 20 Desember 2025, saya
    Prabowo Subianto
    , Presiden Republik Indonesia, secara resmi saya nyatakan
    akad massal
    50.030 KPR sejahtera FLPP dan serah terima kunci dimulai,” kata Prabowo.
    Akad diadakan secara hibrida, 300 di antaranya dilakukan secara langsung di lokasi acara, diikuti oleh 11 bank penyalur.
    Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
    Kepala Negara menyampaikan, program ini sejatinya sudah dimulai di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilanjutkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Kemudian, ia berupaya meneruskan dan meningkatkan program perumahan.
    “Saya teruskan, saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan para periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno, kita di sini karena Pak Harto, kita di sini karena semua pemimpin. Harus kita sadari,” beber Prabowo.
    Selain akad, Prabowo turut menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima fasilitas tersebut.
    Serah terima kunci rumah dilakukan simbolis kepada 10 penerima MBR dari beragam latar belakang profesi, mulai dari guru, tunanetra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.
    “Ini negara yang kita idam-idamkan. Ada ART bisa punya rumah dari gajinya sendiri, ada guru, ada pengemudi ojek. Ini yang kita inginkan, saudara-saudara. Dan Pak Ara (Maruarar Sirait) pikirkan para pengembang ya, perbaiki kualitas rumah-rumahnya,” kata Prabowo.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, akad massal 50.000 unit
    rumah bersubsidi
    ini merupakan akad massal jilid II.
    Sebelumnya, akad massal jilid I untuk 26.000 rumah bersubsidi diresmikan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat pada September 2025.
    Hal ini adalah bagian dari
    program 3 juta rumah
    untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
    Seturut catatan Kementerian PKP, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah bersubsidi dengan nilai Rp 32,67 triliun hingga 19 Desember 2025.
    Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang.
    Rumah bersubsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.
    Adapun proyek Perumahan Pondok Banten Indah dikembangkan oleh PT Kawah Anugrah Property, yang dibangun di atas lahan seluas 20 hektar dan berpotensi dikembangkan hingga 60 hektar.
    Pada tahap awal, telah direncanakan sekitar 1.600 unit rumah bersubsidi dan 150 unit rumah klaster.
    Rumah bersubsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
    Kepastian tersebut disampaikan
    Pratikno
    dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
    Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
    Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
    Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
    “Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
    Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
    Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
    ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
    Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
    “Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno.
    Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
    “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
    Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
    Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.