Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Menteri PKP minta Lippo Group selesaikan pembayaran konsumen Meikarta

    Menteri PKP minta Lippo Group selesaikan pembayaran konsumen Meikarta

    Sumber foto: Titik Mulyana/elshinta.com.

    Kunjungi Apartemen Meikarta:

    Menteri PKP minta Lippo Group selesaikan pembayaran konsumen Meikarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Apartemen Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat guna memfasilitasi penyelesaian masalah antara konsumen Apartemen Meikarta dan Lippo Group. Lippo Group hingga saat ini telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai permintaan konsumen sebanyak 40 
    orang dan masih proses pembayaran sebanyak 38 orang.

    “Sore ini saya hadir langsung di Meikarta, untuk bertemu dengan konsumen meikarta dan James Riady. Kunjungan saya ke Meikarta hari ini dalam agenda tindak lanjut kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara konsumen Meikarta dan Lippo Group,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (22/7/2025).

    Menteri PKP menyatakan, Kementerian PKP dalam posisi sebagai fasilitator dan tidak memihak siapapun. Pemerintah sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak adil untuk rakyatnya baik dari sisi konsumen sebagai rakyat dan pengusaha juga sebagai rakyat.

    “Bagaimana hal ini bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Titik Mulyana, Rabu (23/7). 

    Kementerian PKP juga terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui kanal BENAR – PKP dalam hal permasalahan Apartemen Meikarta yang telah berlangsung selama beberapa tahun. 

    Menteri PKP juga menyadari bahwa masih memerlukan waktu dan proses panjang dalam penanganannya dan meminta maaf apabila belum memuaskan semua pihak.

    “Kalau ini belum memuaskan saya minta maaf. Ini yang bisa saya lakukan sebagai Menteri namun progresnya jelas dan saya berusaha yang terbaik lewar kerja keras dan cari titik temu dimana konsumen mulai pelan-pelan dibayarkan,” katanya.

    Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah menugaskan Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur bersama timnya untuk melakukan koordinasi dengan pihak Lippo Group guna membahas mekanisme penyelesaian dan meminta konsumen untuk menyerahkan kelengkapan data yang dibutuhkan.

    “Terimakasih banyak untuk kerja kerasnya Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan tim Benar-PKP, Ketua BPKN  Mufti Mubarok, sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk melindungi hak-hak konsumen, saya menempuh jalur musyawarah untuk mufakat berkoordinasi memfasilitasi progres penyelesaian antara konsumen dan pihak dari Meikarta,” terangnya.

    Dari data pihak Lippo Group, saat ini sudah ada dua tahap penyelesaian yakni tahap pertama ada 15 konsumen Apartemen Meikarta sudah mendapat pembayaran dari pihak Lippo Group. Selanjutnya pada tahap kedua ini sudah ada 25 orang yang sudah dibayar dan 38 orang masih proses verifikasi pemberkasan dari pihak Lippo Group dan ditargetkan selesai pada 22 September mendatang. Namun demikian, pihak Lippo Group enggan menyampaikan nilai pembayaran uang konsumen Apartemen Meikarta dan hanya menyatakan jumlahnya puluhan Milyar

    “Jadi sudah clear ya. Hari ini ada yang bersepakat ada 38 orang yang ingin mendapatkan pembayaran uang semua. Dari pihak Meikarta pun sudah memberikan opsi untuk ganti unit apartemen atau ganti pembayaran uang,” terangnya.

    CEO Lippo Group, James Riady menyatakan, pihaknya mengapresiasi peran pemerintah khususnya Menteri PKP yang meninjau langsung Apartemen Meikarta dan menyatakan bahwa Meikarta bukan proyek yang mangkrak.

    “Ada 5000 hektar luas kawasan ini. Meikarta hanya satu bagian kecil dan tidak mangkrak karena apa yang terjadi (Apartemen Meikarta-red) dikerjakan pihak Luar Negeri dari China dan kita ikut saham tapi mereka tinggalkan Indonesia. Lippo masuk untuk menyelesaikan ini,” tandasnya.

    James menjelaskan, dalam kesepakatan antara Lippo Group dan Konsumen Meikarta yang jumlahnya hampir 20.000 orang tidak ada yang dirugikan. Tapi jadwal penyerahan unitnya memang mundur 2 – 3 tahun hingga Lippo Group menyelesaikan proses pembangunan.

    “Dalam putusan pengadilan juga sudah inkrah. Apartemen Meikarta terjual hampir 19 ribu unit dan yang terbangun sebanyak 16.500 unit serta yang diserahkan ada 14.500. Yang belum diserahkan sekarang sampai akhi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku tengah menjalin koordinasi dengan manajemen PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) milik Sugianto Kusuma atau Aguan untuk dapat turut serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

    Maruar Sirait yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan untuk mendorong suplai perumahan guna menopang implementasi program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga sedang membahas untuk melibatkan Nobu Bank, BCA dan Artha Graha sebagai penyalur KUR Perumahan serta melakukan FGD untuk mencari masukan dan saran dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (20/7/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga tengah membahas skema penyaluran KUR perumahan tersebut. Di mana, saat ini prosesnya berada di tahap penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen).

    Berdasarkan pembahasan sementara, pemanfaatan dana dari Danantara sebesar Rp130 triliun untuk KUR Perumahan akan dimanfaatkan untuk dua program dalam Kredit Program Perumahan. 

    Pertama yakni alokasi jumbo senilai Rp117 triliun bakal digulirkan untuk menyasar sisi suplai perumahan seperti developer dan ekosistem perumahan guna menghasilkan rumah yang berkualitas serta layak huni. 

    Sementara sisanya yakni Rp13 triliun akan menyasar masyarakat belum miliki rumah maupun mereka yang ingin merenovasi rumah maupun membangun Ruko untuk usaha.

    “Pemanfaatan dana KUR Perumahan yang menjadi bagian dalam subsidi pembiayaan perumahan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu ada sejumlah indikator yang harus di capai yakni tepat sasaran, NPL rendah dan mendorong agar UMKM bisa naik kelas,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ara sempat menegaskan bahwa payung hukum mengenai penyaluran KUR Perumahan akan terbit pada akhir Juli 2025. Sesuai dengan arahan stakeholder, aturanitu digulirkan untuk memastikan pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap aturan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bakal terbit pada akhir bulan ini. Dengan demikian, proses penyaluran dapat segera dilaksanakan pada awal bulan depan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugoroho menjelaskan saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukum penyaluran likuiditas jumbo untuk sektor perumahan yang bakal tembus hingga Rp130 triliun.

    “Nah kalau itu aturan sudah terbit ya baru bisa disalurkan,” kata Heru saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Pasalnya, tambah Heru, penyaluran KUR Perumahan itu tidak hanya menunggu aturan teknis berupa Kepmen yang bakal diatur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saja, tetapi juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengaturan subsidi bunga.

    “kapannya on-going process lah secepatnya. Iya, akhir Juli [aturannya terbit],” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran KUR di sektor perumahan. 

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran. 

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis menyampaikan, KUR perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan. Hal tersebut dikarenakan program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.

    “Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.

    Dikatakan dia, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    “Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” kata dia.

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan saat ini pihaknya masih berproses melakukan penjaringan masukan dari berbagai pihak terkait KUR perumahan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan itu dijalankan dapat memberikan dampak terhadap ekonomi secara luas.

    “BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar. Kira-kira masukanya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyerapan nantinya,” ujar Heru.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji kriteria pengembang yang bisa memperoleh akses ke program KUR perumahan.

    “Sekarang dengan semua asosiasi stakeholder kita bicarakan, kriteria-kriterianya bagaimana tentu yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, regulasi yang mengatur skema KUR perumahan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

    “Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya sudah dikeluarkan peraturannya,” kata Menteri Ara ditemui usai melakukan pembahasan dengan Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (14/7).

    Disampaikan, dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam implementasi program KUR perumahan, mulai dari pengembang, penjual bahan bangunan, hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Danantara.

    Hal tersebut agar program yang dijalankan memberikan dampak ekonomi berganda yang memacu daya saing skala usaha di sektor infrastruktur.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 350.000 unit bakal terserap penuh hingga Desember 2025.

    Adapun hingga 16 Juli 2025, pemerintah tercatat baru menyalurkan sebanyak 129.773 unit atau sekitar 37% dari total Kuota 350.000 unit. Artinya, dalam kurun waktu 5 Bulan tersisa pemerintah perlu menyalurkan sebanyak 220.227 unit.

    “Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” ujar Maruarar Sirait di Kantor BP Tapera, Rabu (16/7/2025).

    Pasalnya, tambah Ara, realisasi penyaluran rumah subsidi yang tembus 129.773 unit tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,98% bila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di samping itu, optimisme itu juga didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap akses perumahan subsidi.

    Asal tahu saja, melalui KPR FLPP ini pemerintah menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau serta berkualitas. 

    Sejumlah keuntungan yang didapat masyarakat di antaranya harga rumah yang terjangkau, ketetapan uang muka atau down payment (DP) yang sangat rendah hanya 1% dari pokok, serta subsidi bunga KPR yang nantinya kreditur hanya perlu membayar bunga sebesar 5%.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini memang mengalami tren positif bila dibandingkan dengan kinerja serapa pada 2024.

    Berdasarkan data BP Tapera, Progres Kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Semester I tahun 2024 tercatat hanya sebesar 83.720 unit. Sedangkan, bila dibandingkan dengan realisasi Semester I/2025 jumlahnya tembus 120.976 unit atau meningkat 44,5%.

    Perinciannya, pada bulan Januari BP Tapera melaporkan telah menyalurkan 2.633 unit rumah subsidi, Februari 8.797 unit rumah subsidi ,dan Maret 42.443 unit rumah subsidi.

    Kemudian pada April menyalurkan 29.013 unit, Mei sebanyak 14.988 unit dan Juni 23.102 unit.

    Adapun, pada Juli hingga (16/7/2025) tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang telah disalurkan ke masyarakat.

    “Sedangkan 3 profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang,” pungkas Heru.

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi mengatakan, pembelian AC itu hasil dari sumbangan para donatur. Salah satunya, Yoshua Sirait, anak Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait.

    “Dari mana Kang Dedi duitnya? Sumbangan dari berbagai pihak yang sangat peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat, salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait,” katanya.

    Dedi mengklaim, masih banyak pihak yang akan membantu pemasangan AC, tapi ia tidak menyebut siapa lebih lanjut.

    “Banyak lagi yang akan nyumbang dan tentunya sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ruang-ruang kelasnya yang 48 sampai 50 ber-AC,” kata Dedi.

    “Nggak usah khawatir nanti kelasnya dingin dan itu hanya sementara, setelah perubahan anggaran nanti kita akan menambah ruang kelas baru,” janjinya.