Tag: Maruarar Sirait

  • Warga Daerah Tertinggal Jadi Target Utama Program Bedah Rumah di 2026 – Page 3

    Warga Daerah Tertinggal Jadi Target Utama Program Bedah Rumah di 2026 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, dari total usul pagu 2026 tersebut, sebesar Rp 8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program BSPS.

    “Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400 ribu unit,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut beberapa waktu lalu.

    Ara menegaskan, seluruh program tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026.

    “BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” tuturnya.

  • Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru….

    Serang (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai kehadiran pengembang muda menjadi bukti nyata keberhasilan Program 3 Juta Rumah atau rumah subsidi yang dijalankan pemerintah.

    “Dulu Bapak Wawan ini pernah berprofesi sebagai tukang ojek online, namun dengan cita-cita tinggi, doa orangtua, dan niat yang baik, kini dirinya sukses menjadi pengembang perumahan dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang,” kata Maruarar saat meninjau rumah subsidi, di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Selasa.

    Ia menyebut kisah sukses tersebut merupakan wujud manfaat program yang digagas pemerintah. “Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan karakter baik, mau belajar bisnis, dan tekun bekerja, Bapak Wawan ini adalah contoh nyata bahwa Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menteri PKP berharap semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor properti. “Saya berharap ke depan akan lebih banyak anak muda yang bercita-cita menjadi pengembang yang memiliki hati dan profesional untuk membantu rakyat memiliki rumah subsidi,” katanya lagi.

    Menurut Maruarar, peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit serta dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan akan mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha muda.

    “Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru, termasuk usaha pendukung seperti perdagangan material dan jasa angkutan,” ujarnya pula.

    Direktur PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan yang membangun Perumahan Pondok Banten Indah mengaku bangga dapat berkontribusi melalui rumah subsidi. “Harga rumah subsidi yang kami bangun Rp166 juta dengan desain yang bagus dan berkualitas. Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Ridwan mengatakan pihaknya akan terus mendorong pembangunan rumah bersubsidi untuk mengurangi backlog perumahan di Banten.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Blokir Anggaran 2025 Dibuka, Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp5,27 Triliun

    Blokir Anggaran 2025 Dibuka, Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp5,27 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 bertambah menjadi Rp5,27 triliun usai pos blokir anggaran resmi dibuka Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel menjelaskan bahwa pembukaan blokir itu telah efektif pada awal semester II/2025. Di mana, semulanya pagu anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,45 triliun.

    “Kemudian restrukturisasi Rp3,45 triliun ini sudah dilakukan pembukaan blokir secara optimal di RDP sebelumnya pada tanggal 21 Juli 2025 sehingga anggaran PKP Rp5,27 triliun,” kata Didyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (9/9/2025).

    Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Kementerian PKP mendapatkan anggaran mencapai Rp1,82 triliun dari hasil buka blokir.

    Akan tetapi, Didyk melanjutkan masih terdapat pagu anggaran Kementerian PKP yang diblokir sebesar Rp539,54 miliar yang merupakan pos anggaran perjalanan dinas.

    “Ini menunjukkan bahwa anggaran PKP sudah mulai bergerak, kegiatan-kegiatan sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Didyk menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi anggaran Kementerian PKP baru sebesar 28,42% atau sebesar Rp1,34 triliun. Namun, pihaknya optimistis serapan anggaran bakal terus terakselerasi sepanjang paruh kedua.

    “Di masing-masing Direktorat Jenderal di Eselon I juga [serapan anggaran] mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali tadi ada program BSPS yang baru kita mulai pada bulan Agustus tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membuka blokir anggaran sebesar Rp1,8 triliun. 

    Ara menjelaskan, rencananya anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung pembangunan proyek hunian mulai dari lanjutan alokasi pembangunan proyek tahun jamak (multiyears contract/MYC) rusun IKN hingga untuk melanjurkan pembangunan hunian di daerah otonomi baru (DOB) Papua.

    “Kemudian kami mohon diperkenankan untuk membuka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Ara merinci, usulan pencairan anggaran tersebut bakal digunakan untuk melanjutkan alokasi MYC rumah susun (Rusun) IKN sebesar Rp910,30 miliar.

    Selain itu, anggaran bakal digunakan untuk revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp86,83 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan renovasi hingga menjadi layak huni. 

    Terakhir, anggaran bakal digunakan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp136,92 miliar.

  • Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap nasib kelanjutan paket stimulus ekonomi sektor Perumahan usai Sri Mulyani tak lagi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) akibat reshuffle kabinet.

    Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani.

    Menanggapi hal itu, Ara memastikan bahwa sejumlah paket kebijakan ekonomi pada sektor perumahan tidak akan terganggu. Khususnya, yang saat ini tengah bergulir prosesnya yakni rencana penyaluran KUR Perumahan.

    “NPL rumah subsidi sangat rendah sekarang, makanya [meski ada reshuffle] kita tetap genjot,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, dia juga mengaku optimistis kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan tetap sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua kan tim. Tim itu support tim semuanya anak buah Presiden. Tidak ada visi-visi menteri, yang ada visi-visi presiden,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel  juga memastikan bahwa pergantian Bendahara Negara tidak akan menghambat rencana penyaluran KUR Perumahan.

    Adapun, saat ini Penyaluran KUR Perumahan tengah dalam tahap sosialisasi sembari menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi diundangkan.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Keputusan itu dibacakan oleh Prabowo dalam acara reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari ini, Senin (8/9/2025). 

    “Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” ucap pembawa acara di Istana. 

    Adapun, reshuffle Kabinet Merah Putih itu tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

  • Menteri PKP Peringatkan Pengusaha soal KUR Perumahan: Awas Masuk Penjara!

    Menteri PKP Peringatkan Pengusaha soal KUR Perumahan: Awas Masuk Penjara!

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memperingatkan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) agar serius dalam proyek fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Hal itu disampaikan Ara, sapaan Maruarar Sirait, dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu, 7 September 2025.

    Ara menegaskan bahwa KUR Perumahan merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada UMKM. 

    “KUR Perumahan baru sekali ini ada sepanjang Indonesia merdeka,” kata Ara.

    Ara menyampaikan dalam program KUR Perumahan dibagi menjadi supply yang di dalamnya ada kontraktor, developer hingga toko bangunan dengan pemberian dana dari pemerintah ratusan triliun.

    “Terus terang ada juga orang yang melakukan korupsi di bidang KUR dan sudah ditangkap. Saya doain tidak ada anggota HIPMI yang ditangkap karena korupsi KUR,” kata Ara.

    “Karena, pengusaha nggak semua bener, ada yang bener ada yang pura-pura bener,” sambungnya.

    Ia lantas mewanti-wanti para pengusaha untuk tidak ikut dalam program ini jika memiliki niat tidak baik. Sebab pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawal ketat program KUR Perumahan.

    “Kalau punya niat yang nggak baik, jangan ikut-ikutan karena ini untuk rakyat untuk naik kelas untuk menggerakkan ekonomi pertumbuhan ekonomi dan bisa membuat orang banyak bekerja,” kata Ara.

    “Jadi kalau ada yang punya niat nggak baik, jangan. Karena pasti masuk penjara,” tutupnya

  • Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait berkelakar saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan, bertemakan “Momentum Emas Pengusaha Muda Raih Modal Hingga 20 Milliar Rupiah”, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 7 September 2025.

    Politikus Gerindra yang karib disapa Ara ini mengatakan, salah satu doa dalam acara tersebut adalah tidak adanya laporan kinerja pejabat maupun pengusaha kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

    “Saya senang tadi ada kata-kata paling senang itu kalau selesai kerja saya kerja cari dapat untung tidak dipanggil Jaksa dan KPK. Itu paling bagus tadi doanya, juga saya dengar paling senang itu kalau utang piutangnya ya (terbayar),” kata Ara dalam mengawali sambutannya.

    Ia lantas menanyakan Ketua Umum BP HIPMI Akbar Himawan Buchari tentang usahanya di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. 

    “Gimana bisnis kamu selama jadi ketua umum? makin menanjak atau makin menurun? Sehingga mau tahu makin bagus berarti bisa dua periode sudah kalau begitu satu beliau saja ya. Tapi memang bagus kan Nah itu paling bagus organisasi maju bisnisnya maju,” demikian Ara.

  • Video: Menteri PKP Ara Serahkan Rumah Untuk Keluarga Affan

    Video: Menteri PKP Ara Serahkan Rumah Untuk Keluarga Affan

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara resmi menyerahkan rumah untuk keluarga Affan Kurniawan pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi protes 28 Agustus lalu.

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

  • Mendagri serahkan rumah untuk keluarga Affan Kurniawan

    Mendagri serahkan rumah untuk keluarga Affan Kurniawan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyaksikan secara langsung penyerahan rumah bagi keluarga almarhum Affan Kurniawan di Kompleks Pesona Kahuripan, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Tito menjelaskan penyerahan rumah tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga almarhum, yang secara langsung menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyiapkan hunian sesuai dengan pilihan ibunda almarhum, sebagai wujud pemenuhan cita-cita Affan.

    “Bapak Menteri Perumahan langsung bergerak cepat sekali mencarikan beberapa alternatif dan dipilih oleh Ibunda tercinta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan itu, Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Mendagri sebagai representasi pemerintah dalam rangka memenuhi cita-cita almarhum yang ingin menghadiahkan rumah untuk sang ibunda.

    Tito juga menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan.

    Ia menegaskan bahwa musibah ini merupakan duka yang tidak pernah diharapkan, seraya berharap agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

    “Kita semua berduka atas wafatnya saudara kita, adik kita, almarhum Affan Kurniawan. Ini kejadian yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

    Mendagri mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Semoga wafatnya almarhum syahid dan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosa selama di dunia, dan kemudian diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Kami semua berduka, Bapak-Ibu, Adik-Adik sekalian,” ujarnya.

    Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah juga memastikan proses penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa almarhum berjalan dengan transparan.

    “Kita semua, Kapolri secara terbuka akan melakukannya dengan transparan,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan langsung kunci rumah kepada ibunda almarhum, Erlina, sembari menyampaikan salam hormat dan doa dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Bu, atas nama negara saya menyerahkan kunci ya Bu, semoga bisa jadi rumah yang Ibu dan keluarga tinggali,” ucap Maruarar.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi almarhum dan keluarga. “Beliau (Presiden) berjanji, keadilan pasti ditegakkan ya dengan transparan dan cepat,” tambahnya.

    Sebelum acara penyerahan, keluarga almarhum diajak berkeliling oleh pihak pengelola perumahan untuk melihat kawasan sekitar. Setelah itu, mereka menyatakan kesediaannya untuk tinggal di rumah yang dipilih. Rumah tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan berukuran 30 meter persegi.

    Acara serah terima kunci rumah ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup kementerian/lembaga, Direktur Perumahan Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma, serta Camat Cileungsi Adi Henryana.

    Dari pihak keluarga, hadir ayahanda almarhum, Zulkifli, serta ibunda almarhum, Erlina, beserta keluarga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito Karnavian Saksikan Penyerahan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Saksikan Penyerahan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan langsung kunci rumah kepada ibunda almarhum, Erlina, sembari menyampaikan salam hormat dan doa dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Bu, atas nama negara saya menyerahkan kunci ya Bu, semoga bisa jadi rumah yang Ibu dan keluarga tinggali,” ucap Maruarar.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi almarhum dan keluarga. “Beliau (Presiden) berjanji, keadilan pasti ditegakkan ya dengan transparan dan cepat,” tambahnya.

    Sebelum acara penyerahan, keluarga almarhum diajak berkeliling oleh pihak pengelola perumahan untuk melihat kawasan sekitar. Setelah itu, mereka menyatakan kesediaannya untuk tinggal di rumah yang dipilih. Rumah tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan berukuran 30 meter persegi.

    Acara serah terima kunci rumah ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup kementerian/lembaga, Direktur Perumahan Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma, serta Camat Cileungsi Adi Henryana.

    Dari pihak keluarga, hadir ayahanda almarhum, Zulkifli, serta ibunda almarhum, Erlina, beserta keluarga.

  • Summarecon (SMRA) Ikut Garap Proyek Renovasi 500 Rumah

    Summarecon (SMRA) Ikut Garap Proyek Renovasi 500 Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) menyampaikan komitmen bakal mendukung implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    President Director SMRA, Adrianto P. Adhi menjelaskan bahwa pihaknya telah meneken kesepakatan untuk melakukan renovasi pada 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

    “Untuk rumah yang kondisinya sangat tidak layak huni kita renovasi menjadi bagus. [Totalnya] 250 di Kabupaten Bekasi, 250 di Kota Bekasi,” kata Adrianto saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Lebih rinci, Adrianto menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp30 juta per unit untuk proses renovasi tersebut. Artinya, bila diakumulasikan SMRA menyiapkan anggaran Rp15 Miliar untuk renovasi 500 unit hunian dalam rangka mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah.

    Pada saat yang sama, Adrianto menjelaskan bahwa anggaran renovasi rumah rakyat itu berasal dari pos bujet dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

    “Anggarannya Rp30 juta per unit, jadi 500 [unit] itu kita anggarkan Rp15 miliar,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memang gencar mendorong pengusaha untuk dapat merealisasikan dukungan pada program 3 juta rumah.

    Bahkan, Maruarar Sirait sempat mengungkap bahwa program CSR perumahan bakal menjadi salah satu strategi utama yang akan dijalankan untuk terus menggenjot realisasi program 3 Juta Rumah.

    Hal itu dilakukan lantaran minimnya alokasi dana yang bisa dikucurkan oleh negara untuk mendukung pengadaan 3 Juta Rumah.

    “Kan 2 juta [dari BSPS], tambah 500.000 [dari program FLPP] sudah 2,5 juta [unit rumah]. Sisanya dari mana? Banyak rakyat itu bangun sendiri dan renovasi sendiri. Belum developer, kan begitu kan? Nah, belum CSR. Jadi kami tentu harus berupaya,” jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025).

    Lewat sinergi program itu, Maruarar Sirait optimistis dapat mencapai target pembangunan sebanyak 3 juta rumah di tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Maruarar Sirait juga telah mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun. 

    Sementara itu, bila mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, alokasi pagu anggaran Kementerian PKP hanya ditetapkan sebesar Rp10,9 Triliun. Nantinya, anggaran itu mayoritas akan digunakan untuk pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).