Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

    Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam mendorong realisasi penyaluran perumahan untuk program 3 juta rumah.

    Dalam laporannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan bahwa pihaknya saat ini telah menyiapkan insentif senilai Rp80 triliun untuk penyaluran Giro Wajib Minimum (GWM) kepada industri perbankan yang melakukan penyaluran kredit perumahan.

    Untuk diketahui, insentif Giro Wajib Minimum (GWM) adalah kebijakan Bank Indonesia yang memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam pemenuhan kewajiban GWM kepada bank-bank yang mendukung penyaluran kredit pada sektor tertentu, di mana dalam kasus ini yakni sektor properti.

    Dengan injeksi tersebut, diharapkan akses pembiayaan perumahan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masyarakat dapat lebih terakselerasi.

    Tak hanya itu, Perry juga menyebut tengah menyiapkan pemberian insentif Surat Berharga Negara (SBN) kepada sektor properti.

    “Selama setahun ini kami sudah membeli SBN dari pemerintah Rp 155 triliun. Dari Rp 155 triliun sekitar Rp 45 triliun oleh Menteri Keuangan disalurkan untuk pendanaan perumahan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/8/2025).

    Gubernur BI menjelaskan, terdapat tiga alasan penting mengapa sektor perumahan rakyat perlu menjadi prioritas tidak hanya pemerintah tapi juga Bank Indonesia. Pertama, sektor perumahan rakyat jelas akan menyejahterakan rakyat karena mampu menyediakan rumah bagi rakyat.

    Kedua, sektor perumahan termasuk perumahan rakyat juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Serta ketiga, sektor perumahan khususnya perumahan rakyat menciptakan lapangan kerja banyak. 

    “Kalau perumahan maju, pasirnya, beli pasirnya nambah, batu batanya nambah, semennya nambah, besinya nambah, gentengnya nambah, sehingga itu mendorong sektor-sektor yang lain di pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

    Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan dukungan Bank Indonesia merupakan bentuk sinergi yang baik untuk Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. 

    Apalagi, tambah Ara, dari data yang ada pelaksanaan pembangunan perumahan bisa mendorong sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    “Hingga hari ini pembangunan perumahan masih menunjukkan tren kenaikan positif untuk rumah subsidi. Jadi Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo juga perlu melibatkan berbagai pihak dan bersinergi termasuk BI,” pungkasnya.

  • BRI Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi, Tambah Kuota FLPP 25.000 Unit

    BRI Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi, Tambah Kuota FLPP 25.000 Unit

    Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.

    Tahun ini, BRI dipercaya menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit, meningkat sebesar 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit. Penambahan kuota ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Adapun, komitmen ini diresmikan melalui Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang berlangsung di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

    Untuk mempercepat realisasi penyaluran tersebut, akad ini dilaksanakan secara serentak oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan bersubsidi mitra BRI.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan dengan adanya

    Penandatanganan MoU & Akad Massal ini, backlog kepemilikan perumahan diharapkan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.

    “Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.

    Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

    “Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.

    “Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat https://voi.id/ekonomi/502463/dukung-pemerintah-wujudkan-3-juta-rumah-sig-dan-asatu-realty-property-group-bangun-perumahan-di-cianjursejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.

    Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.

    Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

    Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat perhasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun. (ADV)

  • Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada delapan orang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah melakukan akad KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi. Pada kesempatan itu, dirinya berdiskusi dengan penerima kunci rumah subsidi dan mendapatkan informasi dari pegawai Kemendagri bahwa membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP ternyata angsurannya lebih murah ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah.

    “Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Maruarar dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Dirinya mendapatkan informasi bahwa pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran Rp 1,7 juta per bulan. Angsuran tersebut lebih ringan ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah per bulan yakni Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

    Berdasarkan data yang ada, dari total kuota 2.000 rumah subsidi untuk Kemendagri, sebanyak 1.190 orang pegawainya telah mendaftarkan diri untuk memanfaatkan KPR FLPP dan 50 orang diantaranya telah melakukan akad kredit KPR FLPP untuk bisa memiliki rumah subsidi sebagai rumah pertamanya.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyediakan karpet merah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Kali ini pegawai Kemendagri juga telah mendapatkan kemudahan dalam memiliki rumah subsidi dengan KPR FLPP,” imbuhnya.

    Dalam Program 3 Juta Rumah, imbuhnya, pemerintah memberikan intervensi positif dalam pendanaan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan intervensi dengan memberikan program BPHTB dan PBG gratis dan cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

    “Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa,” katanya.

    “Hari Selasa pekan depan saya dan Mendagri akan hadir dan memimpin rapat di Wamena untuk membahas pembangunan rumah bagi masyarakat dan Kepala Suku di Papua Pegunungan.

    Pemberian rumah subsidi di Papua merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Maruarar diminta membangun 2.000 rumah di Papua pegunungan.

    “Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BRI Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi, Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah Melalui Penambahan Kuota FLPP 25.000 Unit

    BRI Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi, Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah Melalui Penambahan Kuota FLPP 25.000 Unit

    “Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.

    Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

    “Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.

    “Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.

    Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.

  • Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengumumkan skema dan aturan resmi terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya bersyukur anggaran telah disetujui dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar, dari semula Rp5 miliar. Dia meyakini kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kita senang sekali, hari ini kan sudah disampaikan bahwa KUR perumahan sudah disetujui tentu ini kan jumlahnya sangat signifikan sekali untuk menggerakkan ekonomi dan juga men-support pertumbuhan ekonomi,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (5/8/2025). 

    Untuk itu, dia memastikan akan melakukan sosialisasi terkait aturan dan skema KUR perumahan kepada berbagai pihak, termasuk pengembang, perbankan, kontraktor hingga pemilik homestay. 

    “Kita umumkan pada waktunya, kita umumkan, ini kan ada tiga peraturan Peraturan Menko Perekonomian, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perumahan,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah berencana untuk menyediakan KUR perumahan bagi pelaku UMKM, dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar.

    Pada konferensi pers, Selasa (5/8/2025), Airlangga menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui pemberian KUR perumahan untuk UMKM bisa naik dari awalnya Rp5 miliar menjadi Rp20 miliar. 

    “Dan ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving dan itu plafonnya jadi Rp20 miliar Pak Menteri [Maruarar Sirait]. Ibu [Menteri Keuangan Sri Mulyani] sudah setuju jadi hari ini sudah jalan,” ungkap Airlangga di Gedung Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, pemerintah disebut akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

  • Menteri PKP siap melawan rentenir melalui pembiayaan mikro

    Menteri PKP siap melawan rentenir melalui pembiayaan mikro

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap melawan rentenir di sektor perumahan melalui pembiayaan mikro.

    Ara menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat, khususnya di sektor perumahan.

    “Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” ujar Ara di Jakarta, Senin.

    Pemerintah tidak boleh kalah dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam jerat utang berkepanjangan. Ia menilai, solusi konkret harus diberikan melalui inovasi pembiayaan yang lebih berpihak kepada rakyat.

    “Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” kata Ara.

    Dia menekankan pentingnya sinergi lembaga pembiayaan negara untuk mendorong percepatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Salah satu terobosan yang saat ini tengah digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Program ini dirancang untuk menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.

    “Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” kata Ara.

    Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat merenovasi rumah agar layak huni, tetapi juga bisa memfungsikannya sebagai tempat usaha, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi keluarga.

    Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia, menurut dia, merupakan dampak dari kemiskinan struktural yang juga memicu ketergantungan pada pinjaman informal. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjadikan program pembiayaan mikro ini sebagai prioritas nasional.

    “Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujarnya.

    Ara menyerukan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi yang tidak sehat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK selesaikan 85 persen aduan tentang KPR subsidi sejak Januari 2025

    OJK selesaikan 85 persen aduan tentang KPR subsidi sejak Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan 85 persen pengaduan terkait pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaporkan sepanjang Januari hingga Juli 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan di Jakarta, Senin, bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tersebut ke nomor kontak OJK 157.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan kanal khusus di nomor kontak tersebut bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan KPR subsidi.

    “Dalam rangka mendukung program pemerintah di sektor perumahan, OJK juga telah menyiapkan kanal pengaduan khusus pada kontak 157,” ujarnya.

    Friderica menuturkan sejak Januari hingga Juli 2025, OJK telah menerima 62 pengaduan terkait kendala pengajuan KPR yang berhubungan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    “Dan telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian sebesar 85 persen dari total pengaduan yang masuk,” ucapnya.

    Selain pengaduan, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menerima pertanyaan mengenai implementasi SLIK dalam pengajuan KPR FLPP.

    “Selain itu, ada juga pertanyaan terkait dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang terkait dengan SLIK,” kata Friderica Widyasari Dewi.

    Hingga 14 Juli, OJK telah menerima 268.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 24.975 pengaduan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan OJK kini tengah membahas penyederhanaan proses SLIK untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses KPR subsidi.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin lalu (28/7).

    Pertemuan tersebut membahas penyelarasan kebijakan SLIK untuk mendukung percepatan realisasi KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan proses pengajuan KPR subsidi tidak terhambat hanya karena faktor administratif dalam sistem SLIK, padahal aturannya sudah jelas,” ujar Maruarar Sirait.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tatacipta Dirgantara mendorong pegawai ITB untuk memiliki rumah subsidi.

    Ara juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.

    “Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pada kesempatan itu, Ara juga siap memberikan bantuan uang muka kepada 100 orang pegawai ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi.

    “Saya siap membantu untuk paling tidak 100 orang dan uang mukanya dari saya secara pribadi,” katanya.

    Kementerian PKP sangat mengapresiasi ITB yang telah melahirkan banyak alumni yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan bergerak di sektor infrastruktur perumahan.

    Untuk itu, Menteri PKP akan memberikan dukungan dengan mendorong para pegawai di lingkungan ITB untuk memiliki rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

    “Kami juga banyak berdiskusi dengan Rektor ITB terkait KUR Perumahan. Kami berharap dengan KUR ini semakin banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ara.

    Sementara itu, Tatacipta mengaku senang dengan adanya dukungan Kementerian PKP untuk membantu rumah subsidi bagi pegawainya. Menurutnya, masih banyak pegawai yang belum memiliki rumah.

    “Terima kasih atas dukungan Menteri PKP terhadap penyediaan rumah subsidi bagi pegawai kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Peraturan Menteri (Permen) mengatur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan telah rampung.

    Ara menuturkan, pihaknya juga telah siap meneken aturan tersebut. Di mana, kini dirinya hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk proses penyalurannya.

    “KUR Perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap,” kata Ara dalam keterangan resmi, Jumat (14/7/2025).

    Ara mengaku optimistis KUR Perumahan tersebut bakal berdampak positif di kalangan masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus.

    Ke depan, imbuhnya, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Ara turut meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. 

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun, dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap waspada dan hati-hati dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Terlebih, nilai kredit sangat besar hingga Rp130 triliun.

    Nantinya, dukungan pembiayaan tersebut bakal disalurkan langsung oleh perbankan baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada pengembang UMKM dalam rangka meningkatkan suplai perumahan mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peningkatan program perumahan pada dasarnya bakal berdampak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Mengingat, sektor ini memiliki efek turunan atau multiplier effect yang tinggi pada berbagai sektor mulai dari industri semen, industri cat hingga industri furnitur.

    Akan tetapi, dia menyebut proses penyalurannya perlu dilakukan dengan analisis risiko yang tinggi. Dia khawatir langkah tersebut justru mengerek laju kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri perbankan nasional tanpa kehati-hatian

    “Kita harus belajar dari Sub-Prime Mortgage di AS, dimana masyarakat dengan daya beli terbatas distimulus untuk membeli rumah lewat KPR. Saat kondisi ekonomi sedikit memburuk, daya beli masyarakat merosot, KPR berubah menjadi kredit macet, akibatnya supply rumah di pasar berlebih, property bubble meletus,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Wijayanto berpandangan pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang kuat mengenai penyaluran kredit tersebut. Hal itu dilakukan guna menekan potensi pembengkakan kredit pada sektor perumahan.

    Selain itu, penyaluran KUR Perumahan itu juga perlu dibarengi dengan implementasi kebijakan pembiayaan perumahaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga subsidi selisih bunga. Dengan demikian, pembiayaan program perumahan tidak dibebankan sepenuhnya pada KUR Perumahan.

    “Kita harus hati-hati, jangan sampai memberi stimulus berlebih bagi demand perumahan karena ini sangat berisiko menimbulkan property bubble, mayoritas krisis ekonomi besar disebabkan oleh property bubble,” tandasnya.

    Pemerintah Godok Permen Penyaluran KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini tengah mengebut rumusan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur penyaluran KUR Perumahan.

    Dalam penjelasannya, progres penyusunan Permen tersebut telah mencapai 90% rampung dan dipastikan siap diteken pada bulan ini.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).