Xcloud.id

Tag: Maruarar Sirait

  • Kementerian PKP: BSPS strategi untuk capai Program 3 Juta Rumah

    Kementerian PKP: BSPS strategi untuk capai Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu strategi untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan strategi mencapai program 3 Juta Rumah tidak hanya melalui pembangunan, tetapi juga melalui renovasi dan peningkatan kualitas hunian lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Sebanyak 82 persen rumah di Indonesia dibangun langsung oleh masyarakat, bukan pengembang (developer) atau kontraktor. Karena itu, kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Fitrah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni.

    Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya, ujar dia.

    Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah mengatakan penyediaan perumahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan.

    “Salah satu cita-cita Bapak Presiden (Prabowo Subianto) adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu alatnya adalah penyediaan perumahan, di mana sektor perumahan membawa efek domino yang mampu menggerakkan berbagai roda perekonomian,” ujar Azis.

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendorong pelaksanaan dua program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP: Kolaborasi SMF-PNM bantu akses pembiayaan renovasi rumah

    Menteri PKP: Kolaborasi SMF-PNM bantu akses pembiayaan renovasi rumah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kerja sama antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memudahkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan renovasi rumah.

    “Terima kasih kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, karena rakyat akan semakin mudah mengakses pembiayaan sesuai arahan Presiden Prabowo, yakni keluar dari jeratan rentenir,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Kementerian PKP terus memperkuat langkah untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, yang tahun ini akan membantu pembiayaan renovasi 40.000 rumah masyarakat.

    “Dari diskusi kami, awalnya target renovasi rumah hanya 20.000 unit dan sekarang sudah tercapai 20.000 lebih, sehingga target tersebut dinaikkan menjadi 40.000 rumah,” kata dia.

    Dia menambahkan, tahap pertama program renovasi rumah ini akan ditindaklanjuti di Provinsi Banten, sebelum diperluas ke wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    “Kami ingin memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa merasakan manfaat program ini,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

    “Dari target pembiayaan mikro perumahan tahun 2025 sebesar 20.000 rumah sudah tercapai sebanyak 25.000 sehingga target dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Ini bentuk komitmen SMF bersama PNM untuk mendukung penuh program Kementerian PKP dan pemerintah,” ujar Ananta.

    Langkah kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal ada sejumlah bank swasta lain yang berminat untuk ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi.

    Sebelumnya, Maruarar menyebut PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) sudah berencana ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi. Tidak hanya itu, Bisnis juga mencatat pada Juli 2025 entitas usaha milik konglomerat James Riady yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) juga sudah resmi menjadi penyalur rumah subsidi dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Ara, sapaannya, tidak ingin membeberkan lebih terperinci soal rencana lebih jauh BCA untuk ikut membiayai rumah subsidi, termasuk berapa unit rumah yang akan disediakan. Namun, dia memastikan perkembangan itu akan disampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kamu tanya sama Pak Dirut BCA lah, masa tanya sama saya. Orang yang memberikan support-nya BCA. Tanya BCA lah, karena itu dari BCA yang punya program kan dia,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

    Ara meyakini dengan masuknya swasta ke program pembiayaan rumah subsidi bakal membuat pasar semakin kompetitif. Hal itu, lanjutnya, bakal berdampak positif bagi konsumen. 

    Anak dari politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait itu lalu menyebut pemerintah menyambut baik apabila bank-bank swasta lain bakal mengikuti jejak BCA dan Bank Nobu. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasang target tinggi untuk pembangunan 3 Juta Rumah. 

    “Apalagi kalau misalnya ada lagi yang lain terpanggil ya kan tentu bagus menurut saya,” ucapnya. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apabila ada bank swasta lain yang tertarik ikut, Ara tak mau mengungkap secara terperinci. Dia menyebut keikutsertaan itu harus berasal dari hati. 

    “Ada. Itu harus dari hati, ada kemauan,” ucapnya. 

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025). 

    “Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.  

    Lebih lanjut, politisi yang kini bernaung di Partai Gerindra itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

    Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional. 

    “Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruar,” tegasnya.

  • Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Elshinta.com – Polri mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Penghargaan ini diberikan karena Polri dinilai bersinergi dan berkolaborasi secara nyata dengan Kementerian PKP dalam upaya realisasi program 3 Juta Rumah Subsidi.

    Penghargaan ini diberikan tepat di Hari Perumahan Nasional ke-75 2025 di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo hadir mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara ini.

    Penghargaan dari Kementerian PKP kepada Polri diberikan dalam bentuk piagam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Komjen Dedi oleh Menteri Ara.

    “Saat ini telah terbangun sekitar 13.000 rumah subsidi. Dan target pembangunan yakni 16.000 rumah subsidi. Tentunya sesuai petunjuk Bapak Kapolri, bahwa Polri selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan dan program-program strategis Bapak Presiden,” ucap Komjen Dedi.

    Bentuk dukungan Polri dalam upaya mewujudkan 3 Juta Rumah Subsidi di antaranya dari sisi pengawasan bersama kejaksaan. Polri juga membangun perumahan subsidi untuk anggota Polri, salah satunya di Karawang Timur, Jawa Barat, yakni Ayyasa Residence; dan perumahan subsidi lainnya di sejumlah provinsi.

    Diketahui pada 4 Maret lalu, Jenderal Sigit melakukan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Acara terpusat di Karawang dan dihadiri Menteri Ara serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah,” ujar Jenderal Sigit saat itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara berterima kasih kepada Jenderal Sigit atas dukungannya. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami,” tutur Ara di lokasi dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Selasa (26/8).

  • Bukan Investasi Jangka Pendek, Maruarar Sirait Sambut Investasi China – Page 3

    Bukan Investasi Jangka Pendek, Maruarar Sirait Sambut Investasi China – Page 3

    Ia mencontohkan salah satu proyek besar yang melibatkan investor China, yaitu proyek baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

    Proyek ini merupakan kolaborasi antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan perusahaan teknologi baterai terkemuka asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

    “Saya menyaksikan sendiri investasi yang cukup besar sudah mulai hadir dan juga akan disusul, saya dengar dari (CEO Danantara) Pak Rosan juga kemarin, cukup banyak investasi-investasi dari China yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu yang kedepannya,” ucapnya.

    Ara juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dari negara mana pun, asalkan mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan bangsa. Ia secara spesifik menyatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan investasi jangka pendek. Menurutnya, Indonesia senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dengan fokus menarik investasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

     

  • Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
    Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
    Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
    Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
    Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
    Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
    Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
    Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

    Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut kerja sama investasi dengan China merupakan hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan dalam 75 tahun terakhir.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada acara Peringatan 75 Tahun Hubungan Indonesia – China pada Senin (25/8/2025) malam. 

    Ara, sapaannya, menyebut indikasi dari baiknya hubungan investasi kedua negara jelas. Investasi dari kedua belah pihak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kunjungan para pemimpin China ke Indonesia dan sebaliknya juga semakin intensif. 

    “Kerja sama-kerja sama, acara bersama juga semakin banyak. Saya pikir ini adalah tanda-tanda hubungan yang saling menghargai, yang saling menguntungkan, dilandaskan saling percaya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Ara menyebut tentunya dari investasi tersebut, Indonesia akan mengedepankan kepentingan nasional. Yaitu bagaimana investasi yang diterima dari Negeri Panda itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada periode lalu yakni kuartal II/2025 sebesar 5,12% dibandingkan kuartal II/2024 ditopang oleh melesatnya pertumbuhan investasi. Capaian pertumbuhannya yakni 6,99% dari periode yang sama dari tahun lalu, atau tertinggi sejak kuartal II/2021. 

    Politisi Partai Gerindra itu lalu bercerita bahwa arus penanaman modal China yang masuk ke Indonesia semakin deras setidaknya ditandai dari sektor penghiliran SDA, khususnya nikel. 

    Dia mencontohkan kerja sama investasi hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil listrik terintegrasi dari hulu ke hilir, antara CATL dan BUMN PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. 

    Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu meresmikan groundbreaking pada proyek tersebut, yang berada di Karawang, Jawa Barat untuk pabrik baterainya, sedangkan pertambangan hingga smelter berlokasi di Maluku Utara. Ara yang ikut menghadiri groundbreaking itu menilai investasi China yang masuk ke Tanah Air semakin masif.

    “Dan di situ saya menyaksikan sendiri, investasi yang cukup besar sudah mulai hadir,” tuturnya. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I/2026 sebesar Rp942,9 triliun dari target full year Rp1.905 triliun. 

    Kemudian, penciptaan lapangan pekerjaan dari realisasi penanaman modal itu yakni sekitar Rp1,25 juta orang. Dari realisasi Januari-Juni 2025 itu, porsi penanaman modal asing (PMA) yakni sebesar Rp432,6 triliun. 

    China tercatat selalu berada di urutan lima negara dengan PMA terbesar di Indonesia. Terakhir, nilai PMA China pada semester I/2025 yakni sebesar US$3,6 miliar, atau mengalahkan Malaysia US$1,7 miliar dan Jepang US$1,6 miliar.

  • Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan

    Wamena (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan dilaksanakan secepatnya.

    “Secepatnya, kami akan melakukan pembangunan. Kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Presiden mengenai progres persiapan di lapangan supaya pembangunan 2.200 unit rumah dapat segera berjalan,” kata Menteri PKP dalam keterangannya di Wamena, Senin.

    Menurut dia, keseriusan percepatan pembangunan 2.200 unit rumah sesuai permintaan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan dengan mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP RI langsung ke lokasi.

    “Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan secara teknis mekanisme di lapangan telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta delapan bupati.

    “Hasil kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi itulah yang akan dilanjutkan ke Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Secara mekanisme telah dijelaskan oleh pak Gubernur,” katanya.

    Dia menambahkan bantuan 2.000 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan 200 unit rumah tipe 90 untuk kepala suku merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Papua Pegunungan.

    “Bapak Presiden melalui bantuan rumah ini, menginginkan negara hadir, negara campur tangan untuk hal yang positif dengan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan 2.200 rumah di Papua dilaksanakan sesuai arahan Presiden

    Pembangunan 2.200 rumah di Papua dilaksanakan sesuai arahan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini ditegaskan Mendagri dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Papua Pegunungan terkait Program 3 Juta Rumah dan 2.200 Rumah di Provinsi Papua Pegunungan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/8).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Mendagri menegaskan penetapan Papua Pegunungan sebagai lokasi prioritas pembangunan rumah rakyat dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya didasarkan pada data pemerintah sekaligus untuk memenuhi aspek keadilan.

    Provinsi Papua Pegunungan tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, serta backlog perumahan terbanyak di Papua Raya. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan.

    “Persentasenya tertinggi di Indonesia adalah Papua Pegunungan 30,03 persen. Yang kedua, masyarakat yang paling banyak tidak memiliki (rumah layak huni), backlog istilahnya,” katanya.

    Tito menambahkan pembangunan rumah tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga bahan bangunan.

    Oleh karena itu, Mendagri menyampaikan program ini harus dikerjakan secara solid untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. “Jadi, kami banyak menerima masukan,” imbuhnya.

    Pada kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah ini.

    Pembangunan di Papua Pegunungan memiliki tantangan besar, mulai dari faktor keamanan hingga biaya logistik yang tinggi. Namun, justru di situlah negara harus hadir. Program ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat memperoleh rumah layak huni.

    “Menunjukkan bahwa negara hadir, walaupun dari segi keamanan, kemahalan, kemiskinan, tapi negara justru hadir. Dan ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Jadi, saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Mendagri,” katanya.

    Maruarar juga menunjuk Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah sebagai penanggung jawab teknis program.

    Ia menekankan standar pelaksanaan harus dijaga setinggi mungkin sebab program ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menghadirkan harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Ini karena kita juga (memastikan) tata kelolanya harus benar, itu saja intinya,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, digelar pula rapat susulan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah.

    Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kemendagri, Kantor Staf Presiden, serta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pembahasan dalam forum itu mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, penyelesaian status lahan, tipe rumah yang akan dibangun, hingga anggaran pembangunan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal program pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari Kementerian Dalam Negeri ada Pak Direktur (Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang selalu ditugaskan Bapak Menteri juga untuk mengawal semua proses pembangunan yang ada di daerah,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (20/8).

    Ribka menjelaskan hasil rapat tersebut bakal dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait. Selanjutnya, hasil tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Ribka menekankan pentingnya meningkatkan aspek teknis kesiapan realisasi program tersebut.

    Ribka menambahkan salah satu hal yang perlu diperhatikan, yakni pencatatan terhadap berbagai tahapan yang telah dilakukan oleh tim, baik di Kemendagri maupun Kementerian PKP.

    “Bagaimana kita menggambarkan proses yang sudah kami lakukan di Wamena. Nah, tahapan yang sudah kita kerjakan, itu juga semua di-record. Itu akan menjadi gambaran proses setelah Pak Menteri mendapat arahan dari Pak Presiden, itu langsung kerja apa,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Ribka menjelaskan ihwal persiapan yang terus digodok Kemendagri, baik dari sisi regulasi maupun administrasi. Selain itu, aspek lain seperti roadmap, tipe rumah, dan besaran biaya yang dibutuhkan juga terus dimatangkan.

    “Nanti teknisnya teman-teman (Kementerian PKP) di sini. Kita Kemendagri hanya mendampingi. Dan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi, kita koordinasi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.