Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan diusulkan kepada Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera diminta untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Danantara terkait dengan komitmen dukungan pembiayaan dari Danantara untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari diskusi awal sudah disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan Rp130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya. KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan mendukung sektor perumahan,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengatakan, Danantara menyampaikan prinsipnya bahwa KUR itu adalah dukungan di sisi sektor yang sifatnya produktif, dan hal ini perlu diarahkan dukungan dari sisi perumahan ke depan seperti apa.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera dan Danantara akan membentuk kelompok kerja bersama untuk menindaklanjuti KUR perumahan tersebut.

    “Jadi ini masih diskusi awal, nanti kita akan tindaklanjuti dengan pembentukan working group bersama antara Kementerian PKP dan BP Tapera dengan Danantara dan teman-teman bank Himbara,” kata Heru.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

    Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan

    Menteri PKP ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan

    Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program per

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginginkan Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian khusus di sektor perumahan.

    “Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program perumahan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Dia juga berharap UI melakukan kajiannya termasuk dari sisi Prosedur, Sistem, Anggaran atau SDM di Kementerian PKP sehingga mampu mendukung kami bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat.

    Ia juga berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kajian dan penelitian dari UI sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka memperkuat basis kebijakan berbasis data dan analisis akademik, khususnya terkait program-program perumahan subsidi pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Menurut Ara, selama ini banyak sekali program perumahan seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program rumah bersubsidi yang belum pernah di evaluasi dan dikaji secara akademik serta riset yang baik.

    Selain itu, Kementerian PKP saat ini juga terus berupaya melaksanakan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi Kementerian yang dipercaya publik dan bekerja secara profesional.

    Melalui kerja sama ini, UI diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi untuk mendukung pencapaian target ambisius program FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, yang merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program ini.

    Demikian pula, diperlukan strategi peningkatan efektivitas program BSPS dalam mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak berbasis swadaya.

    Adanya kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan program dan mendapatkan masukan hal – hal apa saja yang harus diperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang ada di bidang perumahan.

    Kementerian PKP juga ingin melibatkan semua mitra kerja termasuk dari UI agar terlibat dalam Program 3 Juta Rumah bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat

    Selain itu, Kementerian PKP mendorong UI untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dari kedua program tersebut, khususnya dalam hal yakni pertama, penyerapan tenaga kerja, baik langsung di sektor konstruksi maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung.

    Kedua, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penghitungan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal dan nasional, serta ketiga Identifikasi dan evaluasi praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor perumahan, baik dalam proses perizinan, pembangunan, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.

    Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan siap memberikan dukungan kajian atas Program Perumahan Kementerian PKP.

    Untuk itu, pihaknya akan menyusun proposal penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan sejumlah fakultas yang terkait.

    “Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam penelitian di sektor perumahan ini,” kata Heri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP dengar keluhan rumah subsidi minimalis tapi bisa parkir

    Menteri PKP dengar keluhan rumah subsidi minimalis tapi bisa parkir

    “Kami ini mesti mendengarkan sebagai regulator, mendengarkan banyak pihak,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendengarkan keluhan masyarakat mengenai rumah subsidi minimalis, yakni berukuran 18 meter persegi, tetapi menyediakan ruang untuk parkir kendaraan.

    “Kami ini mesti mendengarkan sebagai regulator, mendengarkan banyak pihak,” ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia mengaku bahwa Kementerian PKP juga mendengarkan masukan masyarakat mengenai ruang untuk parkir kendaraan, meskipun ukuran rumah subsidi hanya 18 meter meter persegi.

    “Makanya kasih masukan. Silakan. Nanti kalau yang punya kendaraan bagaimana? Kami mesti mendengarkan,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pandangan pro dan kontra akan ada terkait ruang parkir tersebut.

    Walaupun demikian, dia mengaku bahwa terdapat masyarakat yang menyukai usulan desain rumah subsidi minimalis yang menyediakan fasilitas tersebut.

    “Apakah ada yang suka? Boleh dicek itu di Instagram saya. Begitu banyak milenial yang senang kok. Artinya yang sudah ada, berjalan lah,” ujarnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa desain final mengenai rumah subsidi minimalis masih disusun oleh pemerintah.

    Dengan demikian, ruang parkir untuk kendaraan hingga ukuran rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah dalam program Tiga Juta Rumah belum diputuskan.

    “Kami agak lain. Kami dengerkan masukan dulu, dan baru ambil keputusan. Agak beda ini,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial X, seperti @audhinafh dan @indiratendi mempertanyakan adanya ruang untuk parkir di rancangan rumah subsidi pemerintah.

    Yg unik dari negara si kami nih, rumah sepetak gini masi kepikiran punya mobil ???????? https://t.co/UaAUdqrnuf

    — Audhina✨ (@audhinafh) June 12, 2025

    Iya aneh banget. Luas tanah cuma 25 meter kok maksain ada carport segala. Kalo mampu beli mobil mestinya mampu beli rumah yg lebih gede dong

    — indi (@indiratendi) June 12, 2025

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjadi salah satu mitra yang mendukung terwujudnya program rumah layak huni bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian PKP dan BTN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen untuk mendukung program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu.

    “Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.

    Ia menyampaikan, BTN telah memiliki ekosistemnya sendiri, begitu juga dengan BP Tapera ataupun instansi lainnya.

    Oleh karena itu, Ara meminta proyek pembangunan 3 juta rumah dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak agar tujuan akhir untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud.

    “Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan BTN telah menargetkan dapat membangun 100 ribu rumah pada akhir Juni, dan 220 ribu rumah di akhir Desember.

    Meski hal tersebut tidak mudah, lanjut Nixon, BTN terus berupaya untuk memenuhi komitmen ini.

    “Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar Minta KPK Pastikan Lahan Rampasan Korupsi Buat Perumahan Rakyat Clean & Clear

    Maruarar Minta KPK Pastikan Lahan Rampasan Korupsi Buat Perumahan Rakyat Clean & Clear

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup sejumlah poin kesepakatan, di antaranya terkait dengan pemanfataan barang rampasan. 

    MoU itu ditandatangani oleh Maruarar dan pimpinan KPK pada pertemuan yang digelar hari ini, Rabu (18/6/2025). Dia menjelaskan bahwa terdapat lima poin MoU yang ditandatangani seperti pertukaran informasi dan data serta pencegahan korupsi.

    Kemudian, peningkatan kapasitas SDM Kementerian PKP, pemanfaatan barang rampasan serta sosialisasi antikorupsi. Adapun mengenai pemanfaatan barang rampasan itu turut mencakup soal potensi penggunaan aset tanah rampasan tindak pidana korupsi guna pembangunan perumahan rakyat. 

    Ara, sapaannya, meminta kepada KPK agar lahan rampasan itu bisa clean and clear atau dipastikan tidak ditinggali oleh masyarakat. Hal itu guna menghindari adanya sengketa.   

    “Kalau boleh juga nanti yang diberikan kepada kami kalau bisa yang agak clear and clean. Karena cukup banyak tanah negara kita ini betul secara hukum tanah negara, tapi di atasnya sudah banyak yang tinggal di situ,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Sampat saat ini, katanya, belum ada pembahasan secara spesifik mengenai berapa atau lahan rampasan mana saja yang diperkirakan bisa untuk program perumahan rakyat. Namun, dia memastikan KPK sudah mulai memproses hal tersebut. 

    “Karena kan kami ada isu soal waktu nih biar cepat dan kalau bisa tidak perlu lagi ini kita tinggal nanti bagaimana prosedurnya. Tapi lahannya kalau boleh strategis kemudian lahannya juga jangan ada yang nempatin kalau bisa begitu,” terang Ara. 

    Selain ke KPK, Ara mengaku juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga BUMN terkait untuk pencarian lahan bagi perumahan rakyat. Misalnya, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Bank Tanah hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Beberapa BUMN juga yang berkoordinasi dengan Kementerian PKP terkait dengan lahan perumahan rakyat meliputi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP serta Perumnas.

    Di sisi lain, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menyambut baik MoU yang ditandatangani hari ini bersama dengan Menteri PKP serta jajarannya. Dia menyebut nota kesepahaman itu bakal meliputi pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi serta berbagai kerja sama. 

    “Mudah-mudahan ke depan kerja sama yang baik bisa dilaksanakan sehingga apa yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden Kepada Pak Menteri di antaranya mengenai 3 juta rumah dan juga program-program lain Pak Menteri dan jajaran bisa mewujudkan itu dengan baik dan KPK berperan juga di situ dalam menjaga supaya bisa terwujud antikorupsi di Kementerian PKP ini,” kata Cahya.

  • Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan soal desain rumah subsidi yang batas ukuran minimumnya dikabarkan mengecil dari sebelumnya. Dia menyebut harga tanah di perkotaan turut menjadi pertimbangan. 

    Maruarar, atau akrab disapa Ara, mengakui bahwa kementeriannya juga meminta saran dari pengembang untuk contoh desain rumah subsidi di perkotaan.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengusaha Lippo Group James Riady juga telah memberikan desain atau mock up rumah subsidi. 

    Namun demikian, dia memastikan kementeriannya belum memberikan keputusan soal ukuran rumah subsidi yang tengah diperbincangkan publik itu. 

    “Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh. Jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di sisi lain, pemerintah turut berwacana soal perubahan batas ukuran minimum hunian bersubsidi menjadi 18 meter persegi (m2). 

    Menurut Ara, selama ini ukuran satu unit rumah subsidi seluas 60 meter persegi (m2). Rumah itu meliputi dua kamar dan tidak pernah berlokasi di perkotaan. Hal itu karena harga tanah di perkotaan mahal. 

    “Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Ada? Bandung ada? Kota Bandung? Rata-rata enggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ujarnya.

    Selain ke pengembang, Ara menyebut turut mendengar konsumen soal pembangunan rumah subsidi. Dia mengatakan bahwa para calon konsumen turut mempertimbangkan lokasi rumah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, selain faktor desain dan harga. 

    “Supaya ada rumah kebanyakan buat millennial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa,” kata anak dari salah satu pendiri PDI Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait itu. 

    Untuk 2025, terang Ara, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah subsidi sejumlah 350.000 unit. Dia kemudian memaparkan, bahwa satu unit dikerjakan oleh lima orang, sehingga bisa mempekerjakan hingga total 1,65 juta orang. 

    Selain membuka lapangan pekerjaan, dia menyebut pembangunan rumah subsidi itu turut melibatkan industri semen, pasir, ubin sekaligus logistik untuk mengirimkan material bangunan. Belum lagi, UMKM juga bisa ikut berjualan di sekitar proyek.

    Adapun untuk program pembangunan rumah rakyat, dia mengatakan kementeriannya mendapatkan dukungan dari Presiden, DPR, Menteri Keuangan hingga Bank Indonesia. 

    Kemudian, Danantara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal menyalurkan Rp130 triliun via KUR Bank Himbara, bantuan likuditas dari Bank Indonesia serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

  • Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang belum dapat memastikan bahwa rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2) dan luas tanah 25 m2 dapat dibangun di wilayah perkotaan.

    Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku penginisiasi desain rumah subsidi minimalis menyebut bahwa rencananya perseroan bakal melakukan konstruksi di koridor timur Kota Jakarta.

    Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo mengungkap, berdasarkan kalkulasi Perseroan, rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di daerah Cikampek hingga Purwakarta.

    “Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kami sempat hitung-hitung gitu ya dengan harga yang kemarin kami set up itu, ada di koridor timur, Cikampek, dan Purwakarta,” jelasnya saat ditemui di Lobi Bank Nobu, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Fritz juga menyebut, pihaknya mungkin saja melakukan pembangunan di wilayah Bogor. Akan tetapi, realisasi pembangunan rumah subsidi itu hanya mungkin dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.

    Kemudian, dia juga menyebut, Lippo Group turut berencana untuk membangun hunian rumah subsidi di wilayah Tangerang. 

    Meski tergolong jauh dari Jakarta, Fritz menegaskan pengembangan rumah subsidi itu akan diterapkan menggunakan konsep transit oriented development (TOD) sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat.

    “Ya justru kita tentu utamakan dekat dengan TOD. Jadi maksudnya sekarang itu kan dia agak jauh dari tempat kerja. Nah, sekarang dengan kolaborasi ini bisa lebih dekat lagi ke area kerja sehingga sistem model TOD itu enggak harus selalu dekat stasiun karena sudah dekat area kerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat mengungkap bahwa rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di wilayah kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. 

    Pada saat yang sama, Ara juga belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

  • Prabowo minta semua bandara dibuka, tingkatkan konektivitas Singapura

    Prabowo minta semua bandara dibuka, tingkatkan konektivitas Singapura

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta semua bandara dibuka, tingkatkan konektivitas Singapura
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Juni 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pembukaan bandara di kota-kota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas penerbangan langsung dari maskapai udara Singapura.

    Presiden Prabowo di hadapan PM Singapura Lawrence Wong dalam pernyataan pers bersama pada rangkaian Leaders’ Retreat perdana antara Indonesia dan Singapura, di Parliament House, Singapura, Senin, mengatakan bahwa banyak bandara di Indonesia yang perlu dibuka untuk meningkatkan konektivitas udara.

    “Saya telah menginstruksikan kementerian terkait di Indonesia untuk meningkatkan pembukaan semua bandara guna mengarahkan koneksi maskapai asing ke bandara kita, yang banyak di antaranya masih perlu dibuka,” kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

    Presiden mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan intensitas penerbangan seperti sebelum pandemi COVID-19 merebak, bahkan lebih tinggi lagi jumlah penerbangannya.

    Di sisi lain, Presiden menekankan infrastruktur dan mekanisme keselamatan udara juga ditingkatkan seiring dengan pembukaan bandara untuk penerbangan langsung dari Singapura itu.

    “Namun, pada prinsipnya, saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kita,” kata Prabowo.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Singapura dan mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Lawrence Wong sebagai Perdana Menteri.

    Presiden Prabowo juga mengenang kedekatannya dengan Singapura sejak masa kecil dan menegaskan kuatnya hubungan personal serta historis antara para pemimpin Indonesia dan Singapura.

    Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tahunan itu, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Selain itu, hadir pula Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo.

    Sumber : Antara

  • Di Hadapan PM Singapura, Prabowo Akui Telah Instruksikan Buka Bandara guna Tingkatkan Konektivitas

    Di Hadapan PM Singapura, Prabowo Akui Telah Instruksikan Buka Bandara guna Tingkatkan Konektivitas

    Di Hadapan PM Singapura, Prabowo Akui Telah Instruksikan Buka Bandara guna Tingkatkan Konektivitas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pernyataan bersama Perdana Menteri (PM)
    Singapura
    , Lawrence Wong, Presiden
    Prabowo
    Subianto menginstruksikan pembukaan bandara di kota-kota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas penerbangan langsung dari maskapai udara asing, termasuk Singapura.
    “Saya telah menginstruksikan kementerian terkait di Indonesia untuk meningkatkan pembukaan semua bandara guna mengarahkan koneksi maskapai asing ke bandara kita, yang banyak di antaranya masih perlu dibuka,” kata Prabowo pada rangkaian Leaders’ Retreat perdana antara Indonesia dan Singapura di Parliament House, Singapura Senin (16/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Prabowo mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan intensitas penerbangan seperti sebelum pandemi Covid-19, bahkan lebih tinggi lagi jumlah penerbangannya.
    Di sisi lain, Presiden menekankan infrastruktur dan mekanisme keselamatan udara juga ditingkatkan seiring dengan pembukaan bandara untuk penerbangan langsung dari Singapura tersebut.
    “Namun, pada prinsipnya, saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kita,” ujar Prabowo.
    Dalam sambutannya,
    Presiden Prabowo
    juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Singapura dan mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Lawrence Wong sebagai Perdana Menteri.
    Presiden Prabowo lantas mengenang kedekatannya dengan Singapura sejak masa kecil dan menegaskan kuatnya hubungan personal serta historis antara para pemimpin Indonesia dan Singapura.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan harapannya terkait kolaborasi strategis antara perusahaan investasi milik Singapura, Temasek Holdings, memperkuat kerja sama di sektor energi hijau dengan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, Danantara.
    “Kami menantikan kolaborasi erat antara Temasek dan Danantara, khususnya di sektor energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, serta pengembangan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun dalam sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting,” kata Prabowo.
    Kemudian, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Singapura dalam investasi langsung ke Indonesia.
    Tahun lalu, investasi dari Singapura tercatat menyumbang sekitar sepertiga dari total Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.
    “Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi dan kemitraan ini lebih jauh lagi,” ujar Prabowo.
    Untuk diketahui, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tahunan itu, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
    Selain itu, hadir pula Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali ukuran rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan minimal 18 meter persegi.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Jusman mengatakan bahwa Kadin mengusulkan agar ukuran rumah subsidi 18 meter persegi dapat diperluas hingga 30 meter persegi.

    “Dari teman-teman asosiasi dan teman-teman mengharapkan kalau memang dimungkinkan itu bisa 18 [meter persegi] mungkin ukurannya sampai luasnya mungkin bisa 30 meter, itu barangkali itu boleh di-sounding,” jelasnya saat ditemui di Lobi Nobu Bank, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Thomas mengaku pihaknya siap melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah.

    Meski demikian, Thomas menyebut, Kadin Indonesia tetap bakal mendukung seluruh rencana pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pasar perumahan. Terlebih, guna mencapai target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pada prinsipnya Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan sebagai payung dari dunia usaha sangat mendukung iklim perumahan ini dengan 3 juta rumah,” tambahnya.

    Thomas menjelaskan, pemerintah dan pelaku usaha perlu secara serius merealisasikan program 3 juta rumah. Pasalnya, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect terhadap 115 sektor industri lain.

    “Ini [program 3 juta rumah] kalau terealisasi saya kira industri properti bangkit dan itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mengingat ada 115 sektor [dampak turunan] di dalam perumahan itu,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun desain contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak. 

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara.