Tag: Maruarar Sirait

Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sumatera
di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Untuk diketahui, saat ini, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Di awal penugasannya, Tito langsung bergerak cepat menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Hasil pemetaan tersebut membagi daerah dalam tiga kategori, antara lain daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Pemetaan ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas.
Pertama
, percepatan
pembersihan lumpur
di kawasan permukiman dan aliran sungai.
Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
).
Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
Kedua
, Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (
pemda
), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
Ketiga
, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (
huntara
), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/01/2026 17:22
Pembangunan Huntap di Sumatera Harus Aman, Legal-Dekat Ekosistem

Jakarta –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang terdampak bencana akan dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama. Salah satunya, lokasi pembangunan huntap harus bebas dari risiko banjir dan longsor.

Hal itu disampaikan Ara usai Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kita tadi sudah sampaikan pada Pak Prof Dasco juga Pak Tito, dengan arahan Presiden dan Pak Dasco yang kita bergerak cepat. Kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap, dan prosesnya juga kita sudah siap dengan tim,” kata Ara.

Maruarar mengatakan nantinya, lokasi hunian akan memenuhi tiga aspek penting. Di antaranya, lokasi yang aman hingga dekat dengan ekosistem.

“Kita juga sudah cari tempat-tempat yang nomor satu secara teknikal aman, artinya tidak banjir, tidak longsor. Yang kedua yang secara hukum tidak bermasalah. Yang ketiga, juga itu harus dekat dengan ekosistem, seperti dengan ladangnya, dekat sekolah anak-anaknya, dan sebagainya,” ujarnya.

“Kita siap intinya dari perumahan untuk bisa segera melakukan itu dan sesegera mungkin. Karena kita akan membangun hunian tetap, itu adalah tugas kami, membangun hunian tetap sesuai dengan jobdesk-nya,” tuturnya.

(amw/dhn)

10/01/2026 16:24
Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabiltasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat.

Dasco memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan akan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Selanjutnya satgas pascabencana DPR RI akan menyertai, membantu mengkoordinasikan, untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan,” kata dia.

Sementara itu, Tito melaporkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 12 wilayah yang belum pulih pascabencana.

“Ada 12 wilayah yang belum normal, 7 di Aceh, Sumut ada 5, di Sumbar ada 3,” kata dia.

10/01/2026 11:29
Seskab Teddy Rapat Kumpulkan Menteri dan BUMN, Bahas Tambahan Hunian Pascabencana

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi warga terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam dua pekan ke depan, tambahan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara akan selesai dan siap digunakan.

Hal tersebut disampaikan Teddy melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis (8/1/2026), menyusul pertemuan yang digelarnya bersama sejumlah pejabat dan pimpinan BUMN konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (7/1/2026) malam.

“Dalam dua minggu ke depan, tambahan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan selesai dan siap digunakan,” ujar Teddy.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direktur utama BUMN karya, antara lain Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Selain pembangunan hunian oleh Danantara, Teddy menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah melakukan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum secara masif dan cepat. Fasilitas yang dipulihkan meliputi jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran.

“Seiring pemulihan fasilitas umum, Kementerian PU juga sedang membangun rumah hunian di Aceh yang ditargetkan selesai pada awal Februari,” jelasnya.

Dia melanjutkan bahwa Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan dan penyediaan hunian pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Teddy menyebut bahwa hingga satu bulan pascabencana, pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan para bupati dan wali kota setempat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan hunian dengan kebutuhan dan keinginan warga terdampak yang beragam.

“Ada warga yang ingin disiapkan hunian, ada yang memilih memperbaiki rumah sendiri, ada pula yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya. Pemerintah secepat mungkin membangun hunian, kemudian para bupati memobilisasi warga untuk menempatinya,” kata Teddy.

08/01/2026 11:23
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan Sebutan ‘Mutiara dari Timur’, Netizen Ngakak!

GELORA.CO – Heboh di media sosial sebuah momen tak terduga yang memperlihatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.

tersenyum lebar dan tampak sangat girang ketika dirinya mendapat julukan “mutiara dari Indonesia bagian timur”.

Peristiwa tersebut terjadi saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Maruarar Sirait, menyampaikan sambutan dalam acara Natal Nasional.

Dalam momen itu, Maruarar tengah menyapa satu per satu pejabat yang hadir.

Semuanya berlangsung formal dan rapi hingga tiba pada giliran menyebut nama Bahlil Lahadalia.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat suasana berubah riuh.

Dalam sambutannya, ia berkata, “Kemudian hadir Bapak Menteri Sosial, Gus Ipul. Dan ini yang sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini. Namanya, Bahlil Lahadalia.”

Ucapan tersebut sontak memantik reaksi tak biasa. Bahlil yang duduk di barisan depan langsung berdiri sambil tersenyum lebar.

Ekspresinya tampak benar-benar senang, seolah tidak menyangka akan mendapat pujian sehangat itu di tengah acara resmi.

Hadirin yang memenuhi ruangan pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan kecil, membuat suasana semakin ramai.

Momen itu menjadi bahan perbincangan publik setelah videonya beredar luas. Banyak warganet mengunggah ulang cuplikan tersebut dengan beragam komentar.

Ada yang menertawakan kelucuan spontan dalam acara formal itu, ada pula yang mempertanyakan maksud Ara ketika menyebut julukan tersebut.

Namun bagian yang paling menyita perhatian tentu ketika Ara memberikan julukan “mutiara dari Indonesia timur” kepada Bahlil.

Reaksi Bahlil yang terlihat begitu girang juga ikut jadi sorotan.

Tak sedikit warganet menilai sang menteri seperti “salting” mendengar pujian tersebut.

Ada pula yang menganggap ekspresi itu wajar karena siapa pun pasti merasa tersanjung ketika dipuji di depan khalayak.

Meski demikian, tidak sedikit yang melihat momen tersebut sebagai bagian dari dinamika acara yang berlangsung penuh kehangatan.

Natal Nasional memang dikenal sebagai agenda yang tidak sekaku kegiatan pemerintahan lain.

Sehingga komentar yang dilontarkan Maruarar dianggap sebagian orang sebagai bentuk kedekatan antarpejabat.

Terlepas dari pro dan kontra, potongan video itu sudah telanjur viral.

Di TikTok, Instagram, hingga X, sejumlah pengguna ramai membagikan ulang adegan ketika Bahlil berdiri sambil tersenyum lebar.

Unggahan-unggahan itu memancing ribuan respons, menjadikannya salah satu momen paling ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.

Momen sederhana di balik panggung acara nasional kembali menunjukkan bagaimana hal-hal kecil sering kali bisa meledak menjadi bahan diskusi publik.

Dan kali ini, sorotan itu jatuh pada satu kalimat pujian dan satu senyuman lebar seorang menteri.***

06/01/2026 23:32
Seskab Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi untuk Gubernur Aceh Saat Bencana

Disisi lain, Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah pasar di tiga provinsi terdampak bencana sudah mulai beroperasi penuh. Dia menyebut pemerintah terus mempercepat pembenahan dan pembersihan infrastruktur yang terdampak bencana.

“Di Aceh itu ada 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumatra Utara ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih satu yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada satu dalam proses percepatan pemulihan,” pungkas Pratikno.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam 27 Desember 2025.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Minggu.

Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan hunian tersebut dengan memanfaatkan dukungan BUMN. Dari total target, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam pekan ini.

Setiap hunian akan dilengkapi fasilitas dasar antara lain sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan internet (Wi-Fi), serta sarana pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.

Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di wilayah yang sama.

Sebanyak 2.500 unit hunian tahap pertama telah mulai dibangun pada pekan lalu di atas lahan milik pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah serupa direncanakan dimulai pada awal pekan depan.

Teddy menegaskan pembangunan hunian dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama serta fasilitas publik, dan berlokasi relatif dekat dengan area aktivitas ekonomi warga.

“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.

29/12/2025 12:55
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Ia menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Pembangunan Hunian Tetap Telah Dilakukan di Beberapa Daerah di Sumut

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” imbuhnya.

Ia mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

“[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.

26/12/2025 14:02
Pemerintah Percepat Pembangunan 2.600 Unit Hunian untuk Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Sosok yang akrab disapa Ara tersebut mengemukakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

“Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi.

Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar pemilihan lokasi hunian tetap dilakukan dengan studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko menjadi prioritas utama agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan bencana susulan seperti banjir maupun tanah longsor.

Selain faktor keamanan fisik, Ara menegaskan pentingnya aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan clean and clear secara hukum serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum guna menunjang produktivitas warga.

“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan baik: aman, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Ara menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

“Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore,” kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut di kawasan tersebut.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

26/12/2025 10:31
Menteri Ini Ingatkan Bobby Awasi Pembangunan Hunian Korban Banjir: Tolong Dikawal

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor. Maruarar meminta agar pembangunan dikawal hingga selesai.

“Saya senang sekali, karena Gubernur bisa mengoordinasikan dengan baik. Tolong dikawal ya, Pak Gubernur. Itu contoh di Tapanuli Utara, saya sudah kunci (selesai 21 Maret 2026),” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini. Dikutip dari Antara, Jumat (26/12/2025).

Bobby menjelaskan, beberapa langkah percepatan dilakukan oleh pihaknya, yaitu pendataan hingga verifikasi rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang.

“Secara keseluruhan unit rumah masyarakat (yang rusak) ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name by address,” ujar Bobby setelah rapat pembahasan pembangunan huntap pascabencana Sumatera bersama sejumlah menteri secara daring, di Medan, Kamis (25/12).

Gubernur menargetkan bahwa akhir tahun 2025 ini tahap verifikasi pendataan selesai dilakukan, sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera menempati hunian tetap.

“Sekarang masuk tahap verifikasi. Akhir 2025, kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby.

Selain itu, pihaknya juga mempercepat penyediaan lahan pembangunan hunian tetap, seperti 227 unit di Kebun Karet Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pembangunan ini dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Sementara pemerintah daerah mulai pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut menyiapkan lahannya,” kata Bobby pula.

Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap bagi pengungsi korban banjir pada tiga kabupaten/kota di Sumut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga, di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Minggu (21/12).

Kementerian PKP akan membangun sebanyak 200 hunian tetap di Sibolga, kemudian 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah, lalu 103 hunian tetap di Tapanuli Utara, dan 227 hunian tetap di Tapanuli Selatan.

Di Sibolga lokasinya pada area Gelanggang Olahraga (GOR), Tapanuli Tengah di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, dan Tapanuli Selatan di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV.

“Jadi saya kunci, semua kolaborasi, tanahnya pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi,” pungkas Ara.

26/12/2025 07:00
Sempat Keras di Awal, Menteri PKP Akui Tak Lagi Marahi Pengembang Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku sempat marah ke pengembang perumahan di masa-masa awal menjabat. Namun, kini dia tak lagi memarahi pengembang, dan cenderung memberi kemudahan. Lantas, apa alasannya?

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sempat berlaku keras terhadap para pengembang perumahan subsidi ketika di lapangan. Hal ini disebut berkaitan dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun.

“Saya udah jarang marah-marah sama pengembang rumah subsidi di lapangan. Kenapa? Karena terus terang saya marahnya 4-5 bulan pertama aja, sesudah itu saya lihat banyak sekali perubahan kualitas dari pengembang rumah subsidi di Indonesia,” tutur Ara dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Subsidi Tahun 2026, di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

“Jadi saya merasa benar saya marah-marah, saya merasa benar dan saya tidak ragu-ragu marah-marah untuk sesuatu yang tidak benar, apalagi melihat kenyataan itu,” sambungnya.

Dia menceritakan tak lagi memarahi pengembang dalam 7 bulan terakhir. Menurutnya, sudah ada perkembangan dalam hasil rumah subsidi yang dibangun. Menurutnya, ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto.

“Saudara mengeksekusinya dengan penuh tanggung jawab, profesional dan dengan hati. Jadi jangan anggap saya marah itu personal, tidak,” tegas dia.

23/12/2025 20:30