Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA/Aji Cakti

    Menteri PKP: Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujar Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat, karena uang muka hanya 1 persen, suku bunga 5 persen, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat, yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” kata Ara.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama.

    Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program 3 Juta Rumah.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru.

    Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat berpendidikan rendah (MBR) Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.

    Sumber : Antara

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menaungi lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur KUR sektor perumahan.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Itulah yang dibicarakan, ya plafonnya berapa [yang akan didapat kreditur nantinya], justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

    Setiap pengembang UMKM akan mendapatkan plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Dengan dana tersebut, pengembang diproyeksikan mampu membangun 38 hingga 40 unit rumah subsidi minimalis berukuran 36 meter persegi (m²).

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR akan disubsidi pemerintah sebesar 5%, sehingga suku bunga efektif bagi kreditur hanya berkisar 6%–7%.

    “[KUR Perumahan] juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. Di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” pungkas Airlangga.

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp15,73 Triliun hingga Juli 2025

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp15,73 Triliun hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah menyalurkan anggaran senilai Rp15,73 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode Januari-Juli 2025.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dikucurkan untuk melakukan penyaluran terhadap 126.932 unit rumah subsidi.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa alokasi rumah subsidi terbesar berada di wilayah Jawa Barat. Dengan total penyaluran mencapai 29.856 unit dengan nilai mencapai Rp3,73 Triliun.

    Heru menjelaskan, dari data tersebut disimpulkan bahwa terdapat pasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat.

    “Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 Triliun. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Provinsi Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya

    Lebih lanjut, BP Tapera mengaku optimistis dapat menyalurkan sebanyak 350.000 unit rumah FLPP dalam tahun ini.

    Untuk mencapai target penyaluran tersebut, pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang secara langsung dinilai mengetahui kondisi kebutuhan perumahan bagi masyarakat di asing-masing wilayah.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun. 

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

    Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

    Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kawasan Dharmawangsa Jaksel Masih jadi Magnet Investasi Properti – Page 3

    Kawasan Dharmawangsa Jaksel Masih jadi Magnet Investasi Properti – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agar pembelian rumah murah seharga Rp 2 miliar dan di bawahnya bisa bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

    Secara aturan yang ada, rumah tapak dan rumah susun (rusun) dengan harga maksimal Rp 2 miliar mendapat insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) hingga Juni 2025. Setelahnya, pembelian rumah murah tersebut akan mendapat insentif PPN DTP sebesar 50 persen. 

    “Saya sudah layangkan surat kepada Ibu Menteri Keuangan ya. Itu kan PPN 0 persen ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah Rp 2 miliar sampai bulan Juni. Saya sudah berkirim surat kepada ibu Sri Mulyani, mudah-mudahan diperkenankan (untuk diperpanjang),” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP di Kantor Pusat Bluebird, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    “Karena sampai bulan Juni ini, berarti akhir Juni itu masih 0 persen di bawah Rp 2 miliar. Nah, sesudahnya itu dalam aturan yang lama, 50 persen ya yang ditanggung pemerintah,” dia menambahkan.

    Adapun aturan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025), yang mulai berlaku 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada 2023 dan 2024.

    Melalui penerbitan PMK-13/2025, maka atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 100 persen, atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. 

  • Kementerian PKP: Rumah Subsidi 18 Meter Baru Ide, tetapi Rakyat Tolak

    Kementerian PKP: Rumah Subsidi 18 Meter Baru Ide, tetapi Rakyat Tolak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mencabut usulan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi setelah mendapat penolakan luas dari masyarakat. Ide ini dinilai tidak layak dan menimbulkan keresahan publik.

    Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan, konsep tersebut masih sebatas usulan awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

    “Sebenarnya ini bukan pembatalan karena belum ada kebijakan. Hanya lemparan ide untuk melihat respons publik. Ternyata penolakannya besar, ya sudah kami hentikan,” ujar Fitrah di kantor Kementerian PKP, Jumat (11/7/2025).

    Konsep rumah subsidi mini dengan luas bangunan hanya 18 meter persegi langsung menuai reaksi keras dari masyarakat yang menilai ukuran tersebut tidak manusiawi untuk dihuni. Menanggapi situasi itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

    “Pak Menteri minta maaf karena ide yang dilontarkan justru menimbulkan keributan. Itu substansi permintaan maaf beliau,” jelas Fitrah.

    Meski dicabut dari skema subsidi, Fitrah tidak menutup kemungkinan konsep rumah kecil tersebut akan diarahkan ke sektor komersial jika memang ada permintaan pasar. “Kalau pasar menerima, ya sudah jangan jadi rumah subsidi, tetapi untuk komersial saja,” tambahnya.

    Usulan ini sebelumnya muncul dalam draft Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, yang mengatur ukuran rumah subsidi hanya 18-36 meter persegi dengan luas tanah 25-200 meter persegi.

    Padahal dalam aturan sebelumnya, batas minimal rumah subsidi adalah 21 meter persegi untuk bangunan dan 60 meter persegi untuk tanah, sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021.

    Sejumlah pengembang selama ini membangun rumah subsidi minimal seluas 21 meter persegi, terutama di wilayah Bodetabek, bahkan banyak yang mencapai 30 meter persegi. Maka dari itu, publik mempertanyakan mengapa ukuran justru dikecilkan, padahal kebutuhan ruang semakin meningkat.

    Kementerian PKP menegaskan, mereka akan terus menampung aspirasi masyarakat dan berkomitmen menyusun kebijakan perumahan yang adil, layak huni, dan berpihak pada rakyat.

  • Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan tidak melanjutkan rencana pembangunan rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi (m2).

    Ara menegaskan, keputusan itu diambil usai mengantongi masukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga suara angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    “Saya sudah dengar begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V. Maka saya sampaikan permohonan maaf dan saya cabut ide itu,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2025).

    Dengan demikian, rancangan draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai) batal diteken.

    Adapun, payung hukum pengadaan rumah subsidi masih mengacu pada aturan lama yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 yang menetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Berikut Daftar Harga Rumah Subsidi yang Berlaku:

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024 

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

  • Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Adapun, implementasi pemberian KUR Perumahan ini menyusul instruksi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diminta untuk menyalurkan kredit guna mendorong realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara memastikan pihaknya saat ini tengah melakukan percepatan perumusan draf Peraturan Menteri (Permen). 

    “Hari ini saya melakukan rapat pembahasan tentang draf Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin bersama Menko Perekonomian dan Menkeu,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian dirinya belum dapat merinci apa saja poin yang bakal diatur dalam beleid tersebut. Pasalnya, draf Permen KUR masih dalam tahap pembahasan dan melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Meski demikian, dia membocorkan beleid itu salah satunya akan mengatur siapa saja pihak yang berhak mendapatkan alokasi pendanaan KUR Perumahan.

    “Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya, tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi menyebut bahwa pemerintah bakal menyalurkan program KUR untuk sektor perumahan. 

    KUR tersebut bakal dikucurkan baik untuk pengembang guna mendukung ketersediaan suplai 3 juta rumah maupun untuk masyarakat perorangan yang hendak melakukan renovasi hunian.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.  

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya. 

    Sementara itu, pemerintah juga menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi. 

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, nantinya kreditur KUR hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%. 

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

  • Maruarar Rayu Sri Mulyani Minta Kebijakan Bebas Pajak Beli Rumah Diperpanjang

    Maruarar Rayu Sri Mulyani Minta Kebijakan Bebas Pajak Beli Rumah Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melanjutkan pemberian PPN DTP 100% untuk sektor perumahan hingga akhir 2025.

    “Saya sudah sampaikan suratnya dan berbicara langsung dengan Menkeu sekitar 2 hari lalu di acara Danantara. Mudah-mudahan surat usulan agar insentif PPN DTP diperpanjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).

    Permohonan perpanjangan PPN DTP itu dilakukan usai mendapat usulan dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan. Menurutnya,kebijakan PPN DTP perlu dilanjutkan untuk mendorong sektor perumahan tetap tumbuh dan berkembang sepanjang tahun ini.

    “Semoga dengan diperpanjangnya insentif PPN DTP oleh pemerintah akan membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan meringankan beban pajak, mendorong pertumbuhan sektor properti, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya. 

    Sebagai informasi, insentif PPN DTP 2025 terdiri dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025 yakni PPN DTP diberikan sebesar 100% untuk bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Selanjutnya, periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, PPN DTP diberikan sebesar 50% untuk bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.