Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap aturan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bakal terbit pada akhir bulan ini. Dengan demikian, proses penyaluran dapat segera dilaksanakan pada awal bulan depan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugoroho menjelaskan saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukum penyaluran likuiditas jumbo untuk sektor perumahan yang bakal tembus hingga Rp130 triliun.

    “Nah kalau itu aturan sudah terbit ya baru bisa disalurkan,” kata Heru saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Pasalnya, tambah Heru, penyaluran KUR Perumahan itu tidak hanya menunggu aturan teknis berupa Kepmen yang bakal diatur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saja, tetapi juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengaturan subsidi bunga.

    “kapannya on-going process lah secepatnya. Iya, akhir Juli [aturannya terbit],” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran KUR di sektor perumahan. 

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran. 

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis menyampaikan, KUR perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan. Hal tersebut dikarenakan program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.

    “Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.

    Dikatakan dia, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    “Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” kata dia.

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan saat ini pihaknya masih berproses melakukan penjaringan masukan dari berbagai pihak terkait KUR perumahan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan itu dijalankan dapat memberikan dampak terhadap ekonomi secara luas.

    “BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar. Kira-kira masukanya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyerapan nantinya,” ujar Heru.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji kriteria pengembang yang bisa memperoleh akses ke program KUR perumahan.

    “Sekarang dengan semua asosiasi stakeholder kita bicarakan, kriteria-kriterianya bagaimana tentu yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, regulasi yang mengatur skema KUR perumahan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

    “Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya sudah dikeluarkan peraturannya,” kata Menteri Ara ditemui usai melakukan pembahasan dengan Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (14/7).

    Disampaikan, dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam implementasi program KUR perumahan, mulai dari pengembang, penjual bahan bangunan, hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Danantara.

    Hal tersebut agar program yang dijalankan memberikan dampak ekonomi berganda yang memacu daya saing skala usaha di sektor infrastruktur.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 350.000 unit bakal terserap penuh hingga Desember 2025.

    Adapun hingga 16 Juli 2025, pemerintah tercatat baru menyalurkan sebanyak 129.773 unit atau sekitar 37% dari total Kuota 350.000 unit. Artinya, dalam kurun waktu 5 Bulan tersisa pemerintah perlu menyalurkan sebanyak 220.227 unit.

    “Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” ujar Maruarar Sirait di Kantor BP Tapera, Rabu (16/7/2025).

    Pasalnya, tambah Ara, realisasi penyaluran rumah subsidi yang tembus 129.773 unit tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,98% bila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di samping itu, optimisme itu juga didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap akses perumahan subsidi.

    Asal tahu saja, melalui KPR FLPP ini pemerintah menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau serta berkualitas. 

    Sejumlah keuntungan yang didapat masyarakat di antaranya harga rumah yang terjangkau, ketetapan uang muka atau down payment (DP) yang sangat rendah hanya 1% dari pokok, serta subsidi bunga KPR yang nantinya kreditur hanya perlu membayar bunga sebesar 5%.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini memang mengalami tren positif bila dibandingkan dengan kinerja serapa pada 2024.

    Berdasarkan data BP Tapera, Progres Kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Semester I tahun 2024 tercatat hanya sebesar 83.720 unit. Sedangkan, bila dibandingkan dengan realisasi Semester I/2025 jumlahnya tembus 120.976 unit atau meningkat 44,5%.

    Perinciannya, pada bulan Januari BP Tapera melaporkan telah menyalurkan 2.633 unit rumah subsidi, Februari 8.797 unit rumah subsidi ,dan Maret 42.443 unit rumah subsidi.

    Kemudian pada April menyalurkan 29.013 unit, Mei sebanyak 14.988 unit dan Juni 23.102 unit.

    Adapun, pada Juli hingga (16/7/2025) tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang telah disalurkan ke masyarakat.

    “Sedangkan 3 profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang,” pungkas Heru.

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi mengatakan, pembelian AC itu hasil dari sumbangan para donatur. Salah satunya, Yoshua Sirait, anak Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait.

    “Dari mana Kang Dedi duitnya? Sumbangan dari berbagai pihak yang sangat peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat, salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait,” katanya.

    Dedi mengklaim, masih banyak pihak yang akan membantu pemasangan AC, tapi ia tidak menyebut siapa lebih lanjut.

    “Banyak lagi yang akan nyumbang dan tentunya sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ruang-ruang kelasnya yang 48 sampai 50 ber-AC,” kata Dedi.

    “Nggak usah khawatir nanti kelasnya dingin dan itu hanya sementara, setelah perubahan anggaran nanti kita akan menambah ruang kelas baru,” janjinya.

  • Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA/Aji Cakti

    Menteri PKP: Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujar Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat, karena uang muka hanya 1 persen, suku bunga 5 persen, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat, yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” kata Ara.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama.

    Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program 3 Juta Rumah.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru.

    Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat berpendidikan rendah (MBR) Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.

    Sumber : Antara

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menaungi lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur KUR sektor perumahan.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Itulah yang dibicarakan, ya plafonnya berapa [yang akan didapat kreditur nantinya], justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

    Setiap pengembang UMKM akan mendapatkan plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Dengan dana tersebut, pengembang diproyeksikan mampu membangun 38 hingga 40 unit rumah subsidi minimalis berukuran 36 meter persegi (m²).

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR akan disubsidi pemerintah sebesar 5%, sehingga suku bunga efektif bagi kreditur hanya berkisar 6%–7%.

    “[KUR Perumahan] juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. Di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” pungkas Airlangga.

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp15,73 Triliun hingga Juli 2025

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp15,73 Triliun hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah menyalurkan anggaran senilai Rp15,73 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode Januari-Juli 2025.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dikucurkan untuk melakukan penyaluran terhadap 126.932 unit rumah subsidi.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa alokasi rumah subsidi terbesar berada di wilayah Jawa Barat. Dengan total penyaluran mencapai 29.856 unit dengan nilai mencapai Rp3,73 Triliun.

    Heru menjelaskan, dari data tersebut disimpulkan bahwa terdapat pasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat.

    “Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 Triliun. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Provinsi Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya

    Lebih lanjut, BP Tapera mengaku optimistis dapat menyalurkan sebanyak 350.000 unit rumah FLPP dalam tahun ini.

    Untuk mencapai target penyaluran tersebut, pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang secara langsung dinilai mengetahui kondisi kebutuhan perumahan bagi masyarakat di asing-masing wilayah.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun. 

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

    Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

    Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.